Menyatakan sah perkawinan antara Sahmad bin Kemuh dengan Munawarah binti Murni yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2004 di Desa Pengandangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok;3. memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohom II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali.4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah ).

Bahwa pada tanggal 10 Desember 2004, Pemohon dengan Pemohon IIbernama Munawarah binti Murni, melangsungkan pernikahan menurutagama Islam di Desa Pengandangan, Kecamatan Pringgasela, KabupatenLombok, dinikahkan oleh imam desa yang bernama H. Sahinum denganwali nikah ayah kandung Pemohon II Murni dan saksisaksi nikah masingmasing bernama Mahnur dan Bapa Ros dengan mas kawin berupa uangsebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.

II membutuhkanltsbat Nikah untuk alas hukum dalam pengurusan buku nikah Pemohon dan Pemohon Il.Berdasarkan halhal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Bungku memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnyamenjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :1.2.Mengabulkan permohonan Pemohon dan Pemohon Il;Menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon (Sahmad bin Kemuh)dengan Pemohon II (Munawarah binti Murni ) yang dilaksanakan tanggal 10Desember 2004 di Desa Pengandangan

Zikir bin Pariah, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani,tempat tinggal di Desa Marga Mulya, Kecamatan Bungku Barat, KabupatenMorowali, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang padapokoknya sebagai berikut :e Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon Il karena saksiadalah tetangga para Pemohon;e Bahwa Pemohon dan Pemohon Il adalah suamiistri yang menikahpada tanggal 10 Desember 2004, di Desa Pengandangan, KecamatanPringgasela, Kabupaten Lombok;e Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan

Busono bin Matiksan, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani ,tempat tinggal di Desa Marga Mulya, Kecamatan Bungku Barat, KabupatenMorowali, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang padapokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon II karena saksiadalah tetangga para Pemohon;Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah suamiistri yang menikahpada tanggal 10 Desember 2004, di Desa Pengandangan, KecamatanPringgasela, Kabupaten Lombok;Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan

Menyatakan sah perkawinan antara Sahmad bin Kemuh denganMunawarah binti Murni yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember2004 di Desa Pengandangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok;3. memerintahkan kepada Pemohon dan Pemohom II untuk mencatatkanperkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali.4.

ARIMIN dan INAQ SAHYUN;Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimanatersebut diatas, para Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, yangketerangannya didengar dibawah sumpah, sebagai berikut:1.Saksi AMAQ SAHYUN;Bahwa Saksi menjelaskan antara para Penggugat dengan para Tergugat ada permasalahan mengenai tanah sawah yang letaknya di Orong AikBaru Subak Pengandangan Desa Pringgasela Kecamatan PringgaselaKabupaten Lombok Timur;Bahwa luas tanah obyek sengketa 1 dengan luas + 67 (enam

Sel.Baru Subak Pengandangan Desa Pringgasela Kecamatan PringgaselaKabupaten Lombok Timur;Bahwa luas tanah obyek sengketa 1 dengan luas + 6/7 (enam puluhtujuh) are, dan batasbatas;e Utara :sawah AMAQ ARNASIH:e Selatan : sawah AMAQ NURTAWANG;e Timur :sawah AMAQ ARNASIH, sawah H.

H.HULAIMI, AMAQ AWAN, INAQ AYUM dan AMAQ MARIA;Bahwa setahu Saksi yang membayar pajak atas tanah obyek sengketaadalah para Tergugat;Bahwa Saksi menjelaskan tanah obyek sengketa seluas + 67 (enampuluh tujuh) are telah mempunyai Sertifikat Hak Milik sedangkan tanahobyek sengketa dengan luas + 30 (tiga puluh) are belum mempunyaisertifikat:Saksi AHMAD JUNAEDI;Bahwa Saksi menjelaskan antara para Penggugat dengan para Tergugatada permasalahan mengenai tanah sawah yang letaknya di Orong AikBaru Subak Pengandangan

pemberian dari AMAQ SITI:Bahwa Saksi tidak tahu darimana AMAQ SITI mendapatkan tanah obyeksengketa tersebut;Bahwa setahu Saksi AMAQ SITI mempunyai saudara yang bernamaAMAQ SITI, AMAQ NURTAWANG dan ASIM Alias INAQ SITI:Bahwa setahu Saksi, selama ini tidak ada pihakpihak yang keberatanketika para Tergugat menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa;Saksi JUMAHAR;Bahwa Saksi menjelaskan antara para Penggugat dengan para Tergugatada permasalahan mengenai tanah sawah yang letaknya di Orong AikBaru Subak Pengandangan

AMIR ALI;Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Pringgasela sejaktahun 1987 sampai dengan tahun 2006;Bahwa Saksi menjelaskan antara para Penggugat dengan para Tergugatada permasalahan mengenai tanah sawah yang letaknya di Orong AikBaru Subak Pengandangan Desa Pringgasela Kecamatan PringgaselaKabupaten Lombok Timur;Bahwa luas tanah obyek sengketa 1 dengan luas + 74 (tujuh puluhempat) are, dan batasbatas;:e Utara :sawah INAQ NURHIN:e Selatan : sawah AMAQ ALPIAN:e Timur : sawah H.

Maryani;Bahwa saksi ikut rapat BKM Bahagia dalam menetapkan namanama penerima manfaat;Bahwa berita acara penetapan penerima manfaat, berita acarapengelolaan sapi oleh Sawal dan berita acara Pengandangan Sapioleh BKM Bahagia dibuat oleh terdakwa dan saksi hanyamenandatanganinya setelah disuruh terdakwa untuk tandatangandi rumah terdakwa.Halaman 35 dari 83 Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2014/PN.

YOSRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi adalah anggota BKM Bahagia di Saning Bakar;Bahwa saksi mengetahui adanya program P2KP untuk golongantidak mampu berupa bantuan sapi;Bahwa Pakem memberikan 21 ekor sapi ke BKM Bahagia diSaning Bakar kemudian dikelola BKM Bahagia dan dengansistem bagi hasil berdasarkan hasil rapat 15 September 2011 dan7 Oktober 2011 tentang pengkandangan;Bahwa pengandangan bantuan sapi karena kesepakatan pengurusBKM dengan dihadiri faskel

dan wali nagari tanpa dihadiripenerima manfaat ;Bahwa pengandangan oleh BKM dikarenakan penerima manfaattidak memiliki kandang;Bahwa data para penerima manfaat di dapat dari kantor NagariSaning Bakar;Bahwa Sawal ditunjuk sebagai pengelola berdasarkan hasilRapat BKM Bahagia dan tidak digaji;Bahwa bantuan sapi belum dirasakan penerima manfaat;Bahwa tidak ada dana dari BKM Bahagia untuk pembuatankandang, dana didapat dari Terdakwa;Bahwa dalam rapar BKM Bahagia tanggal 5 Mei 2011 penerimamanfaat dapat

ini sampai saat ini tidakadanya teguran dari Fasilisator, Pokja maupun Direktorat Jenderal Cipta Marga DepartemenPekerjaan Umum, dan bahwkan kebijakan pengandangan setelah mendapat persetujuan darifasilitator dibuktikan dengan kehadiran Fasilitator Kelurahan (FASKEL) yang bernamaFarida NH pada rapat kesepakatan BKM Bahagia tanggal 15 September 2011.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Elia Susanti sebagai anggota BKMBahagia,saksi Nusa Jaya yang merupakan Sekretaris Pengurus BKM Bahagia,

sapisapi bantuan pada suatu kandang didasarkan pada rapat BKMbahagia dan telah mendapatkan persetujuan dari fasilitator sebagaimana dalam beritaAcara tanggal 15 September 2011.e Bahwa sampai kasus ini disidangkan tidak ada aturan perundangundangan dan petunjukteknis yang tertulis yang dilanggar dan melarang untuk dibolehnya pengandangan sapisapi bantuan P2KP oleh BKM Bahagia.e Bahwa terdakwa tidak pernah meminta dan atau menawarkan diri untuk mengelola sapisapi bantuan P2KP tersebut dan rapat BKM

KADER pada sekitar tahun 1969 yaitu yang mempunyai tanahyang berbatasan langsung dengan obyek sengketa pada bagian barat ;Bahwa pada sekitar tahun 1970 tanah obyek sengketa, oleh almarhum suamiPenggugat menyuruh Tergugat untuk memelihara / merawat sapi milikPenggugat dan tanah obyek sengketa sebagai tempat pengandangannya ;Bahwa Tergugat adalah orang yang disuruh oleh almarhum suami Penggugatuntuk memelihara sapi dan kerbau milik Penggugat dimana obyek sengketaadalah tempat pengandangan sapi karena

MANSYUR(almarhum) pada sekitar tahun 1967 yang dijadikan lokasi pengandangan sapimilik Penggugat dan H.

Mtr.1.195 Hekto Are (HA) yang terletak di Subak Mentjerit Orong Djontak DusunTibu Petung Desa Pengandangan sekarang Pengandangan Barat KecamatanMasbagik sekarang Pringgasela Kabupaten Lombok Timur;Menimbang bahwa terhadap pokok masalah tersebut, Para Tergugatsekarang Para Terbanding telah mengajukan eksepsi dan jawaban yang padapokoknya sebagai berikut:Dalam EksepsiMenimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, ParaTergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:1.

ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yangmenyatakan:"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada oranglain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,mengganti kerugian tersebut"Uraian mengenai telah dipenuhinya unsurunsur Perbuatan Melawan Hukumatas perbuatan Tergugat adalah sebagai benkut :Pasal 66 avat (1) UU Peternakan dan Kesehatan Hewan :"Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkailandengan penangkapan dan penanganan; PENEMPATAN DAN PENGANDANGAN

;pemeliharaan dan perawatan; PENGANGKUTAN; pemotongan dan pembunuhan;SERTA PERLAKUAN DAN PENGAYOMAN YANG WAJAR TERHADAP HEWAN.Pasal 66 avat (2V hurtif b iis. huruf d iis. huruf a UU Peternakan dan KesehatanHewan:"Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan secara manusiawi yang meliputi:b. penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik baiknya sehinggamemungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya;d. pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaikbaiknya

Huruf d, dan huruf g UndangUndang Republik IndonesiaNomor 18 Tahun 2009 tentana Petermakan dan Kesehatan Hewan (UUPeternakan dan Kesehatan Hewan") yang isinya masingmasing dikutipsebagai berikut:Pasal 66 avat (1) UU Petemakan dan kesehatan Hewan :Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitandengan penangkapan dan penanganan; penempatan dan pengandangan;pemeliharaan dan perawatan; pengangkutan; pemotongan dan pembunuhan;serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan

Huruf d dan huruf q UU Peternakan dan KesehatanHewan:Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan secara manusiawi yang meliputi:b. penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik baiknyasehingga memungkinkan hewan dapat mengekpresikan perilakualaminya;d. pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaikbaiknya sehinggahewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;g. perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaandan penyalahgunaan."

Bahwa setelah berlangsungnya pinjam pakai tanah itu untuk pengandangan danpemeliharaan, penggembalanya sambil menggembala juga menanam ubiubian,kemudian membuat petakpetak sawah kecil pada bagian Tenggara dalam tanahobyek sengketa (bagian bawah menurut kontur tanah tersebut) untuk tanam padiatas suruhan SALEMPA alias NE RAPA (ayah penggugat III) dengan maksudagar penggembala dapat memetik hasil panen untuk nafkah hidupnya sambilmenggembala.

Pengandangan dan13pemeliharaan kerbau kemudian dilanjutkan oleh penggembalanya bersamaadiknya S. SAMPE bernama LAI MANGNGI alias INDO TOKKE (almarhumahlbu Tergugat s.d. Terguat V/lbu Mertua Terguat VI) ; Bahwa meskipun pinjam pakai tanah objek sengketa tersebut untukmengandangkan dan memlihara kerbau yang kemudian oleh adiknya S. SAMPEbernama LAI MANGNGI alias INDO TOKKE masih berlangsung.

Solok.Bahwa para terdakwa tidak ada memberitahukan parapenerima manfaat yang tertera di proposal Kelompok TaniBukik Carano tentang pembelian sapi dan pengandangan sapi sapi UPPO tersebut, namun para terdakwa menyuruh saksiSawal untuk memelihara sapisapi UPPO tersebut, padahalsaksi Sawal tidak tercantum dalam proposal sebagai pengurusmaupun penerima manfaat Kelompok Tani Bukik Carano.28.Bahwa kemudian Para Terdakwa tidak mempergunakanbantuan sosial tersebut sesuai dengan Petunjuk PelaksanaanUnit Pengolahan

mendapatkan dana bantuan UPPO, kelompok tani BukikCarano mengajukan proposal ke Kepala Dinas Pertanian, Perikanandan Peternakan pada tanggal 12 Maret 2011 ;Bahwa selain mengajukan proposal, kelompok tani Bukik Carano jugamengajukan surat kesanggupan, surat perjanjian kerjasama antaraPPK dengan kelompok tani, serta rekening kelompok tani BukitCarano ;Bahwa dana tersebut berasal dari APBN sebesar Rp. 340.000.000,(tiga ratus empat puluh juta rupiah), yang dicairkan sebanyak 3 tahap ;Bahwa lokasi tempat pengandangan

X Koto SingkarakKabupaten Solok , namun para terdakwa tidak ada memberitahukansebagian para penerima manfaat yang tertera di proposal Kelompok TaniBukik Carano tentang pembelian sapi dan pengandangan sapisapi UPPOtersebut, tetapi para Terdakwa hanya menyuruh saksi Sawal untukmemelihara sapisapi UPPO tersebut , padahal saksi Sawal tidak tercantumdalam proposal sebagai pengurus maupun penerima manfaat dari KelompokTani Bukik Carano , selain itu para terdakwa juga telah memberikan 11(sebelas) ekor sapi

X Koto Singkarak KabupatenSolok, namun para terdakwa tidak ada memberitahukan sebagian parapenerima manfaat yang tertera di proposal Kelompok Tani Bukik Caranotentang pembelian sapi dan pengandangan sapisapi UPPO tersebut,para Terdakwa malah menyuruh saksi Sawal untuk memelihara sapisapiUPPO tersebut, padahal saksi Sawal tidak tercantum dalam proposalsebagai pengurus maupun penerima manfaat Kelompok Tani BukikCarano.Bahwa benar kemudian Para Terdakwa tidak mempergunakan bantuansosial tersebut sesuai

TerbandingsemulaTergugat dengan cara main hakim sendiri ( eigenrecting ) menarik unit mobilHonda CRV RD 4 2WD MIT, Nomor Polisi BM 1345 TG, dari penguasaan isteriPembandingsemula Penggugat ;Keempat :Bahwa sesudah Terbandingsemula Tergugat melakukan penarikan tersebutPembandingsemula Penggugat, berusaha untuk membayar sisa angsuranyang tinggal Rp. 19.760.000,00. tetapi Terbanding semula Tergugat tidak maumenerima bahkan memberikan perincian yang meliputi biaya denda tunggakan,biaya penarikan dan pengandangan

Bahwa para Terdakwa tidak adamemberitahukan para penerima manfaat yang tertera di proposal KelompokTani Bukik Carano tentang pembelian sapi dan pengandangan sapisapiUPPO tersebut, namun para Terdakwa menyuruh saksi Sawal untukmemelihara sapisapi UPPO tersebut, padahal saksi Sawal tidak tercantumdalam proposal sebagai pengurus maupun penerima manfaat Kelompok TaniBukik Carano;Bahwa kemudian para Terdakwa tidak mempergunakan bantuan sosialtersebut sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Unit Pengolahan

Put Nomor 2188 K/Pdt/2016hewan,Pasal 66 ayat (2) huruf b jis, huruf d jis, huruf g Undang UndangPeternakan dan Kesehatan Hewan:Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan secara manusiawi yang meliputi:b. penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik baiknyasehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan peniakualaminya;d. pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaikbaiknya sehingga hewanbebas dan penganiayaan dan penyalahgunaan;g. perlakuan ferhadap hewan

Penunjukan dan penetapan ruanganruangan yang diperuntukkan bagipenyempurnaan barangbarang dan pengandangan kendaraankendaraandan hewan ; (2) Tugas, kekuasaan dan kewajiban tersebut dalam ayat (1) meliputi jugapenunjukan dan penempatan untuk kepentingan Angkatan Perang ; Bahwa berdasarkan ketentuan pasal ayat (1) Juncto ayat (2) Peraturan PemerintahNo. 6 Tahun 1958 tentang Penyerahan Tugas Urusan Perumahan kepada DaerahTingkat I, dapat disimpulkan bahwa segala hal yang berkaitan dengan perumahanapakah

Menjatuhkan putusan provisi untuk melarang Kementrian Perhubungan(Dinas Perhubungan atau Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) daninstansiinstansi terkait untuk melakukan razia, penghentian,penangkapan dan/atau pengandangan transportasi online sampaidengan dikeluarkannya peraturan yang baru yang sesuai serta tidakbertentangan hukum yang berlaku serta telah memenuhi seluruh aspekserta nilainilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakatpada umumnya serta dari sisi para pengemudi, para pengguna

2017tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan BermotorUmum Tidak Dalam Trayek ataupun perubahannya demi menghindariterjadinya keributan ataupun kerusuhan serta demonstrasi yang bersifatanarkis yang terjadi di masyarakat;Menjatuhkan putusan provisi untuk melarang Kementerian Perhubungan(Dinas Perhubungan atau Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) daninstansiinstansi terkait untuk melakukan razia, penghentian, penangkapanHalaman 68 dari 78 halaman Putusan Nomor 37 P/HUM/2017dan/atau pengandangan

BermotorUmum Tidak Dalam Trayek dan perubahannya demi menghindariterjadinya keributan ataupun kerusuhan serta demonstrasi yang bersifatanarkis yang terjadi di masyarakat, termasuk menunda pelaksanaansosialisasinya kembali sampai Mahkamah Agung mengeluarkan putusanterkait Permohonan a quo;Menjatuhkan putusan provisi untuk melarang Kementerian Perhubungan(Dinas Perhubungan atau Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) daninstansiinstansi terkait untuk melakukan razia, penghentian, penangkapandan/atau pengandangan