melakukan tindak pidana "Penggelapan yang berhubungandengan pekerjaan", sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama melanggar pasal 374KUHPidana.2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERIYANTO als ANTO bin APOY denganpidana pejara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetapditahan.3 Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) lembar rekapan pemakaian BBM bulan Oktober 2012 dan 1 (satu) lembar suratJalan pengangkuatan

tindak pidana PENGGELAPAN DALAMHUBUNGAN PEKERJAAN); 2222202 2o noone2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERIYANTO als ANTO bin APOY denganpidana penjara selama: (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;3 Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani olehterdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 4 Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;5 Menetapkan barang bukti berupa :e 1 (satu) lembar rekapan pemakaian BBM bulan Oktober 2012 dan 1 (satu)lembar surat Jalan pengangkuatan

, bahwa yang dimaksud dengan penyimpanan menurut Pasal angka 13UndangUndang No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatanpenerimaan, pengumpulan dan pengeluaran minyak bumi/ atau gas bumi;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 23 ayat (2) UndangUndang No.22 tahun2001 tentang minyak dan gas bumi izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usahaminyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas :dalam ayat (1) dibedakan atas :a Izin Usaha Pengolahan;b Izin Usaha Pengangkuatan

(Ahli dari BPH Migas Jakartayang dibacakan di persidangan) dokumen perizinan yang dimiliki Terdakwa tersebutadalah merupakan kelengkapan administrasi/ syarat untuk mendapatkan izin operasional(Izin Usaha Penyimpanan, pengangkuatan, niaga) yang dikeluarkan oleh PemerintahPusat/ Menteri terkait dengan Minyak dan Gas Bumi, sehingga usaha jual beli maupunpenyimpanan BBM yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan UUNo.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo.

depan SPBU Takari54.85115 Kel Takari Kec Takari Kab Kupang;e Bahwa benar ahli menyatakan bahwa Sesuaidengan pasal 9 Undang Undang republicIndonesia No 22 tahun 2001 tentang Minyak danGas Bumi bahwa yang dapat melaksanakankegiatan usaha Hilir diantaranya pengolahan,pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga BBMadalah Badan Usaha Milik Negara, Badan UsahaMilik Daerah, Koperasi, Usaha Kecil dan BadanUsaha Swasta.Bahwa benar ahli menerangkan pada saatpenimbunan dan pengangkutan haruslahmembawa dokumen pengangkuatan

dengan Jenis Premium terdakwamengatakan bahwa semua jerigen tersebut milik terdakwa;e Bahwa Sesuai dengan pasal 9 Undang Undang republicIndonesia No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumibahwa yang dapat melaksanakan kegiatan usaha Hilirdiantaranya pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atauniaga BBM adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan UsahaMilik Daerah, Koperasi, Usaha Kecil dan Badan Usaha Swasta.e Bahwa benar ahli menerangkan pada saat penimbunan danpengakutan haruslah membawa dokumen pengangkuatan

LintasJambiSuak Kandis Kota Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi pada hari Sabtusekira pukul 00.07 WIb, dimana saat itu saksi Suwaryadi, saksi Ahmad Fauzi dansaksi Erick Iswayudi bersama tim lainnya sedang melakukan operasi danperedaran hasil hutan memberhentikan mobil yang masing masing dikendaraiterdakwa saksi Suhayadi Bin Sugiono, saksi Abdul Somad Bin Ismail dan saksiZainuri Als Zai Bin M Efendi lalu menanyakan dokumen sah pengangkuatan kayubulat berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH

Lintas JambiSuak Kandis Kota Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi pada hari Sabtu sekirapukul 00.07 WIb, dimana saat itu saksi Suwaryadi, saksi Ahmad Fauzi dan saksiErick Iswayudi bersama tim lainnya sedang melakukan operasi dan peredaranhasil hutan memberhentikan mobil yang masing masing dikendarai terdakwa saksiAbdul Somad Bin Ismail, saksi Desril Als Des Bin Maliki dan saksi Zainuri Als ZaiBin M Efendi lalu menanyakan dokumen sah pengangkuatan kayu bulat berupaSurat Keterangan Sahnya Hasil Hutan

tidak perlu lagi mempertimbangkan perihalidentitas pelaku tindak pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas MajelisHakim berpendapat tidak terjadinya error in persona maka unsur ini telahterpenuhi;Halaman 10 dari 13 Putusan No.192/Pid.B/2013/PN.SgtAd. 2 Unsur Menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak TanpaIzin Usaha PengangkutanMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwafakta bahwa terdakwa Asnadi BB Aks Tapel Bin Basri Badrun telahmenyalahgunakan Pengangkuatan

Lintas JambiSuak Kandis Kota Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi pada hari Sabtu sekirapukul 00.07 WIb, dimana saat itu saksi Suwaryadi, saksi Ahmad Fauzi dan saksiErick Iswayudi bersama tim lainnya sedang melakukan operasi dan peredaranhasil hutan memberhentikan mobil yang masing masing dikendarai terdakwa saksiSuhayadi Bin Sugiono, saksi Desril Als Des Bin Maliki dan saksi Zainuri Als Zai BinM Efendi lalu menanyakan dokumen sah pengangkuatan kayu bulat berupa SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan

. : PDM45/BALIK/01/2014, tanggal 03 Pebruari 2014 sebagaiberikut :DAKWAAN Bahwa terdakwa Irsan Razak bin Abdul Razak (alm) pada hari Minggu tanggal16 September 2013 sekitar pukul 09.30 wita atau setidaktidaknya masih bulan September2013atau masih dalam tahun 2013, bertempat dijalan Sultan Hasanuddin RT. 05.Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, Proinsi KalimantanTimur atau setidaktidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriBalikpapan Menyalahgunakan pengangkuatan

terdakwadengan cara sebagai berikut :Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wib terdakwaRamlan melalui via handphone bersepakat dengan saudara Angga (Belumtertangkap) guna mengangkut bibit baby Lobster dari Jambi menuju dermagaLambur di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Muara Sabak), adapun gunamenghindari kecurigaan aparat keamanan pada proses pengangkutan bibit BabyLobster, terdakwa dan saudara Angga melalui via handphone tersebut sepakatuntuk membawa tiga mobil pada proses pengangkuatan

Negeri Tanah Grogot Nomor 286/ Pen.Pid/ 2013/ PN.TG sehingga dapat digunakansebagai pembuktian dalam perkaraMenimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai Penuntut Umum membacakantuntutan pidananya yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkaraini memutuskan sebagaiberikut : 222222 nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn cence nee1 Menyatakan terdakwa JAINI Bin MAMIT telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Pengangkuatan

Negeri Tanah Grogot Nomor 286/ Pen.Pid/ 2013/ PN.TG sehingga dapat digunakansebagai pembuktian dalam perkaraMenimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai Penuntut Umum membacakantuntutan pidananya yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkaraini memutuskan sebagaiberikut : 2222222 nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn cence nee1 Menyatakan terdakwa JAINI Bin MAMIT telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Pengangkuatan

administrasi karang hias yaitu sertifikat karantina bukan beradapada Terdakwa, karena Terdakwa sifatnya memberikan jasa angkutan kepadaorang yang bernama Pak Haji dan seharusnya yang melengkapi administrasisertifikat karantina barang yang akan diangkut adalah pak Haji sebagai pemilikbarang dengan demikian Terdakwa tidak memiliki kKewajiban hukum untukmelengkapan karang hias dengan sertifikat karantina akan tetapi Terdakwaharu mengetahui bahwa barang yang akan diangkut harus melengkapi seluruhdokumen pengangkuatan

Pengangkuatan kayu hasil IPHHK dari lokasi penebangan;. Pengangkutan lanjutan kayu hasil lelang dan/atau.

Menyatakan bahwa terdakwa SUKUR YUSUF Bin LA MADI telah terbuktibersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yangmenyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatanmelakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpaIzin Usaha Pengangkuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat(2)huruf b Jo Pasal 53 huruf b UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak danGas Jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKUR YUSUF Bin LA MADI olehkarena itu dengan

Saksi Ahli TRIASA RAMADHANY, dibawah janji yang menerangkanpada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa sesuai dengan pasal 9 Undang UndangNomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan GasBumi bahwa yang dapat melaksanakan kegiatanusaha Hilir diantaranya pengolahan, pengangkutan,penyimpanan dan/atau niaga BBM adalah BadanUsaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah,Koperasi, Usaha Kecil dan Badan Usaha Swasta ;e Bahwa pada saat melakukan pengakutan haruslahmembawa dokumen pengangkuatan yangdikeluarkan oleh BPD

Menyatakan terdakwa Aan bin Japri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pengangkuatan minyak tanpa ijin usaha pengangkutan,2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan,3.

Melakukan pengangkuatan;3. Tanpa Izin Usaha Pengangkutan;Ad. 1. Unsur barang siapa1617e Bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang tanpa kecualiyang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semuaperbuatannya;e Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam Perkara ini adalah terdakwaAbdulah als Adul bin H.

Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusahasebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat melakukankegiatan usaha:a) Pengolahan;b) Pengangkuatan;c) Penyimpanan; dan/ataud) Niaga.Ayat 3), Perizinan Berusaha yang telah diberikansebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapatdigunakan sesuai dengan peruntukan kegiatan usahanya.Ayat 4), Permohonan Perizinan Berusaha sebagaimanadimaksud pada Ayat (1) wajib dilakukan denganmenggunakan sistem Perizinan Berusaha secara elektronikyang dikelola oleh Pemerintah Pusat.Ketentuan

Pengolahan, Pengangkuatan,Penyimpanan; dan/atau Niaga tentunya lebihmenguntungkan Terdakwa jika diterapkan ketentuan ini jikadibandingkan dengan ketentuan Pasal 53 huruf dUndangUndang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak danGas Bumi yang mengatur sanksi yaitu pidana penjara palinglama 3. (tiga) tahun dan denda paling tinggiRp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Dalam perspektif pidana,tindakan material yang dilarang oleh kedua Pasalsebenarnya sama, yaitu. pengolahan, pengangkuatan,penyimpanan; dan/atau niaga tanpa ijin. Dengan demikian,kedua Pasal tersebut bisa saling menggantikan.

Sedangkanmengenai aspek administrasi yang ada dalam delik, yaitu ijin.Pada dasarnya, ijin adalah mekanisme/proses administrasi yangharus ditempuh guna memperbolehkannya suatu tindakan.Dengan demikian, titik tolak dari ijin adalan tindakan yangsecara material dilarang untuk dilakukan, yang dalam keduapasal di atas adalah pengolahan, pengangkuatan, penyimpanan;dan/atau niaga Migas.

Adapun Izin Usaha Pertambangan (IUP) dibagi menjadiIzin Usaha Pertambangan Ekspolorasi, Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi; Bahwa pertambangan Emas termasuk kategori pertambangan minerallogam, yang mana dalam melakukan kegiatan pertambangan emas harusmemiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP); Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa adalah sebagai orang yangmenjual logam emas tanpa izin dari pihak berwenang, dan kategoriperbuatan Terdakwa adalah kegiatan usaha pertambangan OperasiProduksi Khusus pengangkuatan

Usaha Hilir Minyak danGas Bumi telah mengatur bahwa kegiatanusahapengangkutan meliputikegiatan usaha pengangkutan minyak bumi, gas dan bahan bakar minyakmelalui darat, air dan udara termasuk melalui pipa dari suatu tempat menujutempat lain dengan tujuankomersial; dan kegiatan usaha pengangkutantersebut dapat dilaksanakan setelah mendapat izin usaha pengakutan dariMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;Menimbang, bahwa terlebin dahulu Majelis Hakim apakah ParaTerdakwa melakukan pengangkuatan