Jalan Jenderal Ahmad YaniNomor 121 Kota Kudus atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus, dengan sengajamelanggar ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) yaitu penghunian rumah olehbukan pemilik hanya sah apabila ada persetujuan atau izin pemilik, perobuatantersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:Awal mulanya Terdakwa dan saksi KRISTIANTI binti ALI ACHMADIdatang ke rumah saksi H.

Menyatakan Terdakwa NOOR ROCHIMAH binti ALI ACHMADI bersalahmelakukan tindak pidana penghunian rumah oleh bukan pemilik hanya sahapabila ada persetujuan atau jjin dari pemilik sebagaimana diatur danHal. 2 dari 14 hal. Put. No. 571 K/PID.SUS/2015diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 36 ayat (4) jo.

alasanalasan permohonan kasasi yang diajukanoleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Pengadilan Negeri Kudus yang telah menjatuhkan putusan yangamarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadiliperkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa karenaUndangUndang Nomor 4 Tahun 1992 telah dicabut dan dinyatakan tidakberlaku, sedangkan UndangUndang yang baru UndangUndang Nomor 1Tahun 2011 tidak mengancam dengan pidana perbuatan *penghunian

Bangunrejo Rt 04/038 Dusun Tridadi Sleman;Agama : Islam;Pekerjaan : Swasta;Terdakwa tidak ditahan;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sleman karena didakwa :Bahwa ia Terdakwa KISMADIYANTO pada sekitar bulan Juli 2009 sampaidengan bulan Maret 2011 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 dantahun 2011 bertempat di Bangunrejo Rt 04/038 Dusun Tridadi Sleman atau setidaktidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Sleman, dengan sengaja penghunian

tidak dapat menghunirumah tersebut karena masih ditempati oleh Terdakwa;e Bahwa penghunian rumah oleh bukan pemilik hanya sah apabila ada persetujuanatau izin pemilik sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1);e Bahwa saksi DARMAWAN tidak pernah memberikan persetujuan atau izinkepada Terdakwa untuk dapat menghuni rumah tersebut;Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 36 ayat (4) Undangundang Nomor 4 Tahun 1992 tentangPerumahan dan Pemukiman

tersebutdiatas ; Menimbang, bahwa berdasarkan Surat DakwaanJaksa Penuntut Umum tertanggal 06 Juni 2011 Reg.PerkaraNomor : PDM80/ SLMNO 4/2011, Terdakwa didakwa sebagaiberikut~ Bahwa ia terdakwa KISMADIYANTO pada sekitarbulan Juli 2009 sampai dengan bulan Maret 2011 = atausetidak tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 dantahun 2011 bertempat di Bangunrejo RT 04/038 DusunTridadi Sleman atau setidak tidaknya disuatu tempat lainyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriSleman, dengan = sengaja penghunian

M.Humadalah sah karena ketika transaksi jual beli terjadisyarat sah perjanjian sebagaimana yang termaktub dalampasal 1320 KUH Perdata telah terpenuhi baik itu syaratobyektif maupun syarat subyektifnya dan karena telahdituangkan dalam suatu akta otentik maka kekuatanpembuktiannya adalah sempurna ;Bahwa ternyata saksi DARMAWAN sebagai pemilik sah daritanah dan bangunan di sertifikat hak milik nomor4970/Tridadi seluas 224 m2 tidak dapat menghuni rumahtersebut karena masih ditempati oleh terdakwa ; Bahwa penghunian

Menyatakan Terdakwa KISMADIYANTO, telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik99Hanya Sah Apabila Ada Persetujuan atau Izin Pemilik :2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KISMADIYANTOdengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;3.Menyatakan ............ 0.000 ee eee3.

badan yang dengansengaja melanggar pasal 12 ayat (1) UU No.4 tahun 1992tentang Perumahan dan Pemukiman ;Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbanganPengadilan Tingkat Pertama harus disempurnakan yaitu harusdibuktikan apakah terdakwa melakukan tindak pidanasebagaimana tersebut dalam pasal 12 ayat (1) UU No.4 tahun1992 tentang Perumahan dan Pemukiman ;Menimbang, bahwa untuk dapat dijatuhi pidana atasdasar pasal 12 ayat (1) UU No.4 tahun 1992, harus dipenuhi13unsur unsure Setiap orang atau badan ;e Penghunian

rumahtersebut, dihubungkan pula dengan surat surat bukti yangdiajukan dipersidangan, maka terbukti Darmawan sebagaipemilik tidak setuju dan tidak memberi izin terdakwa untukmenghuni rumah dan pekarangan tersebut, maka penghunianoleh terdakwa tersebut adalah tidak sah; dan dengansendirinya penghunian oleh terdakwa tersebut hanya sahapabila ada persetujuan atau izin dari Darmawan sebagaipemilik ;Menimbang, atas dasar pertimbangan tersebut diatasmaka terbukti adanya unsur hanya sah apabila adapersetujuan

M E N G A D I L I- Menyatakan, Terdakwa I Thelma Leberina Ayal G dan Terdakwa II Senwa Jitzry Ayal alias Nyonyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja melakukan penghunian rumah oleh bukan pemilik tanpa persetujuan atau izin pemilik yang dilakukan secara bersama-sama" ;--------------------------------------------------------------------- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama

Menyatakan Terdakwa Thelma Leberina Ayal G dan Terdakwa SenwaJitzry Ayal alias Nyonyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana " Penghunian rumah tanpa hak" sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 36 ayat (4) Juncto Pasal 12ayat (1) UU No.04 Tahun 1992 tentang Perumahan dan PemukimanJuncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUH2. Menjatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjaramasingmasing selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama2 (dua)3.

Cempaka Putin Jakarta Pusat atau pada suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri JakartaPusat,dengan sengaja Penghunian rumah oleh bukan pemilik hanya sahapabila ada persetujuan atau izin pemilik. Perbuatan tersebut dilakukandengan cara cara sebagai berikut :e Pada awalnya terdakwa Hj. MUNAWARAH merupakan isiri dari Ir.H. MARCHAN (Alm) yang adalah karyawan PT. Angkasa Pura (Persero), dan terhitung sejak tanggal 01 November 2002berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.

Sedangkan pada Bab XVI Pasal 151 s/d Pasal 163diatur tentang Ketentuan Pidana, tetapi dari pasalpasal tersebut diatastidak ditemukan ketentuan pidana yang mengancam dengan pidanaperbuatan penghunian rumah oleh bukan pemilik, sebagaimanadimaksud dan diatur dalam Pasal 12 ayat (1) yo. Pasal 36 ayat (4)UndangUndang RI Nomor 4 Tahun 1992 yang berbunyi : Penghunianrumah oleh bukan pemilik hanya sah apabila ada persetujuan atau izinpemilik.

Sehingga atas dasar itu Majelis berpendapat perbuatanpenghunian rumah oleh bukan pemilik tidak lagi dipandang sebagaisuatu perbuatan pidana, maka dari itu tidak diatur dalam Undangundang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan KawasanPeMUkIMAN j nnn nner nnn nnn nn nnn nn nn nnn nnn renee en nnn n enn en eensMenimbang, bahwa karena perbuatan penghunian rumah olehbukan pemilik tidak lagi dipandang sebagai suatu perbuatan pidana,maka perubahan perundangundangan yang terjadi adalah perubahanperundangundangan

34Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas maka Pembelaan (pledoi) Penasehat HukumTerdakwa sepanjang mengenai telah dicabutnya dan tidak berlakunyalagi UndangUndang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan danPemukiman , adalah cukup beralasan dan dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa karena Undangundang Nomor 4 Tahun 1992telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sedangkan Udangundangyang baru yaitu Undangundang Nomor 1 Tahun 2011 tidak mengancamdengan pidana perbuatan Penghunian

pekerjaan : Swasta ;Terdakwa berada di luar tahanan ;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Malang karenadidakwa :KESATU :Bahwa ia Terdakwa GITO RAHARDJO pada hari Selasa tanggal 19 Juli2005 atau pada suatu waktu sekitar itu setidaktidaknya pada suatu waktu padabulan Juli 2005 setidaktidaknya pada tahun 2005 bertempat di Jalan LetjenSutoyo Nomor 109111 Kota Malang atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang, dengansengaja melakukan penghunian

Foto Copy surat dari Bambang Irawan, SH.Sp. kepada Andi Darmawantanggal 26 Agustus 2005;Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,(seribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Malang No. 857/Pid.B/2005/PNMlg. tanggal 21 Maret 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menyatakan Terdakwa Gito Rahardjo yang identitasnya seperti tersebutdiatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Penghunian rumah tanpa seijin Pemilik ;Hal. 5 dari hal.10

No. 1893 K/Pid/2006Setiawati Adiguno, Rini Muljoredjo, Handi Muljoredjo, Endjang Muljoredjo,Nurtjahja Muljoredjo, Zakaria Nur Djajadinata Halim, Oki Djuanda DjajadinataHalim dan Kurniawan Halim;Berakhirnya sewa menyewa pada tanggal 31 Desember 1997, setelahberakhirnya masa sewa menyewa rumah yang terletak di Jalan WachidHasyim nomor 113 Rt.20 Rw.03 Notoprajan Ngampilan Yogyakarta, sejak 1Januari 1998 hingga 1 Mei 2004 bahkan sampai sekarang, Terdakwamelakukan penghunian atau menempati rumah diatas

WachidHasyim nomor 113 Rt.20 Rw.03 Notoprajan Ngampilan Yogyakarta dengantidak sah oleh karena rumah tersebut bukan milik Terdakwa, demikian pulaTerdakwa melakukan penghunian rumah tersebut sejak tanggal 1 Januari1998 hingga tanggal 1 Mei 2004 bahkan sampai sekarang ini, tanpapersetujuan ataupun ijin dari pemiliknya;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 12 ayat (1) UndangUndang Nomor 4 tahun 1992 jo Pasal 36 ayat (4)UndangUndang Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan

SetiawatiAdiguno atau dengan orang lain terhadap rumah tersebut;Oleh karenanya jelaslah bahwa putusan tersebut telah salah menerapkanhukum pembuktian yakni tidak ada persesuaian antara satu sama lain,khususnya mengenai uraian unsur penghunian dilakukan dengan carasewa menyewa secara tertulis dari Pasal yang didakwakan, disatu sisiPengadilan Negeri menyatakan bahwa unsur ini terbukti yangmensyaratkan adanya perjanjian sewa menyewa secara tertulis, tetapidisisi lain Pengadilan Negeri menyatakan tidak

adalah tidak tepat;Bahwa unsur Pasal tersebut mensyaratkan bahwa penghunian rumahtersebut dilakukan dengan cara sewa menyewa secara tertulis, danternyata berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksisaksidan Terdakwa tidak terbukti adanya perjanjian sewa menyewa secaratertulis antara Terdakwa dengan Ny.

Setyawati sering meminjam uangpada Terdakwa sebesar Rp.82.000.000, lebih tetapi Terdakwa juga tidakbisa menunjukkan kwitansinya; Bahwa dengan demikian oleh karena rumah dan tanah yang telah dihunioleh Terdakwa tersebut adalah merupakan milik ahli waris sebagaimanatersebut diatas, maka penghunian yang dilakukan oleh Terdakwaharuslah seijin dari para ahli waris sebagai pemiliknya atau Ny.

Hal ini dapat diuraikanseperti di bawah ;.Bahwa, Keputusan Tata Usaha Negara dari Terbanding (RektorUM) yang berisi Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara dilingkungan UM merupakan "satu satunya KeputusanRektor/Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (PIN) di Indonesiayang mencabut Izin Penghunian Rumah Negara yang mengacu padaPeraturan Mendiknas Nomor 76 Tahun 2008 tentang PengelolaanRumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.Di PIN selain UM, tidak ada satupun Rektor/Pimpinan PIN yangmencabut

Izin Penghunian Rumah Negara di lingkungannyaberdasarkan Peraturan Mendiknas Nomor 76 Tahun 2008.

Berdasarkan fakta hukum, = alat bukti danketerangan ahli di persidangan tingkat pertama membuktikanbahwa, dalam perkembangan penghunian Rumah Negara telahterjadi perubahan perubahan ketentuan izin penghunian RumahNegara di lingkungan UM.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabayatanggal 15 Desember 2009 Nomor: 83/G/2009/PTUN.SBY.1.Mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya dan jugadalam penundaan2.Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Rektor UniversitasNegeri Malang tentang Pencabutan Izin Penghunian RumahNegara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini (SuratKeputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor: 0315017/KEP/H32/PS/2009 tentang Pencabutan Izin Penghunian RumahNegara di Jl.

Mewajibkan kepada Terbanding untuk mencabut Surat KeputusanRektor Universitas Negeri Malang Nomor: 0315017/KEP/H32/PS/2009 tentang Pencabutan Izin Penghunian RumahNegara di Jl. Simpang Bogor No. 11 Malanga.n. Drs Sunaryo dan memberlakukan kembali keputusankeputusan Rektor Universitas Negeri Malang yang bersangkutpaut dengan ijin penghunian rumah Negara ;4.

Seiring dengan perjalanan waktu, pelbagai Keputusan yang diterbitkan RektorIKIP Malang yang kemudian berubah menjadi Universitas Negeri Malang yangmenyangkut penghunian Rumah Dinas (Rumah Negara) di Jalan SimpangBogor. Pelbagai Surat Keputusan Rektor tersebut pada intinya selalu berisi:batas waktu penghunian rumah negara (rumah dinas) di Universitas NegeriMalang (UM) adalah sampai dengan janda/duda Pegawai Negeri Sipil(PNS) yang bersangkutan meninggal.

Rektor Universitas Negeri Malang No: 0315034/KEP/H32/PS/2009tanggal 11 Mei 2009 tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara Di JalanSimpang Bogor No. 33Malang a.n.

atau keputusan pencabutan penghunian RumahNegara Golongan II diterbitkan oleh: a.

Munandir dkk. tanggal 30 Mei 2009,menyampaikan harapan dan memohon kebijaksanaan atas SK Rektor tentangPencabutan Izin Penghunian Rumah Negara, dan bukannya ...

...........Izin Penghunian Rumah Negara di Jalan Simpang Bogor No 33Malang a. n Drs.

KEP/H32/PS/2009 tanggal 11 Mei 2009tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara Di Jalan Simpang Bogor No.26 Malang a.n.

(Surat Keputusan Rektor UniversitasNegeri Malang No: 0315056/KEP/H32/PS/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentangPencabutan Izin Penghunian Rumah Negara Di Jalan Simpang Bogor No. 26 Malanga.n.

Munandir dkk. tanggal 30 Mei 2009,menyampaikan harapan dan memohon kebijaksanaan atas SK Rektor tentangPencabutan Izin Penghunian Rumah Negara, dan bukannya ...

atauKeputusan Pencabutan Penghunian Rumah Negara Golongan II diterbitkan oleh: a.

terhadap rumah dinas (rumah negara)golongan II, tetapi Peraturan Menteri tersebut secara yuridis hanya sebagai dasar untukmelakukan tindakan pencabutan keputusan ijin penghunian dalam rangka penertibanpengelolaan rumah dinas dan tidak dipergunakan oleh Tergugat untuk melakukan pengujianterhadap keputusan ijin penghunian sebelumnya yaitu Keputusan Rektor IKIP MalangNomor 0778/PT28.1/T84 tanggal 11 Pebruari 1984 tentang Penunjukan Penghunian RumahDinas kepada Penggugat untuk menempati rumah dinas

Mempunyai Surat Izin Penghunian yang sah;c. Belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Negara berdasar peraturan perundangundangan yang berlaku;2. Pensiunan Pegawai Negeri:a. Menerima Pensiun dari Negara;b. Memiliki Surat Izin Penghunian yang sah;c. Belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Negara berdasar peraturan perundangundangan yang berlaku;Halaman 3 dari 15 halaman.

yang berlaku;Janda/Duda Pahlawan yang suami/istrinya dinyatakan Pahlawanberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;a.b.C.Masih berhak menerima tunjangan dari Negara;Memiliki Surat Izin Penghunian yang sah;Almarhum suaminya/istrinya belum pernah dengan jalan/caraapapun memperoleh/membeli rumah dari Negara berdasarperaturan perundangundangan yang berlaku;Pejabat Negara atau Janda/Duda Pejabat Negara;a.b.C.Masih berhak menerima tunjangan dari Negara;Memiliki Surat Izin Penghunian yang sah

Putusan Nomor 22 P/HUM/20168 Tahun 2014 Tentang Penghunian Rumah Negara bertentangan denganPasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994tentang Rumah Negara;3.

Foto copy Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 8Tahun 2014 tentang Penghunian Rumah Negara (Bukti P6);7.

Pemohon sudah melebihi batas waktu yang telahditentukan dalam Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor8 Tahun 2014 tentang Penghunian Rumah Negara, namun Pemohonsampai saat ini tidak kooperatif dan tidak bersedia mengosongkan rumahnegara tersebut;Bahwa Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 8 Tahun2014 tentang Penghunian Rumah Negara dimaksudkan untuk mengaturrumah negara Golongan dan Gologan 11 yang menjadi kewenanganpimpinan instansi yang bersangkutan (Termohon), sedangkan

Namun TERGUGAT dalam suratnya tertanggal 3 Juni No.2843a/H32/TU/2009 secara jelas menyatakan bahwa Surat Keputusan RektorUniversitas Negeri Malang tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negaratertanggal 11 Mei 2009 bersifat final.

KEP/H32/PS/2009 tanggal 11 Mei 2009tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara Di Jalan Ambarawa Barat No.2 Malang, a.n.

Diktum Pertama dari Keputusan tersebutberisi: Batas waktu penghunian atas rumah negara (rumah dinas) di UniversitasNegeri Malang adalah sampai dengan janda/duda PegawaiNegeri Sipil (PNS) yang bersangkutan meninggal. Selanjutnya pada tanggal 11 Mei2009 diterbitkan Keputusan Rektor tentang Pencabutan Izin Penghunian RumahNegara di Jalan Simpang Bogor dan Jalan Ambarawa Kota Malang.

atau keputusan pencabutan penghunian RumahNegara Golongan II diterbitkan oleh: a.

Munandir dkk. tanggal 30 Mei 2009,menyampaikan harapan dan memohon kebijaksanaan atas SK Rektor tentangPencabutan Izin Penghunian Rumah Negara, dan bukannya ...

Namun Tergugat dalam suratnya tertanggal 3Juni No. 28438a/H32/TU/2009 secara jelas menyatakan bahwaSurat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentangPencabutan Izin Penghunian Rumah Negara tertanggal 11 Mei2009 bersifat final.

Diktum Pertama dariKeputusan tersebut berisi : Batas waktu penghunian = atasrumah negara (rumah dinas) di Universitas Negeri Malangadalah sampai dengan janda/duda Pegawai Negeri Sipil (PNS)yang bersangkutan meninggal. Selanjutnya pada tanggal 11Mei 2009 diterbitkan Keputusan Rektor tentang PencabutanIzin Penghunian Rumah Negara di Jalan Simpang Bogor danJalan Ambarawa Kota Malang.

perkara ini (Surat KeputusanRektor Universitas Negeri Malang No: 0315029/KEP/H32/PS/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang PencabutanIzin Penghunian Rumah Negara Di Jalan Simpang Bogor No.2310Malang atas nama Drs.

Mei 2009 tentangPencabutan Izin Penghunian Rumah Negara Di JalanSimpang Bogor No. 23 Malang atas nama Drs. P.A.Sahertian dan memberlakukan kembali KeputusanKeputusan Rektor Universitas Negeri Malang yangbersangkutpaut dengan izin penghunian Rumah Negara ;4.

No. 320K/TUN/20103.14bersifat mandatoir (mandaatsverlening) pengelolaannyadilimpahkan kepada Universitas Negeri Malang untukmelakukan suatu) tindakan hukum dan mengambil' sertamengeluarkan keputusan keputusan Tata Usaha Negaratertentu, satu dan lain hal tercermin dalam PeraturanMenteri Pendidikan Nasional No. 76 Tahun 2008, Pasal 6ayat (1) "Keputusan izin = penghunian atau keputusanpencabutan penghunian Rumah Negara Golongan IIditerbitkan oleh : a.

KEP/H32/PS/2009 tanggal 11 Mei 2009tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara Di Jalan Simpang Bogor No.35 Malang a.n.

Diktum Pertama dari Keputusan tersebutberisi: Batas waktu penghunian atas rumah negara (rumah dinas) di UniversitasNegeri Malang adalah sampai dengan janda/duda Pegawai Negeri Sipil (PNS)yang bersangkutan meninggal. Selanjutnya pada tanggal 11 Mei 2009 diterbitkanKeputusan Rektor tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara di JalanSimpang Bogor dan Jalan AmbarawaKota Malang.........Kota Malang.

/KEP/H32/PS/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang PencabutanIzin Penghunian Rumah Negara Di Jalan Simpang Bogor No. 35 Malang a.n.

Penggugat,disebutkan objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini KeputusanRektor Universitas Negeri Malang Nomor 0315035/KEP/H32/PS/2009,tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara di Jl.

ataukeputusan...............15keputusan pencabutan penghunian Rumah Negara Golongan II diterbitkan oleh:a.