Menetapkan;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

1. Menyatakan hukum bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam KTP, Kartu Keluarga, tertulis Rita, Surat Kenal Kelahiran tertulis Thung Sin Nio, Surat Bukti Penilitian Thun Sien Nio, dan di dalam Surat Baptis Gereja Maria Sintia Magdalena Thung Sien Nio,

halhal sebagai berikut ; Bahwa pemohon adalah anak pasangan suami istri yang bernama: ThungKim Tong (Alm) dengan Lauw Siang Nio (Alm); Bahwa pemohon telah menemukan kesulitan untuk mengurus sSuratsuratkarena di dalam KTP, Kartu Keluarga, Surat Kenal Kelahiran, Surat buktipenelitian, dan Surat baptis gereja ada perbedaan nama;Hal 1 dari 7 hal Penetapan No. 539/Pdt.P/2020/PN Dps Bahwa di dalam KTP,Kartu Keluarga tertulis Rita ,di dalam surat kenalkelahiran di sebut Thung Sin Nio ,di dalam surat bukti penilitian

disebutThun Sien Nio (terdapat kesalahan pengetikan nama yang seharusnyaThung Sin Nio),Sedangkan di dalam surat baptis gereja disebut MariaSintia Magdalena Thung Sien Nio ; Bahwa dengan perbedaan nama pemohon yang terdapat di dalam KTP,Kartu Keluarga, Surat Kenal Kelahiran, Surat bukti penilitian,dan Suratbaptis gereja .Pemohon mendapatkan kesulitan mengurus segalaadministrasi baik di instansi pemerintah maupun swasta, untuk itu pemohonberkeinginan mengajukan permohonan penegasan nama dimana namapemohon

Menyatakan hukum bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam KTP,Kartu Keluarga, tertulis Rita, Surat Kenal Kelahiran tertulis Thung SinNio, Surat Bukti Penilitian Thun Sien Nio, dan di dalam Surat BaptisGereja Maria Sintia Magdalena Thung Sien Nio, adalah orang yangsatu yaitu Pemohon;3.

2020/PN DpsMenimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan memeriksa suratsurat buktiP1 sampai dengan P6 yang dihubungkan dengan keterangan para saksi yaitu ;Wisye Joice Gosal dan saksi Kampianus Jehandu dipersidangan, diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut ; Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penegasan namake Pengadilan, karena ada perbedaan penulisan nama Pemohon yangtercantum dalam KTP,Kartu Keluarga tertulis Rita ,di dalam surat kenalkelahiran di sebut Thung Sin Nio , surat bukti penilitian

Menyatakan hukum bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam KTP,Kartu Keluarga, tertulis Rita, Surat Kenal Kelahiran tertulis Thung Sin Nio,Surat Bukti Penilitian Thun Sien Nio, dan di dalam Surat Baptis GerejaMaria Sintia Magdalena Thung Sien Nio, adalah orang yang satu yaituPemohon;Hal 5 dari 7 hal Penetapan No. 539/Pdt.P/2020/PN Dps3.

Terbandingatas Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak JanuariDesember2007 sebesar Rp.666.446.960,00;bahwa Majelis berpendapat atas Keputusan Terbanding yang menyatakan DasarPengenaan Pajak PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak JanuariDesember 2007 sebesarRp.8.236.873.550,00, Pemohon Banding menerima koreksi Terbanding sehinggakoreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 4 ayat (2) Masa PajakJanuariDesember 2007 sebesar Rp.666.446.960,00 tetap dipertahankan; Menimbangbahwa berdasarkan penilitian

Rp.763.042.659,00, sehingga Majelis berpendapatPemohon Banding tidak melakukan banding atas sengketa kredit pajak PPh Pasal 4(2) Masa Pajak JanuariDesember 2007; MenimbangMenimbangbahwa oleh karenanya berdasarkan penilitian atas buktibukti dan keterangan parapihak, ketentuan perundangan, dan keyakinan Hakim, Majelis berkesimpulan tidakterdapat sengketa atas kredit pajak;: bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai SanksiAdministrasi;: bahwa oleh karena itu koreksi oleh Majelis

Pemohon Baharuddin St.Pangeran ;1 (satu) lembar fotocopy Surat Tugas BadanPertanahan Nasional Nomor : 43/2007 tanggal 31Januari 2007 ;1 (satu) lembar disposisi BPN tanggal 31 Januari 2007 ;1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah SetorPengukuran tanggal 31 Januari 2007 ;1 (satu) lembar fotocopy Surat PermohonanPengukuran atas nama Baharuddin Sutan Pangerantanggal 31 Januari 2007 ;1 (Satu) lembar fotocopy KTP atas nama Baharuddin ;1 (satu) lembar fotocopy Risalah Penilitian Data Yuridisdan Penetapan

Pemohon Baharuddin St.Pangeran ;2.1 (satu) lembar fotocopy Surat Tugas Badan PertanahanNasional Nomor : 43/2007 tanggal 31 Januari 2007 ;3. 1 (Satu) lembar disposisi BPN tanggal 31 Januari 2007 ;4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Setor Pengukurantanggal 31 Januari 2007 ;5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Pengukuranatas nama Baharuddin Sutan Pangeran tanggal 31 Januari2007 ;6. 1 (Satu) lembar fotocopy KTP atas nama Baharuddin ;7.1 (satu) lembar fotocopy Risalah Penilitian Data Yuridisdan

Pangeran ;1 (Satu) lembar fotocopy Surat Tugas Badan Pertanahan NasionalNomor : 43/2007 tanggal 31 Januari 2007 ;1 (satu) lembar disposisi BPN tanggal 31 Januari 2007 ;1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Setor Pengukurantanggal 31 Januari 2007 ;1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Pengukuran atasnama Baharuddin Sutan Pangeran tanggal 31 Januari 2007 ;1 (Satu) lembar fotocopy KTP atas nama Baharuddin ;1 (satu) lembar fotocopy Risalah Penilitian Data Yuridis danPenetapan Batas ;1 (satu) lambar

Pangeran ;e 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tugas Badan Pertanahan NasionalNomor : 43/2007 tanggal 31 Januari 2007 ;e 1 (satu) lembar disposisi BPN tanggal 31 Januari 2007 ;e 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Setor Pengukurantanggal 31 Januari 2007;e 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Pengukuran atasnama Baharuddin Sutan Pangeran tanggal 31 Januari 2007 ;e 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Baharuddin ;e 1 (satu) lembar fotocopy Risalah Penilitian Data Yuridis danPenetapan Batas ;

Berdasarkan hasil penilitian dan analisa laboratoris Bank Indonesiaterhadap uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) TE 2016Nomor seri:ECJ446528, dengan kesimpulan: Dari hasil pemeriksaanlaboratoris terhadap uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) TEHalaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1392/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt2016 dengan Nomor Seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebutdinyatakan TIDAK ASLI.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanamelanggar Pasal 36 Ayat (3)

menerangkansebagai berikut: Banwa Ahli memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuan saksi dibidang yang terkait dangan pengedaran uang; Bahwa Ahli mendapat surat penujukkan dari Kepala Grub DepartemenHukum Bank Indonesia dengan Surat Nomor: 21/96/DHK/Srt/B tanqaal 9Juli 2019; Bahwa Ahli bekerja di Bank Indonesia seiak 15 Maret 2005 sampaidengan sekarang; Bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan Ahli uang rupiah pecahanRp100.000,00 (seratus ribu rupiah) TE 2016 Nomor seri ECJ446528 yangdituangkan hasil Penilitian

menyerahkan kepada petugas kepolisianPolsek Kalideres; Bahwa Ahli DEVIANA ANTHONY membenarkan mendapat suratpenujukkan dari Kepala Grub Departemen Hukum Bank Indonesia denganSurat Nomor ; 21/96/DHK/Srt/B tanggal 9 Juli 2019, dimana Ahli bekerja diBank Indonesia sejak 15 Maret 2005 sampai dengan sekarang dan telahmelakukan penelitian yang dituangkan dalam Hasil penelitian yang dilakukanAhli terhadap uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) TE2016 Nomor seri ECJ446528 yang dituangkan hasil Penilitian

butir seharga Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dan 1(satu) plastik obat jenis Dextro yang berisikan 1000 (seribu ) butirseharga Rp. 30.000, (tiga puluh ribu rupih)e Bahwa terdakwa mendapatkan obatobatan tersebut dari HERMAN(belum tertangkap) yang tinggal di Parusuan dan terdakwa membelidan kemudian menjual obat obatan tersebut tanpa resep dari doktere Berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli ABDUL MUNIFNomor : 440 /34734/414/2014 tertanggal 30 Desember I 2014,menyatakan bahwa : setelah dilakukan penilitian

butir seharga Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dan 1(satu) plastik obat jenis Dextro yang berisikan 1000 (seribu ) butirseharga Rp. 30.000, (tiga puluh ribu rupih)Bahwa terdakwa mendapatkan obatobatan tersebut dari HERMAN(belum tertangkap) yang tinggal di Parusuan dan terdakwa membelidan kemudian menjual obat obatan tersebut tanpa resep dari dokterBerdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli ABDUL MUNIFNomor : 440 /34734/414/2014 tertanggal 30 Desember I 2014,menyatakan bahwa : setelah dilakukan penilitian

) danayat (3) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan :e Ayat (2) : Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangandilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkanobat dan bahan yang berkhasiat obat.e Ayat(3) : Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutupelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.Menimbang, bahwa setelah dilakukan penilitian

Sehingga seluruh keterangan a de charge haruslah dikesampingkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 185 ayat (5) KUHAP;Bahwa pada saat penyidikan dan pada saat memberikan keterangan di TahapPenuntutan atau Tahap II (bukti surat berupa Berita Acara Penilitian TersangkaTahap Penuntutan/kode surat BA15), Terdakwa1 menyatakan ia melakukanperbuatan tersebut bersamasama dengan Terdakwa2 dan Terdakwa3 dengancara Terdakwa2 berperan mengangkat roda depan, Terdakwa3 berperanmemegang stang sepeda motor dan

keluar menuju halaman kos, maka seharusnya majelis hakim a quodapat menganalisa dan mempertimbangkannya, sehingga tidak ada alasan untukmenyatakan Terdakwa2 dan Terdakwa3 tidak terlibat dalam perkara ini.b Majelis Hakim Telah Salah Menerapkan Hukum Pembuktian:Bahwa dalam putusan a quo, menurut penilaian kami hakim telah keliru dalammenerapkan hukum pembuktian, yakni mengenai :1 Tidak Mempertimbangkan Alat Bukti Surat.Bahwa dalam perkara a quo kami telah mengajukan alat bukti surat berupaBerita Acara Penilitian

yang menyatakan adanya sepedamotor Yamaha Mio warna merah BA 4402 PN milik Terdakwa3 berada didepan pos ronda depan gang rumah kos tempat kejadian, sehingga persesuaianketerangan ini dapat kami nilai sebagai suatu alat bukti petunjuk.Mengacu ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHAP tersebut, berdasarkanketerangan saksisaksi, yang mana keterangan tersebut adalah keterangan yangberdiri sendiri namun saling berhubungan atau berangkai (ketting bewijs), laludihubungkan dengan bukti surat berupa Berita Acara Penilitian

bertigadengan Terdakwa2 dan Terdakwa3, dimana Terdakwa2 berperan mengangkatroda depan, Terdakwa3 berperan memegang stang sepeda motor dan Terdakwa1yang mendorong keluar menuju halaman kos, maka seharusnya majelis hakim aquo dapat menganalisa dan mempertimbangkannya, sehingga tidak ada alasanuntuk menyatakan Terdakwa2 dan Terdakwa3 tidak terlibat dalam perkara ini.2 Majelis Hakim Tidak Mempertimbangkan Alat Bukti Surat.24Bahwa dalam perkara a quo kami telah mengajukan alat bukti surat berupa BeritaAcara Penilitian

yang menyatakan adanya sepeda motor Yamaha Mio warnamerah BA 4402 PN milik Terdakwa3 berada di depan pos ronda depan gang rumahkos tempat kejadian, sehingga persesuaian keterangan ini dapat kami nilai sebagaisuatu alat bukti petunjuk.Mengacu ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHAP tersebut, berdasarkan keterangansaksisaksi, yang mana keterangan tersebut adalah keterangan yang berdiri sendirinamun saling berhubungan atau berangkai (ketting bewijs), lalu dihubungkandengan bukti surat berupa Berita Acara Penilitian

limabelas) butir kKemudian oleh terdakwa dijual tiap klipnya seharga Rp. 10.000, (sepuluhribu rupiah) dan hari itu terdakwa telah menjual sebanyak 5 (lima) klip dan uangsebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) yang disita tersebut adalah hasil daripenjualan obat tersebut dan terdakwa membeli dan kemudian menjual obat obatantersebut tanpa resep dari dokter ;Berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli ABDUL MUNIF Nomor440 /34734/414/2014 tertanggal 30 Desember 2014, menyatakan bahwa : setelahdilakukan penilitian

limabelas) butir kKemudian oleh terdakwa dijual tiap klipnya seharga Rp. 10.000, (sepuluhribu rupiah) dan hari itu terdakwa telah menjual sebanyak 5 (lima) klip dan uangsebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) yang disita tersebut adalah hasil daripenjualan obat tersebut dan terdakwa membeli dan kemudian menjual obat obatantersebut tanpa resep dari dokter ; Berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli ABDUL MUNIF Nomor440 /34734/414/2014 tertanggal 30 Desember 2014, menyatakan bahwa : setelahdilakukan penilitian

Bahwa pada Konsideran Menimbartg hurui e Penilitian dan Penetapan Tarif nomor 11) jenis barang berupa LPB2 DLP P2,5% dan PPnBM 20%. Menjawab Konsideran Menimbang huruf f 2) tersebut di atas Pemohon Banding sampaikan baldisebutkan dalam packing list, dan dokumen impor lainnya, sehingga seharusnya Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cuka:2,5%.

transaksi yang sebenarnya adalah penyerahan TBS dan ata:penyerahan TBS tersebut dibebaskan pembayaran PPNnya sehingga seluruh PPN Masukannya tiddapat dikreditkan; Menurut Pemohon Bandingbahwa penjualan yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN adalah CPO sehingga pajak masukannyadikreditkan; Menurut Majelis bahwa koreksi yang dipersengketakan dalam sengketa ini adalah koreksi positip Pajak MasukanPajak JanuariAgustus 2008 Pemohon Banding Rp. 8.055.869.996,00 ( Matrix sengketa Terbanding Rp. 5.697.949.259,00 ( Penilitian

Kota XXXXX,tanggal 11 Juli 2009, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telahdicocokan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu olen Ketua Majelisdiberi tanda P.1:Fotokopi Surat Tanda Terima Barang Bukti yang dikeluarkan olehKepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resor SeramBagian Timur tertanggal 07 Mei 2020, Bukti tersebut telah bermeteraicukup, telah dicocokan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu olehKetua Majelis diberi tanda P.2;Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penilitian

bukti tersebut menjelaskan adanyapenyerahan barang bukti oleh Penggugat kepada Pihak Kepolisian dalamkasus KDRT yang dilaporkannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhisyarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yangsempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata, oleh karena itu bukti surat tersebut memiliki Kekuatan pembuktian dandapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa fotokopi SuratPemberitahuan Perkembangan Hasil Penilitian

Laporan Nomor X XXXX XXXX,yang telah bermeterai cukup, dinazege/en, dan cocok dengan aslinya tersebut,merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang perkembanganhasil penilitian terhadap laporan adanya tindakan KDRT yang dilaporkan olehPenggugat kepada Pihak Kepolisian, sehingga bukti tersebut telah memenuhisyarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yangsempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg juncfo Pasal 1870 KUHPerdata, oleh karena itu bukti surat tersebut

Bahwa benar terdakwa dan temantemannya tidak ada ijin dari pihak yangberwenang untuk menyimpan menguasai dan memiliki Narkotika golongan bukan tanaman jeni sabusabu dan terdakwa juga bukan ahli yangsedang melakukan riset atau penilitian ilmiah.

.:49/Pid.BH/2013/PN.PDG tertanggal 15 Agustus 2013 tentang Penunjukan Penasihat HukumAnak;Bahwa anak tinggal sendirian di Padang akan tetapi walinya tidak datangmendampingi anak di persidangan sekalipun telah diminta dengan patut, oleh karenanyaHakim berpendapat bahwa hasil Penilitian dari AIFA ALAMSYAH, SH selaku PembimbingKemasyarakatan pada BAPAS Padang dapat bertindak sebagai wali untuk mendampingi anakdipersidangan;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca berkas perkara;Telah meneliti Laporan

KUSNO AHMAD, ~ M.Si yangmenerangkan anak saksiA lahir 2007;Laporan Hasil Penilitian Kemasyarakatan Untuk Sidang PengadilanNomor Register Litmas 19/Lit.A/III/2019 tertanggal 14 Maret 2019 atasnama ANAK I~ yang dibuat oleh ABDUL BASYID, NIP197007101992031001 Pembimbing Kemasyarakatan Muda dari BalaiPemasyarakatan Amuntai dengan rekomendasi dengan rekomendasipidana penjara dan pelatihan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 71ayat (1) huruf e dan ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012, namun tidakmemberatkan

dan penempatannya pada Lembaga Pembinaan KhususAnak (LPKA) Martapura;Laporan Hasil Penilitian Kemasyarakatan Untuk Sidang PengadilanNomor Register Litmas 20/Lit.A/III/2019 tertanggal 14 Maret 2019 atasnama ANAK II yang dibuat oleh ABDUL BASYID, NIP197007101992031001 Pembimbing Kemasyarakatan Muda dari BalaiPemasyarakatan Amuntai dengan rekomendasi pidana penjara danpelatihan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e danayat (3) UU No. 11 Tahun 2012, namun tidak memberatkan danpenempatannya

Laporan Hasil Penilitian Kemasyarakatan Untuk Sidang PengadilanNomor Register Litmas 17/LitA/III/2019 tertanggal 14 Maret 2019 danPenjelasan Tambahan Rekomendasi PK BAPAS atas nama ANAK IIIyang dibuat oleh RISMAYADI, S.H.I., NIP 198804202012121001Pembimbing Kemasyarakatan Muda dari Balai Pemasyarakatan Amuntaiterhadap Anak Ill dengan Rekomendasi mengikutsertakan dalampendidikan formal dan atau pelatihnan yang diadakan oleh Pemerintah atauBadan Swasta semula dilaksanakan di LPKS Budi Satria Banjarbaru

dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atautindakan;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atau tindakan, Hakimmemperhatikan halhal sebagai berikut :1) Bahwa sesuai Pasal 69 Undangundang Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Anak hanyadapat dijatuhi pidana atau tindakan berdasarkan ketentuan UndangUndang ini;2) Bahwa saran/rekomendasi ABDUL BASYID, NIP 197007101992031001Pembimbing Kemasyarakatan Muda dari Balai Pemasyarakatan Amuntaidalam Laporan Hasil Penilitian

Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk SidangPengadilan Nomor Register Litmas 20/Lit.A/III/2019 tertanggal 14 Maret2019 atas nama ANAK Il adalah pidana penjara dan pelatihan kerjasebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e dan ayat (3) UU No.Tahun 2012, namun tidak memberatkan dan penempatannya padaLembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Martapura sedangkansaran/rekomendasi RISMAYADI, S.H.I., NIP 198804202012121001Pembimbing Kemasyarakatan Muda dari Balai Pemasyarakatan Amuntaidalam Laporan Hasil Penilitian

Safrizal Nanda tersebut sudahterdakwa gunakan untuk mendaftar sebagai calon Geuchikgampong Ujong Kalak sebagai salah satu persyaratanpemilihan Geuchik pada hari tanggal yang Terdakwa tidakingat lagi di Bulan Januari 2009 ;e Bahwa hasil dari penilitian panitia verfikasi pemilihanGeuchik akan tetapi hasil penelitian panitia verifikasipemilihan Geuchik menyatakan bahwa Terdakwa tidak bolehmengikuti / mencalonkan diri dalam pemilihan GeuchikGampong Ujong Kalak tersebut karena surat keteranganpengganti

Safrizal Nanda tersebut sudah terdakwa gunakanuntuk mendaftar sebagai calon Geuchik gampong Ujong Kalak sebagaisalah satu persyaratan pemilihanGeuchik pada hari tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi di Bulan Januari 2009 ;e Bahwa benar hasil dari penilitian panitia verfikasi pemilihan Geuchik akantetapi hasil penelitian panitia verifikasi pemilihan Geuchik menyatakan bahwaTerdakwa tidak boleh mengikuti / mencalonkan diri dalam pemilihan GeuchikGampong Ujong Kalak tersebut karena surat keterangan

/PN.Bpp.Setelah mendengar Hasil Penilitian Kemasyarakatan ( Litmas ) dari balaiBimbingan Kemasyarakatan ( BAPAS) Balikpapan;Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Uumum dengan surat dakwaannyatanggal 30 Juni 2014, didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umumdi persidangan mengajukan saksisaksi, yang telah didengar keterangannya dibawahsumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:12ksi RATNAKINANTI binti AINUL RAHMA i hsumpahpokoknya

bersamasama , karena sebelumnya merekaterdakwa telah mengkonsumsi sabu secara bersamasama, yangdilakukan dengan cara sabu dimasukan di pipet cara kemudiandibakar setelah keluar asap kemudian dihisap dengan menggunakansedotan dan dihisap secara bergantian;Setelah menggunakan atau mengkonsumsi badan menjadi segar danringan, bahwa mereka terdakwa tidak memiliki jjin untukmengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis sabu dan merekaterdakwa tidak sedang dalam perawatan dari dakter atau tidaksedang melakukan penilitian

HENDRIK Anak dari almSUBAGYO, yang dilakukan dengan cara sabu dimasukan di pipet carakemudian dibakar setelah keluar asap kemudian dihisap denganmenggunakan sedotan dan dihisap secara bergantian;Bahwa setelah menggunakan atau mengkonsumsi badan menjadi segardan ringan, karena kalau nyopir malam jadi tidak mengantuk dan tidakCapek ;Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi ataumenggunakan Narkotika jenis sabu dan terdakwa tidak sedang dalamperawatan dari dakter atau tidak sedang melakukan penilitian

sebelumnya pernah mengkonsumsi shabu bersamadengan terdakwa DIDIK dan terdakwa FREDIANDREADY sudah 23kali, yang dilakukan dengan cara sabu dimasukan di pipet cara kemudiandibakar setelah keluar asap kemudian dihisap dengan menggunakanHalaman 23 dari 37 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Skhsedotan dan dihisap secara bergantian;Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi ataumenggunakan Narkotika jenis sabu dan terdakwa tidak sedang dalamperawatan dari dakter atau tidak sedang melakukan penilitian

SUBAGYO sebanyak 2 4 kali, yang dilakukan dengan cara sabu dimasukan di pipet carakemudian dibakar setelah keluar asap kemudian dihisap denganmenggunakan sedotan dan dihisap secara bergantian; Bahwa setelah menggunakan atau mengkonsumsi badan menjadi segardan ringan, karena kalau ngenek malam jadi tidak mengantuk dan tidakCapek ; Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi ataumenggunakan Narkotika jenis sabu dan terdakwa tidak sedang dalamperawatan dari dakter atau tidak sedang melakukan penilitian

cancel yang disertai historisdilakukan cancel tersebut.bahwa atas pernyataan Terbanding tersebut, Pemohon Banding dalampersidangan memberikan tanggapan sebagai berikut :bahwa Pemohon Banding berpendapat selisih yang dimaksud Terbanding adalah selisih yangmenunjukkan bahwa nilai tersebut bukan Objek PPh Pasal 4 ayat (2) adalah bukanmerupakan nilai sengketa,bahwa angka sengketa yang telah direvisi menurut Pemohon Banding adalah sebesarRp.1.677.455.739,00 sehingga angka sengketa yang setelah dilakukan penilitian

Utr10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.Fotocopy Surat No.11700/IPB.1994 dari Pemerintah Daerah Khusus IbukotaJakarta Dinas Pengawasan Pembangunan Kota tentang PemberitahuanPengambilan Izin Penggunaan Bangunan (IPB), (diberi tanda P4);Fotocopy Surat Keterangan Pindah No. 223/SKP/crs/III/1995 tertanggal 8Maret 1995, (diberi tanda P6);Fotocopy Surat Izin untuk menetap No. 1315/JU/1.755.16/95, tertanggal 18Desember 1995 atas nama Guanawan Huan, (diberi tanda P7);Fotocopy Surat Keterangan Penilitian

Registrasi Kependudukan No.20226/JU/1.755.12, tertanggal 27 Desember 1995, atas nama Gunawan Huan,(diberi tanda P7);Fotocopy Surat Keterangan Tanda Lapor Diri No.442/1.755.07, tertanggal 5Agustus 1996 atas nama Gunawan Huan, (diberi tanda P8);Fotocopy Surat Izin untuk Menetap No.1316/JU/1.755.16/95, tertanggal 18Desember 1995, atas nama Tio Mi Ay, (diberi tanda P9);Fotocopy Surat Keterangan Penilitian Registrasi Kependudukan No.20267/JU/1.755.12, tertanggal 27 Desember 1995, atas nama Tio Mi Ay,

(diberi tanda P10);Fotocopy Surat Keterangan Tanda Lapor Diri No. 443/1.755.07, tertanggal 5Agustus 1996 atas nama Tio Mi Ay, (diberi tanda P11);Fotocopy Surat Izin untuk menetap No.1317/JU/1.755.16/95, tertanggal 18Desember 1995, atas nama Ardes Gunawan Huan, (diberi tanda P12);Fotocopy Surat Keterangan Penilitian Registrasi Kependudukan No.20268/JU/1.755.12, tertanggal 27 Desember 1995, atas nama Ardes GunawanHuan, (diberi tanda P13);Fotocopy Surat Keterangan Tanda Lapor diri No.444/1.755.07, tertanggal

Laporan Hasil Penilitian Kemasyarakatan Untuk Sidang PengadilanNomor Register Litmas 12/Lit.A/II/2019 tertanggal 18 Februari 2019 atasnama ANAK yang dibuat oleh IDEHAM, ~ S.Sos., NIP197105161994011001 Pembimbing Kemasyarakatan Pertama dari BalaiPemasyarakatan Amuntai dengan Rekomendasi untuk menjatuhkantindakan mengembalikan kepada orang tua/wali sebagaimana di maksudPasal 82 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak;Laporan Hasil Penilitian Kemasyarakatan

Untuk Sidang PengadilanNomor Register Litmas 13/Lit.A/II/2019 tertanggal 18 Februari 2019 atasnama ANAK III yang dibuat oleh IDEHAM, S.Sos., NIP197105161994011001 Pembimbing Kemasyarakatan Pertama dari BalaiPemasyarakatan Amuntai dengan Rekomendasi untuk menjatuhkantindakan mengembalikan kepada orang tua/wali sebagaimana di maksudPasal 82 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak;Laporan Hasil Penilitian Kemasyarakatan Untuk Sidang PengadilanNomor Register

ijin yang sah daripihak yang berwenang;Perbuatan anak RISKY SAPUTRA Bin RUSDI BISSE sebagaimanadiatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UndangUndang R.1Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anakmenyatakan mengerti dan selanjutnya Penasihat Hukumnya menyatakantidak akan mengajukan keberatan ataupun eksepsi;Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan' pihak BalaiPemasyarakatan Kelas II Samarinda telah menyampaikan dan didengarlaporan hasil penilitian