tersebut, maka Hakim menjatuhkanputusan seperti berikut :PUTUSANNomor 7/PDT.G.S/2018/PN.MSB.Putusan No. 7/Pdt.G.S/2018/PN MsbHal. 2 dari 4DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelan mendengar persetujuan perdamaiaan kedua belah pihak tersebutdiatas;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;Memperhatikan, Pasal 154 Rbg dan Pasal 15 Ayat (3) PERMA No. 2 Tahun2015 tentang Tata Cara Penyelasian

perdamaiantersebut;Selanjutnya berdasarkan kesepakatan tersebut, maka Hakimmenjatuhkan putusan seperti berikut :PUTUSANNomor 3/PDT.G.S/2018/PN.MSB.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yangbersangkutan;Setelan mendengar persetujuan perdamaiaan kedua belah pihaktersebut diatas;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;Memperhatikan, Pasal 154 Rbg dan Pasal 15 Ayat (3) PERMA No. 2Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelasian

tersebut;Selanjutnya berdasarkan kesepakatan tersebut, maka Hakim menjatuhkanputusan sepert iberikut :PUTUSANNo. 4/Pdt.G.S/2019/PN PlpDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yangbersangkutan;Setelah mendengar persetujuan perdamaiaan kedua belah pihak tersebutdiatas;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;Mengingat, Pasal 154 RbgdanPasal 15 Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelasian

tersebut;Selanjutnya berdasarkan kesepakatan tersebut, maka Hakim menjatuhkanputusan seperti berikut :PUTUSANNo. 18/Pdt.G.S/2021/PNPwd.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yangbersangkutan;Setelah mendengar persetujuan perdamaiaan kedua belah pihak tersebutdiatas;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;Mengingat, Pasal 154 Rbg danPasal 15 Peraturan Mahkamah AgungNo.2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelasian

menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;Selanjutnya berdasarkan kesepakatan tersebut, maka Hakimmenjatuhkan putusan seperti berikut :PUTUSANNo. 1/Pdt.G.S/2018/PN PlpDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yangbersangkutan; Setelah mendengar persetujuan perdamaiaan kedua belah pihak yangberperkara tersebut di atas; Memperhatikan, Pasal 154 Rbg dan Pasal 15 Ayat (3) PERMA No. 2Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelasian

Menyatakan Putusan Majelis Badan Penyelasian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara No. 340/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 27 September 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum ;3. Menyatakan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili secara Arbitrase perkara Pengaduan Konsumen atas nama Lermianna Ambarita ;4. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk selain dan selebihnya;5.

Menyatakan Putusan Majelis Badan Penyelasian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara No. 340/Arbitrase/BPSKBB/IV/2016 tanggal27 September 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum ;3. Menyatakan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen KabupatenBatu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili secara Arbitraseperkara Pengaduan Konsumen atas nama Lermianna Ambarita ;4. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk selain danselebihnya;5.

Bahwa , menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan KeberatanTerhadap Keputusan Badan Penyelasian Sengketa Konsumen(BPSK), pada pasal 5 ayat (1) menyatakan keberatan diajukandalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejakPelaku Usaha atauKonsumen menerima pemberitahuan PutusanBadan Penyelesain Sengketa Konsumen BPSK)Bahwa , Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSk)DITERIMA OLEH Pemohon Keberatan pada tanggal 04 April 2016dan

didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjung Balai adalah padatanggal 18 April 2016 sedangkan antara tanggal 04 April 2016sampai dengan tanggal 18 April 2016 adalah 15 (lima belas)Hari.Bahwa ,pengajuan Keberatan Oleh Pemohon Keberatan adalahTELAH LEWAT WAKTU (DALUARSA) selama 01 (satu)hari.Sehingga bertentangan dan tidak sesuai serta telah melanggar pasal5 ayat (1) dari Peraturan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor:01 Tahun 2006 Tentang Cara Pengajuan Keberatan TerhadapKeputusan Badan Penyelasian

P6 Copy risalah perundingan penyelasian perselisihan hubunganindustrial secara bipartit(2.10) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugattelah pula mengajukan saksi dua orang yaitu 1. Nama: TRI ASTUTI KAMALITA.2. Nama: M. KAPRAWI ABDUL MAJID yang memberikan keterangan sepertiyang tercantum dalam berita acara;(2.11) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugattelah mengajukan bukti surat berupa:1.

Bahwa , menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan KeberatanTerhadap Keputusan Badan Penyelasian Sengketa Konsumen(BPSk)pada pasal 5 ayat (1) menyebutkan: keberatan diajukan dalamtenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku UsahaHalaman 21 dari 35 Putusan Nomor 21 /Pdt.SusBPSK/2016/PN TjbatauKonsumen menerima pemberitahuan Putusan BadanPenyelesain Sengketa Konsumen (BPSK).b.

Sehinggabertentangan dan tidak sesuai serta telah melanggar pasal 5 ayat (1)dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:01Tahun 2006 Tentang Cara Pengajuan Keberatan TerhadapKeputusan Badan Penyelasian Sengketa Konsumen (BPSk) tersebutdiatas.dan oleh karenanya, pengajuan keberatan dalam perkara a quo adalahtelah lewat waktu (daluarsa) dan tidan dapat diterima.B.

PerbuatanTergugat tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai PerbuatanWanprestasi (Ingkar janji) ;Bahwa oleh karenanya Penggugat berhak untuk menuntut PengembalianPinjaman uang Pokok beserta bunga dan segala biaya yang ditimbulkanoleh Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji) yang dilakukan oleh Tergugatkepada Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 1243 KUHper ;Bahwa berdasarkan Pasal 17A, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelasian

Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku jugaterhadap anak sepanjang tidak bertentangan dengan UndangUndangini;Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 Poin 20 UndangUndang No11 tahun 2012 tentang SISTEM PERADILAN ANAK menentukan :Lembaga pembinaan khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalahlembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya;Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 Poin 6 UndangUndang No 11tahun 2012 tentang SISTEM PERADILAN ANAK menentukan : Keadilan Restoratif adalah penyelasian

Hal ini dapat pemohonankasasi sampaikan bahwa uang transfer tersebut adalah biaya tranportasidan biaya lain dalam penyelasian kekeluargaan berdasarkan perjanjianakad kredit point ke 13. Uang transfer Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)tersebut adalah biaya tranportasi dan akomodasi dari Ujung Batu ke KotaPekanbaru sebanyak tiga kali perundingan (antara bulan SeptemberOktober 2014).

AGUS SUSANTO;

AGUS SUSANTO;1 ( satu ) Rangkap foto copy Akta Notaris tentang Surat pernyataanSanggup menyelesaikan/ membayar ganti rugi;1 (satu ) lembar kartu kendali penyelasian tuntutan ganti rugi sdr. HARISNURYADIN ditandatangani sdri. ERVINA ZULAIHA;5 ( Lima ) lembar print out rekening an.

AGUS SUSANTO;38. 1(satu ) Rangkap foto copy Akta Notaris tentang Surat pernyataanSanggup menyelesaikan/ membayar ganti rugi;39. 1( satu ) lembar kartu kendali penyelasian tuntutan ganti rugi sdr.HARIS NURYADIN ditandatangani sdri. ERVINA ZULAIHA;40. 5 (Lima ) lembar print out rekening an.

AGUS SUSANTO;38. 1 (Satu) Rangkap foto copy Akta Notaris tentang Surat pernyataanSanggup menyelesaikan/ membayar ganti rug;39. 1 (satu) lembar kartu kendali penyelasian tuntutan ganti rugi sdr.HARIS NURYADIN ditandatangani sdri. ERVINA ZULAIHA;AO. 5 (Lima) lembar print out rekening an.

AGUS SUSANTO;

AGUS SUSANTO;38. 1 (Satu) Rangkap foto copy Akta Notaris tentang Surat pernyataan Sanggupmenyelesaikan/ membayar ganti rugi;39. 1 (Satu) lembar kartu kendali penyelasian tuntutan ganti rugi sdr. HARISNURYADIN ditandatangani sdri. ERVINA ZULAIHA;40. 5 (Lima) lembar print out rekening an.

AGUS SUSANTO;38. 1 (Satu) Rangkap foto copy Akta Notaris tentang Surat pernyataanSanggup menyelesaikan/ membayar ganti rugi;39. 1 (Satu) lembar kartu kendali penyelasian tuntutan ganti rugi sdr.HARIS NURYADIN ditandatangani sdri. ERVINA ZULAIHA;40. 5 (Lima) lembar print out rekening an.

AGUS SUSANTO;38.1 (satu) Rangkap foto copy Akta Notaris tentang Surat pernyataan Sanggupmenyelesaikan/ membayar ganti rugi;39.1 (satu) lembar kartu kendali penyelasian tuntutan ganti rugi sdr. HARISNURYADIN ditandatangani sdri. ERVINA ZULAIHA;40.5 (Lima) lembar print out rekening an.

Dalam Eksepsi Kompetensi Absolute.Kewenangan untuk memeriksa dan memutus Perkaramerupakan Kewenangan Lembaga Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial Ps.151 ayat 2 UU no.13 tahun 2003menyebutkan bahwa dalam hal tidak ada Kesepakatandiantara Pengusaha dan Pekerja mengenai pengakhiranhubungan kerja , maka Pengusaha dapat memutus hubungankerja dengan pekerja atau buruh setelah memperolehPENETAPAN lembaga Penyelasian Perselisihan HubunganWI Y@ hb 11005 a ~ l c1.

Bahwa, menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan KeberatanTerhadap Keputusan Badan Penyelasian Sengketa Konsumen (BPSK),pada pasal 5 ayat (1) menyatakan keberatan diajukan dalam tenggangwakitu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha atauHalaman 18 dari 34 hal Put. Nomor 648 K/Padt.SusBPSK/2016Konsumen menerima pemberitahuan Putusan Badan PenyelesainSengketa Konsumen BPSk)b.

AGUS SUSANTO;

AGUS SUSANTO;Halaman 5 dari 90 halaman Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2021/PN Mam3940.41.42.43.44.45.46.47.48.49,50.. 1 ( satu ) Rangkap foto copy Akta Notaris tentang Surat pernyataanSanggup menyelesaikan/ membayar ganti rugi;1 ( satu ) lembar kartu kendali penyelasian tuntutan ganti rugi sdr. HARISNURYADIN ditandatangani sdri. ERVINA ZULAIHA;5 ( Lima ) lembar print out rekening an.

AGUS SUSANTO;38. 1( satu ) Rangkap foto copy Akta Notaris tentang Surat pernyataanSanggup menyelesaikan/ membayar ganti rugi;39. 1( satu ) lembar kartu kendali penyelasian tuntutan ganti rugi sdr.HARIS NURYADIN ditandatangani sdri. ERVINA ZULAIHA;40. 5 (Lima) lembar print out rekening an.

AGUS SUSANTO;38.1 (satu) Rangkap foto copy Akta Notaris tentang Surat pernyataan Sanggupmenyelesaikan/ membayar ganti rugi;39.1 (satu) lembar kartu kendali penyelasian tuntutan ganti rugi sdr. HARISNURYADIN ditandatangani sdri. ERVINA ZULAIHA;40.5 (Lima) lembar print out rekening an.

Belum adanyaputusan dari Mahkamah Partai Damai Sejahteratersebut (vide poin 10), hal ini tidak menjadialasan untuk tidak menerbitkan KeputusanTergugat, karena yang dimaksud oleh PenjelasanPasal 332 ayat (2) huruf h UndangUndang No. 27Tahun 2009 Jo Pasal 102 ayat (2) huruf hPeraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 adalahapabila penyelasian perselesihan antaraPenggugat dengan partainya dibawa kepengadilan dan jika dalam proses penyelesaiandi pengadilan tersebut Penggugat mengajukanpermohonan untuk menunda

eeeBahwa saksi pernah diajak oleh pak Salim (Tergugat I)berua ke bank untuk tanda tangan pelunasan kredit pinjamanbank sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dansertifikatnya dibawa oleh pak Salim (Tergugat I) dimana saatitu Supriyati (Penggugat) tidakBahwa darimana uang tersebut diperoleh pak Salim (TergugatI) untuk melunasi hutang bank saksi tidak64 Bahwa sertifikat tanah tersebut dimana sekarang beradasaksi mtidak tahu ; Bahwa sertifikat tanah diambil di bank terlebih dahulukemudian diadakan penyelasian

Belum adanyaputusan dari Mahkamah Partai Damai Sejahteratersebut (vide poin 10), hal ini tidak menjadialasan untuk tidak menerbitkan KeputusanTergugat, karena yang dimaksud oleh PenjelasanPasal 332 ayat (2) huruf h UndangUndang No. 27Tahun 2009 Jo Pasal 102 ayat (2) huruf hPeraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 adalahapabila penyelasian perselesihan antaraPenggugat dengan partainya dibawa kepengadilan dan jika dalam proses penyelesaianHalaman 19 dari62 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2013/PTUNPDG2020di