Perangkat Daerah yang di dukung oleh Kelompok JabatanFungsional dilakukan penyerasian dan rasionalisasi strukturorganisaS1 3 (2). Penyerasian11(2).

Penyerasian dan rasionalisasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerahtentang Organisasi Daerah ditetapkan ; Bahwa dari uraian pasal 22 dan pasal 23Undang undang Nomor: 8 Tahun 1974sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor : 43tahun 1999 juncto pasal 1 angka 2, angka 3 dan pasal 9 ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor : 100 Tahun 2000 tentangPengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Strukturaljuncto pasal 6 dan 7.

secara kontekstual maupungramatikal pasal pasal tersebut diatas berkaitan denganformal/prosedural sebagaiberikut : Bahwa dapat dimungkinkan~ dilakukan penyederhanaansuatu. satuan organisasi apabila terjadi suatu kelebihan Pegawai NegeriSipil, dan jika dimungkinkan dapat pula diberhentikan dengan hormat Pegawai Negeritersebut ; Bahwa tidak serta merta terhadap Pegawai NegeriSipil yang terkena penyederhanaan dapat begitu saja di berhentikankarena indikator/parameter untuk untuk adanya penyederhanaan, penyerasian

Frase dapat merupakan alternatif ataupilihan akan tetapi indikator / ukurannya12ukurannya harus secara Normal yaitu tenggang waktuantara 2 (dua) sampai 5 (lima) tahun artinya tidak boleh secara normalkurang dibawah 2 (dua) Tahun ; Bahwa penyerasian dan rasionalisasi dalam PeraturanPemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 diberikan waktu selama 1 (satu)Tahun sejak tanggal 23 Juli 2007 dan pelaksanaan sudah harus dilaksanakan padatanggal 23 Juli 2008 ; Menimbang, bahwa berdasarkan Surat KeputusanGubernur Nusa

Jangka waktu harus ditentukan antaratimbulnya hal hal yang menyebabkandibuatnya dan diumumkannya keputusanharus diperhatikan ; Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quotidak memenuhi syarat syarat formal/prosedural tersebut karena pasal 51Peraturan Pemerintah Nomor: 41 Tahun 2007, telah memberikan waktu yang cukup selama1 (satu) Tahun untuk melakukan penataan perangkat daerah penyerasian danrasionalisasi struktur organisaSsi. ; Bahwa dari segi substansi Pengadilan TingkatPertama pada

Koordinasi dengan stakeholder dan mitra dalamrangka penyerasian kebijakan kependudukantingkat kabupaten/kota senilal Rp. 2.370.000;5. Sosialisasi kebijakan pembangunan yang berwawasankependudukan tingkat kabupaten/kota senilai Rp. 5.000.000;6. Rakor dengan mitra kerja dalam penyerasian materipendidikan kependudukan tingkat kabupaten/kotasenilai Rp. 1.730.000;7. Pembentukan kelompok KB pria di kabupaten/kota senilali Rp. 650.000;8. Pembentukan kelompok BKB paripurna senilai Rp. 13.200.000;9.

Koordinasi dengan stakeholder dan mitra dalamrangka penyerasian kebijakan kependudukantingkat kabupaten/kota senilalRp.Rp.Rp.Rp.5. Sosialisasi kebijakan pembangunan yang berwawasankependudukan tingkat kabupaten/kota senilai6. Rakor dengan mitra kerja dalam penyerasian materipendidikan kependudukan tingkat kabupaten/kotasenilai7.

Perkembangan Penyerasian, Kebijakan dan PerencanaanKependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaPalembang, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan denganaslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen, oleh KetuaMajelis diparaf dan diberi kode(P.1) ;2.

., kemudianmenghubungi seluruh Kasubag Perencanaan dan Keuangan di KotaMakasssar agar datang ke Kantor BPKAD Kota Makassar untukmemasukan (input) dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPASKPD) T.A. 2017 dengan mengatakankepada para Kasubag Perencanaan dan Keuangan Kecamatan :iniHalaman 5 dari 89 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUSTPK/2021/PT.MKSada penyerasian pokok hasil pembahasan DPR pagu bertamba huntukkegiatan sosialisasi dan ada yang bergeser.

selaku Kepala BPKAD Kota Makassar dengan memerintahkan Helmy Budiman, S.S.T.P., M.M., selaku Kepala Bidang Anggaran BPKAD untukmelakukan penambahan dan pergeseran anggaran untuk KegiatanSosialisasi di 15 OPD Kecamatan di Kota Makassar.Selanjutnya pada tanggal 8 Nopember 2017 bertempat di KantorBPKAD Kota Makassar Helmy Budiman, S.S.T.P., M.M., selaku KepalaBidang Anggaran BPKAD, menyampaikan kepada seluruh paraKasubag Perencanaan dan Keuangan Kecamatan di Kota Makassar,dengan mengatakan : ini ada penyerasian

empatratus lima puluh juta Rupiah) dengan pengembalian (cashback)sebesar 20%.Atas perintah tersebut maka Helmy Budiman, S.S.T.P., M.M., kemudianmenghubungi seluruh Kasubag Perencanaan dan Keuangan di KotaMakasssar agar datang ke Kantor BPKAD Kota Makassar untukmemasukan (input) dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SatuanHalaman 23 dari 89 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUSTPK/2021/PT.MKSKerja Perangkat Daerah (DPASKPD) T.A. 2017 dengan mengatakankepada para Kasubag Perencanaan dan Keuangan Kecamatan :iniada penyerasian

kali kKekuasaan itu yang memporak porandakan hokum,yakni apabila kekuasaan hanya sebagai alat (pbenguasa) dan sebagai corongundangundang tanpa harus memperhatikan dan mempertimbangkan maknadan nilai serta tujuan dari hukum itu sendiri (Munir Fuady: Aliran HukumKritis, tahun 2003, halaman 4);Bahwa penegakan hukum atau yang sering disebut dengan istilah /awenforcement merupakan ujung tombak tercapainya antara hukum yang baikdalam masyarakat, menurut Soerjono Soekanto: Penegakan hukum adalahkegiatan penyerasian

jelas tentang kewenanganyang dimiliki oleh Pemerintah Daerah (Tergugat) termasuk jugamengenai kewenangan di bidang pertanahan;1)Pasal 17;Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dansumber daya lainnya antara Pemerintah dan pemerintahan daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5)meliputi:a. kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan,pengendalian dampak, budidaya, dan pelestarian;b. bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumberdaya lainnya; dan;c. penyerasian

DepartemenDepartemen :e Departemen Organisasi dan Kaderisasi ;e Departemen Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi ;e Departemen Penyerasian Hubungan Antar Wilayah ;e Departemen Perikanan Tangkap ;e Departemen Perikanan Budidaya ;e Departemen Sarana Prasarana, Pengelolaan danPemasaran ;e Departemen Hubungan Luar Negeri danKelembagaane DII ;e Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai Ketua DPC HNSI Kota Batamberdasarkan surat Pemberitahuan dari DPD HNSI Prop.Kepri ;6666Bahwa saksi mengetahui DPC yang

DepartemenDepartemen :e Departemen Organisasi dan Kaderisasi ;e Departemen Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi ;e Departemen Penyerasian Hubungan Antar Wilayah ;e Departemen Perikanan Tangkap ;e Departemen Perikanan Budidaya ;e Departemen Sarana Prasarana, Pengelolaan dan Pemasaran ;e Departemen Hubungan Luar Negeri dan Kelembagaane Dil;Bahwa Ketua DPD HNSI Propinsi Kepri Priode 2009 s/d 2014 hasil MusdaDPD HNSI Propinsi Kepri pada tanggal 10 Januari 2009 dan disahkan denganSurat Keputusan DPP

IRMAN,M.Si selaku Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal AdministrasiKependudukan Departemen Dalam Negeri beserta lampiran. 2 (dua) lembar fotokopi dokumen berupa Petikan Keppres RI nomor 72/KTahun 2011 tanggal 6 Desember 2011 atas nama SUGIHARTO 1 (satu) bundel fotokopi dokumen berupa SK Menteri Dalam Negeri nomor:811.212.296 tahun 2011 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawaiatas nama SUGIHARTO dari Direktur Penyerasian Kebijakan danPerencanaan menjadi Direktur Pengelolaan Informasi AdministrasiKependudukan

Ir.3 IRMAN, M.Si selaku Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal AdministrasiKependudukan Departemen Dalam Negeri beserta lampiran. 2 (dua) lembar fotokopi dokumen berupa Petikan Keppres RI nomor 72/K4 Tahun 2011 tanggal 6 Desember 2011 atas nama SUGIHARTO 1 (satu) bundel fotokopi dokumen berupa SK Menteri Dalam Negeri nomor:811.212.296 tahun 2011 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai5 atas nama SUGIHARTO dari Direktur Penyerasian Kebijakan danPerencanaan menjadi Direktur Pengelolaan Informasi

Dengan kata lain bahwa penyerasian hubungan nilainilaidimaksudkan mengandung nilainilai keadilan baik bagi terdakwa maupunbagi keluarga korban, sehingga dengan pemberian pidana yang ringankepada terdakwa tidak mencerminkan keserasian nilainilai yang diharapkandapat menciptakan rasa keadilan di masyarakat.Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Padang diPadang :1. Menerima permohonan Banding kami danmenyatakan terdakwa DARMIZEL Pgl.

Bukti Pengeluaran Kas Nomor 57/3 Tanggal 03-Jan-2014

Melakukan koordinasi atau penyerasian.30. Mengambil keputusan secara terampil.31. Melakukan monitoring dan evaluasi.32. Melakukan supervisi.33. Menyiapkan dan menindaklanjuti hasil akreditasi.34. Membuat Laporan Akuntabiltas Madrasah.35. Menunjuk pelaksana tugas harian apabila Kepala Madrasah tidakberada di tempat.36. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban semuakegiatan pendidikan.

Keputusan Tergugat tidak sesuaidengan Asas Kemanfaatan sumber daya alam yang menyerasikan,menyelaraskan dan menyeimbangkan berbagai kepentingan, yaknikepentingan individu yang satu dengan individu yang lainnya, kepentinganindividu dengan masyarakat, kepentingan kelompok masyarakat yang satudengan yang lainnya, kepentingan Pemerintah dengan warga masyarakat,kepentingan generasi yang sekarang dengan generasi mendatang, sertakepentingan manusia dengan ekosistemnya ; Keputusan Tergugat tidak mencerminkan penyerasian

Bahwa, Tergugat Il Intervensi menolak dalildalil Para Penggugat /Masyarakat Adat Mangkapi Hatiif pada posita huruf F.2 Gugatan a quoyang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa tidakmencerminkan penyerasian, penyelarasan dan penyeimbangankepentingan individu karena objek sengketa mencantumkan lahan sebagaikawasan hutan padahal tanah tersebut telah lama dikuasai oleh MasyarakatAdat Mangkalapi Hatiif ; 92.

Ir.IRMAN, M.Si selaku Pelaksana Tugas (Plt) DirekturJenderal Administrasi Kependudukan DepartemenDalam Negeri beserta lampiran. 2 (dua) lembar fotokopi dokumen berupa PetikanKeppres RI nomor 72/K Tahun 2011 tanggal 6Desember 2011 atas nama SUGIHARTO 1 (satu) bundel fotokopi dokumen berupa SKMenteri Dalam Negeri nomor: 811.212.296tahun 2011 ~~ perihal Pemberhentian danPengangkatan Pegawai atas nama SUGIHARTOdari Direktur Penyerasian Kebijakan danPerencanaan menjadi Direktur PengelolaanInformasi Administrasi

Halaman 199 Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2017/PT.DKI 2 (dua) lembar fotokopi dokumen berupa PetikanKeppres RI nomor 72/K Tahun 2011 tanggal 6Desember 2011 atas nama SUGIHARTO 1 (satu) bundel fotokopi dokumen berupa SKMenteri Dalam Negeri nomor: 811.212.296tahun 2011 ~~ perihal Pemberhentian danPengangkatan Pegawai atas nama SUGIHARTOdari Direktur Penyerasian Kebijakan danPerencanaan menjadi Direktur PengelolaanInformasi Administrasi Kependudukan Pada DitjenDukcapil Kemendagri 1 (satu) lembar fotokopi

kriteriaeksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikankeserasian hubungan antar susunan pemerintahan;Pasal 17 ayat (1), yaitu:Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumberdaya lainnya antara Pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:a Kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan,pengendalian dampak, budidaya, dan pelestarian;b Bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber dayalainnya; danc Penyerasian

nasional di daerahadalah Pola Dasar Pembangunan Daerah (Poldas).landasan perencanaan pembangunan nasional di daerahadalah Program Pembangunan Nasionallima tahun Daerah(Propeda) .landasan pembangunan nasional di daerah adalahRencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada).landasan pembiayaan pembangunan tahunan di daerahadalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).landasan perencanaan pembangunan sektoral nasional didaerah (pembangunan daerah) adalah Rencana StrategisDaerah (Renstrada).landasan penyerasian

masyarakat sesuaidengan kondisi, kekhasan, dan potensiunggulan daerah yang bersangkutan.Pasal 17 ayat (1), yaitu :Hubungan dalam bidang pemanfaatansumber daya alam dansumber daya lainnya antaraPemerintah dan pemerintahan daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (4) dan ayat (5) meliputi:a kewenangan, tanggung jawab,pemanfaatan, pemeliharaan,pengendalian dampak, 20 ndangUndang No 12 Tahun 2011budidaya, dan pelestarian;b bagi hasil atas pemanfaatansumber daya alam dan sumbedaya lainnya; danc penyerasian

oleh semua Anggota DPRD, Anggota DPRD yanghadir hanya 15 orang;Bahwa saksi tidak tahu siapa yang pegang dokumen ;Bahwa Sepengetahuan saksi Tim yang mengantar dokumen ke MA ada 4(empat) orang yaitu Yosep Meran, Simon Krova Terdakwa PhilipusBediona dan Fransiskus Limawai ;Bahwa sepengetahuan saksi, tim yang ditunjuk diberikan surat tugas;Bahwa sepengetahuan saksi, dokumen diantar ke MA sekitar akhir bulanMaret 2014 ;Bahwa saksi tidak tanda tangan laporan pansus, karena saksi tidak hadirpada saat penyerasian

Pelaksanaan penyerasian dan pengharmonisanpengelolaaan wilayah dan sumber daya laut.6. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah laut, pesisir danperairan umum.7.Pelaksanaan dan kordinasi penyusunan jonasi dan tataruang perairan laut pesisir dan pulau pulau kecil.Halaman 65 dari 301 halaman Putusan Nomor 50/Pid.SusTPK/2015/PN.Pbr8.

Pelaksanaan penyerasian dan pengharmonisan pengelolaaanwilayah dan sumber daya laut.6. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah laut, pesisir dan perairanumum.7. Pelaksanaan dan kordinasi penyusunan jonasi dan tata ruangperairan laut pesisir dan pulau pulau kecil.Halaman 65 dari 313 halaman Putusan Nomor 52/Pid.SusTPK/2015/PN.Pbr8. Rehabilitasi kawasan pesisir dan pulau pulau kecil yang engalamikerusakan.9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Kelautan danPerikanan.

Perencanaan, pemampaatan, pengawasan dan pengendalian tataruang laut wilayah kabupaten.Pemberdayaan masyarakat pesisir.Pelaksanaan penyerasian dan pengharmonisan pengelolaaanwilayah dan sumber daya laut.Pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah laut, pesisir dan perairanumum.Pelaksanaan dan kordinasi penyusunan jonasi dan tata ruangperairan laut pesisir dan pulau pulau kecil..