Bahwa pada tanggal 21 Juli 2017 TERMOHON membuat Pengaduan keBadan Penyelsaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batam terkaitkewajiban pelaksanaan serah terima sebagaimana Perjanjian Perikatan JualBeli (PPJB) nomor : PPJB 20151305011117 ;9.

Bahwa sehubungan pengaduan TERMOHON tanggal 21 Juli 2017 kepadaBadan Penyelsaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batam, PEMOHONmerasa keberatan karena pada kenyataannya Permohonan yang diajukanTERMOHON kepada Badan Penyelsaian Sengketa Konsumen (BPSK) KotaBatam adalah mengenai ketidakmampuan TERMOHON dalam melaksanakankewajibannya yaitu melakukan pembayaran pelunasan harga jual unit tanahdan bangunan kepada PEMOHON sebagaimana yang telah disebutakan padaPerjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) nomor :

Artinya bahwadalam hal ini justru PEMOHON lah yang sangat dirugikan atas perbuatanTERMOHON, namun pada kenyataannya justru TERMOHON lah yangmelakukan pengaduan kepada Badan Penyelsaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kota Batam dan diterima oleh Badan Penyelsaian SengketaKonsumen (BPSK) Kota Batam, yang terkesan bahwa PEMOHON telahmelakukan kesalahan dan kelalaian atas permasalahan ini ;10.

Sebagai Badan Peradilan Khusus tempat mencari keadilan olehsemua pihak dan masyarakat pada umumnya dan secara khusus olehPEMOHON, Badan Penyelsaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batamseharusnya TIDAK BERPIHAK dalam menjalankan kewajibannya, serta tidakmelanggar azaz kepastian hukum sebagaimana diamanatkan oleh UndangUndang Dasar 1945 Pasca Amandemen Pasal 28D ayat 1, yang menyebutkanHal. 3 dari 10 hal Penetapan Nomor 694/Padt.P/2020/PN.

Adapun bentuk bentuk solusi yangdiberikan oleh PEMOHON kepada TERMOHON adalah sperti yang telahdisebutkan dalam Putusan Badan Penyelsaian Sengketa Konsumen (BPSk)Kota Batam No. 002/PKARB/BPSK/VII/2020 tanggal 12 Agustus 2020, halam6 angka 7, yang berbunyi :Bahwa oleh karena Penggugat/Pemohon tidak dapat melunasisisa harga unit ruko tersebut diatas secara KPR, maka sesuaidengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (4) Perjanjian PengikatanJual Beli (PPJB) Tanah dan Bangunan Nomor PPJB 20151305011117 yang

Menguatkan putusan Arbitrase Badan Penyelsaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan No. 695/Arbitrase/BPSK-MDN/2015 tanggal 2 Juli 2015.3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Keberatan yang hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 161.000,00(seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Ketua Menko PolkamRI, Perihal : Permohonan Penyelsaian Ganti Rugi Tanah WarisanOP. Jukkit Manurung;9) Surat DEWAN PIMPINAN KEC. BP. MANDOGE, FRONTKOMUNITAS INDONESIA SATU (FKI 1), No. 122/FKI1/06/2015,tertanggal 09 Juli 2015, tujuan Kepada Bapak. Bupati KabupatenAsahan, Perihal :Penyelsaian Ganti Rugi Tanah Warisan OP. JukkitManurung;10) Surat DEWAN PIMPINAN KEC. BP. MANDOGE, FRONTKOMUNITAS INDONESIA SATU (FKI 1), No. 147/FKI1/07/2016,tertanggal 27 Juli 2016, tujuan Kepada Bapak.

MANDOGE, FRONTKOMUNITAS INDONESIA SATU (FKI 1), No. 156/FKI1/Des/2016,tertanggal 21 Desember 2016, tujuan Kepada Bapak Hakim Boy,Perihal : Penyelsaian Ganti Rugi Tanah Warisan OP. JukkitManurung;12) Surat DEWAN PIMPINAN KEC. BP. MANDOGE, FRONTKOMUNITAS INDONESIA SATU (FKI 1), No. 140/FKI1/05/2016,tertanggal 09 Mei 2016, tujuan Kepada Bapak Presiden RepublikIndonesia, Perihal : Permohonan;13) Surat DEWAN PIMPINAN KEC. BP.

Bapak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 5.Bapak DPP Aliansi Indonesia , Perihal : Penyelsaian Tanah WarisanOP. Jukkit Manurung;19) Surat Dewan Pimpinan Anak Cabang Kecamatan Bandar PasirMandoge Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara,No. 35/BPM/LAI/02/2017, tertanggal O7Maret 2018, Tujuan BapakHakim Boy Dirut PT.

GUBSU, Perihal : Permohonan Penyelsaian Tanah WarisanOp.

SPR, Perihal : Penyelsaian Tanah Warisan Op.

Ketua Menko Polkam RI, PerihalPermohonan Penyelsaian Ganti Rugi Tanah Warisan OP. JukkitManurung;Surat DEWAN PIMPINAN KEC. BP. MANDOGE, FRONT KOMUNITASINDONESIA SATU (FKI 1), No. 122/FKI1/06/2015, tertanggal 09 Juli2015, tujuan Kepada Bapak. Bupati Kabupaten Asahan, Perihal:Penyelsaian Ganti Rugi Tanah Warisan OP. Jukkit Manurung;Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Perdata Nomor 623/Pdt/2019/PT MDN10) Surat DEWAN PIMPINAN KEC. BP.

BapakDPP Aliansi Indonesia , Perihal : Penyelsaian Tanah Warisan OP. JukkitManurung;19) Surat Dewan Pimpinan Anak Cabang Kecamatan Bandar PasirMandoge Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara,No. 35/BPM/LAI/02/2017, tertanggal O7Maret 2018, Tujuan BapakHakim Boy Dirut PT.

Bapak DPP Aliansi Indonesia , Perihal : Klarifikasi.;22) Surat Dewan Pimpinan Anak Cabang Kecamatan Bandar PasirMandoge Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara,No. 47/BPM/LAI/Okt/2018, tertanggal 27 Oktober 2018, Tujuan BapakPresiden RI, Perihal : Mohon Penyelsaian Tanah Warisan Op.

JukkitManurung;23) Surat Dewan Pimpinan Anak Cabang Kecamatan Bandar PasirMandoge Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara,No. 48/BPM/LAI/12/2018, tertanggal 03 Desember 2018, Tujuan BapakGUBSU, Perihal : Permohonan Penyelsaian Tanah Warisan Op.

SPR, Perihal : Penyelsaian Tanah Warisan Op.

Ketua Menko PolkamRI, Perihal : Permohonan Penyelsaian Ganti Rugi Tanah WarisanOP. Jukkit Manurung;9) Surat DEWAN PIMPINAN KEC. BP. MANDOGE, FRONTKOMUNITAS INDONESIA SATU (FKI 1), No. 122/FKI1/06/2015,tertanggal 09 Juli 2015, tujuan Kepada Bapak. Bupati KabupatenAsahan, Perihal :Penyelsaian Ganti Rugi Tanah Warisan OP. JukkitManurung;10) Surat DEWAN PIMPINAN KEC. BP. MANDOGE, FRONTKOMUNITAS INDONESIA SATU (FKI 1), No. 147/FKI1/07/2016,tertanggal 27 Juli 2016, tujuan Kepada Bapak.

MANDOGE, FRONTKOMUNITAS INDONESIA SATU (FKI 1), No. 156/FKI1/Des/2016,tertanggal 21 Desember 2016, tujuan Kepada Bapak Hakim Boy,Perihal : Penyelsaian Ganti Rugi Tanah Warisan OP. JukkitManurung;12) Surat DEWAN PIMPINAN KEC. BP. MANDOGE, FRONTKOMUNITAS INDONESIA SATU (FKI 1), No. 140/FKI1/05/2016,tertanggal 09 Mei 2016, tujuan Kepada Bapak Presiden RepublikIndonesia, Perihal : Permohonan;13) Surat DEWAN PIMPINAN KEC. BP.

Bapak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 5.Bapak DPP Aliansi Indonesia , Perihal : Penyelsaian Tanah WarisanOP. Jukkit Manurung;19) Surat Dewan Pimpinan Anak Cabang Kecamatan Bandar PasirMandoge Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara,No. 35/BPM/LAI/02/2017, tertanggal O7Maret 2018, Tujuan BapakHakim Boy Dirut PT.

GUBSU, Perihal : Permohonan Penyelsaian Tanah WarisanOp.

SPR, Perihal : Penyelsaian Tanah Warisan Op.

Ketua Menko PolkamRI, Perihal : Permohonan Penyelsaian Ganti Rugi Tanah WarisanOP. Jukkit Manurung;9) Surat DEWAN PIMPINAN KEC. BP. MANDOGE, FRONTKOMUNITAS INDONESIA SATU (FKI 1), No. 122/FKI1/06/2015,tertanggal 09 Juli 2015, tujuan Kepada Bapak. Bupati KabupatenAsahan, Perihal :Penyelsaian Ganti Rugi Tanah Warisan OP. JukkitManurung;10) Surat DEWAN PIMPINAN KEC. BP. MANDOGE, FRONTKOMUNITAS INDONESIA SATU (FKI 1), No. 147/FKI1/07/2016,tertanggal 27 Juli 2016, tujuan Kepada Bapak.

MANDOGE, FRONTKOMUNITAS INDONESIA SATU (FKI 1), No. 156/FKI1/Des/2016,tertanggal 21 Desember 2016, tujuan Kepada Bapak Hakim Boy,Perihal : Penyelsaian Ganti Rugi Tanah Warisan OP. JukkitManurung;12) Surat DEWAN PIMPINAN KEC. BP. MANDOGE, FRONTKOMUNITAS INDONESIA SATU (FKI 1), No. 140/FKI1/05/2016,tertanggal 09 Mei 2016, tujuan Kepada Bapak Presiden RepublikIndonesia, Perihal : Permohonan;13) Surat DEWAN PIMPINAN KEC. BP.

Bapak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 5.Bapak DPP Aliansi Indonesia , Perihal : Penyelsaian Tanah WarisanOP. Jukkit Manurung;19) Surat Dewan Pimpinan Anak Cabang Kecamatan Bandar PasirMandoge Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara,No. 35/BPM/LAI/02/2017, tertanggal O7Maret 2018, Tujuan BapakHakim Boy Dirut PT.

GUBSU, Perihal : Permohonan Penyelsaian Tanah WarisanOp.

SPR, Perihal : Penyelsaian Tanah Warisan Op.

isikesepakatan perdamaiannya tersebut ;Menimbang, bahwa dengan demikian maka apa yang telah para pihaksepakati tersebut mengikat kedua belah pihak, oleh karenanya kedua belahpihak dihukum untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian para pihak ;Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara inidibebankan kepada kedua belah pihak, masingmasing separuhnya dari jumlahbiaya perkara sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ;Mengingat Pasal 154 RBg dan Perma Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tatacara Penyelsaian

isikesepakatan perdamaiannya tersebut ;Menimbang, bahwa dengan demikian maka apa yang telah para pihaksepakati tersebut mengikat kedua belah pihak, oleh karenanya kedua belahpihak dihukum untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian para pihak ;Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara inidibebankan kepada kedua belah pihak, masingmasing separuhnya dari jumlahbiaya perkara sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ;Mengingat Pasal 154 RBg dan Perma Nomor 2 tahun 2015 TentangTata cara Penyelsaian

nee eeSetelahn membaca Berita Acara Sidang perkara aquo beserta suratSurat lain yang bersangkutan;Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan PerkaraPerdata Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Mnk. tertanggal 8 Februari 2018 olen KuasaPenggugat, kemudian diajukan secara lisan dalam persidangan tertanggal 14Februari 2018 : 2 nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn een nnn encesMenimbang bahwa, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telahmengajukan Permohonan Pencabutan perkara dengan alasan pokok bahwaada upaya penyelsaian

/PN Btm10.11.dalam hal ini justru PEMOHON lah yang sangat dirugikan atas perbuatanTERMOHON, namun pada kenyataannya justrtu TERMOHON lah yangmelakukan pengaduan kepada Badan Penyelsaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kota Batam dan diterima oleh Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kota Batam, yang terkesan bahwa PEMOHON telahmelakukan kesalahan dan kelalaian atas permasalahan ini ;Sebagai Badan Peradilan Khusus tempat mencari keadilan oleh semuapihak dan masyarakat pada umumnya dan secara khusus

oleh PEMOHON,Badan Penyelsaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batam seharusnyaTIDAK BERPIHAK dalam menjalankan kewajibannya, serta tidakmelanggar azaz kepastian hukum sebagaimana diamanatkan oleh UndangUndang Dasar 1945 Pasca Amandemen Pasal 28D ayat 1, yangmenyebutkan :Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dankepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapanhukummaka sudah sepatutnya Putusan yang diterbitkan oleh Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) Kota Batam

Adapun bentuk bentuk solusi yangdiberikan oleh PEMOHON kepada TERMOHON adalah seperti yang telahdisebutkan dalam Putusan Badan Penyelsaian Sengketa Konsumen (BPSk)Kota Batam No. 002/PKARB/BPSK/VII/2020 tanggal 12 Agustus 2020,halam 6 angka 7, yang berbunyi :Bahwa oleh karena Penggugat/Pemohon tidak dapat melunasi sisaharga unit ruko tersebut diatas secara KPR, maka sesuai denganketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (4) Pernanjian Pengikatan Jual Beli(PPJB) Tanah dan Bangunan Nomor PPJB 20151305011117 yangmengatur

/PN Btm13.Tergugat/Termohon karena tidak memberi ruang atau kesempatanterhadap Penggugat/Pemohon atau juga konsumen kecualimenyetujuinvya agar dapat melakukan pemesanan unit rumah yangdisediakan oleh Tergugat/Termohon.Bahwa Hakim Majelis Badan Penyelsaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kota Batam TELAH KELIRU DALAM MENYAMPAIKAN PERTIMBANGANHUKUMNYA pada Putusan BPSK Kota Batam No. 002/PKARB/BPSK/VII/2020 tanggal 12 Agustus 2020, yang menyatakan : bahwaperjanjian PPJB tidak dapat dirubah oleh para pihak,

Pasal 362 KUHP jo Pasal 365 KUHP Jo Pasal 1Perpu Nomor 16 tahun 1960, tentang beberapaperubahan dalam KUHP Jo Pasal 1 PeraturanMahkamah Agung R.I Nomor 02 tahun 2012,tentang penyesuaian batasan tindak pidanaringan dan jumlah denda dalam KUHP.Bahwa Terdakwa dalam tingkat Penyidikan sudahdiperiksa oleh Denpom IM/1, namun dipersidangan OditurMiliter dapat menghadirkan Terdakwa karena menjalanisidang di Dilmil O2 Medan pada tanggal 20 Juni 2019Bahwa dikarenakan alasan yang jelas dan untukmemercepat penyelsaian

., tanggal 10 Agustus 2017 yangmenguatkan putusan Badan Penyelsaian Sengketa Konsumen KabupatenBatu Bara Nomor 974/Arbitrase/BPSKBB/IV/2016, tanggal 6 September2016 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara a quo denganamar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan dikabulkan, maka Termohon Kasasi/TermohonKeberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semuatingkat peradilan dan tingkat kasasi

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 18/Pdt.SusBPSK/2017/PN Dum., tanggal 10 Agustus 2017 yang menguatkanputusan Badan Penyelsaian Sengketa Konsumen Kabupaten BatuBara Nomor 974/Arbitrase/BPSKBB/IV/2016, tanggal 6 September2016;MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsi: Menerima eksepsi Termohon Keberatan;Dalam Pokok Perkara: Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadiliPerkara Nomor 974/Arbitrase/BPSKBB/IV/2016, tanggal 6 September2016

Sebagai Badan Peradilan Khusus tempat mencari keadilan olehsemua pihak dan masyarakat pada umumnya dan secara khusus olehPEMOHON, Badan Penyelsaian Sengketa Konsumen (BPSK) KotaHalaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.SusBPSK/2020/PN BtmBatam seharusnya TIDAK BERPIHAK ' dalam menjalankankewajibannya, serta tidak melanggar azaz kepastian hukumsebagaimana diamanatkan oleh UndangUndang Dasar 1945 PascaAmandemen Pasal 28D ayat 1, yang menyebutkan :Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan

BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batam pada tanggal 1September 2020 telah menyangkut pokok perkara, maka Majelis Hakimmemandang tidak perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untukmelindungi hak Pemohon Keberatan di luar pokok perkara, dengan demikianterhadap tuntutan provisi Pemohon Keberatan tersebut haruslah ditolak;Dalam Pokok PerkaraMenimbang, bahwa maksud dan permohonan Pemohon Keberatanyang pada pokoknya adalah mengenai tuntutan agar putusan yang diterbitkanoleh Badan Penyelsaian

diperdagangkan;Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 3 huruf f UndangUndang No. 8Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan pula bahwaperlindungan konsumen bertujuan meningkatkan kualitas barang dan/atau jasayang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan,keamanan, kenyamanan dan keselamatan konsumen;Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf 8 Keputusan Menteri Perindustriandan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentangpelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penyelsaian

mengikat kedua belah pihak, oleh karenanya kedua belahpihak dihukum untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian para pihak ;Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara inidibebankan kepada kedua belah pihak, masingmasing separuhnya dari jumlahbiaya perkara sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ;Halaman 2 dari 3 Akta perdamai Perdata Gugatan Nomor 5/Padt.G.S/2020/PN.Pya.Mengingat Pasal 154 RBg dan Perma No. 4 tahun 2009 tentangperubahan Perma Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata cara Penyelsaian

kewajiban sebagai suami isteri;Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar dengan maksud kerukunan rumahtangga dapat dilanjutkan kembali akan tetapi Termohon tidak ada kembali dan tidakpernah memberitahu keberadaanya yang membuat Pemohon sangat menderita;Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon seperti diuraikan diatas, Pemohonsudah tidak sabar lagi dan sudah berkeyakinan tidak memungkinkan lagi untukmeneruskan bahtera rumah tangga bersama Termohon;Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul guna penyelsaian

isikesepakatan perdamaiannya tersebut ;Menimbang, bahwa dengan demikian maka apa yang telah para pihaksepakati tersebut mengikat kedua belah pihak, oleh karenanya kedua belahpihak dihukum untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian para pihak ;Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara inidibebankan kepada kedua belah pihak, masingmasing separuhnya dari jumlahbiaya perkara sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ;Mengingat Pasal 154 RBg dan Perma Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tatacara Penyelsaian

maka apa yang telah para pihaksepakati tersebut mengikat kedua belah pihak, oleh karenanya kedua belahpihak dihukum untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian para pihak ;Halaman 6 Akta perdamaian Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G.S/2020/PN Pya.Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara inidibebankan kepada kedua belah pihak, masingmasing separuhnya dari jumlahbiaya perkara sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ;Mengingat Pasal 154 RBg dan Perma Nomor 2 tahun 2015 TentangTata cara Penyelsaian

Penetapan NO. 0895/Pdt.G/2014/PAJS7) Suami telah melakukan pemulangan diri saya secara resmikepada orang tua pada bulan Oktoboer 2009, dan dengan tidakmau atau tanpa melalui proses prosedurat sesuai dengan tatacara teknis penyelsaian perceraian yang kewanangannya adapada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan.8) Suami memberi kuasa sepenuhnya pada istri untuk mengurus,sekaligus lepas tangan dalam segala hal yang menyangkut baikteknis maupun operasional administrasi penyelesaian prosesperceraian

menyatakan tetap pada isi kesepakatanperdamaiannya tersebut ;Menimbang, bahwa dengan demikian maka apa yang telah para pihaksepakati tersebut mengikat para pihak, oleh karenanya para pihak dihukumuntuk mentaati isi kesepakatan perdamaian para pihak ;Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara inidibebankan kepada para pihak, masingmasing separuhnya dari jumlah biayaperkara sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ;Mengingat Pasal 154 RBg dan Perma Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tatacara Penyelsaian

maka apa yang telah para pihaksepakati tersebut mengikat kedua belah pihak, oleh karenanya kedua belahpihak dihukum untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian tersebut;Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara inidibebankan kepada kedua belah pihak, masingmasing separuhnya dari jumlahbiaya perkara sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan;Halaman 4 dari 5 Akta perdamai Perdata Gugatan Nomor 8/Padt.G.S/2019/PN PyaMengingat Pasal 154 RBg dan Perma Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tatacara Penyelsaian