Peggugat dalamgugatannya tanah tersebut telah dijual kepada 13 orang pembeli, dan Terguatdalam jawabannya mengemukakan bahwa benar tanah yang di Jalan Ukasebagaimana point 5.3 di atas adalah dibeli ketika Tergugat dengan Penggugatmasih terikat dalam perkawinan, dan Tergugat membantah bahwa tanahtersebut. telah dijual, tanah tersebut belum pernah ada dijual sesuai denganbukti T.13 (Laporan Harta Kekayaan Penyelengga Negara atas namaPenggugat tanggal 7 Februari 2020) Tanah tersebut masih tetap utuhsebagaimana

Dalam hal menentukan unsur dilarang melakukan perbuatanyang dapat menimbulkan gangguan ffisik dan elektromagnetik terhadappenyelenggaraan telekomunikasi.Pertimbangan Judex Facti saling bertentangan antara alasan hukum dan fakta tersebutadalah pertimbangan yang berbunyi :Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyelenggaraan telekomunika siadalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkanterselenggaranya telekomunikasi yang meliputi penyelengga raan jaringantelekomunikasi

DKPP adalah lembaga penegak kode etik penyelengga pemilu,bukan lembaga yang berwenang melakukan penafsiran terhadapketentuan pasal dalam UU No 10 Tahun 2016 yang menjadi ranahkewenangan institusi negara lainnya. Penjelasan Pasal 71 ayat (2) UU No10 Tahun 2016 adalah kompetensi absolut Kemendagri, bukankompetensi DKPP. Dan ketika Kemendagri sudah memberikanpenjelasannya, terlampau jauh dan abuse DKPP melawaan itu ;Bahwa pengabaian DKPP terhadap:2 (dua) putusan pengadilan; PutusanPT TUN.

.23Tahun 2014 LOSARI(ALPEKSI) 23 s/d 26Desember 2015di Jakarta6.551.25018.000.00044.551.250 967.5 1.033. 2.001 Halaman 18 dari 186 Putusan Sela Nomor 9/Pid.SusTPK/2019/PN Mks Jumlah oo. 516. .0O16.000 050 050" Bahwa 22 (dua puluh dua) Kegiatan Pendalaman TugasAnggota DPRD Kabupaten Enrekang (Bimtek/diklat/workshop)yang dilaksanakan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut : Eksejutif dalamPenyelenggaraanPemerintahanDaerah sertaImplementasiPermendagriNo. 77/2015sebagaiPerubahan atas No Tema Kegiatan Penyelengga

NAWIRIndonesia (LOSARI) JakartaTempatNama Penyelenggara Penyelengga WaktuOo ra Pelaksanaan1 Sekolah Tinggi IImu;/09 sd. 12 GUNAWAN /Pemerintahan Abdi Negara Januari 2016 RIZAL HAFID(Lembaga Pelatihan di JakartaPenelitian dan PengabdianMasyarakat/LP3M)2 Sekolah Tinggi IImu 02 s/d 05 April GUNAWAN /Pemerintahan Abdi Negara 2016 RIZAL HAFID(Lembaga Pelatihan JakartaPenelitian dan PengabdianMasyarakat/LP3M)3 Lembaga Orientasi14 s/d = 17 GUNAWAN /Pengembangan Januari 2016 M.

NAWIRPembangunan Nasional Bali(LOPPNAS)" Bahwa terdapat 5 (lima) kegiatan yangdifasilitasi/diselenggarakan oleh NURUL HASMI, S.IKom padatahun 2015 dan tahun 2016 yang pelaksanaannyamenyimpang dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 57 Tahun 2011 dan Surat Edaran KementerianDalam Negeri Nomor 160/3559/S Tanggal 9 Juli 2013 denganperincian sebagai berikut : Tahun 2015N Nama Penyelenggara Tempat WaktuoO Penyelengga Pelaksanaan

SusTPK/2018/PT JAP 2015/2016Daftar 4.000.000 4.000.000transport StafTU semesterganjil tahunpelajaran2015/2016Daftar 1.200.000 0transportsatpamsemesterganjil tahunpelajaran2015/2016Daftar 12.580.000 0transportpanitiaperbaikan/remedialnilaisemester s.d V tahunpelajaran2015/2016Daftar 24.040.000 9.400.000transport walikelasperbaikan/remedialnilaisemester s.d V tahunpelajaran2015/2016 Penyelengga 46.800.000 10.145.000 36.655.000 Markraan kegiatan up &pembinaan fiktifsiswa/ekstrakurikuler danintrakurikuler

No. 1599K/Pid.Sus/2010Kabupaten Simalungun sangat membutuhkan dana untukmembiayai Penyelengga raan Pemerintahan KabupatenSimalungun dan Pembangun an di Kabupaten Simalungun ;Bahwa sebenarnya dalam perkara aquo yang menjadi intimasalah adalah basar honorium yang disepakati olehPemerintahan Kabupaten Simalungun dengan KAP Hasnil MYasin & Rekan yaitu) sebesar 25 %.

Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT angka 1 adalah tidak benardan TERGUGAT menolak dengan tegas karena TERGUGATHalaman 36 dari 53 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Sit22.3.3.2.3.4.2D:sebagai agen PT.Amanah Bersama Umat cabang Cinere tidakpernah menerima pembayaran dari PENGGUGAT yangberkaitan dengan ibadah umrah dan jjin dari PT.AmanahBersama Umat sebagai penyelengga perjalanan ibadah umrahbukan berasal dari Kemenag Salatiga melainkan berasal dariKementrian Agama Agama RI No.559 tahun 2017 tanggal 12 Juli2017

Pasal 9(1) Dalam melaksanakanpenyelenggaraan programSiaran, LPPPS harusmemperoleh izinpenyelenggaraan penyiarandari Menteri.(2) Izin sebagaimana dimaksudpada ayat (1) mengikutiketentuan dalamperundangundanganmengenaitata cara danpersyaratan perizinanpenyelenggaraanpenyiaran.Pasal 10Untuk dapat menyelenggarakanPenyiaran Televisi SecaraDigital MelaluiTerestrial, penyelenggara wajibSistemmemperoleh Izin Penyelengga raan Penyiaran dari Menterisesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan.Belum Diatur

2019/PTUN.SBY. hal52pada tanggal 19 Oktober 1989 (vide bukti PBahwa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah Propinsi JawaTimur memberikan Perpanjangan jin Penyelenggaraan Sekolah Swasta selama 3Tahun dari Tahun 1995 hingga Tahun 1998; (vide bukti P23)Bahwa pada tanggal 8 Mei 2014 telah diundangkan Peraturan MenteriPendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian,Perubahan, Dan Penutupan Satuan pendidikan Dasar dan Menengah, dalamPeraturan ini mensyaratkan agar penyelengga

Pegawai Negeri atau Penyelengga Negara;2. Menerima pemberian atau janji dari setiap orang;3. Dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebutberbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengankewajibannya;4.

Pegawai Negeri atau Penyelengga Negara ;ttMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiPutusan Perkara No. 05/Pid.SusTPK/2015/PN.Pgp Hal. 180sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undang Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi adalah : Pegawai Negeri adalah meliputi :a) Pegawai

PN.Pgp Hal. 181Bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa termasuksebagai Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara negara sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 ayat (2) UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsurPegawai Negeri atau Penyelengga

objek gugatan oleh Tergugattelah cacat secara proceduraldan substansial/material sehingga patut untukdibatalkan 3 wialeceee cecaBahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan SuratKeputusan telah melanggarAsas Kepastian Hukum, karena HGB Para Penggugatmasih berlaku dan tidakpernah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan apapun =;Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukumadalah asas dalam negara hukum yang = mengutamakanlandasan peraturan perundang undangan, kepatutan dankeadilan dalam setiap kebijakan Penyelengga

wilayah Senayan keMenteng atau Sudirman hanya gerimis kecil, tetapi di Senayan hujanluar biasa besar derasnya, sampai didepan hotel Sultan banjir cukuptinggi, sampai selutut ;Bahwa pada saat itu selain hujan juga disertai angin ;Bahwa pada saat saksi kembali ke lokasi bagaimana keadaan cuacasaat itu sangat cerah ;47Bahwa pada tanggal 6 saksi sempat masuk kedalam tenda tendaCina, didalam sudah banyak penonton yang kemudian disuruh keluardan dipindah ke kantin ;Bahwa saksi tidak tahu nama perusahaan penyelengga

wilayah Senayan keMenteng atau Sudirman hanya gerimis kecil, tetapi di Senayan hujanluar biasa besar derasnya, sampai didepan hotel Sultan banjir cukuptinggi, sampai selutut ;Bahwa pada saat itu selain hujan juga disertai angin ;Bahwa pada saat saksi kembali ke lokasi bagaimana keadaan cuacasaat itu sangat cerah ;47Bahwa pada tanggal 6 saksi sempat masuk kedalam tenda tendaCina, didalam sudah banyak penonton yang kemudian disuruh keluardan dipindah ke kantin ;Bahwa saksi tidak tahu nama perusahaan penyelengga

., M.Si selaku Anggota BadanAnggaran DPRD Kabupaten Alor, dengan maksud agar RAPBD Kabupaten AlorTahun 2013 segera disahkan oleh Badan Anggaran DPRD, sehinggabertentangan dengan kewajiban sebagai penyelengga negara sebagaimanadiatur dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 UndangUndang Nomor 28 Tahun1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme yang mengatur Setiap Penyelenggara Negaraberkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi, Nepotisme danMelaksanakan

(sedang dalampengembangan) selaku Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupatenhalaman 35 dari 83 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2019/PT KPGAlor, dengan maksud agar RAPBD Kabupaten Alor Tahun 2013 segeradisahkan oleh Badan Anggaran DPRD, sehingga bertentangan dengankewajiban sebagai penyelengga negara sebagaimana diatur dalamPasal 5 angka 4 dan angka 6 Undangundang Nomor 28 Tahun 1999tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme yang mengatur Setiap Penyelenggara

Peggugat dalamgugatannya tanah tersebut telah dijual kepada 13 orang pembeli, dan Terguatdalam jawabannya mengemukakan bahwa benar tanah yang di Jalan Ukasebagaimana poin 5.3 di atas adalah dibeli ketika Tergugat dengan Penggugatterikat dalam perkawinan, dan Tergugat membantah bahwa tanah tersebut telahdijual, tanah tersebut belum pernah ada dijual sesuai dengan bukti T. 13(Laporan Harta Kekayaan Penyelengga Negara atanama Penggugat tanggal 7Februari 2020 ) Tanah tersebut masih tetap utunh sebagaimana

Bimbingan Teknis Penyelengga 1 Keg 50.000.000 50.000.000raanRapat Koordinasi Teknis 48.000.0001. Rapat Koordinasi Instansi Terkait 3 Kali 2.500.000 7.500.0002. Rapat Kerja dengan PPK 3 Kali 10.000.000 30.000.0003. Rapat Koordinasi PPK, PPS dan 1 Kali 10.500.000 10.500.000PPDPPerhitungan dan Rekapitulasi 87.500.000Perolehan Suaraa. Perhitungan dan rekapitulasi di 1) Paket 50.000.000 50.000.000Kabupatenb.

PENYELENGGA NAMA ALAMAT Vol HARGA JUMLAHRA DKM SATUAN DANAWastar Bin DKM AIBlok Cihole Kidul 5 Rp. Rp.Huda /jRt01/04 Desa 4.000.000 20.000,000;KuswantoCiledug KabCirebonEmha Syahirul DKM AIBlok Dana lampa 5 Rp. Rp.Alam Ikhlas Desa Gombang 4.000.000 20.000.000;Kec Plumbon KabCirebonBurhanudin, DKM Blok KongsiRt 01/ 5 Rp. Rp.S.Pdi NurulFal/Rw 01 Desa 4.000.000 20.000.000;ah Cikancas Kec BeberKabupaten CirebonKusdi Adi MT AL Blok Madrasah Rt 5 Rp.

PENYELENGGA NAMA ALAMAT Vol HARGA JUMLAHRA DKM SATUAN DANAWastar Bin DKM AIBlok Cihole Kidul 5 Rp. Rp.Kugwanto Huda Rt01/04 Desa 4.000.000 20.000,000;Ciledug KabCirebonEmha Syahirul DKM AIBlok Dana lampa 5 Rp. Rp.Alam Ikhlas Desa Gombang 4.000.000 20.000.000;Kec Plumbon KabCirebonBurhanudin, DKM Blok KongsiRt 01/ 5 Rp. Rp.S.Pdi NurulFalRw 01 Desa 4.000.000 20.000.000;ah Cikancas KecBeber KabupatenCirebonKusdi Adi MT AL Blok Madrasah Rt 5 Rp.

Belanja Hibah untuk Kabupaten Cirebon sebesar Rp. 1.760.000.000,(satu milyar tujuh ratus enam pujuh juta rupiah) yang dituangkan dalam NaskahPerjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan 88(delapan puluh delapan) DKM/Majelistaklim seKabupaten Cirebon, dimanasetiap DKM/Majelistaklim mendapatkan bantuan dana program KeaksaraanFungsional (KF) sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah), diantaranya : NO PENYELENGGA NAMA HARGA JUMLAH. RA DKM ALAMAT Val SATUAN DANA1.

demikian menurut pendapat Majelis Hakim Saksi Dr.FRANSSEDA Als FRANS termasuk sebagai Pegawai Negeri Sipil atauPenyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf aUndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsurPegawai Negeri atau Penyelengga