adalah selaku tuan rumah dan sekaligus sebagaiyang ketempatan Pemancar Radio Permata FM ;= Bahwa nama Radio yang tertera dalam akta Notaris adalah RadioSlamet Rofii Ubalan FM dan nama ketika mengudara menyebutkanPermata FM ;= Bahwa awalnya saksi tidak tahu pemilik radio tersebut tetapi kemudiandiberitahu penyidik bahwa Direkturnya bernama Suwono Ponco;Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 290/Pid Sus/2014/PN Mjk= Bahwa ada dua ijin yang harus dimiliki untuk mendirikan radio yaituijin penyelenggaraan penyiraan

ada di Mojokerto yaituPermata FM (Karena menyebutkan Nama Udara) yang tidak memiliki ijinradio yaitu difrekuensi radio 89.50 MHZ kemudian mendatangi lokasiperangkat pemancar kemudian menghentikan penyiaran dan melakukanpenyegelan disaksikan Tuan rumah (Pak Wiyanto)Bahwa benar lokasi studio radio Permata FM (Nama Udara) danpemancarnya jadi satu lokasi di Pacet utara RT.002 RW.002 Kec.PacetKab.Mojokerto ;Bahwa benar ada dua ijin yang harus dimiliki untuk mendirikan radio yaituijin penyelenggaraan penyiraan

perkara.Subsider :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datangmenghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pulamengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap kepersidangan serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasanyang sah, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita PengadilanAgama Bukittinggi melalui penyiraan

Menteri Badan Usaha Milik Negera BUMN cq.Lembaga Penyiraan PublikRadio Republik Indonesia RRI Pusat Jakarta cq. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI Palangka Raya
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya
4.Abednego Lampang Alang
5.H. Rofii, SH
6.Santoso
7.Abdul Haris
8.Ismet
9.Ferry Setiawan
10.Sojikin
Turut Tergugat:
Muji Raharjo

Tuduhan Kedubes RRC tersebut adalah fitnahbelaka, karena faktanya program siaran radio Penggugatselalu mengacu. pada ketentuan ketentuan/peraturanperaturan yang mengatur tentang penyiraan di Indonesia.Program siaran radio Penggugat disusun dan ditetapkansecara profesional semata mata untuk menjalankan fungsilembaga penyiaran;Bahwa Kedubes RRC merasa keberatan dengan pemberitaanyang disiarkan oleh Penggugat yang terkait denganadanya pelanggaran HAM Hak Asasi Manusia di China.Misal kasus pembunuhan

Nomor 120 K/TUN/2016Off (ASO) dan belum ada ketentuan mengenai batas waktu pelaksanaanmigrasi penyiaran secara analog ke penyiaran secara digital.Bahwa penyiaran secara analog tetap dapat dilangsungkan sebagaimanadiatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RepublikIndonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Televisi SecaraDigital dan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial, yaitu sebagaiberikut:Ketentuan Pasal 20 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:Penyelenggaraan Penyiraan

adanya Analog Switch Off (ASO) dan belum adaketentuan mengenai batas waktu pelaksanaan migrasi penyiaran secara analog kepenyiaran secara digital.3 Bahwa penyiaran secara analog tetap dapat dilangsungkan sebagaimana diaturdalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 32Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Televisi Secara Digital dan PenyiaranMultipleksing Melalui Sistem Terestrial, yaitu sebagai berikut:Ketentuan Pasal 20 ayat (1) berbunyi sebagai berikut: Penyelenggaraan Penyiraan