Ditemukan 49531 data
Urut Berdasarkan
Register : 04-08-2009 — Putus : 03-11-2010 — Upload : 21-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 88 PK/TUN/2009 Tanggal 3 Nopember 2010 — PAIJAN VS KEPALA DESA PEJENGKOLAN. KECAMATAN PADURESO, KABUPATEN KEBUMEN, JAWA TENGAH;
137 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
137 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perda Kabupaten Kebumen No.10 Tahun 2004 adalah Perda yang mengatur wewenang Badan Perwakilan Desauntuk menyetujui pemberhentian Perangkat Desa yang dahulu Perda tersebutdibentuk berdasarkan UndangUndang No. 22 Tahun 1999 tentang PemerintahanDaerah dan PP No. 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan MengenaiDesa ;8.
Pasal 10, 11 Perda Kabupaten Kebumen No. 4 Tahun 2007 tentangPembentukan Badan Permusyawaratan Desa, dan ;d. Perda Kabupaten Kebumen No. 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, serta ;e.
Dalam ketentuan umum Perda No. 4 Tahun 2007disebutkan bahwa yang disingkat dengan BPD adalah Badan PermusyawaratanDesa.Bahwa Badan Permusyawaratan Desa Pejengkolan dalam perkara a quo telahmelakukan perbuatan yang melanggar hukum karena memungut kewenanganlembaga masa lalu (Badan Perwakilan Desa) yang sudah dihapus.Bahwa dengan berlakunya Perda No. 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan BadanPermusyawaratan Desa maka Perda Kabupaten Kebumen No 10 Tahun 2004 TataCara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian
TUNyang membenarkan.prosedur pemberhentian dengan menggunakan Perda Kab.
Pasal 14, Pasal 15 huruf e, g, j, Pasal 34, dan Pasal 35, Pasal 105 PP No. 72Tahun 2005 tentang Desa ;c.Pasal 10, 11 Perda Kabupaten Kebumen No. 4 Tahun 2007 tentang PembentukanBadan Permusyawaratan Desa, dan ;d. Perda Kabupaten Kebumen No. 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, serta ;e.
Register : 12-03-2018 — Putus : 09-04-2018 — Upload : 17-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 206 K/TUN/2018 Tanggal 9 April 2018 — DRS. PITER P.Z. HULISELAN VS I. BUPATI MALUKU TENGAH., II. MEZAK HULISELAN;
126 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
126 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 17-01-2014 — Putus : 03-04-2014 — Upload : 04-11-2015
Putusan PTUN JAMBI Nomor 3/G/2014/PTUN.JBI. Tanggal 3 April 2014 — 1. PUJI SISWANTO, 2. ROBER TONI vs. BUPATI BATANG HARI
101 — 34
101 — 34
Register : 20-02-2012 — Putus : 21-06-2012 — Upload : 20-08-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 40 PK/TUN/2012 Tanggal 21 Juni 2012 — BUPATI PELALAWAN vs KEPALA DESA AIR HITAM, DKK;
29 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 09-08-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 229 K/PID/2010 Tanggal 9 Agustus 2011 — Bayu Nandi Alias AK. Ismail
28 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 15-01-2014 — Putus : 02-04-2014 — Upload : 04-11-2015
Putusan PTUN JAMBI Nomor 2/G/2014/PTUN.JBI. Tanggal 2 April 2014 — 1. PUJI SISWANTO, 2. ROBER TONI vs. 1. GUBERNUR JAMBI, 2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI JAMBI
139 — 54
139 — 54
angka 9UndangUndang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan KeduaUndangUndang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan TataUsaha Negara mendefenisikan Keputusan Tata Usaha Negaraadalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badanatau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yangberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yangbersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibathukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;Bahwa berdasarkan definisi dalam angka di atas, Perda
(KKN) yakni karena;a Objek sengketa telah bertentangan dengan ketentuanperundangan yang lebih tinggi yakni Undangundang RI No. 22tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan danUndangundang Nomor. 38 tahun 2004 tentang Jalan yangsecara umum mengatur bahwa Pemerintah bertanggung jawabatas lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk dalampembangunannya, akan tetapi dalam kedua objek sengketatersebut kewajiban tersebut diwajibkan kepada PenyelengaraPengangkutan Batubara, yang mengatur : Pasal 5 Perda
Dari sisiMateri Muatan Perda adalah peraturan yang paling banyak dibebanimateri muatan yang bercorak lokal, sebagai peraturan terendah dalamhirarki peraturan perundangundangan, perda secara teriotis memilikitingkat fleksibilitas yang lebih sempit karena tidak boleh menyimpangdari bidangbidang peraturan perundangundangan nasional, dalampendekatan stufenbau theory Hans Kelsen bahwa hukum positif(peraturan) dikonstruksi berjenjang dan berlapislapis, peraturan yangrendah bersumber dari yang tinggi dan
Padaintinya semua peraturan perundangundangan tidak bolehbertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara RI Tahun 1945;Perda dapat dianggap sebagai peraturan yang mengagregasi nilainilaimasyarakat di daerah, Peraturan Daerah dapat berisi muatan nilainilai yangdiidentifikasi sebagai kondisi khusus daerah; Il.
dengan berdasar pada kewenanganpemerintah pusat untuk mengawasi daerah otonom, ada dua bentukpengawasan yaitu. pengawasan prepentif dan pengawasan represif,pengawasan preventif dilakukan terhadap rancangan Perda yang bermuatanAPBD, Pajak Daerah, retribusi daerah serta Tata Ruang, selanjutnyapengawasan represif dilakukan terhadap seluruh perda yang sudah dibuat olehpemerintah daerah, termasuk perda yang sudah dilakukan pengawasanpreventif, pengawasan prepentif dilakukan pada saat produk legislasi
Putus : 04-08-2016 — Upload : 28-11-2016
Putusan PN GORONTALO Nomor 22/Pid.C/2016/PN Gto Tanggal 4 Agustus 2016 — - ARDAT HASAN
32 — 7
32 — 7
Putus : 21-10-2016 — Upload : 29-11-2016
Putusan PN GORONTALO Nomor 32/Pid.C/2016/PN Gto Tanggal 21 Oktober 2016 — - FEMMY UMAR
33 — 14
33 — 14
Putus : 04-08-2016 — Upload : 28-11-2016
Putusan PN GORONTALO Nomor 20/Pid.C/2016/PN Gto Tanggal 4 Agustus 2016 — - USMAN MALAISE
36 — 18
36 — 18
Putus : 04-08-2016 — Upload : 29-11-2016
Putusan PN GORONTALO Nomor 25/Pid.C/2016/PN Gto Tanggal 4 Agustus 2016 — - RONAL HASAN
30 — 13
30 — 13
Putus : 04-08-2016 — Upload : 28-11-2016
Putusan PN GORONTALO Nomor 21/Pid.C/2016/PN Gto Tanggal 4 Agustus 2016 — - ISMAIL ABUD
31 — 10
31 — 10
Register : 17-11-2015 — Putus : 16-12-2015 — Upload : 18-02-2016
Putusan PN CILACAP Nomor 327/Pid.B/2015/PN Clp Tanggal 16 Desember 2015 — Thomas Hudyana Warjaya Als Thomas Bin Ferdinandus Sudaryono
62 — 0
62 — 0
Putus : 25-08-2016 — Upload : 29-11-2016
Putusan PN GORONTALO Nomor 26/Pid.C/2016/PN Gto Tanggal 25 Agustus 2016 — - WISNO MALIKI
31 — 17
31 — 17
Menyatakan Terdakwa WISNO MALIKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Izin Menjual Minuman Beralkohol Golongan B sebagaimana Pasal 12 ayat (1) Perda Kota Gorontalo No. 14 Thun 2008; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;3.
dalam perkaratindak pidana ringan atas nama terdakwa WISNO MALIKI;Telah membaca uraian kejadian;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan terdakwa;Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi danterdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, makaHakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana didakwakan kepadanya melanggar ketentuanPasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah (Perda
) Kota Gorontalo No. 14 Tahun 2008Tentang Larangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Gorontalo, yangdikwalifisir melakukan tindak pidana Tanpa zin Menjual Minuman BeralkoholGolongan B, sebagaimana yang diuraikan dalam uraian kejadian perkara, olehkarena itu terdakwa harus dikenakan pidana sebagaimana tercantum dalamamar putusan;Memperhatikan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah(Perda) Kota Gorontalo No. 14 Tahun 2008 Tentang Larangan PenjualanMinuman Beralkohol di Kota Gorontalo, serta
Putus : 04-08-2016 — Upload : 28-11-2016
Putusan PN GORONTALO Nomor 23/Pid.C/2016/PN Gto Tanggal 4 Agustus 2016 — - MURSIDIN HUSA
25 — 6
25 — 6
Register : 27-10-2015 — Putus : 18-11-2015 — Upload : 16-02-2016
Putusan PN CILACAP Nomor 301/Pid.B/2015/PN Clp Tanggal 18 Nopember 2015 — Darsono bin M. Ichwani
55 — 7
55 — 7
Dengan demikian yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 tersebutdilarang untuk melakukan kegiatan menyediakan dan menjual minuman keras;Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak mempunyaiizin untuk menyediakan dan menjual minuman keras, oleh karena itu semua barang buktiyang di temukan di rumah Terdakwa adalah melanggar ketentuan Perda Kabupaten CilacapNomor 12 Tahun 2003;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwadi rumah terdakwa
Register : 10-12-2015 — Putus : 11-01-2016 — Upload : 05-04-2016
Putusan PN CILACAP Nomor 361/Pid.B/2015/PN Clp Tanggal 11 Januari 2016 — Pujiarti Binti Narto Miharjo
108 — 31
108 — 31
suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, dan Terdakwa serta memperhatikandan barang bukti yang diajukan di persidangan ;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum yang pada pokoknya sebagai berikut:Halaman dari 14 Putusan Nomor 361/Pid.B/2015/PN.Clp1 Menyatakan Terdakwa PUJIARTI Binti NARTO MIHARJO telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan mengedarkan, menjual,menyediakan, menyajikan minuman keras melanggar Pasal 5 Perda
No.7 Tahun2000 Jo Pasal 10 Perda No. 12 Tahun 2003.2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidanakurungan selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan.3 Menyatakan barang bukti berupa :1 7 (tujuh) botol Vodka mengandung alcohol 43%.2 4(empat) botol BIR Bintang mengandung alcohol 4,9%.3 4 (empat) botol Anggur cap orang tua mengandung alcohol 14,7%.Dirampas untuk dimusnahkan.4 Menetapkan pula supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp.2.500,
benar barang berupa 7 (tujuh) botol Vodka, 4 (empat) botol BIR Bintang dan4 (empat) botol Anggur Merah cap orang tua tersebut sudah disita oleh petugas dariTerdakwa sebagai barang bukti.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perda
No.7 Tahun 2000 jo Pasal 10 Perda No. 12 Tahun 2003 tentang LaranganMinuman Keras Penuntut umum tersebut telah terpenuhi menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 5 Perda No.7 Tahun2000 jo Pasal 10 Perda No. 12 Tahun 2003 tentang Larangan Minuman Keras telahterpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggalPenuntut Umum ;Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang dibacakan
No.7 Tahun 2000 jo Pasal 10 Perda No. 12Tahun 2003 tentang Larangan Minuman Keras dan Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan ;MENGADILI:1 Menyatakan Terdakwa PUJIARTI Binti NARTO MIHARJO telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak MenjualMinuman Keras 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurunganselama 3 (tiga) Bulan ;3 Menetapkan pidana tersebut tidak usah
Putus : 04-08-2016 — Upload : 29-11-2016
Putusan PN GORONTALO Nomor 24/Pid.C/2016/PN Gto Tanggal 4 Agustus 2016 — - FADLI KAUNE
30 — 6
30 — 6
Putus : 15-09-2016 — Upload : 29-11-2016
Putusan PN GORONTALO Nomor 27/Pid.C/2016/PN Gto Tanggal 15 September 2016 — - DICE RONDO Alias DICE
25 — 9
25 — 9
kesalahannya sehingga menjadi anggotaHalaman 1 dari 2 Catatan Persidangan Nomor 27/Pid.C/2016/PN Gto.masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Hakim berpendapat telah dipandangadil dan patut serta memenuhi rasa keadilan di masyarakat, apabila terdakwa dijatuhipidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhipidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;Mengingat, akan Pasal 12 Ayat (1) Perda
Putus : 23-06-2016 — Upload : 28-11-2016
Putusan PN GORONTALO Nomor 17/Pid.C/2016/PN Gto Tanggal 23 Juni 2016 — - RISNA PAKI
37 — 14
37 — 14
Saksi HARUN BAKARI LUMULA, umur 38 tahun, Lakilaki, KebangsaanIndonesia, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Satpol PPdan Linmas Provinsi Gorontalo, Alamat Desa TualangoKecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo ;Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi dalam keadaan sehat Rohani dan Jasmanii ; Bahwa saksi adalah anggota Satpol PP dan Linmas Provinsi Gorontaloyang ikut sebagai anggota Tim yang melakukan Razia yang bersandikanOperasi Penegakan Perda dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
GUBALI, umur 44 tahun, LakiLaki, KebangsaanIndonesia, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Satpol PPdan Linmas Provinsi Gorontalo, Alamat Kelurahan TeniloKecamatan Kota Barat Kota Gorontalo ;Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi dalam keadaan sehat Rohani dan Jasmani ;Bahwa saksi adalah anggota Satpol PP dan Linmas Provinsi Gorontaloyang ikut sebagai anggota Tim yang melakukan Razia yang bersandikanOperasi Penegakan Perda dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat(Pekat) dalam
keberatan ;Kemudian didepan persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa,pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini karenatelah melakukan tindak pidana yaitu menjual minuman keras beralkoholtanpa ijin dari pihak yang berwenang ;Bahwa saksi dalam keadaan sehat Rohani dan Jasmani ;Bahwa Terdakwa kedapatan menjual minuman keras oleh anggotaSatpol PP dan Linmas Provinsi Gorontalo yang tergabung dalam TimOperasi Penegakan Perda
perkaratindak pidana ringan atas nama terdakwa RISNA PAKI ;Telah membaca surat dakwaan beserta barang bukti lainnya ;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan Terdakwadihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, PengadilanNegeri Gorontalo berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkantelah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, olehkarena itu Terdakwa harus dipidana ;Mengingat, Pasal 12 Ayat (1) Perda
Register : 25-11-2015 — Putus : 15-12-2015 — Upload : 16-02-2016
Putusan PN CILACAP Nomor 344/Pid.B/2015/PN Clp Tanggal 15 Desember 2015 — Endah Susilowati Binti (Alm) Sukarja
87 — 11
87 — 11
Saksisaksi, keterangan terdakwa danmemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umumyang pada pokoknya sebagai berikut:Halaman dari 12 halaman Putusan No.344/Pid.B/2015/PN Clp1 Menyatakan terdakwa ENDAH SUSILOWATI Binti (Alm) SUKARJA, terbuktibersalah melakukan tindak pidana "telah mengedarkan, menjual, minuman keras danatau minuman keras oplosan tanpa iin dari pejabat yang berwenang", sebagaimanadiatur dalam Pasal 5 Perda
Cilacap No. 7 Tahun 2000 jo Pasal 10 Perda Kab.Cilacap No. 12 Tahun 2003 tentang Larangan Minuman Keras, yang kami dakwakan.2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ENDAH SUSILOWATI Binti (Alm)SUKARJA selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan)bulan;3 Menetapkan barang bukti berupa :e 5 (lima) botol minuman keras jenis Anggur Merah merk Orang Tua dengankadar alkohol 14,7% isi bersih dalam tiap botol 650 ml;e 8 (delapan) buah botol kilin Merk Orang tua dengan kadar Alkohol
Cilacap No. 7 Tahun 2000 jo Pasal 10 Perda Kab. Cilacap No. 12 Tahun 2003tentang Larangan Minuman Keras.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidakmengajukan keberatan / eksepsi;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan saksisaksi sebagai berikut :1.
Dengan demikian yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 tersebutdilarang untuk melakukan kegiatan menyediakan dan menjual minuman keras;Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak mempunyaiizin untuk menyediakan dan menjual minuman keras, oleh karena itu semua barang buktiyang di temukan di rumah Terdakwa adalah melanggar ketentuan Perda Kabupaten CilacapNomor 12 Tahun 2003;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwadi rumah terdakwa
Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka MajelisHakim berpendapat seluruh unsur dalam Pasal 5 Perda Kab. Cilacap Nomor 7 Tahun 2000Jo.