Perbuatan mana menurut Tergugat merupakan kategorihukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf f,g, dan j PERDIR 05/2014.

Berita Acara Permintaan Keterangan tersebut tidak memenuhi syaratformil yang diatur dalam Peraturan Direksi BPJS KetenagakerjaanNomor: PERDIR/148/112015 Tentang Pedoman PemeriksaanPelanggaran Disiplin oleh Divisi Sumber Daya Manusia (selanjutnyadisebut PERDIR 148/2015).

Hal ini sesuai dengan Lampiran Il Peraturan DireksiBPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/32/102016, tanggal 17 Oktober 2016;Halaman 12 dari 59 hal.

Menyatakan ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf f, g, dan J jo.Pasal 66 ayat (4) huruf b Peraturan Direksi BPJSKetenagakerjaan Nomor PERDIR/05/102014 tanggal 22 OktoberHalaman 19 dari 59 hal.

Foto copy Pasal 1 dan BAB II Tahapan Pemberian Hukuman huruf Bdan CLampiran PERDIR/10/052016, bermeterai cukup dan sesuai dengan fotocopynya, diberi tanda bukti T4 ;5. Foto copy Peraturan Direksi Nomor : PERDIR/147/112015 tentangPemeriksaan Pelanggaran Hukuman Disiplin di Lingkungan BPJSKetenagakerjaan, bermeterai cukup dan sesuai dengan foto copynya, diberitanda bukti T5 ;Halaman 40 dari 59 hal.

NORHASANAH alias SANAH bintiHASAN FAKHRUDIN bekerja di BPR Kandangan terdapat aturaninternal atau SOP tentang tugas yang berkaitan dengan KepalaSub Bagian Kas PD BPR Kandangan yaitu Surat Edaran Direksitentang Pedoman Pelaksanaan Kredit No.001/PERDIR/PD BPRKDG/2012, maksud dari Surat Edaran Direksi tentang PedomanPelaksanaan Kredit No.001/PERDIR/PD BPRKDG/2012 apabiladihubungkan dengan tugas Terdakwa IV selaku Kepala SubBagian Kas PD BPR Kandangan sebagaimana Pasal 13 tentangProses Pencairan Kredit

No. 2404 K/Pid.Sus/2015e Bahwa kebijakan perkreditan PD BPR Kandangan berpedomankepada Peraturan Direksi PD BPR Kandangan Nomor 11/PERDIR/PD BPRKDG/2009 tanggal 11 Agustus 2009 tentangPedoman Pelaksanaan Kredit PD BPR Kandangan kemudiandiperbaharui dengan Peraturan Direksi PD BPR KandanganNomor 001/PERDIR/PD BPRKDG/2012 tanggal 05 Januari2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit PD BPR Kandangan.e Berdasarkan keterangan saksi Cahya Rienaldi alias Cahya binRusdiansyah, saksi Muhammad Syaifullah alias

Muhammad Ilham Rossady selakuDirektur Pemasaran tanpa melakukan tugas yang seharusnyadilakukan sebagaimana dimaksud Peraturan Direksi PD BPRKandangan Nomor 11/PERDIR/PD BPRKDG/2009 tanggal 11Agustus 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit PD BPRKandangan tersebut di atas.Peraturan Direksi PD BPR Kandangan Nomor 11/PERDIR/PDBPRKDG/2009 tanggal 11 Agustus 2009 tentang PedomanHal. 85 dari 136 hal. Put.

NORHASANAH alias SANAH bintiHASAN FAKHRUDIN bekerja di BPR Kandangan terdapat aturaninternal atau SOP tentang tugas yang berkaitan dengan KepalaSub Bagian Kas PD BPR Kandangan yaitu Surat Edaran Direksitentang Pedoman Pelaksanaan Kredit No.001/PERDIR/PD BPRKDG/2012, maksud dari Surat Edaran Direksi tentang PedomanPelaksanaan Kredit No.001/PERDIR/PD BPRKDG/2012 apabiladihubungkan dengan tugas Terdakwa IV selaku Kepala SubHal. 100 dari 136 hal. Put.

/PDBPRKDG/2009 tanggal 11 Agustus 2009 tentang PedomanPelaksanaan Kredit PD BPR Kandangan dan Peraturan DireksiPD BPR Kandangan Nomor 001/PERDIR/PD BPRKDG/2012tanggal 05 Januari 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KreditPD BPR Kandangan sebagaimana yang dijelaskan dan diuraikantersebut di atas.Bahwa materi pada Peraturan Direksi PD BPR KandanganNo.11/PERDIR/PD BPRKDG/2009 tanggal 11 Agustus 2009tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit PD BPR Kandangan danPeraturan Direksi PD BPR Kandangan Nomor 001/PERDIR

BPR Kandangan Nomor 11/PERDIR/PD.BPRKDG/2009 Tanggal 11 Agustus 2009 Tentang PedomanPelaksanaan Kredit PD.

BPR Kandangan Nomor 11/PERDIR/PD.BPRKDG/2009 tanggal 11 Agustus 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan KreditPD. BPR Kandangan dan Peraturan Direksi Nomor 001/PERDIR/PD.BPRKDG/2012 tanggal 5 Januari 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KreditPD.

BPR Kandangan Nomor 11/PERDIR/PD.BPRKDG/2009 Tanggal 11 Agustus 2009 tentang PedomanPelaksanaan Kredit PD. BPR Kandangan kemudian diperbaharuidengan Peraturan Direksi PD. BPR Kandangan Nomor 001/PERDIR/PD.BPRKDG/2012 Tanggal 05 Januari 2012 tentang PedomanPelaksanaan Kredit PD.

Nomor 2365 K/Pid.Sus/201511/PERDIR/PD.BPRKDG/2009 Tanggal 11 Agustus 2009 tentangPedoman Pelaksanaan Kredit PD.

Peraturan Direksi Nomor : 05/PerDir/II/2010 tanggal 1 Pebruaritentang Pokokpokok Kepegawaian PT. Jamkrida Jatim.2. Peraturan Direksi Nomor : 003/PerDir/IV/2013 tanggal 1 April 2013.3.

JAMKRIDA sebagaimana tertuang didalamNomor 018/PerDir/III/2010,tanggal 25 Maret 2010, tentang Manual Sistem Akuntansi PT JamkridaJatim.Bahwa sebagaimana Peraturan Direksi PT Jamkrida Jatim : Nomor018/PerDir/III/2010, tanggal 25 Maret 2010, tentang Manual SistemAkuntansi PT Jamkrida Jatim, sistem dan prosedur untuk investasi,yakni :1) Staf bagian keuangan dan perencanaan melakukan analisa atasdana yang belum dimanfaatkan dan dana yang akan segera jatuhtempo.

Penjaminan KreditDaerah Jawa Timur, Lampiran Peraturan Direksi Nomor018/PerDir/III/2010 tanggal 25 Maret 2010, tentang Manual SistemAkuntasnsi PT.

PenjaminanKredit Daerah Jawa Timur Nomor : 018/PerDir/III/2010, tanggal 25 Maret 2010,tentang Manual Sistem Akuntansi PT. Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur;Menimbang bahwa Peraturan Direksi PT. Penjaminan Kredit Daerah JatimNomor : 013/PerDir/111/2010 tanggal 25 Maret 2010 Tentang Deskripsi PekerjaanDireksi PT.

Penjaminan Kredit DaerahJawa Timur Nomor : 018/PerDir/III/2010, tanggal 25 Maret 2010, tentang ManualSistem Akuntansi PT.

dan tanggungjawabnya sebagaiPemeriksa (Auditor) internal pada Perusahaan Penggugat sebagaimana diatur dalamKeputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor : S57/SPI/III/2006 tanggal 13 Maret2006 tentang Pedoman Pemeriksaan Usaha Lain (PPUL) Perum Pegadaian Bab IINorma Pemeriksaan Hal : I4 Perihal : Norma Umum, Pelaksanaan, Pelaporan danTindak Lanjut Hasil Pemeriksaan serta Bab HI Tata Cara Pemeriksaan Hal III.E.2Perihal Program Pemeriksaan Operasional jo Peraturan Direksi PT Pegadaian(Persero) Nomor:01/Perdir

mohon agarPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar untuk kiranyamemeriksa, mengadili perkara ini dan berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2 Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran PKB Pasal 98 huruf e jopelanggaran terhadap Keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor : S57/ SPI/IH/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Pedoman Pemeriksaan Usaha Lain (PPUL)Perum Pegadaian jo Peraturan Direksi PT Pegadaian (Persero) Nomor:01/Perdir

menjatuhkan putusan Nomor 05/PHI.G/2012/PHI.PBR., tanggal 17 Juli 2012 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi :e Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnyaDalam Pokok Perkara :1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;2 Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran PKB Pasal 98 huruf ejo pelanggaran terhadap Keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor:S57/SPI/IM/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Pedoman Pemeriksaan UsahaLain (PPUL) Perum Pegadaian jo Peraturan Direksi PT Pegadaian (Persero)Nomor:01/Perdir

komprehensif, yang dipertimbangkan hanya sebagian saja tanpamenilai dan mempertimbangkan alat bukti yang relevan lainnya yaitu := bahwa pada pertimbangan putusan halaman 48 paragraf kedua judecx factimenyatakan bahwa selain telah melakukan pelanggaran terhadappelanggaran PKB Pasal 98 huruf e jo pelanggaran terhadap KeputusanDireksi Perum Pegadaian Nomor: S57/SPI/III/2006 tanggal 13 Maret 2006tentang Pedoman Pemeriksaan Usaha Lain (PPUL) Perum Pegadaian joPeraturan Direksi PT Pegadaian (Persero) Nomor:01/Perdir

Nomor 712 K/Pdt.Sus/20122 Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran PKB Pasal 98huruf e jo pelanggaran terhadap Keputusan Direksi Perum PegadaianNomor: S57/SPI/HI/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang PedomanPemeriksaan Usaha Lain (PPUL) Perum Pegadaian jo Peraturan DireksiPT Pegadaian (Persero) Nomor:01/Perdir/2012 tanggal 1 April 2012tentang Pemberlakuan Seluruh Peraturan Perusahaan Umum (Perum)Pegadaian Menjadi Peraturan PT Pegadaian (Persero);3 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara

Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur Nomor :018/PerDir/III/2010 tanggal 25 Maret 2010 tentang Manual SistemAkuntansi PT.

Penjaminan Kredit Daerah JatimNomor : 013/PerDir/111/2010 tanggal 25 Maret 2010 Tentang DeskripsiPekerjaan Direksi PT.

Penjaminan Kredit Daerah Jatim Nomor : 014/PerDir/III/2010tentang Deskripsi Pekerjaan Kepala Bagian PT.

Peraturan Direksi Nomor : 05/PerDir/II/2010 tanggal 1 Pebruari tentangPokokpokok Kepegawaian PT. Jamkrida Jatim.2. Peraturan Direksi Nomor : 003/PerDir/IV/2013 tanggal 1 April 2013.3.

Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur,Lampiran Peraturan Direksi Nomor : 018/PerDir/III/2010 tanggal 25 Maret2010, tentang Manual Sistem Akuntasnsi PT.

Tangerang No. 1 Tahun 2013,menyebutkan sebagai berikut:(1) Pemerintah Daerah memberikan kewenangan kepada PDAMTKR untuk menyelenggarakan sistem penyediaan air minum.Bahwa berdasarkan kewenangannya tersebut Direksi PDAM TKRtelah menetapkan 2 (dua) Peraturan Direksi, yaitu:a) Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta KertaRaharja Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2012 tentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha DalamRangka Kerjasama Pengusahaan Sistem Penyediaan Air Minum(PERDIR PDAM

Tangerang Nomor 1 Tahun 2013 tersebut,MAKA PERDIR PDAM TKR No. 1/2012 dan PERDIR PDAM TKRNo. 1/2013 semakin memiliki pijakan hukum yang kuat;Angka 2 Konsiderans PERDIR PDAM TKR No. 1/2012,menyebutkan sebagai berikut:Menimbang: 2.

Putusan Nomor 55 P/HUM/2019Angka 2 Konsiderans PERDIR PDAM TKR No. 1/2013,menyebutkan sebagai berikut:Menimbang: 2. Bahwa kerja sama sebagaimana tersebut padaangka 1 di atas dilaksanakan berdasarkanprinsip business to business sesuai denganketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan MenteriPekeraan Umum Nomor: = 12/PRT/M/2010tentang Pedoman Kerjasama PengusahaanPengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.9.

PDAM TKR sejak adanyaPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan segalaperubahanperubahannya hingga saat ini sebagaimana diatur dalamPerpres No. 16/2018 telan berpedoman dan menerapkanketentuanketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut, termasuk PERDIRPDAM TKR No. 060/2018 tetap mengacu pada Perpres No. 16/2018sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (1) PERDIR PDAM TKR No.060/2018:Huruf b

dan Huruf c Konsiderans PERDIR PDAM TKR No.060/2018, menyebutkan sebagai berikut:Halaman 44 dari 54 halaman.

Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum TirtaSewakadarma Nomor 540/Perumda/Perdir/2020 Tentang KepegawaianPerusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma. Tanggal 2Nopember 2020, bahwa untuk mewujudkan Pegawai yang professional,memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersihdari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme sebagai salah satu SumberDaya yang dimiliki Perusahaan Umum Daerah Air Minium TirtaSewakadarm;3.

Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani tanpa adanyapaksaan adalah merupakan bentuk persetujuan Penggugat sehinggamemiliki kKekuatan mengikat, dan Penggugat tunduk mematuhi segalaketentuan yang tertuang didalamnya;Berdasarkan uraian tersebut maka jelaslan pembuatan surat pernyataanmerupakan persyaratan yang harus dipenuhi jika seseorang akan diangkatmenjadi Pegawai Honorer sebagaimana Peraturan Direksi PerusahaanUmum Daerah Air Minum~ Tirta) Sewakadarma Nomor540/PERUMDA/PERDIR/2020 tentang Kepegawaian

Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat dalam poin 11 yang benaradalah Bahwa Penggugat telah melakukan perkawinan dengan CokordaIstri Praba Primartha Dewi Pemayun S.Ak pada Senin, 12 April 2021perkawinan mana dilakukan antara Penggugat sesama pegawaiPerusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma, dalam Bab Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5 Peraturan Direksi Perusahaan UmumDaerah Air Minum Tirta Sewakadarma NomorHalaman 18 dari 44 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.SusPHI/2021/PN Dps540/PERUMDA/PERDIR/2020

dengan foto copynya dandiberi tanda P5;Foto copy Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum TirtaSewakadarma Kota Denpasar Nomor : 362/PERUMDA/KPTS/2020tanggal 1 Juli 2020 tentang Pengangkatan Calon Pegawai MenjadiPegawai Penuh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma(a/n Cok Istri Praba Rumartha Dewi), bermeterai cukup, setelah dicocokansesuai dengan foto copynya dan diberi tanda P6;Foto copy Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum TirtaSewakadarma Nomor 540/Perumda/Perdir

Sewakadarma, bermeterai cukup, setelahdicocokan sesuai dengan print out dan diberi tanda T14;Foto copy Keputusan KPM Perusahaan Umum Daerah Air Minum TirtaSewakadarma Nomor 188.45/558.a/KPM/2019 Tanggal 10 Desember2019 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Umum DaerahAir Minum Tirta Sewakadarma Periode 2019 2024, bermeterai cukup,setelah dicocokan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda T15;Foto copy Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum TirtaSewakadarma Nomor 540/Perumda/Perdir

/SPK/BPRKDG/XI/2011 tanggal 28 Nopember 2011 antara Debitur saksi Cahya Rienaldi denganKreditur PD.BPR kandangan oleh terdakwa I Fitriyadi Als Ifit Bin Rahmadidengan nilai pinjaman yang disetujui sebesar Rp.460.000.000, (empat ratus enampuluh juta rupiah) dengan jangka waktu pembayaran selama 6 (enam) bulan.Bahwa ketika memasuki pencairan kredit yang merupakan tahapan akhir dariproses kredit, terdakwa IV Norhasanah Als Sanah Binti Hasan Fakhrudin menurutPeraturan Direksi PD.BPR Kandangan No. 11/PERDIR

/PD.BPRKDG/2009 tanggal 11 Agustus 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaankredit PD BPR Kandangan dan Peraturan Direksi PD BPR KandanganNomor :001/PERDIR/PD.BPRKDG/2012 Tanggal 05 Januari 2012 TentangPedoman Pelaksanaan Kredit PD BPR Kandangan adalah pedoman dalampemberian kredit maka Peraturan Direksi PD.BPR Kandangan No. 11/PERDIR/PD.BPRKDG/2009 tanggal 11 Agustus 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaankredit PD BPR Kandangan dan Peraturan Direksi PD BPR KandanganNomor :001/PERDIR/PD.BPRKDG/2012 Tanggal O05

Bank Perkreditan RakyatKendangan, Nomor : 014/KEP.DIR/BPR.KDG/2011;Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat KendanganNomor : 001/PERDIR/PD.BPRKDG/2007 Tentang Pedoman PelaksanaanKredit Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kendangan;Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat KendanganNomor : 11/PERDIR/PD.BPRKDG/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan KreditPerusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kendangan;Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat

/PD.BPRKDG/2009 tanggal 11 Agustus 2009 Tentang PedomanPelaksanaan kredit PD BPR Kandangan dan Peraturan Direksi PD BPRKandangan Nomor :001/PERDIR/PD.BPRKDG/2012 Tanggal 05 Januari 2012Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit PD BPR Kandangan sebagaimana yangdijelaskan dan diuraikan tersebut diatas.Halaman 283 dari 326 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN.Kgn.e Bahwa materi pada Peraturan Direksi PD.BPR Kandangan No. 11/PERDIR/PD.BPRKDG/2009 tanggal 11 Agustus 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaankredit PD BPR

Kandangan dan Peraturan Direksi PD BPR KandanganNomor :001/PERDIR/PD.BPRKDG/2012 Tanggal 05 Januari 2012 TentangPedoman Pelaksanaan Kredit PD BPR Kandangan adalah pedoman dalampemberian kredit maka Peraturan Direksi PD.BPR Kandangan No. 11/PERDIR/PD.BPRKDG/2009 tanggal 11 Agustus 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaankredit PD BPR Kandangan dan Peraturan Direksi PD BPR KandanganNomor :001/PERDIR/PD.BPRKDG/2012 Tanggal 05 Juli 2012 TentangPedoman Pelaksanaan Kredit PD BPR Kandangan termasuk ke dalam katagoriperaturan

Padahal berdasarkan PeraturanDireksi PT PLN No. 088Z.P/DIR/2016 TENTANG P2TL (Perdir PLN088), kategori dan pasalpasal yang mengatur kelainan danoelanggaran adalah BERBEDA.b. Sementara itu prosedur pemeriksaan P2TL pada tanggal 31 Juli 2017dan 4 Agustus 2017 seharusnya mempunyai standar yang samasebagaimana diatur dalam Perdir PLN 088.c.

PLN 088, Hasil Pemeriksaan dan KesimpulanPemeriksaan P2TL tanggal 31 Juli 2017 yang menemukan adanyaKelainan seharusnya baru menjadi indikasi terjadinya pelanggaran, danoleh karenanya harus segera dilakukan proses pemeriksaan(labolatorium dan administratif), serta proses penyelidikan dan/ataupenyidikan dan pengadilan perkara P2TL karena ada indikasipelanggaran.Hal ini knususnya diatur dalam Perdir PLN 088:d.

Put.No.27/PDT/2019/PT PBRoleh penyidik), maka Penggugat berhak untuk dilibatkan dan mengetahulproses serta prosedurnya.Pasal 10 ayat (4) huruf d Perdir PLN 088 berbunyi:48.49,50.(4) Tindakan penertiban P2TL sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c,adalah berdasarkan hasil pemeriksaan, petugas pelaksana lapanganP2TL melakukan tindakan penertiban terhadap Pemakai TenagaListrik sebagal berikut:d.

Bahwa dalam hal pemutusan sementara, Tergugat melaksanakannyaberdasarkan Pasal 10 Ayat (4) huruf a Perdir 088Z.P/DIR/2016 yangmengatur :(4) Tindakan penertiban P2TL sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c,adalah berdasarkan hasil pemeriksaan, petugas pelaksana lapangan P2TLmelakukan tindakan penertiban terhadap Pemakai Tenaga Listik sebagaiberikut :a.

Bahwa dalam perkara a quo, Tergugat tidak pernah memaksaPenggugat untuk menandatangani Surat Pengakuan Hutang(SPH), Tergugat hanya melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat(1) huruf a Perdir 088Z.P/DIR/2016 yang berbunyi pada waktupemeriksaan P2TL ditemukan cukup bukti telah terjadipelanggaran pada pelanggan dan dituangkan dalam BeritaAcara Hasil pemeriksaan P2TLjo.

Dimana dengan cara bertentangan dengan pasal 16 ayat (3) PERDIR, yang padapokoknya hasil dan pendapatan kegiatan UBPGB disetorkan kepada perusahaan dandiatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur.

Pegadaian (Persero)mengeluarkan Peraturan Direksi Nomor 01/Perdir/2012 tanggal 1 April 2012tentang pemberlakuan seluruh peraturan Perusahaan Umum (Perum)pegadaian yang masih berlaku menjadi peraturan PT. Pegadaian (Persero)sampai adanya ketentuan baru yang mengaturnya berdasarkankewenangan yang ada pada Direksi PT. Pegadaian (Persero), dengandemikian selurun peraturan Perum Pegadaian yang masih berlakudinyatakan sah berlaku juga bagi perusahaan perseroan.

Pegadaian (Persero) Nomor 01/Perdir/2012 tanggal 1April 2012 tentang Pemberlakuan Seluruh Peraturan Perusahaan Umum(Perum) Pegadaian menjadi peraturan PT. Pegadaian (Persero);. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terputusterhitung tanggal 1 Oktober 2012;.

3CR511027Z;

BNI Cabang Ponorogo Nomor Rekening 0327184304306.Di mana dengan cara bertentangan dengan pasal 16 ayat (3) PERDIR,yang pada pokoknya hasil dan pendapatan kegiatan UBPGB disetorkankepada perusahaan dan diatur lebih lanjut dalam Standar OperasionalProsedur.

No. 1220 K/PID.SUS/20171.2.3.BRI Cabang Ponorogo Nomor Rekening 2204000099530;BCA Cabang Ponorogo Nomor Rekening 2890525710; dan ;BNI Cabang Ponorogo Nomor Rekening 0327184304306;Dimana dengan cara bertentangan dengan pasal 16 ayat (3) PERDIR,yang pada pokoknya hasil dan pendapatan kegiatan UBPGB disetorkankepada perusahaan dan diatur lebih lanjut dalam Standar OperasionalProsedur.

BNI Cabang Ponorogo Nomor Rekening 0327184304306;Dimana dengan cara bertentangan dengan pasal 16 ayat (3) PERDIR,yang pada pokoknya hasil dan pendapatan kegiatan UBPGB disetorkankepada perusahaan dan diatur lebih lanjut dalam Standar OperasionalProsedur. Yang mana dalam SOP tentang penjelasan FlowchartHal. 17 dari 42 hal. Put.

KreditBahwa Pembiayaan Amanah adalah Pemberian pinjaman dengan jaminankendaraan menggunakan pola perikatan Rahn Tasjily, guna kepemilikankendaraan bermotor dimana Rahn Tasjily adalah jaminan dalam bentukbarang atas hutang dengan ketentuan : barang jaminan (marhun) tetapberada dalam penguasaan (pemanfaatan) pihak yang berhutang (rahin)sedangkan bukti kepemilikannya diserahkan kepada murtahin (Pegadaiansebagai pemilik dana yang memberikan pinjaman dan juga sebagai penerimajaminan) dimana Menurut Perdir

dengan memperhatikan kondisi di masing masing daerah dandiupayakan agar jarak/waktu tempuh tidak terlalu jauh/panjangSedangkan Kredit Kreasi adalah Pinjaman (kredit) denga jangka waktutertentu dengan menggunakan konstruksi penjaminan kredit secarafidusia dan/atau jaminan gadai yang diberikan oleh perusahaankepada pengusaha mikro dan pengusaha kecil yang membutuhkandana untuk pengembangan usaha, serta masyarakat umum untukkeperluan lainnya yang akan diatur dalam perturan direksi tersendiridan Menurut Perdir

KreditBahwa Pembiayaan Amanah adalah Pemberian pinjaman dengan jaminankendaraan menggunakan pola perikatan Rahn Tasjily, guna kepemilikankendaraan bermotor dimana Rahn Tasjily adalan jaminan dalam bentukbarang atas hutang dengan ketentuan : barang jaminan (marhun) tetapberada dalam penguasaan (pemanfaatan) pihak yang berhutang (rahin)sedangkan bukti kKepemilikannya diserahkan kepada murtahin (Pegadaiansebagai pemilik dana yang memberikan pinjaman dan juga sebagai penerimajaminan) dimana Menurut Perdir

memperhatikan kondisi di masing masing daerah dandiupayakan agar jarak/waktu tempuh tidak terlalu jauh/panjangSedangkan Kredit Kreasi adalah Pinjaman (kredit) denga jangka waktutertentu dengan menggunakan konstruksi penjaminan kredit secara fidusiadan/atau jaminan gadai yang diberikan oleh perusahaan kepada pengusahamikro dan pengusaha kecil yang membutuhkan dana untuk pengembanganusaha, serta masyarakat umum untuk keperluan lainnya yang akan diaturdalam perturan direksi tersendiri dan Menurut Perdir

siapa pemberi tugas dan siapasiapa yang datangmelakukan pelaksanaan P2TL di lapangan tidak dijelaskan dandiperlinatkan Suratsuratnya pada saat pemeriksaan dan kemudianmendadak Penggugat mendapat surat panggilan untuk membayartagihan susulan yang begitu besar untuk ukuran pembayaran listriksehingga dalam pemikiran Penggugat Unit Layanan PelangganSragen sebagai Sub Unit Pelaksana adalah sebagai PemberiTugas yang memberi tugas kepada pihak ke tiga untuk melakukanP2TL, hal tersebut bertentangan dengan PerDir

Jika dihubungkan denganPasal 3 ayat 1 mengenai Organisasi P2TL dimana terdapat tigaorgan P2TL yaitu Penanggung jawab P2TL, Pelaksana LapanganP2TL, dan Pelaksana Administrasi P2TL, sedangkan yangdimaksud penanggung jawab P2TL adalah pejabat PLN yangditunjuk oleh pemberi tugas untuk mengkoordinir pelaksanaanP2TL yang dapat merupakan pejabat struktural maupun fungsional(vide Pasal 3 ayat 3 PerDir PT.PLN Nomor 088Z.P/DIR/2016),yang dalam Pasal 4 ayat 2 Peraturan Direksi PT.

angka 2 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber DayaMineral Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Tingkat MutuPelayanan Dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik OlehPT Peusahaan Listrik Negara (Persero) (PERMEN ESDM 27/2017)menjelaskan definisi kKonsumen adalah setiap orang atau badan yangmembeli tenaga listik dan PT PLN (Persero).Bahwa Pasal 1 angka 39 Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor0133.P/DIR/2019 Tentang Pedoman Tata Usaha Konsumen Di LingkunganPT PLN (Persero) (PERDIR

Pasal1 angka 39 PERDIR PLN 133/2019.Bahwa Pasal 29 Ayat (1) UU 30/2009 mengatur bahwa konsumen berhakuntuk:a. mendapat pelayanan yang baik;b. mendapat tenaga listrik secara terusmenerus dengan mutu dankeandalan yang baik;Putusan Perkara No. 158/Pdt.G/2020/PN.Plg Halaman : 15 dari 39.42.43.44,45.46.c. memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yangwajar;d. mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenagalistrik; dane. mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang

Sutamto dalam hal ini Terbandingdari Kantor BPJS Ketenagakerjaan dan dalam Pasal 5 Keputusan tersebutdisebutkan bahwa kepada Terbanding akan diberikan hakhaknya sesuaiketentuan yang berlaku, oleh karena itu adalah tepat gugatan tersebut diajukansebelum pencairan untuk menjamin dan melindungi jika terbukti ada hakhakPembanding sebagaimana dalam gugatannya;Menimbang, bahwa Pembanding menuntut agar hakhak pensiun yangakan diterima Terbanding berdasarkan Peraturan Direksi BPJS KetenagakerjaanNomor Perdir

2022;

14 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Cabang;

Bahwa dengan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan dari PerusahaanUmum (Perum) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor: 51 Tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011 untukmenjaga kevakuman, Direksi PT Pegadaian (Persero) menerbitkan PeraturanDireksi Nomor: 01/Perdir/2012 tanggal 1 April 2012 tentang PemberlakuanSeluruh Peraturan Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi PeraturanPT Pegadaian (Persero) sampai dengan adanya ketentuan baru yangmengaturnya.

Pegadaian (Persero) No:01/Perdir/2012,tertanggal 1 April 2012, diberi tanda buktiP3 929 2n nnn nnnn nnn nn nnn ncn cencecncesFotocopy Peraturan Direksi Perum Pegadaian, Nomor 2287/SDM.200322/2009,diberi tanda buktiP4 2222222 n nnn nn nnn nnn nnn enn nnn nnn nnn nnn nn nnn nneeFotocopy Keputusan Direksi perum Pegadaian Nomor: 251/LB.1.00/2010, diberitanda buktiPE maaFotocopy Surat Edaran Nomor: 91/UG.2.00212/2010 , diberi tandabuktiP6DFotocopy Perjanjian Kerja Bersama, diberi tanda buktia aaaFotocopy