Ditemukan 131 data
59 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karena JudexFacti Telah Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku1.Bahwa berdasarkan pasal pasal yang didakwakan dan dituntut oleh JaksaPenuntut Umum yaitu) Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikana Majelis HakimTingkat Pertama telah nyata nyata salah dan keliru di dalam menerapkanhukum, dimana ketentuan pidana dalam Pasal 98 adalah Pelanggaransebagaimana ditentukan dan berdasarkan
ketentuan Pasal 103 ayat (2)UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikana dengan jelas dan tegasditentukan bahwa:Pasal 103(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 87, pasal 89, pasal90, pasal 95, pasal 96, pasal 97, pasal 98, pasal 99, pasal 100 adalahPELANGGARANBahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (2) tersebut diatas, makaputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Judex Facti yang mengadilimerampas barang barang dan/atau Kapal
83 — 67
Saksi uly Arnyadi Bin Katiman, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait perkara perikana = yaitumelakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat settumHalaman 4 dai 17 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN.Pli. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 2 April 2018 sekitarjam 04.00 wia di Desa Takisung Rt16 Kec. Takisung Kab.
Saksi Sunamo Bin Suwardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait perkara perikana yaitumelakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum ;Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN.Pli.Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 2 April 2018 sekitarjam 04.00 wia di Desa Takisung Rt16 Kec. Takisung Kab.
Saksi Akhmad Sidik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait perkara perikana yaitumelakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat settumHalaman 6 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN.Pli.Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 2 April 2018 sekitarjam 04.00 wia di Desa Takisung Rt16 Kec. Takisung Kab.
106 — 17
Menyatakan terdakwa BACO Bin LAPPA terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikana memiliki dan ataumengoperasikan kapal penangkap ikan penangkap ikan berbenderaindonesia melakukan penangkapaan ikan di wilayah pengelolaan perikananNegara Republik Indonesiadan atau laut lepas yang tidak memiliki SIPPsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (1) jo.
14 — 1
danTergugat terjadi pada 1 Nopember 2014, ketika itu Tergugat pamit padaPenggugat untuk pergi namun semenjak kepergian Tergugat tersebutTergugat tidak pernah pulang serta memberi khabar berita kepadaPenggugat dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat telah berpisahtempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin yanghingga diajukannya gugatan ini telah berlangsung selama lebih kurang 1tahun 4 bulan;Bahwa Penggugat adalah pegawai negeri sipil pada Dinas Pertanian,Perikanan dan Perikana
dengan ketentuan yang berlaku;Atau : Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugattidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruhorang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap kepersidangan,meskipun ia telah dipanggil dengan cara yang resmi dan patut;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian,Perikanan dan Perikana
HABIBIE ANWAR,S.H
Terdakwa:
SAIFUL YUNIAWAN
115 — 60
SOYO AJI PERKASAyang mana hubungan kerjasama yang dimaksud dalam hal ini terkaitmuatan ikan hasil tangkapan milik korban telah penuh, maka kapal milikkorban masuk dan sandar di Pelabuhan Perikana Mimika yang berada diPomako, maka perwakilan PT.SOYO AJI PERKASA yang ada di Mimikaakan membantu mengurus segala keperluan baik itu mulai pengirimanikan melalui container, pengurusan perbekalan dan Pengurusandokumen kapal ikan yang di butuhkan, jika semua sudah selesai diurusoleh Perwakilan PT.SOYO AJI PERKASA
108 — 34
SINAR533 (BV 99253 TS) (buku laporan kedatangan dan keberangkatan kapal)e 1 (satu) lembar asli Giay Chung Nhan (Izin Perikanan)e 1 (satu) lembar asli THUYEN TRUONG (surat penunjukan Nakhoda) Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Muhammad Dong (Ahli Perikana dariDinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kalimantan Barat) dan Ahli Saur P.Panjaitan (Ahli Kelautan dan Perikanan dari Kementerian Kelautan danPerikanan) bahwa dalam melakukan penangkapan ikan, kapal penangkapandi Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara
SINAR533 (BV 99253 TS) (buku laporan kedatangan dan keberangkatan kapal)e 1 (satu) lembar asli Giay Chung Nhan (Izin Perikanan)e 1 (satu) lembar asli THUYEN TRUONG (surat penunjukan Nakhoda)Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Muhammad Dong (Ahli Perikana dariDinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kalimantan Barat) dan Ahli Saur P.Panjaitan (Ahli Kelautan dan Perikanan dari Kementrian Kelautan danPerikanan) bahwa dalam melakukan penangkapan ikan kapal penangkapanikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan
82 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
SEJAHTERAALAM 95/ KG.91009 TS pada hari senin tanggal 13 Desember 2010 sekira pukul 02.30Wib, atau setidaktidanya pada waktu lain pada tahun 2010 bertempat diperairan lautNatuna yang adalah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada posisi koordinat 05 31000 LU 106 12 000 BT yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikana RepublikIndonesia maka berdasarkan Pasal 71A Undangundang Nomor 45 Tahun 2009Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan,Pengadilan Perikanan Tanjung Pinang
65 — 19
sekira pukul 10.40 Wib atau setidaktidaknya dalam bulan September 2015, bertempat di perairan Natuna / ZEElpada posisi 0504'663 LU 10907'248 BT yang merupakan wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidak tidaknya padasuatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perika adaPengadilan Negeri Ranai, yang berwewenang va danmengadilinya,"telah melakukan perbuatan atau wre melakukanperbuatan, yang dengan sengaja di wilayah pe aan perikananRepublik Indonesia melakukan usaha perikana
BV 99252 TS yang SiatkSdaiterdakwa HYUNH TRO, dari hasil pemeriksaan diketah =: kapaltersebut telah melakukan Kegratan penangkapanik cara illegal kapal penangkap ikan di wilayah ~ slolaan perikanan RepublikIndonesia, dari hasil rrangtele iketahui bahwa kapal tersebut telahmelakukan kegiatan penang ikan secara illegal dan tanpadilengkapi dokumendoku ang sah yaitu terdakwa tidak memilikiSurat Izin Usaha Perikana UP) serta ditemukan ikan campuran hasiltangkapan ma 400 kg (Seribu empat ratus kilogram
14 — 7
Kecamatan Buer KabupatenSumbawa.Nomor : 137/20/X/2010 tanggal 17 Oktober 2010 yang telah bermaterai cukupdan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2 ;Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksisaksi sebagaiberikut ; Saksi I :DEDI PERDIANSYAH BIN M.YUSUF, Umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaanSwasta/Perikana, bertempat tinggal di Dusun Kaung Atas RT02 RW.01.Desa Pulau KaungKecamatan Buer Kabupaten Sumbawa di hadapan persidangan memberikan keterangandibawah sumpah yang pada
62 — 26
setidaktidanya pada waktu yang termasuk dalam tahun 2011 bertempat di Perairan Laut Natunayang adalah Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) pada posisi koordinat 0546681LU1061848 BT yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan RepublikIndonesia, maka berdasarkan Pasal 71A Undangundang Nomor 45 Tahun 2009Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan,Pengadilan Perikanan Tanjung Pinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkaranya, Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikana
14 — 1
Rosidin bin Andi Suhandi, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaanNelayan/perikana, tempat tinggal di Pangandaran RT. 006 RW. 009 DesaPangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Ciamis, dibawahsumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena saksisebagai ayah angkat Pemohon; Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri,menikah tanggal 11 Oktober 2014 di hadapan Pejabat Kantor UrusanAgama Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis ; Bahwa
14 — 9
Saksi I tempat tanggal lahir Belakang Padang, 20 November 1964, umur55 tahun agama Islam, pekerjaan Nelayan/Perikana, pendidikan tempat kediaman di Kota Batam,didepan persidangan telah memberikanketerangan di bawah sumpahnya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksisebagai teman Pemohon sejak tahun 1996; Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sahyang menikah pada tahun 2018 di kantor Urusan Agama KecamatanSungai Beduk, Kota Batam; Bahwa setelah
14 — 2
PUTUSANNomor0672/Pdt.G/2017/PA.Mtp DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Martapurayang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanperkara CeraiGugatantara :PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan HonorerDinas Kelautan dan Perikana Provinsi Kalimantan Selatan,tempat kediaman di Kabupaten Banjar, selanjutnya disebutsebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan
66 — 15
yang diperlihatkan penyidik adalah alatalat navigasi KM (BV 95472TS) yang dipergunakan oleh terdakwa; Bahwa terdakwa memohon agar hukumnya diberikan yang seringanringannya,karena terdakwa mempunyai Isteri dan anak serta merupakan tulang punggungkeluarga di Vietnam; Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatanya, dan akanmematuhi aturan yang ada, apabila dikemudian hari kembali melakukanpenangkapan ikan harus melengkapi dokumen atau perizinan penangkapan ikan diWilayah Pengelolaan Perikana
44 — 35
Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp.5000, (Lima ribu lima rupiah).Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, makaPengadilan Negeri Tanjungpinang telah menjatuhkan putusan tanggal11 Oktober 2017 Nomor = 27/Pid.SusPRK/2017/PN Tpg, yang amarnyasebagai berikut: ~~1.Menyatakan Terdakwa LUU HONG DIEW terbukti secar get danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikana, Secaragkapikan bersamasama dengan sengaja menggunakan aldan/atau alat bantu penangkapan ikan yang
Terbanding/Terdakwa : WARMUN Bin KELAN
28 — 13
Negeri Indramayu Nomor02/Pid.S/2015/PN.Idm tanggal O03 Maret 2015, Pengadilan Tinggi tidaksependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama denganpertimbangan sebagai berikut :Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang Undang No.45 Tahun 2009 tanggal 29 Oktober 2009 sebagai perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan pada Pasal 71 menyatakan(1) Dengan UndangUndang ini dibentuk pengadilan perikanan yangberwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana dibidang perikana
1.JOHAN CANDRA SETYAWAN,SH
2.RIZKY AL IKHSAN, SH
Terdakwa:
ASWADI Als ADI Bin HARUN
77 — 13
ikan,matinya ikanikan berukuran kecil (dari benih sampai anak), dan apabilapenggunaan alat setrum dipakai dalam waktu yang lama dan berulangkali,maka ikanikan yang berukuran besar atau hewan air lainya akan pingsansehingga mudah ditangkap,Maka kesimpulan dari penggunaan alat setrumdalam menangkap ikan diperairan umum dapat menyebabkan produksi ikanmenurun, punahnya jenisjenis ikan tertentu. dan terganggunyahabitat/lingkungan hidup ikan sehingga pada akhirnya berdampak padakurangnya sumber daya perikana
setrum dipakai dalam waktu yang lama dan berulangkali,maka ikanikan yang berukuran besar atau hewan air lainya akan pingsansehingga mudah ditangkap, Maka kesimpulan dari penggunaan alat setrumdalam menangkap ikan diperairan umum dapat menyebabkan produksi ikanmenurun atau bahkan punahnya jenisjenis ikan tertentu dan terganggunyahabitat/lingkungan hidup ikan sehingga pada akhirnya berdampak negatifterhadap kelestarian sumber daya perikanan pada skala yang lebih besarberkurangnya produksi sumber daya perikana
74 — 35
VO QUOC SU selaku Nahkoda KM.SEJAHTERA ALAM 95/ kKG.91009 TS pada hari senin tanggal 13Desember 2010 sekira pukul 02.30 Wib, atau setidak tidanya padawaktu lain pada tahun 2010 bertempat diperairan laut Natuna yangadalah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada posisi koordinat05 31 O00 LU 106 12 000 BT yang merupakan WilayahPengelolaan Perikana Republik Indonesia maka berdasarkan pasal71A Undangundang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, PengadilanPerikanan
VO QUOC SU selaku Nahkoda KM.SEJAHTERA ALAM 95/ kKG.91009 TS pada hari senin tanggal 13Desember 2010 sekira pukul 02.30 Wib, atau setidak tidanya padawaktu lain pada tahun 2010 bertempat diperairan laut Natuna yangadalah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada posisi koordinat05 31 O00 LU 106 12 OOO BT yang merupakan WilayahPengelolaan Perikana Republik Indonesia maka berdasarkan pasal71A Undangundang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, PengadilanPerikanan
12 — 1
PUTUSANNomor0672/Pdt.G/2017/PA.Mtp DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Martapurayang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanperkara CeraiGugatantara :PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan HonorerDinas Kelautan dan Perikana Provinsi Kalimantan Selatan,tempat kediaman di Kabupaten Banjar, selanjutnya disebutsebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan
1.BUDHI CAHYONO NS, SH
2.ARIEF RAMADHONI, SH.
Terdakwa:
SUKIYAT
100 — 24
MENGADILI:
- Menyatakan terdakwa Sukiyat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan usaha perikanan dibidang pengangkutan tanpa Surat Ijin Usaha Perikana (SIUP), sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sukiyat dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan, dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut
Menyatakan terdakwa Sukiyat telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan usahaperikanan dibidang pengangkutan tanpa Surat Ijin Usaha Perikana (SIUP),sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;2.