Putusan Nomor: 98/G/2010/PTUNJKT18.01/PERKUM/NJP/II1/2010 tertanggal 12 Maret 2010 dantelah diterima Tergugat pada tanggal 18 Maret 2010, agarmendapatkan pengesahan khusus' terhadap penggantian /perubahan pengurusnya saja, namun belum mendapatkanpengesahan karena terbentur dengan telah lebih dahuludisahkannya Akte Notaris yang diduga memuat data palsudan cacat hukum, yang seolah olah sebagai PendirianPerkumpulan BAru yang diajukan oleh Dr.

Penggugat pada angka 20 s/d 26 adalahtidak benar karena Tergugat dalam mengemban tugasnyaselalu. berpegang pada azasazas pemerintahan yang baikdengan memperhatikan prinsip kehati hatian dan berpegangpada peraturan perundang undangan yang berlaku;Hal ini terlihat jelas bahwa apabila ada permohonan yangpersyaratannya kurang atau diragukan, tidak akandilakukan proses pengesahan atau pelaporan termasukpermohonan yang diajukan oleh Penggugat melalui NotarisYanita Poerba, SH. dengan surat permohonan Nomor01/PERKUM

BuktiP9P10P11P12: Surat Notaris di Surabaya YanitaPoerbo,S.H., Notaris di Surabaya, Nomor:01/PERKUM/NJP/II11/2010 tanggal 12 Maret 2010(Foto copy sesual dengan asli);Akte Berita Acara Rapat TentangPengangkatan Pengurus Perkumpulan BalaiSahabat Nomor 28 tanggal 16 September 2009dibuat oleh Habib Adjie,S.H.M.Hum, Notarisdi Surabaya (Foto copy sesuai dengan asli);Akte Kuasa Untuk Menyewakan Dan KerjaSama Nomor 17 tanggal 10 Oktober 2001 dibuatoleh Habib Adjie S.H.M.Hum., Notaris diSurabaya (Foto copy

Bukti T3.b. : Surat Permohonan dari NotarsiYanita Poerbo S.H., Nomor:01/PERKUM/NJP/VII1/2010 tanggal 03 Agustus2010 (Foto copy sesual dengan asli);11. Bukti T3.c: Akta Nomor 15 tanggal 22 Pebruari 2010yang dibuat oleh Notaris Yanita Poerbo S.H.,berkedudukan di Surabaya (Foto copy sesuaidengan asli);12. Bukti T3.d: Surat Keterangan Domis 11 i dariKelurahan Genteng No. 479/39/436.11.1.2/2009 tanggal 09 Maret 2010(Foto copy sesual dengan asli);13.

Bukti T4.a: Surat permohonan dari Notaris YanitaPoerbo,S.H., Nomor: 01/PERKUM/NJP/1I11/2010tanggal 12 Maret 2010 (Foto copy sesuaidengan asli);16. Bukti T4.b: Surat permohonan dari Notaris YanitaPoerbo,S.H., Nomor: 01/PERKUM/NJP/V11/2010tanggal O06 Juli 2010 (Foto copy dari fotocopy);Bukti bukti Tergugat II Intervensi :1.

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0010428.AH.01.07.TAHUN 2022, tanggal 17 Oktober 2022, tentang Pengesahan Pendirian Perkum-pulan Ikatan Alumni Universitas Trisakti;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0010428.AH.01.07.TAHUN 2022, tanggal 17 Oktober 2022, tentang

dengan pidana penjars selama (aatu) tahun di 1 Menetapkan agar terdskwa dibebani untuk membayar biiya perkum sebesarRp 2500. (due cibu lima ratys rupiah;Menimbung, bahwa sins tuntuten dart Menuntut timum tersebut Terdakwe securalisun mobon kepada Majelis Hakim near diringanken hukumennya karena Tenlaiwamerasa bersalah din menyesali perbuntannyaserta berjanji tidak akon mengulanginyalag!

kepastian hukum ada terabaikan, pilin salah satu ituyang dipertimbangkan bisa menimbukan perpecahan umat, harus diambilyang terbaik untuk mendapatkan jawaban kepastian hukum, diambil salahsatu yang terbaik;Bahwa, perbedaan dan persamaan status hukum antara Yayasan danPerkumpulan Suatu perusahaan bisa dikatakan berbadan hukum dan nonberbadan hukum adalah perintah undangundang dankarakteristik.Perbedaan Yayasan dan Perkumpulan dari sumber hukum berbeda,Yayasan berdasarkan UU No. 28 Tahun 2004 dan Perkum

Yayasan ada Pembina, Pengurus dan Penga was sedangkan Perkum pulan Anggota,Pembina, Pengawas (Samasama sosial) ;Bahwa, untuk mendirikan suatu badan hukum, serta memilih jenis badanhukum kalau pemohon punya etika kurang baik membangun Perkumpulansendiri, MenKumHam punya Legalitas iya, Kepastian Hukum lya, tapikurang kehatihatian kurang maksimal, semuanya sama mereka membuatPerkumpulan baru diantara masyarakat Konghucu timbul perpecahanapakah masuk Yayasan apa Perkumpulan;Bahwa, Menteri mempunyai kewenangan

Emas Sitompul semasahidupnya ada memiliki tanah yang luas dan batasbatasnya sama persis dengan yangdimohonkan Terlawan sebagai objek permohonan penetapan tanah wa kaf , sedangkantanah tersebut secara fakta tetap dikuasai dan diusahai oleh perkum pu lan masyarakatmuslim XXXXXX.Bahwa benar terhadap objek sengketa dalam perkara a quo. telah pernah digugat diPengadi!

., telah pula diajukanpermohonan pengesahan dengan Surat Permohonan Nomor 01/PERKUM/ NJP/IH/2010 tertanggal 12 Maret 2010 dan telah diterima Tergugat pada tanggal 18 Maret2010, agar mendapatkan pengesahan khusus terhadap penggantian/perubahanpengurusnya saja, namun belum mendapatkan pengesahan karena terbentur dengantelah lebih dahulu disahkannya Akte Notaris yang diduga memuat data palsu dancacat hukum, yang seolaholah sebagai Pendirian Perkumpulan Baru yang diajukan18.19.20.oleh Dr.

., telah pula diajukanpermohonan pengesahan dengan Surat Permohonan No. 01/PERKUM/NJP/III/2010 tertanggal 12 Maret 2010 dan telah diterima Tergugat pada tanggal18 Maret 2010, agar mendapatkan pengesahan khusus terhadap penggantian/perubahan pengurusnya saja, namun belum mendapatkan pengesahan karenaterbentur dengan telah lebih dahulu disahkannya akte notaris yang didugamemuat data palsu dan cacat hukum, yang seolaholah sebagai PendirianPerkumpulan BAru yang diajukan oleh Dr.

Persatuan Advokat Indonesia sebagai organisasi profesi tidak atau belumberbadan hukum sebagaimana yang ditentukan Staatsbiad 1870 Nomor 64tentang Perkum pulanPerkumpulan Berbadan Hukum jo. UndangundangNomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan jo. Peraturan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentangPengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan.3.

Pendirian Perkumpulan Advokat Indonesia ataudisingkat PERADIN Akta Nomor : 05 oleh Notaris TRIRESMIATI, SH., Mkn Pada tanggal 19 Mei 2014; ceBukti T37Pengesahan Badan Hukum berdasarkan Surat KeputusanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia NomorAAHU00121.60.10.2014 tentang Pengesahan pendirianBadan Hukum PERKUMPULAN ADVOKAT INDONESIADISINGKAT PERADIN tertanggal 20 Mei 2014, 38.Bukti T38Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 48tertanggal 17 Juni 2014 tentang Pengesahan PendirianBadan Hukum Perkum

profesi Advokat yang didirikan berdasarkanAkta Pendirian Organisasi Persatuan Advokat Indonesia Nomor; 57 tanggal 14 April 2010 yang dibuat dihadapanNotaris Fransisca Susi Setiawati,SH.MH Notaris di Jakarta, berkedudukan di Kompleks Bukit Gading Mediterania(Florencia), Boulevard Bukit Gading Raya Blok A No. 1517, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240.2 Persatuan Advokat Indonesia sebagai organisasi profesi tidak atau belum berbadan hukum sebagaimana yangditentukan Staatsbiad 1870 Nomor 64 tentang Perkum

,Mkn Pada tanggal 19 Mei 2014; 37.Bukti T37Pengesahan Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU00121.60.10.2014tentang Pengesahan pendirian Badan Hukkum PERKUMPULANADVOKAT INDONESIA DISINGKAT PERADIN tertanggal 20Mei 2014, 38.Bukti T38Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 48tertanggal 17 Juni 2014 tentang Pengesahan Pendirian BadanHukum Perkum pulan Advokat Indonesia (PERADIN) yangdidirikan pada tanggal 20 Mei 2014. 39,Bukti T39Berita Acara Rapat

Nomor 938 K/Pdt/2015perubahan Anggaran Dasarnya dengan Surat Nomor 01/PERKUM/NJP/III/2010tanggal 12 Maret 2010, akan tetapi sampai dengan saat ini perubahananggaran dasar tersebut, belum mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia;Bahwa oleh karena Statuta atau Anggaran Dasar Perkumpulan Balai Sahabatsebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 15 tanggal 22 Februari 2010 tersebutbelum disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka kedudukanPenggugat, belum dapat diakui kapasitasnya

yang menyatakan bahwa data yang disampaikan termasuk namaPerkumpulan yang dipesan telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan dan Pemohon bertanggung jawab penuh terhadap datadan penggunaan nama Perkumpulan yang dipesan bilamana terdapatkeberatan dari pihak ketiga;Halaman 26 dari69 halaman Putusan Nomor : 258/G/2016/PTUNJKTDIREKT "JEN F / LISTRASI HUKUM LMIHLFE WWebodta Disguise Sanda Lowiee eae em eB eePesan Nama Perkumpulanaera Preainpiian yay ching inian * 3) SIA LP teaSingkatan Perkum

Bahwa Pasal 11 ayat (1) UndangUndang No. 17 tahun 2013 menyatakanbentuk badan hukum Organisasi Kemasyarakatan dapat berupa yayasanatau perkumpulan, yang mana dalam perkara a quo Penggugat menyatakan dirinya sebagai suatu perkum pulan ;6. Bahwa selanjutnya Pasal 12 ayat (2) UndangUndang No. 17 tahun 2013menyebutkan :Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan olehmenteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukumdan hak asasi manusia.;7.

Selanjunya mengenaiharta kekayaan telah diatur sebagaima yang telah disebutkan dalamketentuan Pasal 5 juga dalam kepengurusan telah dicantumkan dalamHalaman 214 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUNJKTstruktur Organisasi sebagaimana yang disebutkan pasal 6 dalam AktaPendirian perkum pulan Kesatuan Nelayan Tradisional IndonesiaMenimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti, memeriksa sertamempertimbangkan merujuk pada anggaran dasar KNTI sebagaimana dalampasalpasal tersebut diatas telah secara

BuktiT.1 s/d74: Akta Berita Acara Rapat Perubahan Organ Perkum pulan Perkumpulan Badan Arbitrase NasionalIndonesia (BANI), No.03 Tanggal 3 Agustus2016;(Sesuai dengan asii)5. Bukti T.1 s/d 75 : Permohonan Arbitrase No.Reg:010/BANI/ARB010//X/2017 pada tanggal 29 Nopember 2017;Hal. 135 dari 185, PUTUSAN Nomor: 229/PDT. G/2018/PN.JKT.Sel.6. BuktiT.1 s/d 767. BuktiT.1 s/d 778. BuktiT.1 s/d 789.