Perdata Permojhonan- SUDARMIN,S.Pd

Mengabulkan permojhonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

2 Menyatakan perkara Nomor 208/Pdt.G/2017/PA.TR., dicabut;

3. Membebankan biaya perkara ini kepada penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 491.000,-( empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Pen.No. 2354/Pdt.G/2015PA.MksTENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permojhonan sebagaimana diuraikan di atas ;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukanPemohon telah hadir dan menerangkan bahwa Pemohon denganTermohon telah rukun kembali;Menimbang, bahwa di depan persidangan tanggal 30 Januari 2017pemohon telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranyatersebut dan mohon pencabutan ini dapat dikabulkan oleh majelis hakim;Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan perkaratersebut

Sedangkan dari pernikahannyadengan Ismail, Munah binti Acil dikaruniai Seorang anak bernama Bor;Menimbang, bahwa Munah binti Acil memiliki seorang anak dan suamiyang tidak diketahui keadaannya apakah sudah meninggal atau masih hidup,karenanya terdapat orang lain yang berpotensi sebagai ahli waris Munah bintAcil yang tidak ikut menjadi Pemohon dalam permojhonan ini bahkan Borsebagai anak berpotensi menghijab posisi Pemohon sebagai ahli waris;Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut

yangsecara keseluruhan di anggap termuat dalam penetapan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa pada harihari persidangan yang ditetapkan, paraPemohon telah tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilatau kuasanya untuk menghadap di muka persidangan ternyata yangbersangkutan setelah diperiksa berita acara pangilan para Pemohon ternyatayang bersangkutan tidak dikenal pada alamat tersebut, maka Majelisberpendapat permojhonan

Pasal 165Menimbang, bahwa dari bukti P.1 berupa Foto copy KTP atas nama Pemohonterbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah hukum Kabupaten Semarang,6dengan demikian Pengadilan Agama Ambarawa berwenang untuk memeriksa danmengadili permojhonan Pemohon, hal ini dapat dianalogikan Pasal 66 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989;Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas namaPemohon,memperkuat fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanitabernama FITRIYAH di

menghadap di muka sidang meskipun telah di panggil secara resmi danpatut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatanPenggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.Bahwa Penggugat karena keadaannya yang tergolong tidak mampu (miskin)telah mengajukan permohonnan untuk dapat diberikan berperkara secara cumacuma (prodeo), yang telah membutikan dengan Surat Keterangan dari PanguluNagori Bayu Muslimin, Kecamatan Tapin Dolok, tertanggal 07 Januari2016, dan atas permojhonan

Dengan demikian unsur initelah pula terpenuhi ;Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari tindak pidanayang didakwakan pada Terdakwa sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan tunggal21Jaksa Penuntut Umum diatas, maka Terdakwa dipandang telah terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum bersalahn melakukan tindak pidana sebagaimana diaturdalam pasal 82 (1) huruf d jo Pasal 63 ayat (1) UU No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan.Menimbang,bahwa dengan memperhatikan permojhonan terdakwa secara

Timur, Kota Madya Surabaya, Kecamatan Karangpilang kelurahan kedurussetepat dikenal dengan Jalan Mastrip No 19 Surabaya berikt Bangunan Pabrik dansegala turutannya yang melakat dan diklasifikasikan sebagai benda tetap merupakanharta bawaan dan merupakan hak milik pribai penggugat ;Menimbang, bahwa juga menurut bukti P.5 berupa salinan putusanMahkamah Agung R.I No. 563/PK/Pdt/2015 Jo Reg No 3033 K/pdt/2013 Jo No488/pdt/2012/PT Sby, Jo No 947/Pdt.G/2011/PN.Sby No 563.PK/pdt/2015 yangamarnya menolak permojhonan

dariPengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 03 November 2011 dan karenapemohon keberatan atau tidak dapat menerima amar putusan Judex FactiMajelis Hakim Pengadilan Tinggi maka berdasarkan ketentuan yang diaturdalam UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 15 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung, Pasal 28 (1) huruf a yang menentukan Mahkamah Agungbertugas dan berwenang memeriksa dan memutus permojhonan

Bahwa ada salah satu filosofi mengatakan hukum itu bisa dikatakanhukum apabila ia bersifat atau bersikap dalam suatu posisi adil, kalautidak adil tidak dapat dikatakan sebagai hukum, hukum itu lebih luasdaripada Undang undangapa tyang termaktup dalam Undang undangitu merupakan bagian dari pada kebiasaan yang ada di masyarakatdigali oleh ahli ahli hukum lalu dibentuklah kedalahm suatu hasil untukdibuat suatu peraturan;Bahwa dalam permojhonan yang diajukan oleh Pemohon merekamengajukan dalil permohonan