Ditemukan 539852 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perdangangan perpaudangan
Penelusuran terkait : Perpanjangan hak guna bangunan Surat keputusan penolakan permohonan perpanjangan Perjanjian kerja Tidak melakukan perpanjangan kontrak sepihak Perpanjangan masa pencegahan penanggung pajak bepergian ke luar negeri Surat keputusan perpanjangan perjanjian pengleolaan wisma praja dan persinggahan lanco baka Perpanjangan hak atas tanah Tanah warisan Hak guna bangun Perbuatan menguasai tanah
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Perpajakan
Register : 05-09-2018 — Putus : 06-11-2018 — Upload : 18-04-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 607/Pid.sus/2018/PN Smg
Tanggal 6 Nopember 2018 — SLAMET HARYONO.
190 — 96
  • Perpanjangan Kejari tanggl 1 Agustus 2018 s/d 5 September 2018 ;3. Penuntut Umum Sejak tanggal 6 September 2018 s/d 25 September 2018 ;4. Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 17 September 2018 s/d16 Oktober 2018 ;5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 17 Oktober2018 s/d 15 Desember 2018 ;Terdakwa didampingi oleh Sdr. Irwanto Efendi, SH, MH, dkk.Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Advocates & Legal Consultant AniusDohona, SH & Rekan beralamat di JI.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 29-03-2012 — Putus : 02-04-2012 — Upload : 17-12-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 218/PDT.P/2012/PN.JKT.BAR.
Tanggal 2 April 2012 — RUSMALA SITANGGANG KAGEYAMA
38 — 2
  • Memberi Ijin kepada Pemohon untuk segera mengurus Perpanjangan Passport atas nama anak Pemohon yang bernama : YASMIN YUKI SITANGGANG, Perempuan lahir di Ibaraki-Ken, pada tanggal 25 Nopember 2009, dengan Passport No.YA153531, tertanggal 18 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Republica Federativa Do Brazil, tanggal habis berlaku 17 Februari 2012, pada Kantor Imigrasi yang berwenang untuk itu ;--------------3.
    belum cakap secara hukum yang masih memerlukan perawatan termasuk untukmengurus kepentingan hukum anak Pemohon, maka Pengadilan berpendapat permohonanPemohon adalah beralasan secara hukum dan juga tidak bertentangan dengan UndangBerhubung permohonan Pemohon dinyatakan beralasan secara hukum, denganberpedoman pada Ketentuan dalam Kitab Undangundang Hukum Perdata dan PrinsipPeradilan yang cepat, murah dan biaya ringan, maka Pengadilan berkesimpulan bahwapermohonan Pemohon agar diberi Ijin Mengurus Perpanjangan
    patutdikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan,maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepadaPemohon 5 222222 nn annonce nn annie nnn nnn nn nnn anneMemperhatikan ketentuan dalam Peraturan Perundangundangan yangbersangkutan dengan Permohonan ini, khususnya ketentuan Pasal 299 Kitab UndangundangHukum Perdata, serta Peraturan lain yang bersangkutan ;MENETAPKAN:1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;2 Memberi Ijin kepada Pemohon untuk segera mengurus Perpanjangan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-01-2007 — Upload : 08-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 46PK/TUN/2003
Tanggal 30 Januari 2007 — Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat vs. Ny. Krisanti Gandanegara ; Ny. Magdalena Lesmana
35 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 04-12-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 837 PK/Pdt/2020
Tanggal 4 Desember 2020 — PT INDOBUILD CO VS 1. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN), , DKK
400 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 31-07-2008 — Upload : 03-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 22PK/TUN/2008
Tanggal 31 Juli 2008 — PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII ; KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL ; MA. SURJADIREDJA
105 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 22 PK/TUN/2008Berpendapat tidak keberatan kepada permohonan (PT.Perkebunan Nusantara VIII) diberikan perpanjangan Hak GunaUsaha atas Perkebunan Goal Para termasuk bekas Hak GunaUsaha Nomor ; 1/Selaawi Kabupaten Sukabumi untuk jangka waktu25 tahun ;b. Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalPropinsi Jawa Barat, tanggal 20 Maret 2000, Nomor : 450487perinal Permohonan Perpanjangan Hak Guna Usaha atas tanahperkebunan PT.
    PerkebunanNusantara VIII) diberikan perpanjangan Hak Guna Usaha atasPerkebunan Goal Para, dalam jangka waktu 25 tahun ;b.
    Bahwa yang menjadi obyek perkara di Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta adalah Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.13V2001tanggal 22 Juni 2001 tentang Penolakan Permohonan Perpanjangan JangkaWaktu Hak Guna Usaha No. 1/Slaawi, terletak di Kabupaten Sukabumi,Propinsi Jawa Barat ;3.
    Memerintahkan kepada Tergugat/Terbanding untuk memproseskembali Permohonan Perpanjangan Hak Guna Usaha Nomor ;1/Slaawi yang terletak di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumisesuai dengan Surat permohonan tertanggal 4 Juli 1996 Nomor :SB/A.1I/2898/VII/1996 dan tanggal 10 Februari 2000 Nomor ;SB/D.III/444/II/2000 seluas 464.000 m2 dan menerbitkan SuratKeputusan Perpanjangan Hak Guna Usahanya ;Menghukum Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi Terbanding II untuk secara tanggung renteng membayar
    JawaBarat, yang isinya berupa permohonan perpanjangan SK. HGU Perk.Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 22 PK/TUN/2008Goal Para telah diproses dan diusulkan perpanjangan haknya kepadaMenteri Negeri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional ;2. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan untuk Perk. Goal ParaKabupaten Sukabumi Nomor : 32.04.000.000.0000059.1 ;3. Surat pernyataan Sdr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 10-05-2006 — Upload : 27-02-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1917K/PDT/2005
Tanggal 10 Mei 2006 — Ny. Rizky alias Kiky Husni; PT. Sepatu Bata Tbk.; Mr. Zanacco
135 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Lain-lainTidak ada dalam tabel
Putus : 14-10-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3157/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 14 Oktober 2020 — ANDRIAN SAPUTRA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
338 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-03-2007 — Upload : 15-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 290K/TUN/2003
Tanggal 6 Maret 2007 — SURYANTO TAUFIK ; vs. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II DOMPU
18 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 28-02-2007 — Upload : 25-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1712K/Pdt/2006
Tanggal 28 Februari 2007 — Estherlena ; Susyhana Tanuwidjaya ; Phang Simon Pangestu ; Delias Pangrestu ; Fatmawati Santoso
142 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • berusaha membuat surat kuasa kepada salah seorang dari keturunanahli waris yang berhak, supaya semua urusan sehubungan dengan warisanPhang Tjhong Tjhoen dapat diurus dengan sebaikbaiknya supaya jangansampai dikemudian hari timbul kejadian yang tidak menyenangkan ;Bahwa pada tahun 1980 ketika akan berakhirnya masa berlaku HakGuna Bangunan No. 139 tersebut, para ahli waris Phang Tjhong Tjhoenkemudian bersepakat untuk dan memberi kuasa kepada Phang Moei Tjhin(Maria) yaitu lbu dari Tergugat untuk mengurus perpanjangan
    No. 1712 K/Pdt/2006ada memberi kuasa kepada Maria (dahulu Phang Mi Tjhin alias Phang MoeiTjhin) yaitu iobu Tergugat untuk menjual dan melepaskan atau mengoperkanhak atas + 60 meter persegi dari dan sebagian dari tanah HGB No. 139 (Ex.Eigendom perponding No. 1441) tersebut ;Bahwa sampai meninggalnya Maria (dahulu Phang Moei Tjhin) yaitu ibuTergugat I, masalah perpanjangan hak atas tanah warisan Phang TjhongTjhoen yang dikenal dengan sertifikat HGB No. 139 tersebut dinyatakan masihdalam proses pengurusan
    No. 1712 K/Pdt/2006Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam halaman10, telah mempertimbangkan sebagai berikut :Sa mE mw OR oe Tergugat adalah anak dari Phang Tjhong Tjoen alias Mariadimana Phang Moe Tjhin telah mendapatkan kepercayaan ahli warisPhang Tjhong Tjoen yang lain guna mengurus perpanjangan sertifikat HGB139 Kota Tanjung Pandan (bukti P61 s/d P67) sebelah mana...................
Pengadilan PN PATI Perdata
Register : 24-10-2022 — Putus : 09-02-2023 — Upload : 10-02-2023
Putusan PN PATI Nomor 88/Pdt.G/2022/PN Pti
Tanggal 9 Februari 2023 — Penggugat:
KOPERASI KONSUMEN RUKUN ARTHA SANTOSA JUWANA
Tergugat:
1.WIWIK
2.SANTO
Turut Tergugat:
GIYONO ALIAS SUGIYONO
114 — 37
  • Surat Perpanjangan Pinjaman Nomor: 17/12/2015/2813, jo. Surat Perpanjangan Pinjaman Nomor: 17/12/2016/2813, jo Surat Perpanjangan Pinjaman Nomor: 17/12/2017/2813, jo. Surat Perpanjangan Pinjaman Nomor: 17/012/2018/2813, jo. Surat Perpanjangan Pinjaman Nomor: 17/12/2019/2813, jo. Surat Perpanjangan Pinjaman Nomor: 17/12/2020/2813;
3. Meyatakan Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Surat Perjanjian Pinjaman Nomor: 17/12/2014/2813 beserta perubahanya jo.
Surat Perpanjangan Pinjaman Nomor: 17/12/2015/2813, jo. Surat Perpanjangan Pinjaman Nomor: 17/12/2016/2813, jo Surat Perpanjangan Pinjaman Nomor: 17/12/2017/2813, jo. Surat Perpanjangan Pinjaman Nomor: 17/012/2018/2813, jo. Surat Perpanjangan Pinjaman Nomor: 17/12/2019/2813, jo. Surat Perpanjangan Pinjaman Nomor: 17/12/2020/2813;
4. Menyatakan sah menurut hukum jaminan yang tertuang dalam Surat Perpanjangan Pinjaman Nomor: 17/012/2018/2813, jo.
Surat Perpanjangan Pinjaman Nomor: 17/12/2019/2813, jo.
Menyatakan Penggugat berhak untuk melaksanakan Eksekusi Lelang terhadap Jaminan tertuang dalam Surat Perpanjangan Pinjaman Nomor 17/012/2018/2813, Jo. Surat Perpanjangan Pinjaman Nomor: 17/12/2019/2813, Jo.
Surat Perpanjangan Pinjaman Nomor: 17/12/2020/2813 tertanggal 16 Desember 2020, yakni: Sertifikat Hak Milik No. 608, NIB. 11110828.01275, atas nama: Sugiyono Bin Bawi, luas 65 M2, tanah pekarangan beserta bangunan yang berdiri diatasnya, terletak di Desa Bendar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, apabila Para Tergugat tetap lalai untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat;
8.
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN Perijinan
Register : 15-09-2015 — Putus : 28-12-2015 — Upload : 26-01-2016
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 17/G/2015/PTUN.PLK
Tanggal 28 Desember 2015 — PT. RANA CENTRAL NUGRAHA melawan BUPATI SERUYAN
131 — 102
  • DALAM PENUNDAAN : ----------------------------------- Mengabulkan permohonan penundaan terhadap Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 500/1151/EK/VI/2015 tentang Tanggapan Perpanjangan Izin Lokasi a.n. PT. Rana Central Nugraha tanggal 19 Juni 2015 ; -----------------------------------------------------II. DALAM EKSEPSI : ----------------------------- Menolak eksepsi Tergugat ; --------------------------III. DALAM POKOK PERKARA :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2.
    Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 500/1151/EK/VI/2015 tentang Tanggapan Perpanjangan Izin Lokasi a.n. PT. Rana Central Nugraha tanggal 19 Juni 2015 ; -------------------3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor 500/1151/EK/VI/2015 tentang Tanggapan Perpanjangan Izin Lokasi a.n. PT. Rana Central Nugraha tanggal 19 Juni 2015; ---------------4.
    Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan perpanjangan izin lokasi tanah untuk perkebunan sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat; ----------5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.189.000,- (lima belas juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ; -------------
    Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2015 Tergugat memberikan jawaban ataspermohonan perpanjangan izin lokasi dari Penggugat sebagaimana dimaksuddalam Surat Bupati Seruyan Nomor 500/1151/EK/VI2015 tanggal 19 Juni 2015Perihal Tanggapan Perpanjangan in Lokasi an PT Rana Central Nugraha,yang pada intinya Tergugat tidak dapat memproses lebih lanjut permohonan Penggugat tanoa memberikan alasan yang jelas ;8.
    Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan perpanjangan izin lokasi tanah perkebunan sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat;5.
    Dalil Penggugattersebut tidak beralasan dan mengada ada dan dengan ini Tergugatmenolak dengan tegas' karena surat Tergugat tersebut telahmenjelaskan dengan gamlang dan sangat jelas tentang alasan tidakdiprosesnya perpanjangan izin lokasi yang dimaksudkan Penggugat yaitu:a. Masa berlakunya izin lokasi perpanjangan sudah habis /berakhir padaTanggal 18 Desember 2011; b.
    Dalil Penggugat tersebutsangat tidak relevan dengan objek gugatan Penggugat karena yangmenjadi objek gugatan adalah surat Bupati Nomor 500/1151/EK/VV/2015tanggal 19 Juni 2015 Perihal Tanggapan perpanjangan izin lokasi a.n. PT.Rana Central Nugraha yang substansinya mengenai perpanjangan izinlokasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri NegaraHal. 24 dari 53 hal. Putusan pkr.
    dasar dalammenetapkan surat Bupati/Tergugat Nomor 500/1151/EK/VV/2015Tanggal 19 Juni 2015 Perihal Tanggapan perpanjangan izin lokasia.n.
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Pertanahan
Register : 14-03-2018 — Putus : 22-05-2018 — Upload : 26-06-2018
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 61/B/2018/PT.TUN. SBY.
Tanggal 22 Mei 2018 — 1. PT. EDUKA EFINDO. 2. PT. EDUKA PRATAMA. 3. PT. TEGUH PESONA. 4. VIANA SETIAWAN.dkk. vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I dan WALIKOTA SURABAYA
113 — 66
  • Nomor: 1315/7-35.78/V/ 2017 tanggal 15 Juni 2107 Perihal : Penolakan Perpanjangan SHGB No.1188 ditujukan kepada Farida Rosiawati Kartarahardja, Jalan Jemur Sari Selatan 6/4 Surabaya (Bukti T 34);------------------------------------------ 2.7. Surat Kepala Kantor Pertanahan Surabaya I Nomor: 1324/7-35.78/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017 Perihal : Penolakan Perpanjangan SHGB No.1226 ditujukan kepada Sdr.
    Nomor: 1317/7-35.78/VI/ 2017 tanggal 15 Juni 2017.Perihal : Penolakan Perpanjangan SHGB No.468.ditujukan kepada Sdr. Tjhie Seuw Tin, Jalan Puri Widya Kencana J/2 Surabaya (Bukti T 36) ;----------------------------------------------2.9. Surat Kepala Kantor Pertanahan-Kota Surabaya I Nomor. 1313/7-35.78/VI/ 2017 tanggal 15 Juni 2017 Perihal: Penolakan Perpanjangan SHGB No. 423.ditujukan kepada Sdr.
    Nomor: 1315/7-35.78/V/ 2017 tanggal 15 Juni 2107 Perihal : Penolakan Perpanjangan SHGB No.1188 ditujukan kepada Farida Rosiawati Kartarahardja, Jalan Jemur Sari Selatan 6/4 Surabaya (Bukti T 34);------------------------------------------ 3.7. Surat Kepala Kantor Pertanahan Surabaya I Nomor: 1324/7-35.78/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017 Perihal : Penolakan Perpanjangan SHGB No.1226 ditujukan kepada Sdr.
    Nomor: 1317/7-35.78/VI/ 2017 tanggal 15 Juni 2017.Perihal : Penolakan Perpanjangan SHGB No.468.ditujukan kepada Sdr. Tjhie Seuw Tin, Jalan Puri Widya Kencana J/2 Surabaya (Bukti T 36) ;----------------------------------------------3.9. Surat Kepala Kantor Pertanahan-Kota Surabaya I Nomor. 1313/7-35.78/VI/ 2017 tanggal 15 Juni 2017 Perihal: Penolakan Perpanjangan SHGB No. 423.ditujukan kepada Sdr.
    SBY. tanggal 9 Januari 2018 pada halaman 12 angkan 19 tertulis Perihal : Penolakan Perpanjangan SHGB No. 43s, SHGB No. 472, SHGB No. 479, SHGB No. 489, SHGB No. 490, SHGB No. 493;----------- 4. Memerintahkan Terbanding I/Tergugat untuk memproses perpanjangan permohonan hak guna bangunan yang dimohonkan Pembanding I XVIII/Penggugat I XVIII ;---------------------------------- 5.
    Nomor. 1321 /735.78/VI/2017 tanggal15 Juni 2017 Perihal : Penolakan Perpanjangan SHGB No. 1205. Ditujukankepada Sdr. Christine Handayani Tjung, Jalan Jemursari 76 Blok C 3Surabaya (Bukti T 40);Surat Kepala Kantor Kota Surabaya . Penolakan Nomor. 1322 /735.78/V1I/2017 tanggal 15 Juni 2017 Perihal : Penolakan Perpanjangan SHGBNo. 1206, ditujukan kepada Sdr.
    Nomor. 1655/735.78/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 Perihal : Penolakan Perpanjangan SHGB No.1236. Ditujukan kepada Sdr.
    perpanjangan Sertfikat Hak Guna Bangunan yang diajukanoleh Pembanding XVII XVIII/Penggugat XVII XVIII tanggal 6 Juni 201 7;Menimbang, bahwa alasan penolakan permohonan perpanjangan SertifikatHak Guna BangunanSertifikat Hak Guna Bangunan sebagaimana tercantumdalam objek sengketa angka 1 sampai dengan 18 (bukti T 29 sampai dengan T 47 adalah sama yaitu pada pokoknya adalah :1.
    /definisi dari Perpanjangan Hak.
    Nomor :1323/735.78 /VI /2017 tanggal 15 Juni 2017 Perihal :Penolakan Perpanjangan SHGB No. 1237.ditujukan kepadaSdr. Tedjo Buntoro Yuwono kuasa dari Endah Wiryani danViana Setiawan, Jalan Margrejo Indah B634 (Bukti T 32);Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya . Nomor :1320/1735.78/VI/ 2017 tanggal 15 Juni 2017 Perihal :Penolakan Perpanjangan SHGB No.444. ditujukan kepadaSdr.
Pengadilan PN AIRMADIDI Perdata
Register : 25-02-2014 — Putus : 04-05-2015 — Upload : 28-07-2015
Putusan PN AIRMADIDI Nomor 22/Pdt.G/2014/PN.AMD
Tanggal 4 Mei 2015 — - Penggugat Ir. AGUS ABIDIN - Tergugat 1. PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI UTARA 2. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL Propinsi Sulawesi Utara - Turut Tergugat KOMANDO DAERAH MILITER VII, WIRABUANA, cq. KOMPI KAVALERI PANSER
135 — 52
  • Menyatakan sah dan mengikat permohonan perpanjangan HGU No.2/Wori yang diajukan Penggugat kepada Tergugat II, masing-masing tertanggal 28 Juli 2005 dan tanggal 26 Agustus 2005;----------------------------------------------3. Menyatakan sah dan mengikat surat Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Utara No.593.4108/806/V/2005, tanggal 18 Agustus 2005, perihal Rekomendasi Perpanjangan HGU PT. Nyiur Wicaksana;-------------------------------------------4.
    Menyatakan sah dan mengikat Risalah Panitia Pemeriksa Tanah B Nomor:02/PB/HGU/2005, tanggal 1 November 2005 berserta lampirannya yang dibuat oleh Tergugat II, terkait dengan permohonan perpanjangan HGU No.2/Wori atas nama Penggugat;-5.
    Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang telah mengijinkan/merekomendasikan pembangunan perumahan dan fasilitas perkantoran dan perumahan Turut Tergugat di dalam Areal HGU No.2/Wori. disaat HGU No.2/Wori sementara dalam status pengajuan permohonan perpanjangan;--7.
    Menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena sejak permohonan perpanjangan HGU No.2/Wori diajukan perpanjangan bahkan telah dilakukan pembayaran biaya-biayanya, namun sampai dengan saat ini tidak ada keputusan mengenai status permohonan perpanjangan HGU tersebut;--------------------------------------------------8. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan takluk terhadap putusan perkara ini;------------------------------9.
    /806/V/2005, perihal Rekomendasi Perpanjangan HGUPT.
    ini tidak adakeputusan mengenai status permohonan perpanjangan HGULersebut j= ee8.
    Bahwamengapa Penggugat baru mengajukan perpanjangan pada tanggal 28Juli 2005, ini semua ada kaitannya dengan rencana pemerintahDaerah untuk menjadikan lokasi HGU No.2/Wori menjadi arealindustri dan perdagangan, bukan kehendak Penggugat untukmengajukan perpanjangan HGU No.2/Wori lewat dari yang sebagaimanaMenimbang, bahwa bila memang perpanjangan HGU No.2/Worisudah tidak dapat diperpanjang lagi sebagaimana diatur dalamPasal 10 ayat (1) PP No.40 tahun 1996, yang menjadi pertanyaanMajelis Hakim adalah
    Mengapa perpanjangan HGU No.2/Wori yangHalaman 27 dari 32 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2014/PN.
    Menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawanhukum, karena sejak permohonan perpanjangan HGU No.2/Woridiajukan perpanjangan bahkan telah dilakukan pembayaranbiayabiayanya, namun sampai dengan saat ini tidak adakeputusan mengenai status permohonan perpanjangan HGULr Sank fe8.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 22-05-2023 — Putus : 19-06-2023 — Upload : 03-07-2023
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 147/B/TF/2023/PT.TUN.JKT
Tanggal 19 Juni 2023 — Pembanding/Penggugat : PT PANCA DIGITAL SOLUTION Diwakili Oleh : HADI IRWANTO SH
Terbanding/Tergugat : DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
109 — 0
  • Menyatakan tindakan Terbanding yang tidak melaksanakan kewajibannya berupa tidak memproses perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi yang memenuhi ketentuan milik Pembanding atas Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor 540/II/DESDM/2013 tentang Persetujuan Perpanjangan Kedua Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT Panca Digital Solution, tanggal 12 September 2013 adalah perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
    Menyatakan batal tindakan Terbanding yang tidak melaksanakan kewajibannya berupa tidak memproses perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi yang memenuhi ketentuan milik Pembanding atas Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor 540/II/DESDM/2013 tentang Persetujuan Perpanjangan Kedua Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT Panca Digital Solution, tanggal 12 September 2013;

    4.

    Mewajibkan Terbanding untuk melakukan proses perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi yang memenuhi ketentuan milik Pembanding atas Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/II/DESDM/2013 tentang Persetujuan Perpanjangan Kedua Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT Panca Digital Solution, tanggal 12 September 2013;

    5.

Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum
Register : 22-10-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 28-04-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1123/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 16 Januari 2020 — Penuntut Umum:
1.AHMAD PATONI, SH.MH
2.ISFARDY, SH.
3.SANTOSO, SH.
4.AHMAD ZAIM W., SH.
Terdakwa:
RUDY KURNIAWAN SUKOLO BUDIMAN
180 — 57
  • Menyatakan barang bukti berupa :

    1. Legalisir foto copy perubahan atas perjanjian kredit No. 272 / PPWK2 / PRK / KRK / 102016, tanggal 10 Oktober 2016; -------------------------------------------
    2. Legalisir foto copy perjanjian kredit No. 221 / PK / KB / PRK / X / 2002, tanggal 11 Oktober 2012; -----------------------
    3. Legalisir foto copy Akta pengakuan hutang dengan pemberian jaminan No. 17, tanggal 11 Oktober 2002; -------
    4. Legalisir foto copy perjanjian perpanjangan
    waktu kredit No. 018 / PPWK / KB / PRK / X / 2003, tanggal 10 Oktober 2003; -
  • Legalisir foto copy kredit No. 272 / PK / KB / PRK / III / 2004, tanggal 15 Maret 2004; ---------------------------------
  • Legalisir foto copy akta penambahan pemberian kredit dan perubahan No. 70, tanggal 15 Maret 2004; --------
  • Legalisir foto copy perpanjangan waktu kredit No. 30 / PPWK / KB /
    PRK / X / 2004, tanggal 10 Oktober 2004; -----
  • Legalisir foto copy perpanjangan waktu kredit No. 043 / PPWK / KB / PRK / X / 2005, tanggal 11 Oktober 2005; ----
  • Legalisir foto copy perpanjangan waktu kredit No. 51 / PPWK / KB / PRK / X / 2006, tanggal 11 Oktober 2006; ----
  • Legalisir foto copy perpanjangan waktu kredit No. 048 / PPWK / KB / PRK / X / 2007, tanggal 11 Oktober 2007; --
  • Legalisir foto copy perpanjangan waktu kredit No. 049/ PPWK / KB / PRK / X
    / 2008, tanggal 11 Oktober 2008; ---
  • Legalisir foto copy perpanjangan waktu kredit No. 052 / PPWK / KB / PRK / X / 2009, tanggal 09 Oktober 2009; -
  • Legalisir foto copy perpanjangan waktu kredit No. 053 / PPWK / KB / PRK / X / 2010, tanggal 11 Oktober 2010;
  • Legalisir foto copy perpanjangan waktu kredit No. 272 / PPWK1 / KB / PRK / X / 2011, tanggal 11 Oktober 2011; -
  • Legalisir foto copy perpanjangan waktu kredit No. 272 / PPWK2 / KB / PRK / X / 2012,
    tanggal 11 Oktober 2012; --
  • Legalisir foto copy perpanjangan waktu kredit No. 272 / PPWK3 / KB / PRK / X / 2013, tanggal 10 Oktober 2013; --
  • Legalisir foto copy perpanjangan waktu kredit No. 272 / PPWK4 / KB / PRK / X / 2014, tanggal 10 Oktober 2014;
  • Legalisir foto copy perubahan perpanjangan kredit No. 272 / PK / KB / PRK / X / 2014, tanggal 23 Oktober 2014; -
  • Legalisir foto copy perpanjangan waktu kredit No. 272 / PPWK1 / KRK / PRK / 102015, tanggal 10 Oktober
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-12-2015 — Putus : 13-06-2016 — Upload : 25-04-2017
Putusan PN AMBON Nomor 56/Pid.Sus/TPK/2015/PN. Amb
Tanggal 13 Juni 2016 — Perpanjangan KetuaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016; 5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 16 Maret 2016sampai dengan tanggal 14 April 2016; 6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Ambonsejak tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016;
91 — 45
  • Perpanjangan KetuaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016; 5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 16 Maret 2016sampai dengan tanggal 14 April 2016;6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Ambonsejak tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016;
    Perpanjangan KetuaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriAmbon sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016;. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Ambon sejak tanggal 16 Maret 2016sampai dengan tanggal 14 April 2016;. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Ambonsejak tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 14Mei 2016;TerdakwadidampingiolehPenasihatHukum Hi.
    Fungsi sebagai Pengawasan.Bahwa Terdakwa termasuk dalam Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), danTerdakwa juga termasuk dalam Komisi C yang membidangi keuangan daninfrastruktur dengan jabatan sebagai Ketua Komisi C.Bahwa Tugas dan Kewenangan dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar)adalah bagian dari perpanjangan tangan dari partaipartai politik danmemberikan keputusan politik melalui kata akhir fraksifraksi.Halaman 231 dari 284 hal.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 21-11-2019 — Putus : 09-03-2020 — Upload : 19-03-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 128/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 9 Maret 2020 — Penggugat:
PT. Sepatu Bata Tbk
Tergugat:
1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur
157 — 114
  • strong>

    - Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;---------------------------------------------

    DALAM POKOK PERKARA;

    1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-------------------------------
    2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat berupa :-----------------------------
    1. Surat No. 49/2019 tanggal 31-05-2019 berupa Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Pemberian/Perpanjangan
    Atau Pembaharuan Hak Atas Tanah;-------------------------------------------------------
  • Surat No. 905/9-32.03/VIII/2019 tanggal 9-08-2019 tentang Penetapan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Pemberian/ Perpanjangan Atau Pembaharuan Hak Atas Tanah;----------------------------
    1. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan berupa :--------------
    1. Surat No. 49/2019 tanggal 31-05-2019 berupa Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan
      Dalam Rangka Pemberian/Perpanjangan Atau Pembaharuan Hak Atas Tanah;-------------------------------------------------------
    2. Surat No. 905/9-32.03/VIII/2019 tanggal 9-08-2019 tentang Penetapan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Pemberian/ Perpanjangan Atau Pembaharuan Hak Atas Tanah;--------------------------
    1. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan berupa pembaharuan hak dan perpanjangan hak sesuai permohonan Penggugat tertanggal 3
      Atau Pembaharuan Hak Atas Tanah Nomor 49/2019 Tanggal31 Mei 2019 (untuk selanjutnya disebut Surat Keputusan No. 49/2019Tanggal 31 Mei 2019); Halaman 3 dari 59 halaman Putusan Nomor : 128/G/2019/PTUN.BDGSurat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur BerupaPenetapan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam RangkaPemberian/Perpanjangan Atau Pembaharuan Hak Atas Tanah Nomor905/932.03/VIII/2019 Tanggal 9 Agustus 2019 (untuk selanjutnya disebutSurat Keputusan No. 905/932.03/VIII/2019 Tanggal 9
      Surat No.905/9.32.03/VIII/2019 tanggal 09082019 tersebut pada hakekatnyaadalah Pencabutan Hak dari 16 HGB yang dimiliki Penggugat tanpapembayaran ganti rugi dan melanggar UndangUndang No. 20 Tahun1961 tentang Pencabutan Hakhak Tanah dan Bendabenda Yang AdaDiatasnya, dengan cara menunggu HGB berakhir lalu kemudian ditolakpembaharuan haknya ataupun perpanjangan haknya;Bahwa pada tanggal 14102019 dan tanggal 17102019 dalampertemuan Kuasa Hukum Penggugat dengan Atasan Tergugat diKantorAtasan Tergugat
      Kewenangan penolakanpembaharuan/perpanjangan SHGBSHGB tersebut ada ditangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur sebagaiPejabat Tata Usaha Negara dan tidak perlu persetujuanAtasannya sudah menimbulkan akibat hukum. ;Yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukumperdata.Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatuperistiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.;Dengan terbitnya Surat No. 49/2019 tanggal 31052019 jo.
      tersebutsudah akan berakhir hak guna bangunannya dan Penggugat melaluiKuasa Hukum Penggugat mengajukan permohonan pengukuran untukpembaharuan/perpanjangan hak tanggal 22022019 di Kantor Tergugatyaitu:a. SHGB No. 178/Ciloto sampai dengan SHGB 187/Ciloto, (10 bidang)untuk pembaharuan;b. SHGB No. 188/Ciloto, (1 bidang) untuk perpanjangan hak; c.
      Hak untuk16 SHGB tersebut yaitu SHGB No. 178 sampai dengan SHGB No.193/Ciloto;Bahwa pada tanggal 20052019 diajukan Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan ke Kantor Tergugat; Bahwa pada tanggal 14082019 Kuasa Hukum Penggugat menerima duamacam surat yang menolak/tidak menyetujui permohonan pembaharuanhak/perpanjangan hak yaitu :a.
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 24-01-2024 — Putus : 20-02-2024 — Upload : 21-02-2024
Putusan PN PALU Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pal
Tanggal 20 Februari 2024 — Pemohon:
CLARA DEWI WEMBEM Binti FERDY WEMBEM Alias CLARA
Termohon:
DIREKTUR RESERSE NARKOBA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH
24 — 14

  • MENGADILI:

    1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;
    2. Menyatakan tindakan penangkapan termasuk perpanjangan penangkapan yang dilakukan termohon adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
    3. Menyatakan tindakan penahanan termasuk perpanjangan penahanan yang dilakukan termohon adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
    4. Memerintahkan termohon untuk membebaskan dan mengeluarkan pemohon Clara Dewi Wembem
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 03-10-2018 — Putus : 10-10-2018 — Upload : 19-06-2024
Putusan PN SAMARINDA Nomor 288/Pdt.P/2018/PN Smr
Tanggal 10 Oktober 2018 — Pemohon: MUHAMMAD NASIRUDDIN
9 — 8
  • Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan Perbaikan Nama dan Tanggal Lahir pada Perpanjangan Pasapor atas Nama Nasiruddin Sukkur Nawar, tangal Kelahiran, 13 Agustus 1973, menjadi Muhammad Nasiruddin, tanggal Lahir 13 Juni 1973 ;3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instasi Imigrasi Kota Samarinda tentang Penetapan ini untuk segera melakukan perbaikan nama dan tanggal lahir pada Paspor Perpanjangan Pemohon ;4.
Pengadilan PN MUARA BULIAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-07-2020 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 27-07-2020
Putusan PN MUARA BULIAN Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Mbn
Tanggal 19 Maret 2020 — SYAHRIAL lawan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), dkk
159 — 65
  • Menyatakan sah menurut hukum :- Perjanjian Membuka Kredit Nomor 16 tanggal 31 Mei 2011 - Perjanjian Perubahan Jangka Waktu dan Penambahan Kredit nomor 066 tanggal 14 Agustus 2012- Perjanjian Perubahan Jangka Waktu dan Penambahan Kredit nomor 086 tanggal 31 Juli 2013 - Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu dan Penambahan Kredit nomor 054 tanggal 29 Agustus 2014- Perjanjian Perubahan Struktur Agunan Kredit nomor 010 tanggal 11 Agustus 2015- Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu dan Penambahan
    Kredit nomor 032 tanggal 27 Juni 2016- Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu dan Penambahan Kredit nomor 012 tanggal 21 Juli 2017 ;4.