Pelita Indah Nomor 38 tertanggal 12 Juli 1978 tersebut,maka Para Pesero yang ada yaitu Para Pemohon berkeinginan untukmelakukan perubahan terhadap Akta Masuk dan Keluar sebagai Peseropada Perseron Komanditer CV. Pelita Indah Nomor 23 yang dibuat padatanggal 26 April 1994 dihadapan Ari Mudjianto, SH.

Notaris di Jember pada tanggal 12 Juli 1978, bukti P4 berupaFotocopy Akta Masuk dan Keluar sebagai Pesero pada Perseron KomanditerCV. Pelita Indah Nomor 23 yang dibuat pada tanggal 26 April 1994 dihadapanAri Mudjianto, SH.

Pelita Indah Nomor 38Halaman 6 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 56/Pat.P/2019/PN Lmjtertanggal 12 Juli 1978 tersebut, Para Pesero yang ada yaitu Para Pemohontetap berkeinginan untuk melakukan perubahan terhadap Akta Masuk danKeluar sebagai Pesero pada Perseron Komanditer CV.

Pelita Indah juga sebagai Saksi di dalam Acara RapatPengurus pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019;Menimbang, bahwa saksi Rudi Kuswandono pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa yang saya ketahui dalam permohonan ini adalah mengenai RapatPengurus Perseron Komanditer CV. Pelita Indah pada hari Kamis, tanggal27 Juni 2019;Bahwa yang hadir dalam Rapat Pengurus Perseron Komanditer CV.

., pak Toelos dan Saya sendiri ikut menyaksikan jalannya rapatpengurus; Bahwa Warsidi sebagai Pesero Komanditer tidak hadir dalam RapatPengurus Perseron Komanditer CV. Pelita Indah pada hari Kamis, tanggal27 Juni 2019 karena telah meninggal dunia; Bahwa Ahliwaris almarhum Warsidi tidak hadir dalam Rapat PengurusPerseron Komanditer CV. Pelita Indah pada hari Kamis, tanggal 27 Juni2019; Bahwasaksi tidak tahu alasan Ahliwaris almarhum Warsidi tidak hadir dalamRapat Pengurus Perseron Komanditer CV.

ADE CHAERANI NUR SAFITRI sebagai PEMBANDING L A W A N :Perseron Terbatas (PT) BALI RESORT & LEISURE (PT BALI RESORT & LEISURE Co. Ltd.), sebagai TERBANDING D A N :I G. PUTRA, sebagai TURUT TERBANDING

Surya Lestari Abadi sesuai ketentuan Undangundang Nomor40 Tahun 2007 Tentang Perseron Terbatas (UU PT) Pasal 79 ayat (2) huruf a:5.1 Pasal 79 ayat (2): Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat dilakukan atas permintaan :Huruf a: 1 (satu) orang atau lebin pemegang saham yang bersamasamamewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dan jumlah seluruh sahamdengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yanglebih kecil;5.2 Pasal 79 ayat (3): Permintaan sebagaimana dimaksud

SuryaLestari Abadi, memiliki 10.000 (sepuluh ribu) saham dengan nilai nominalseluruhnya sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dalam hitunganpersentase sebesar 10.000/100.000 x 100% = 10% (sepuluh persen), sesuaiketentuan Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseron Terbatas (UUPT) Pasal 79 ayat (2) huruf a:Pasal 79 ayat (2) : Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dilakukan atas permintaan :Huruf a: 1 (Satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasama

Surya Lertari Abadi sesuai ketentuan Undangundang Nomor40 Tahun 2007 Tentang Perseron Terbatas (UU PT) Pasal 79 ayat (2) huruf a; Bahwa oleh karena masa jabatan direksi telah berakhir pada tanggal 9 Juni 2015,maka Pemohon sebagai pemilik saham sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dariseluruh saham mengirim surat kepada direksi PT.Surya Lestari Abadi(Termohon) untuk segera mengadakan RUPSLB untuk mengukuhkan danmengangkat kembali direksi dan Dewan Komisaris (oukti P7), namun surattersebut telah dibalas

yang kini telah diterbitkan Hak Guna Bangunanatas nama Perseron Terbatas Pasir Padi Investama.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;Subsidair:Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon agardiberikan putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:1.Bahwa Perseron Terbatas menurut UndangUndang Nomor 40 tahun 2007seperti hal Penggugat (PT. Bukit Baiduri Energi) terdiri dari Direksi danDewan Komisaris.

Direksi adalah organ Perseron yang bertanggung jawabpenuh atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan perseroan sertaHalaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 1615 K/Pdt/2017mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Didalammenjalankan perseroan, direksi biasanya dibantu oleh manajemen, namunmanajemen itu tidak serta merta dilimpahkan hak untuk mengatasnamakanperseroan didalam Pengadilan.

Bahwa Perseron Terbatas menurut UndangUndang Nomor 40 tahun2007 seperti hal Penggugat (PT. Bukit Baiduri Energi) terdiri dari Direksidan Dewan Komisaris.

Direksi adalah organ Perseron yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan perseroanserta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.Didalam menjalankan perseroan, direksi biasanya dibantu olehmanajemen, namun manajemen itu tidak serta merta dilimpahkan hakuntuk mengatasnamakan perseroan didalam Pengadilan.

Bahwa kedudukan Penggugat dalam PT CARTENS PUNCAK ABADI adalah Direktur.Direktur adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atasperseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseron sertamewakili perseroan, baik didalam maupun diluar Pengadilan, sehinga Penggugat berhakuntuk mewakili PT CARTENS PUNCAK ABADI.

POKOK PERKARA Nomor 6setelah kata/tulisan melawan ditambahkandengan kata hukum sehingga terbacamelawanMenimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugattersebut para Tergugat diwakili oleh kuasanya, memberikanjawaban tertanggal Kendari, 22 Desember 2020 padapokoknya sebagai berikut:02022022A.DALAM EKSEPSI :Pasal 61 UndangUndang No. 40 Tahun 2004 TentangPerseroan Terbatas menyatakan :(1)Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatanterhadap Perseroan ke Pegadilan Negeri apabila dirugikankarena tindakan perseron

DALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa eksepsi para Tergugat padapokoknya menyatakan bahwWa:22000202202=Pasal 61 UndangUndang No. 40 Tahun 2004 TentangPerseroan Terbatas menyatakan :(3)Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatanterhadap Perseroan ke Pegadilan Negeri apabila dirugikankarena tindakan perseron yan dianggap tidak adil dantanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS,Direksi dan / atau Dewan Komisaris(4)Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepengadilan negeri yang daerah

Graha MariskaCimalaka, tertanggal 23 Juli 2014 No. 10 yang dikeluarkan oleh NotarisNurgana Hermania, SH telah bermeterai cukup (bukti P.5);Copy dari asli Kepenetapan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaNomor AHU23235.40.10.2014 tentang pengesahan pendirian badanhukum perseron terbatas PT graha Mariska Cimalaka, yang ditetapkandi Jakarta tanggal 04 September 2014 yang ditandatangani atas namaMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia olehDirektur Jenderal Admintrasi Hukum Umum saudara Prof

,Ph.D telah bermeterai cukup (bukti P.6);Copy dari asli Lampiran kepenetapan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Nomor AHU23235.40.10.2014 tentang pengesahan pendirianbadan hukum perseron terbatas PT graha Mariska Cimalaka tentangModal Dasar, Modal ditempatkan dan Susunan Pemegang Saham yangditetapkan di Jakarta tanggal 04 September 2014 yang dtandatanganiatas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesiaoleh Direktur Jenderal Admintrasi Hukum Umum saudara Prof.Harkristuti Harkrisnowo

Bahwa Perseron Terbatas menurut Undang Undang Nomor 40Tahun 2007 seperti hal Penggugat (PT. Bukit Baiduri Energi) terdiridari Direksi dan Dewan Komisaris. Direksi adalah organ Perseronyang bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk kepentingandan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalammaupun di luar Pengadilan;2. Oleh karena pemberian kuasa tanggal 12 Maret 2015 yangmengatasnamakan PT.

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadiliperkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara :1.PERSERON TERBATAS PT.

Bahwa Penggugat adalah Perseron Terbatas yang bergerak dibidang JasaPembiayaan yang telah memberikan fasilitas Pembiayaan terhadap Tergugatberadasarkan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia No : PK8131220181000034 Tertanggal 25 Oktober 2018 atas satu unit kendaraanmobil dengan Spesifikasi sebagai berikut:Merk / Type : HondaMinibus/BRIO E A/T.Tahun : 2012.Warna : MERAH.Nomor Rangka : MRHDD2860CP311984.Nomor Mesin : L13Z51205051.Nomor Polisi :D 1092 AAH.Atas Nama BPKB : S MARULI P L TOBING.2

selesai oleh Penggugat;Bahwa saksi tidak mengetahui isi perjanjian antara Penggugat denganTergugat; Sepengetahuan saksi tidak ada peraturan yang melarangpengeboran;Atas keterangan saksi tersebut baik Penggugat maupunTergugat akanmenanggapi dalam kesimpulannya;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil sanggahannya Tergugattelah mengajukan bukti surat berupa fotocopy bermetai cukup dan dilegessebagai berikut:1.Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.21399, tanggal 21 April 2005atas nama Pemegang Hak Perseron

Terbatas Kayu MeredianIndotama;(copy diberitanda T1)Sertifikat Hak Guna Bangunan (HBG) No.21431, tanggal 21 Oktober 2005atas nama Pemegang Hak Perseron Terbatas Kayu MeredianIndotama;(copy diberitanda T2)Hal 19 dari 31 hal.

tiga ribu dua ratus enam puluh lima meterpersegi) yang terletak di jalan Medan Merdeka Barat No. 1 Kelurahan PetojoSelatan (saat ini Kelurahan Gambir), Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;Bahwa adapun dasar kepemilikan Pembantah atas tanah dan bangunan seluas3.265 M2 (tiga ribu dua ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di jalanMedan Merdeka Barat No. 1 Kelurahan Petojo Selatan (saat ini KelurahanGambir), Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, adalah sebagai berikut:sesuai dengan Akta Pendirian Perseron

Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2018/PN MkdMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Undang undang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan secara tegas bahwa direksimewakili perseroan terbatas baik didalam maupun diluar Pengadilan kewenangan direksiuntuk hadir beracara di Pengadilan dapat disubstitusikan kepada karyawan sesualdengan Pasal 103 Undang undang Perseron Terbatas;Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal tersebut diatas dalam perkara inisenyatanya pemberi kuasa baik

Sinar Plastik secaranormatif dapat dibenarkan merupakan pertimbangan yang tepat karenaHalaman 9 dari 14 hal.Put.Nomor 76 PK/Padt.SusPHI/2016secara hukum yang mengatur keduanya juga berbeda, dimana PerseroanTerbatas (PT) diatur dan tunduk kepada Undang Undang Nomor 40 tahun2007 tentang Perseroan Terbatas sedangkan Perseron Komanditer/commanditaire vennootschap (CV) tunduk kepada Kitab Undang UndangHukum Dagang;6.

yang ditunjuk olehPengadilan Niaga, untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo adalahPT.lgata Jaya Perdania (Dalam Pailit) bukanlah Penggugat.Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undangundang Nomor 37 Tahun2004 tentang Kepailitan menyebutkan, yang dimaksud dengan Kepailitan adalahsita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan danpemberesannya dilakukan "oleh kurator" dibawah pengawasan HakimPengawas;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, kedudukanPenggugat yang mewakili Perseron

Terbatas PT.Igata Jaya Perdania adalahtidak tepat karena yang berwenang mewakili Perseron Terbatas tersebutHalaman 30 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Btmseharusnya adalah Kurator yang ditunjuk oleh Hakim Pengadilan Niaga,sehingga kedudukan Penggugat yang mewakili perseroan terbatas PT.lgataJaya Perdania tersebut diatas adalah tidak tepat;Menimbang, bahwa secara sederhana diketahui gugatan a quo diajukanoleh pihak Penggugat yang tidak memiliki J/egal standing untukmengatasnamakan

) selaku DirekturKeuangan Perusda Kab Tojo Una Una untuk mendirikan anakperusahaan daerah Kab Tojo Una Una yang diberi nama PTLengko Raya Mandiri yang bergerak dalam bidang diantaranyabidang fotocopy dan penjualan ATK, selanjutnya pada tanggal 03Agustus 2012 mereka menghadap Notaris dan PPAT Charles diPalu mohon dibuatkan akte pendirian anak perusahaan daerahKab Tojo Una Una yaitu PT Lengko Raya Mandiri, selanjutnyasetelah persyaratan terpenuhi oleh saksi Notaris Charlesdibuatkan akte pendirian Perseron

PengembanganSumber Daya dan Investasi Perusda Kab Tojo Una Una untukmendirikan anak Perusahaan Daerah Kab Tojo Una Una yang diberinama PT Ampana Mandiri Property yang bergerak dalam bidangdiantaranya bidang Pembangunan, selanjutnya pada tanggal 13 Juli2011 mereka menghadap Notaris dan PPAT Saksi Charles di Palumohon dibuatkan akte pendirian anak perusahaan daerah Kab Tojo UnaUna yaitu PT Ampana Mandiri Property, selanjutnya setelahpersyaratan terpenuhi oleh saksi Notaris Charles dibuatkan aktependirian Perseron

selaku Direktur Keuangan PerusdaKab Tojo Una Una untuk mendirikan anak perusahaan daerah Kab TojoUna Una yang diberi nama PT Lengko Raya Mandiri yang bergerakdalam bidang diantaranya bidang fotocopy dan penjualan ATK,selanjutnya pada tanggal 03 Agustus 2012 mereka menghadap Notarisdan PPAT Charles di Palu mohon dibuatkan akte pendirian anakperusahaan daerah Kab Tojo Una Una yaitu PT Lengko Raya Mandiri,selanjutnya setelah persyaratan terpenuhi oleh saksi Notaris Charlesdibuatkan akte pendirian Perseron

PengembanganSumber Daya dan Investasi Perusda Kab Tojo Una Una untuk mendirikananak Perusahaan Daerah Kab Tojo Una Una yang diberi nama PT AmpanaMandiri Property yang bergerak dalam bidang diantaranya bidangPembangunan, selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2011 mereka menghadapNotaris dan PPAT Saksi Charles di Palu mohon dibuatkan akte pendiriananak perusahaan daerah Kab Tojo Una Una yaitu PT Ampana MandiriProperty, selanjutnya setelah persyaratan terpenuhi oleh saksi NotarisCharles dibuatkan akte pendirian Perseron

suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangpara Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat , Il, IlIl/para Pekerja telahmenggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pengusaha dimuka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya pada pokoknya atas dalildalil :1.Bahwa, Tergugat adalah sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan menurutketentuan UndangUndang No. 40 Tahun 2007 jo UndangUndang No.1Tahun 1995 tentang Perseron

Sedangkan dalamBAB VII Bagian Kesatu Pasal 92 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,menentukan ; "Direksi menjalankan pengurusan Perseron untuk kepentinganPerseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan" ;Bahwa berdasarkan pada ketentuan peraturan perundangundangan danhukum yang tersebut pada butir 4 diatas, maka PERJANJIAN SEWA GUNAUSAHA yang tersebut pada butir 2.1., 2.2. dan 2.4 diatas, adalah cacathukum didalam pembuatannya, oleh sebab