/2003 tanggal 11September 2003.Keputusan Gubernur Sumsel No. 556/KPTS/PERTAMBEN/2004, tanggal 20 Oktober 2004 ditujukan untukmembatalkan/mencabut Keputusan Gubernur Sumsel No. 461/KPTS/PERTAMBEN/2003 tanggal 11 September 2003 yangpernah dimiliki oleh PT.

Gubernur Sumatera Selatan No. 556/KPTS/PERTAMBEN/2004 tertanggal 20 Oktober 2004;SK. Bupati Lahat No. 540/29/KEP/PERTAMBEN/2005 tertanggal24 Januari 2005;SK. Bupati Lahat No. 540/65/KEP/PERTAMBEN/2005 ;SK. Bupati Lahat No. 540/63/KEP/PERTAMBEN/2005 tertanggal1 Pebruari 2005SK. Bupati Lahat No. 540/64/KEP/PERTAMBEN/2005 tertanggal1 Pebruari 2005;SK. Bupati Lahat No. 540/277/KEP/PERTAMBEN/2005 tertanggal7 April 2005;SK. Bupati Lahat No. 540/546/KEP/PERTAMBEWN/2007 tertanggalSeptember 20072.

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 556/KPTS/PERTAMBEN/2004 tanggal 20 Oktober 2004tentang Pencabutan Keputusan Gubernur SumateraSelatan No.461/KPTS/ PERTAMBEN/2003 tentangPenerbitan Izin Kuasa Pertambangan Eksploitas(KW.DP.16.03.04.01.03).1.2. Surat Keputusan bBupati Lahat No. 540/29/KEP/PERTAMBEN/2005. tanggal 24 Januari 2005 mengenaiPenetapan Status Wilayah Eks Kuasa PertambanganEksplorasi (KW. 97 PP 0350) dan Kuasa PertambanganEksploitasi (KW.DP.16.03.04.01.03) PT.

/ 63/ KEP/ PERTAMBEN/ 2005 tertanggal 1Pebruari 2005 SK Bupati Lahat No. 540/ 64/ KEP/ PERTAMBEN/ 2005 tertanggal 1Pebruari 2005; SK Bupati Lahat No. 540/ 277/ KEP/ PERTAMBEWN/ 2005 tertanggal7 April 2005; SK Bupati Lahat No. 540/ 546/ KEP/ PERTAMBEWN/ 2007 tertanggalSeptember 20072.

/2004 tanggal 20 Oktober 2004;Surat Keputusan Bupati Lahat No. 540/29/Kep/PERTAMBEN tanggal24 Januari 2005;239 Surat Keputusan Bupati Lahat No. 540/65/Kep/PERTAMBEN tanggal01 Januari 2005; Surat Keputusan Bupati Lahat No. 540/64/Kep/PERTAMBEN tanggal01 Pebruari 2005; Surat Keputusan Bupati Lahat No. 540/63/Kep/PERTAMBEN tanggal01 Pebruari 2005; Surat Keputusan Bupati Lahat No. 540/277/DPE/LHT/2005 tanggal 07April 2005; Surat Keputusan Bupati Lahat No. 540/546/Kep/PERTAMBEN/2007tanggal September 2007

Bukit Bara Alam, dengan Nomor : 540/63/Pertamben/2005tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW540/03/DPE/LHT/2005) (Bukti P11);b. PT. Muara Alam Sejahtera, dengan Nomor : 540/64/Kep/Pertamben/2005 tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 540/04/DPE/LHT/2005) (Bukti P12);Hal. 14 dari 34 hal. Put. No. 109 PK/TUN/20112.4.c. PT.

Bahwa Penggugat telah salah menafsirkan Keputusan Tergugat yangtermuat dalam Keputusan Bupati Lahat Nomor : 540/29/KEP/PERTAMBEN/2005 sebagai suatu Keputusan yang membatalkan IzinKuasa Pertambangan Eksploitasi Penggugat;.

Bahwa Pembatalan lIzin Kuasa Pertambangan Eksploitasi PT.TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (Persero) Tbk. dilakukanmelalui Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 556/KPTS/PERTAMBEN/2004, tertanggal 20 Oktober 2004;Bahwa dengan demikian maka, Obyek Sengketa dalam perkara iniyakni Keputusan Bupati Lahat Nomor : 540/29/KEP/PERTAMBEN/2005 bukanlah Keputusan yang membatalkan Izin KuasaPertambangan Eksploitasi Tergugat melainkan hanyalah PenetapanStatus Wilayah Eks Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan EksploitasiPenggugat

;Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat telah salah alamat atausetidaknya kurang pihak karena tidak menyertakan GubernurSumatera Selatan yang telah mengeluarkan Keputusan Nomor :556/KPTS/PERTAMBEN/2004 tertanggal 20 Oktober 2004.

Sebabdikeluarkannya Keputusan Bupati Lahat Nomor : 540/29/KEP/PERTAMBEN/2005 = adalah mendasarkan atau mempertimbangkanKeputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 556/KPTS/PERTAMBEN/2004 tertanggal 20 Oktober 2004;ll. EXCEPTIE OBSCURI LIBELI;1.Bahwa gugatan Penggugat kabur (Obscuri Libeli) karena Penggugattidak menentukan dengan jelas antara Perobuatan Gubernur SumateraHal. 18 dari 34 hal. Put.

Surat-surat :1) 17 (tujuh betas) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah.2) 1 (satu) lembar foto/gambar barang bukti.3) 2 (dua) lembar foto/gambar pos kontrol yang dirusak dan jalan yang dipagar.4) 2 (dua) lembar foto/gambar tim dari TNI, Pemda Lahat, PT.BGG Serta perangkat desa Muara Lawai.5) 6 (enam) lembar foto copy Keputusan Bupati lahat No.503/75/KEP/PERTAMBEN/2008 tanggal 28 Februari 2008 tentang pemberian ijin kuasa Pertambangan Eksplorasi.6) 8 (delapan) lembar foto copy

Keputusan Bupati lahat No.503/194/KEP/PERTAMBEN/2010 tanggal 29 April 2010 tentang persetujuan peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.7) 4 (empat) lembar foto copy surat pernyataan bersama masyarakat Desa Muara Lawai Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat tanggal 27 Februari 2014 tentang batas wilayah desa Muara Lawai Kec.Muara Timur Kab.Lahat.8) 2 (dua) lembar foto copy pernyataan Sdr.Arifendi Kuris tanggal 25 Agustus 2013.9) 2 (dua) lembar

Bahwa pada tanggal 20 Februari 2008 PT.BGG (Budi gemagempita) memiliki tanah yang berlokasi di desa Muara LawaiKecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat Propinsi SumateraSelatan dengan luas +1,524 ha (seribu lima ratus dua puluh empat)hektar berdasarkan surat keputusan Bupati Lahat nomor:503/75/Kep/Pertamben/2008 tentang pemberian ijin usahapertambangan eksplorasi (KW.18.02.LHT.2008) yang ditandatangani oleh Bupati Lahat An.H.Harunata.3.

Bahwa pada tanggal 29 April 2010 PT.BGG (Budi gemagempita) memiliki ijin pertambangan berdasarkan surat BupatiLahat nomor : 503/194/Kep/Pertamben/2010, tentang persetujuankuasa pertambangan eksplorasi menjadi ijin usaha pertambanganoperasi produksi yang ditandatangani oleh Bupati Lahat az.n.Saifudin Aswari Rivai, kKemudian PT.BGG (Budi gema gempita)dapat memiliki tanah tersebut dengan cara membeli dari wargadesa Muara Lawai Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat,namun dari tanah seluas 1.524 ha (

Bahwa pada tanggal 20 Februari 2008 PT.BGG (Budi gemagempita) memiliki tanah yang berlokasi di Desa Muara LawaiKecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat Propinsi SumateraSelatan dengan luas +1.524 ha (seribu lima ratus dua puluh empat)hektar berdasarkan surat keputusan Bupati LahatNo.503/75/Kep/Pertamben/2008 tentang pemberian ijin usahapertambangan eksplorasi (KW.18.02.LHT.2008) yang ditandatangani Bupati Lahat an.H.Harunata.3.

Bahwa pada tanggal 29 April 2010 PT.BGG (Budi gemagempita) memilikiijinDertambangan berdasarkan surat Bupati LahatNo.503/194/Kep/Pertamben/2010 tentang persetujuaan kuasapertambangan eksplorasi menjadi ijin usaha pertambangan operasiproduksi yang ditandatangani oleh Bupati Lahat a.n.

) lembar foto copy Keputusan Bupatilahat No.503/194/Kep/Pertamben/2010 tanggal 29April 2010 tentang persetujuan peningkatan KuasaPertambangan Eksplorasi menjadi lin UsahaPertambangan Operasi Produksi.MenimbangMenimbangg) 4 (empat) lembar foto copy surat pernyataanbersama masyarakat Desa Muara Lawai KecamatanMerapi Timur Kabupaten Lahat tanggal 27 Februari2014 tentang batas wilayah desa Muara LawaiKec.Muara Timur Kab.Lahat.h) 2 (dua) lembar foto copy pernyataan Sdr.ArifendiKuris tanggal 25 Agustus

Batubara Lahat 503/27/KEP/PERTAMBEN/ Operasi Batubara Dalam Proses2010 Produksi Perhitungan Bahwa keputusan Tergugat a quo telah bersifat final karena tidak lagimemerlukan persetujuan dari instansi tertentu. baik bersifat horizontalmaupun vertical.

dan Batubara, Bupati Kabupaten Lahat mengeluarkanKeputusan Bupati Lahat Nomor: 503/127/KEP/PERTAMBEN/2010 tanggal23 Maret 2010 Tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi MenjadiHalaman 5 dari 63 halaman Putusan Nomor:25/G/2017/PTUN.PLGIz Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.

Bahwa Penggugat pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksiberdasarkan Keputusan Bupati Lahat No. 503/127/KEP/PERTAMBEN/2010 Tanggal23 Maret 2010 Tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi IzinUsaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Batubara Lahat;2.

BAHWA = OBJEK SENGKETA DITERBITKAN BERDASARKANPERATURAN PERUNDANGUNDANGAN DAN ASASASAS UMUMPEMERINTAHAN YANG BAIK, DENGAN PENJELASAN SEBAGAIRR cree3.1.ds3.3.Bahwa sebelum kewenangan sektor mineral dan batubara beralih kepadaTergugat sebelumnya berada pada Bupati Lahat, dalam hal ini Penggugatdiberikan TUP berdasarkan Keputusan Bupati Lahat No.503/127/KEP/PERTAMBEN/2010 Tanggal 23 Maret 2010;Salah satu kewajiban Penggugat sebagaimana lampiran butir ke15 KeputusanBupati Lahat No. 503/127/KEP/PERTAMBEN

Batubara Lahat (Penggugat), Nomor Keputusan :503/27/KEP/PERTAMBEN/2010, menjadi PT.

Bahwa Pemohon adalah Pemegang Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi yang sah menurut hukum berdasarkan kepada KeputusanBupati Lahat Nomor: 503/172/KEP/PERTAMBEN/2010 TentangPenyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi kepada PT.

Dizamatra Powerindo, Jenis Perizinan IUP Nomor:503 / 172 / KEP / PERTAMBEN / 2010, Kegiatan OperasiProduksi, Komoditas Batubara mulai berlaku tanggal 29April 2019 berakhr tanggal 29 April 2030, tahapan CNC8(Print out dari website);Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan LautNomor: B XXXIV461/PU.60 Tentang Pemberian IzinPembangunan Kepada PT.

Lampiran:Surat Keputusan Bupati Lahat No. 503/172 / KEP/ PERTAMBEN / 2010 Tanggal 29 April 2010Tentang Penyesuaian Kuasa PertambanganEksploitasi Menjadi Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi Kepada PT.DizamatraPowerindo. 17. Lampiran: Surat KeputusanDirektur Jenderal Perhubungan Laut No. BXXXIV461/PU.60 Tanggal 18 Agustus 2010Tentang Pemberian Izin Pembangunan KepadaPT. Dizamatra Powerindo Untuk MembangunTerminal Khusus Pertambangan Batu Bara diDesa Patra Tani. 12.

Dizamatra Powerindo) juga telah memperoleh IzinPertambangan Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati LahatNomor: 503/172/KEP/PERTAMBEN/2010 tanggal 29 April 2010 besertaLampirannya (bukti P10a);Bahwa Pemohon (P.T.

Surat Keputusan Bupati Lahat No. 53/172/KEP/PERTAMBEN/2010tanggal 29 April 2010 tentang Penyesuaian Kuasa PertambanganHalaman 101 dari 111 Halaman dari Putusan No.1/P/FP/2020/PTUN.PLG11.12)13.14.eksploitasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT.Dizamatra Powerindo;Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. BXXXIV461/PU.60 tanggal 18 Agustus 2010 tentang Pemberian IzinPembangunan kepada PT.

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

• Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Perjanjian Pengelolaan Tambang Batubara tertanggal 06 April 2011 antara Penggugat dengan Tergugat ;
3. Menyatakan sah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Lahat Nomor : 503/77/KEP/PERTAMBEN

/2010 tanggal tanggal 29 April 2010 untuk komoditas batubara yang terletak pada lokasi penambangan di Desa Lubuk Betung, Kecamatan Merapi Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan dengan Kode Wilayah KW.25.02.LHT.2008 dengan Luas 286 Ha ;

PENYELESAIAN PERSELISIHAN angka 11.2 halamanHalaman2 dari 78, Putusan Nomor 84/PDT/2019/PT.PLG.6 Perjanjian Para Pihak telah sepakat menetapkan domisili yangtetap pada Pengadilan Negeri Palembang sebagai badan peradilanyang akan menyelesaikan setiap perselisihan atau perbedaanpendapat yang mungkin timbul sebagai akibat diadakannyaPerjanjian yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah ;Bahwa Penggugat adalah pemegang Izin Usaha PertambanganEksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Lahat Nomor:503/77/KEP/PERTAMBEN

Secara SEPIHAK oleh PENGGUGAT maka TERGUGATtidak lagi memiliki hak dan kewajiban sehubungan dengan IUPNo.503/77/KEP/PERTAMBEN/2010,tertanggal 29 April 2010.Sehingga pencabutan sepihak tersebut adalah TIDAK SAH dansuatu PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana Pasal 1365BW (KUHPERDATA) ;Bahwa berdasarkan perjanjian PENGELOLAAN TAMBANGBATUBARA TERTANGGAL 06 APRIL 2011 , pada Pasal 3 3.2berbunyi : Apabila pihak kedua tidak membayar goodwill dalamjangka waktu sebagaimana dimaksud 3.1 maka pihak pertamadapat

/2010tanggal tanggal 29 April 2010 untuk komoditas batubara yangterletak pada lokasi penambangan di Desa Lubuk Betung,Kecamatan Merapi Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi SumateraSelatan dengan Kode Wilayah KW.25.02.LHT.2008 dengan Luas286 Ha ;Menyatakan sah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi ProduksiBatubara berdasarkan Keputusan Bupati Lahat Nomor:503/258/KEP/PERTAMBEN /2011 tentang Peningkatan TahapKegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi BatubaraMenjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP

Menyatakan sah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkanKeputusan Bupati Lahat Nomor : 503/77/KEP/PERTAMBEN/2010tanggal tanggal 29 April 2010 untuk komoditas batubara yangHalaman76 dari 78,Putusan Nomor 84/PDT/2019/PT.PLG.terletak pada lokasi penambangan di Desa Lubuk Betung,Kecamatan Merapi Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi SumateraSelatan dengan Kode Wilayah KW.25.02.LHT.2008 dengan Luas286 Ha ;4.

Menyatakan sah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi ProduksiBatubara berdasarkan Keputusan Bupati Lahat Nomor:503/258/KEP/PERTAMBEN /2011 tentang Peningkatan TahapKegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi BatubaraMenjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi BatubaraKepada PT. Bima Putera Abadi Citranusa (KW.20.3.LHT.2011)tanggal 25 Agustus 2011 ;5.

EmpatLawang membentuk Panitia Pengadaan dengan SK Nomor : 540/07/Kep/Pertamben/2008, tanggal 30 Mei 2008 yang diketuai saksi Marzuki, SHdan menunjuk terdakwa Ujang Saari selaku Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK) dengan SK Nomor : 540/27/KEP/Pertamben/2008,tanggal 30 September 2008;Bahwa setelah ditunjuk sebagai PPTK kemudian terdakwa membuatsendiri Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa didasari perhitungan yangbenar yakni dengan memasukkan harga Rp 1.497, (seribu empat ratussembilan puluh tujuh

EmpatLawang membentuk Panitia Pengadaan dengan SK Nomor : 540/07/Kep/Pertamben/2008, tanggal 30 Mei 2008 yang diketuai saksi Marzuki, SH;Bahwa terdakwa yang ditunjuk selaku PPTK kemudian membuat HargaPerkiraan Sendiri (HPS) tanpa didasari perhitungan yang benar yaknidengan memasukkan harga Biaya Pasang Uang Jaminan Langganan BPUJL Rp 1.497, (seribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) untuksetiap 1 VA, padahal harga Biaya Pasang (BP) hanya Rp 300.

MASberdasarkan adanya jin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari BupatiLahat Nomor 503/159/KEP/PERTAMBEN/2010 tertanggal 27 April 2010;Selanjutnya Terdakwa berjalan dan mendatangi areal wilayah IUP milikPT.

Putusan Nomor 83 K/TUN/2018ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus limapuluh sembilan rupiah) akan segera dibayarkan, akan tetapi setelahhampir 2 (dua) bulan ternyata Pemohon Kasasi belum juga melunasi,walaupun telah diberikan peringatan, sehingga berdasarkan Pasal 119UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 Termohon Kasasi berwenangmengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa; Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor503/127/KEP/PERTAMBEN/2010, tentang Penyesuaian

secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara,perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan carasebagai berikutBahwa pada waktu dan tempat di atas berawal dariadanya surat usulan dari Kepala Dinas Kesehatan Nomor441 /135/Kes /2008 tanggal 17 Januari 2008 yangditujukan kepada Bupati Kab Rejang Lebong serta suratdari Camat Sindang Beliti Ilir No 020 /11/ 2008 tanggal16 Januari 2008 yang ditujukan pada Dinas Pertamben

telahmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yangada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapatmerugikan keuangan Negara, perbuatan tersebut dilakukanoleh terdakwa dengan cara sebagai berikutBahwa pada waktu dan tempat di atas berawal dariadanya surat usulan dari Kepala Dinas Kesehatan Nomor441 /135/Kes /2008 tanggal 17 Januari 2008 yangditujukan kepada Bupati Kab Rejang Lebong serta suratdari camat Sindang Beliti Ilir No 020 /11/ 2008 tanggal16 Januari 2008 yang ditujukan pada Dinas Pertamben

NegeriSipil (PNS); Bahwa pada tahun 2008 terdapat Kegiatan PemasanganInstalasi Jaringan Listrik di kantor Camat danPuskesmas Sindang Beliti llir yang dilaksanakanoleh Dinas Pertambangan dan Energi KabupatenRejang Lebong; Bahwa kegiatan tersebut berawal dari adanya suratusulan dari Kepala Dinas Kesehatan Nomor 441 /1385/Kes /2008 tanggal 17 Januari 2008 yangditujukan kepada Bupati Kab Rejang Lebong, sertasurat dari Camat Sindang Beliti Ilir No 020 /11/2008 tanggal 16 Januari 2008 yang ditujukan padaDinas Pertamben

2008 terdapat Kegiatan PemasanganInstalasi Jaringan Listrik di kantor Camat danPuskesmas Sindang Beliti llir yang dilaksanakanoleh Dinas Pertambangan dan Energi KabupatenRejang Lebong; Bahwa kegiatan tersebut berawal dari adanya suratusulan dari Kepala Dinas Kesehatan Nomor 441 /1385/Kes /2008 tanggal 17 Januari 2008 yangditujukan kepada Bupati Kab Rejang Lebong, sertahalaman 59 dari 80 halaman60surat dari Camat Sindang Beliti Ilir No 020 /11/2008 tanggal 16 Januari 2008 yang ditujukan padaDinas Pertamben

.003 ini ataupun permohonan penyesauaianKuasa Pertambangan Eksploitasi menjadi lIzin Usaha Pertambangan (IUP)Eksploitasi, hingga sebanyak 5 (lima) kali yang semuanya ditolak instansiinstansi terkait yang berwenang, yaitu :1.Permohonan perpanjangan izin KP Eksploitasi yang ditandatangani olehChristina NP selaku Direktur Utama Nomor: 02/IMA/XV2008 tanggal 13Nopember 2008 seluas + 2000 ha (Berbeda dari luas yang semula 1000ha), telah ditolak oleh Bupati Bengkulu Utara dengan surat Nomor:543.5/1390/Pertamben

Sumber Daya Alam Bengkulu, Direkltur Jenderal PerlindunganHutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan dan MenteriKehutanan menolak permohoan pinjam pakai kawasan hutan PLG untukpenambangan batubara) 20+ 20202222 22 ne eePermohonan yang ditandatangani oleh Christina NP selaku Direktur UtamaNomor: O2/IMA/V2009 tanggal 21 Januari 2009 tentang Revisi KoordinatPerpanjangan KP Eksploitasi dan Penyesuaian menjadi IUP Eksploitasi,juga telah ditolak oleh bBupati Bengkulu Utara dengan suratNomor:540.50/189/Pertamben

Permohonan ini juga ditolak olehBupati Bengkulu Utara melalui surat Nomor 540/0872/DPE/2009 tanggal 13Putusan Nomor:07/G/2012/PTUNBKL hal 22Oktober 2009 karena berpedoman pada surat Nomor543.5/1390/Pertamben tanggal 31 Desember 2008 dan = suratNomor:540.5/0189/Pertamben tanggal 23 Februari 2009;4. Permohonan yang ditandatangani oleh Motinggo Soputan selaku DirekturUtama Nomor:005/IV/IMA/2010 tanggal 8 April 2010 perihal perpanjanganizin KP Eksploitasi dan penyesuaian menjadi IUP Eksploitasi.

Muara Alam Sejahtera yang dibuat dihadapanCamat Merapi Timur pada tanggal 25 September 2013, dan lahan seluas 20,570M*( dua puluh ribu lima ratus tujuh puluh meter persegi), berdasarkan SuratPernyataan Pengoperan Hak Atas Tanah milik Kurnia kepada PT.Muara AlamSejahtera, yang dibuat dihadapan Camat Merapi Barat pada tanggal 7 September2012, yang menjalankan kegiatan usaha pertambangan pada wilayah IUP PT.MAS berdasarkan adanya Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari BupatiLahat No.503/159/KEP/PERTAMBEN

palsu, baik dengan akal dantipu muslihat, maupun dengan karangan perkataanperkataan bohong, membujuk orangsupaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, jikabeberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satuperbuatan yang diteruskan, perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara sebagaiberikut :Bermula dari PT.Budi Gema Gempita (PT.BGG) mendapat Surat Izin UsahaPertambangan dari Bupati Lahat Saefudin Aswari Nomor : 503/194/KEP/PERTAMBEN

dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang samasekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalamtangannya bukan karena kejahatan, jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengandemikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, perbuatan manadilakukan oleh ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bermula dari PT.Budi Gema Gempita (PT.BGG) mendapat Surat Izin UsahaPertambangan dari Bupati Lahat Saefudin Aswari Nomor : 503/194/KEP/PERTAMBEN

PLN Ranting Tebing Tinggi.1 (satu) rangkap SK BUPATI EMPAT LAWANG No : 43/Kep/ Pertamben/2008 tanggal 14 Juli 2008 Tentang Standarisasi Harga SatuanKegiatan Pembangunan Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2008beserta lampiran Standarisasi Harga Patokan Sendiri (HPS) pengadaan lampupenerangan jalan dalam Kabupaten Empat Lawang. 1 (satu) lembar surat RAB pekerjaan pemasangan lampu jalan KecamatanPasemah Air Keruh.

PLN Ranting Tebing Tinggi.1 (satu) rangkap SK BUPATI EMPAT LAWANG No : 43/Kep/Pertamben/2008 tanggal 14 Juli 2008 Tentang Standarisasi Harga SatuanKegiatan Pembangunan Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2008beserta lampiran Standarisasi Harga Patokan Sendiri (HPS) pengadaan lampupenerangan jalan dalam Kabupaten Empat Lawang.1 (satu) lembar surat RAB pekerjaan pemasangan lampu jalan KecamatanPasemah Air Keruh.1 (satu) lembar surat RAB pekerjaan pemasangan lampu jalan Kecamatan UluMusi tanggal .

PLN Ranting Tebing Tinggi.1 (satu) rangkap SK BUPATI EMPAT LAWANG No.43/Kep/ Pertamben/2008 tanggal 14 Juli 2008 tentang Standarisasi Harga SatuanKegiatan Pembangurian Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2008beserta lampiran standarisasi Harga Patokan Sendiri (UPS) pengadaanlampu penerangan jalan dalam Kabupaten Empat Lawang ; 1 (satu) lembar surat RAB pekerjaan pemasangan lampu jalan KecamatanPasemar Air Keruh; 1 (satu) lembar surat RAB pekerjaan pemasangan lampu jalanKecamatan Ulu Musi tanggal

Bahwa Penggugat adalah perseroan yang bergerak dibidangpertambangan batubara yang terletak di Desa Gunung Agung,Kecamatan Merapi Barat berdasarkan Keputusan Bupati LahatNomor : 503/ 127/ KEP/ PERTAMBEN/ 2010 tanggal 23 Mei 2010tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atasnama PT. BATUBARA LAHAT (Bukti P1);2.

Areal kegiatan usaha pertambangan milik Tergugat Rekonvensisesuai Surat Keputusan Bupati Lahat No. 503/127/KEP/PERTAMBEN/2010 tanggal 23 Mei 2000 serta seluruh batubara baikyang sudah di eksploitasi maupun yang belum dieksploitasi yangterletak di Desa Agung, Kecamatan Merapi Barat.12.4.

Areal kegiatan usaha pertambangan milik Tergugat Rekonvensisesuai Surat Keputusan Bupati Lahat No. 503/127/KEP/PERTAMBEN/2010 tanggal 23 Mei 2000 serta seluruh batubarabaik yang sudah di eksploitasi maupun yang belum dieksploitasiyang terletak di Desa Agung, Kecamatan Merapi Barat.6.4.

dua puluh ribu lima ratus tujuh puluh meter persegi), berdasarkan SuratPernyataan Pengoperan Hak Atas Tanah milik Kurnia kepada PT.Muara AlamSejahtera, yang dibuat dihadapan Camat Merapi Barat pada tanggal 7 September2012, yang menjalankan kegiatan usaha pertambangan pada wilayah IUP PT.MAS berdasarkan adanya Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari BupatiLahat No.503/159/KEP/PERTAMBEN/2010 tetanggal 27 April 2010.Selanjutnya terdakwa berjalan dan mendatangi areal wilayah IUP milik PT.Muara

dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah memenuhi syarat sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

• 1 (satu) Lembar Copy Legalisir Surat Keputusan Bupati lahat Nomor : 503/188/KEP/PERTAMBEN

(PT.BGG) yang di klaim oleh tentara nasional indonesia atas namaPRAKA SYAIFUL ANWAR.e Fotocopy perihal undangan nomor 400/MRT/IX/2013 tentang penyelesaianpermasalahan menindak lanjuti laporan ARIFUDIN tanggal 18 September 2013tentang penggusuran lahan masyarakat di desa Muara Lawai oleh PT BUDIGEMA GEMPITA (PT.BGG) yang ganti ruginya belum terselesaikan sampaisekarang yang di tanda tangani oleh PLH Camat Merapi Timur SAMSULHAKIM JAILANTI, SE.e Fotocopy daftar ganti rugi tanah nomor 503/194/KEP/PERTAMBEN

Yoseph Bani pernahmenolak untuk menandatangani berita acara pemeriksaan pekerjaanpembangkit listrik tersebut sebagai akibat dari perbedaanperbedaan tersebut;Bahwa sepengetahuan saksi penandatanganan berita acara tersebut adalahatas permintaan Kepala Dinas Pertamben Kabupaten Belu;Tanggapan Terdakwa: Tidak ada tanggapan.Saksi Ke3.

dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi mengenal terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;Bahwa terdakwa adalah mantan staf saksi dan pada tahun 2007 dimanaterdakwa menjabat sebagai salah satu Kepala Sub Dinas pada DinasPertambangan dan Energi Kabupaten Belu;Bahwa dalam proyek pembangunan PLTMH Webot terdakwa saksi tunjuksebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang berdasarkan keputusan yang saksiterbitkan dalam kapasitas saksi sebagai Kepala Dinas;Bahwa saksi selaku Kepala Dinas Pertamben

kerjasama tersebut adalah Studi Kelayakan tentangPembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro;Bahwa sebagai Kepala Dinas, saksi mengajukan permintaan secara tertuliskepada Bupati Belu dan Bupati Belu pun setuju untuk pelaksanakan proyekPLTMH tersebut secara swakelola;Bahwa waktu pelaksanaan kontrak pekerjaan PLTMH sejak tanggal 12Nopember 2007 s/d 31 Desember 2007;Bahwa atas perintah SPM dari saksi, pada tanggal 10 Desember 2007 DanaProyek PLTMH sudah dicairkan dari Kas Daerah Kabupaten Belu ke KasDinas Pertamben

Ati Hendrikusselaku Kepala Dinas Pertamben Kabupaten Belu.Tanggapan Terdakwa:Terdakwa tidak keberatan keterangan saksi kecuali bahwa berita acara tertanggal 29Desember 2007 tersebut ditandatangani tanggal 8 Pebruari 2008 setelah melakukanpemeriksaan yang menurut Kepala Dinas untuk keperluan penyelamatan anggaran;Atas tanggapan terdakwa, saksi menyatakan sudah lupa.Saksi Ke7.

ahli,keterangan terdakwa, barangbarang bukti surat dan dokumen serta alat buktilainnya yang terungkap dalam persidangan yang bersesuaian satu sama lain telahternyata faktafakta hukum dalam perkara ini yang secara kronologis dapat diuraikansebagai berikut:Bahwa benar Pemerintah Kabupaten Belu mengalokasikan pagu anggaransebesar Rp550.000.000,00 dari Perubahan APBD Kabupaten Belu TahunAnggaran 2007 untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro(PLTMH) pada Dinas Pertambangan dan Energi (Pertamben

KONPENSI

DALAM EKSEPSI

• Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Perjanjian Pengelolaan Tambang Batubara tertanggal 06 April 2011 antara Penggugat dengan Tergugat ;
3. Menyatakan sah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Lahat Nomor : 503/77/KEP/PERTAMBEN

/2010 tanggal tanggal 29 April 2010 untuk komoditas batubara yang terletak pada lokasi penambangan di Desa Lubuk Betung, Kecamatan Merapi Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan dengan Kode Wilayah KW.25.02.LHT.2008 dengan Luas 286 Ha ;