Kepala Badan Pertanahah Sekertaris / Anggota Nasional4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Anggota5. Kepala Dinas Pertanian Anggota6. Kepala Pajak Pratama Anggota7. Kabag. Adm Pemerintahan AnggotaUmum8. Camat Setempat Anggota9.

Menetapkan Para Pemohon sebagai Ahli waris untuk mengurus segalakepentingan yang menyangkut hakhak atas harta peninggalanMakhfud Gade bin Krani Gade dan sekaligus untuk pengurusansertifikat tanah beserta bangunan pada Badan Pertanahah Nasional diBanda Aceh atas nama almarhum Makhfud Gade bin Krani Gade;5.

HAMID lahir, Bangkalan Tanggal 30 Juni 1964 yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) ;

bahwa antara PenggugatRekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang diwakili Kuasanya bersepakat dantelah membuat pernyataan yang isinya harta gono gini berupa sebidang tanahyang diatasnya berdiri sebidang rumah, terletak di Desa Wungu, KecamatanWungu, Kabupaten Madiun sebagimana dalam tercantum dalam sertifikat HakMilik Nomor ; 552, Kelurahan Wungu, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiunyang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional republik Indonesia, kantorHal. 10 dari 13 hal Put.0783/Pdt.G.2015/PA.Kab.Mnh .Pertanahah

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABDUL SALIM alias SALIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

No. 38 PK/TUN/2012Uban No. 43 Pekanbaru, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 28 Desember 2011.Para Termohon Peninjauan Kembali, dahulu ParaTermohon Kasasi/Para Penggugat/Pembanding.danKEPALA KANTOR PERTANAHAH KOTA PEKANBARU ;berkedudukan di Jalan Pepaya NO. 47 Pakanbaru.Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu PemohonKasasi I/Tergugat/Terbanding.Mahkamah Agung tersebut ;Membaca Suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan tersebutternyata Pemohon Peninjauan Kembali

Pemerintah Daerah yang bertanggung jawabdibidang pertanian, sebagai anggota;Camat yang wilayahnya meliputi bidang tanah dimana rencanadan pelaksanaan pembangunan akan berlangsung, sebagaianggota;Lurah/Kepala Desa yang wilayahnya meliputi bidang tanahdimana rencana dan pelaksanaan pembangunan = akanberlangsung, sebagai anggota;Asisten Sekretaris Wilayah Daerah Bidang Pemerintahan atauKepala Bagian Pemerintahan pada Kantor Bupati/Walikotamadya sebagai Sekretaris bukan anggota;Kepala Seksi pada Kantor Pertanahah

No. 3325 K/Pdt/2010Menetapkan Penggugat sebagai Petani Penggarap yang berhak menjadipenerima hak milik atas tanah sengketa dan Il berdasarkan KeputusanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahah Nasional No.33VIlI1999Tentang Pembatalan Hak Guna Usaha atas Tanah Perkebunan AjungGayasan Jenggawah tercatat atas nama PT.

., telah memperoleh ijin cuti yang dikeluarkanKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahah Nasional Provinsi Jawa Timur,jika dipahami ketentuan Pasal 36 huruf a Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor Tahun 2006, pengaturan mengenai cuti dalamperaturan tersebut menjadi dasar bagi setiap PPAT untuk memperoleh hakcutinya, tidak dijelaskan atau dijabarkan secara rinci dalam hal apa saja yangboleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan Sdr.

Kepala Badan Pertanahah Nasional Sekertaris / AnggotaA. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Anggota5. Kepala Dinas Pertanian Anggota6. Kepala Pajak Pratama Anggota7. Kabag. Adm Pemerintahan Umum Anggota8. Camat Setempat Anggota9.

Fotocopi dari Fotocopi Pemetaan Tematik oleh Badan Pertanahah KotaBanjarbaru, selanjutnya diberi tanda bukti P 7;8. Fotocopi dari asli Gambar Lapangan sebanyak 3 (tiga) lembar foto,selanjutnya diberi tanda bukti P 8;9. Fotocopi dari asli Surat Tanda Terima Penerimaan Laporan Polisi NO.POL:342/STPL/VII/1999/BMPT dikeluarkan di Banjarbaru 11 Juli 1999, selanjutnyadiberi tanda bukti P 9;10.

Asisten Pemerintah daerah Wakil ketua / anggotadan kesra3 Kepala Badan Pertanahah Sekertaris / AnggotaNasional4. Kepala Dinas Pekerjaan AnggotaUmum5. Kepala Dinas Pertanian Anggota6. Kepala Pajak Pratama Anggota7. Kabag. Adm Pemerintahan AnggotaUmum8. Camat Setempat Anggota9.

Kepala Badan Pertanahah Sekertaris / AnggotaNasional4. Kepala Dinas Pekerjaan AnggotaUmum5. Kepala Dinas Pertanian Anggota6. Kepala Pajak Pratama Anggota7. Kabag. Adm AnggotaPemerintahan Umum8. Camat Setempat Anggota9.

Pemberi Hak Tanggungan selama ini tidak pernahdidaftarkan/mendaftarkan pada Kantor Pertanahah manapun,"Pasal 13 Ayat (2) :Selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatangananAkta Pemberian hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalampasal 10 ayat (2) PPAT wajib mengirimkan AKTA pemberian HakTanggungan yang bersangkutan dan warkah lain yang diperlukanKantor Pertanahan."

Kepala Badan Pertanahah Sekertaris / AnggotaNasionalA. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Anggota5. Kepala Dinas Pertanian Anggota6. Kepala Pajak Pratama Anggota7. Kabag. Adm Pemerintahan Umum Anggota8. Camat Setempat Anggota9.

Kepala Badan Pertanahah Sekertaris / AnggotaNasional4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Anggota5. Kepala Dinas Pertanian Anggota6. Kepala Pajak Pratama Anggota7. Kabag. Adm Pemerintahan AnggotaUmum8. Camat Setempat Anggota9.

Kantor Wilayah Badan Pertanahah Nasional DKI Jakarta cq.Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur,berkedudukan di Jalan Dr. Sumarno, Pulogebang, Jakarta Timur;4. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan PertanahanNasional Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalDKI Jakarta, berkedudukan di Jalan Taman Jatibaru Nomor 1,Jakarta Pusat;Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/ParaTerbanding;Hal. 2 dari 22 hal. Put.

hal tersebut dilarang Penggugat dan selanjutnyaPenggugat mencari tahu dasar Bohir bin Nian akan memagar lokasi tanahmilik Penguggat ;Bahwa dengan adanya kejadian dimaksud, maka pada tanggal 24Desember 2007 Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan NegeriBekasi terhadap Bohir bin Nian yang terdaftar dalam perkara No. 397/Pdt.G/2007 /PN BKS (Bukti P 35) ;Bahwa pada tanggal 15 April 2008, pada acara jawab menjawab dalampersidangan dimaksud, Penggugat menemukan data yang faktual yaituKepala Kantor Pertanahah

Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahah BandungNo.600.32.73127 tanggal 23 Januari 2009 perihal Permohonan KronologisRiwayat Tanah terhadap SHM No.403/Kelurahan Husein Sastranegara atasnama SOEKOTJO GUNAWAN, yang menyatakan hal hal sebagai berikut:Bahwa tanah objek sengketa semula tercatat atas nama OKE NYI MARTA,yang berasal dari proses Konversi Persil 67 S.IIl Kohir No.386 seb, yangkemudian beralin kepada para ahli waris yakni ATMAWINATA, Ny.

Kalau cacat hukum tidak mungkin dinyatakan sah dan berharga karenaPengadilan Negeri Karawang sangat jeli, teliti dan sangat hatihati demikeadilan.Bahwa sertifikat hak milik wakaf No. 518/1992 tersebut diragukan itu sangatmustahil karena Badan Pertanahah Nasional Kabupaten Karawang tidakmungkin untuk menerbitkan sertifikat ganda, sertifikat tahun 1992 hak milikwakaf berarti dalam registrasi buku tanah belum ada registrasi lain makaterbitlah sertifikat tanah milik wakaf No. 518/1992 gambar situasi

Kepala Badan Pertanahah Nasional Sekertaris/Anggota4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Anggota5. Kepala Dinas Pertanian Anggota6. Kepala Pajak Pratama Anggota7. Kabag. Adm Pemerintahan Umum Anggota8. Camat Setempat Anggota9.

Bahwa karena Penggugat tidak dapat lagi menemukan sertifikat tanahmilik Penggugat tersebut, Penggugat membuat berita kehilangan atassertifikat milik Penggugat tersebut diharian Metro Siantar selama tiga hariberturutturut yaitu pada terbitan hari Kamis, tanggal26 Juni 2014, Jumattanggal 27 Juni 2014 dan Sabtu Tanggal 28 Juni 2014.10.Bahwa kemudian Penggugat mengajukan permohonan SuratKeterangan Pendaftaran Tanah ke Badan Pertanahan KotaPematangsiantar dan oleh Badan Pertanahah Kota Pematangsiantarmengeluarkan