SRI KASYMIRANI SIJAYA, S.Pd sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N :KEPALA KANTOR PERATANAHAN KABUPATEN BONE sebagai TERGUGAT

Eduka Efindo;Surat Kepala Kantor Peratanahan Kota Surabaya Nomor. 1657/73578/ViV2017 Perihal: Penolakan Perpanjangan SHGB No. 448. KelurahanJemur Wonosari. Kecamatan Wonocolo. Kota Surabaya. Atas nama PT.0 iSurat Kepala Kantor Peratanahan Kota Surabaya penolakan Nomor1319/735.78/VV2017 tanggal 15 Juni Perihal: Penolakan PerpanjanganSHGB No.1170 Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan, Kota Surabaya.Atas nama PT.

Teguh Pesona. 5Surat Kepala Kantor Peratanahan Kota Surabaya Nomor: 1323/735.78/VV 2017 tanggal 15 Juni 2017 Perihal : Penolakan Perpanjangan SHGBNo. 1237. Kelurahan Jemur Wonosari. Kecamatan, Kota Surabaya. Atasnama Viana Setiawan dan Endah Wiryani ;Surat Kepala Kantor Peratanahan Kota Surabaya Nomor : 1320/1735.78/VV 2017 tanggal 15 Juni 2017 Perihal : Penolakan PerpanjanganSHGB No. 444. Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan, KotaSurabaya.

Atas nama Adrianto Trimarjono ;Surat Kepala Kantor Peratanahan Kota Surabaya Nomor: 1315/735.78/V/ 2017 tanggal 15 Juni 2107 Perihal : Penolakan Perpanjangan SHGBNo.118 Kelurahan Jemur Wonosari.

Menghukum TERGUGAT atau siapapun yang mendapat izin dari padanyauntuk menyerahkan fisik asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 0222/DesaJungjang Wetan untuk dilakukan pemisahan splitzing/pemisahan padaKantor Peratanahan Kabupaten Cirebon, bila perlu dengan paksaan olehpetugas Kepolisian Negara Republik Indonesia ; 10. Menyatakan sah danberharga Sita Jaminan tersebut ;11.

sebelah selatan milik PAGI dans ebelah barat adlah jalan, denganmembubuhkan Cap jempol terdakwa daiatas nama MARJIDIN selaku pihak ke Ipemberi hibah pada surat penytaan Hibah tersebut sehingga surat penytaan hibahtersebut seolaholah asli dan benar bahwa MARJIDIN telah memberi hibah atassebidang tanah tersebut kepada terdakwa selaku pihak ke 2 penerima hibah sepertitidak dipalsukan dengan maksud dipergunakan sebagai kelengkapan salah satu syaratmengajukan permohonan sertifikat/hak milik kepada Badan Peratanahan

sebelahselatan milik PAGI dan sebelah barat adalah jalan, dengan membubuhkan Capjempol terdakwa diatas nama MARJIDIN selaku pihak ke I pemberi hibah pada suratpenyataan Hibah tersebut sehingga surat penyataan hibah tersebut seolaholah aslidan benar bahwa MARJIDIN telah memberi hibah atas sebidang tanah tersebutkepada terdakwa selaku pihak ke 2 penerima hibah seperti tidak dipalsukan denganmaksud dipergunakan sebagai kelengkapan salah satu syarat mengajukanpermohonan sertifikat/hak milik kepada Badan Peratanahan

., perkerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), jabatan KepalaSeksi Insfrastruktur Peratanahan;4. JAMILATUL AINI, S.H., M.H., perkerjaan Pegawai Negeri Sipil(PNS), jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha;5. MARENTINA, perkerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), jabatanKepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan PerkaraPertanahan;6. AZWANDI, S.H., perkerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), jabatanKepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan;7.

Nama : GAZALI RAHMAN,S.H;Jabatan : Kasubsi Penanganan Sengketa Konflik dan PerkaraKantor Peratanahan Kota Banjarbaru;3. Nama : SUFRUDDIN;Jabatan : Kasubsi Pengendalian, Penataan danPendayagunaan Tanah Terlantar Kantor PertanahanKota Banjarbaru;4. Nama : MUHAMMAD RAMADHANI, S.H;Jabatan : Calon Analis Sengketa Kantor Pertanahan KotaBanjarbaru;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia dan memilin alamat padaKantor Pertanahan Kota Banjarbaru, JI.

Peratanahan;8 Hilman Rakhmat Nugraha, Pegawai Pemerintah NonS.H. Pegawai Negeri; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai NegeriSipil dan PPNPN pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Jawa Barat,beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 586Bandung, alamat elektronik: ppskp.kanwiljabar@yahoo.com ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;2.

Bahkanlebih lanjut sebagai suatu syarat dilaksanakannya lelangHalaman 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Padt.G/2018/PN Pmsterdapat syarat berupa pemenuhan Surat KeteranganPendaftaran Tanah (SKPT) yang merupakan produk hasil darilembaga yang sama yaitu Badan Peratanahan Nasionaldalam hal ini BPN Simalungun. Penggugat seolaholahmenutup mata atas fakta hukum tersebut dan seolaholahPenggugat bertindak dengan gegabah dan terburuburu.

Bahwa agar pemeriksaan perkara a quo lebih terarahdan jelas terang benderang serta keadilan yang diharapkanpara pihak terlaksana, maka Tergugat memandang perlu bagiBadan Peratanahan Nasional Simalungun dilibatkan dalamperkara a quo.

Menghukum TERGUGAT atau siapapun yang mendapat izin daripadanya untuk menyerahkan fisik asli Sertifikat Hak Milik Nomor :0222/Desa Jungjang Wetan untuk dilakukan pemisahansplitzing/pemisahan pada Kantor Peratanahan Kabupaten Cirebon, bilaperlu. dengan paksaan oleh petugas Kepolisian Negara RepublikIndonesia ;10. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan tersebut ;11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan telebihdahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi ;12.

Bahwa untuk mempermudah kepengurusan surat surat HartaBersama , Harta Bersama II dan Harta Bersama Ill maka dianggapsangat perlu oleh Penggugat untuk melibatkan Badan PertanahanNasional Banjarmasin dan Badan Peratanahan Tanah Laut untukmengetahui keberadaan harta bersama I, II dan III tersebut apakah telahdipindah tangankan kepada orang lain atau masih tetap milik Penggugatdan Tergugat serta untuk mempermudah proses kepengurusan Sertifikattersebut apabila benar benar hilang atau pun dinyatakanTergugat

Potokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor 1975, atas nama Lizma ImamRiyadi yang telah dibaliknamakan kepada para Pemohon, Surat Ukur 5,Nomor 1970/Sukmajaya/2006, luas tanah 1970 M2 (seribu sembilanratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Sukmajaya, KelurahanSukmajaya, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, yang dikeluarkanKepala Badan Peratanahan Nasional Kota Cilegon, tanggal 6 Oktober2006, telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya serta dinazegelen,diberi tanda P9B. Bukti Saksi1. Tb.

keputusan tata usaha negara, dalam hal ini SertifikatHak Milk No. 2950/Kel Paruga/2015; Bahwa sehubungan dengan ketentuan pasal 55 undangundang nomor 5 tahun 1986 danperubahan terakhir undangundang nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Putusan Nomor 30/G/2015/PTUN.MTR la 11.12.Negara yang menyatakan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu tenggang 90(sembilan puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 september 2015, kami kuasa hukum paraPenggugat (Yakub HI,SH) datang menghadap di Kantor Peratanahan

selanjutnya disebut sebagaiTurut Tergugat XIl;18.RISKI ALN ROHMAN, 18 th, Agama Islam;19.AULIA NATALI, 13 th, Agama Islam;20.SULISWATI, 37 th, Agama Islam( kesemuanya adalah anak dan janda, ahli waris pengganti dari WIDUJISUGIANTO bin MUNIRAN, sama sama beralamat di KabupatenBanyuwangi, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XIll, XIV, danXV;21.HERU SETYAWAN, 40 th, Agama Islam, beralamat di Jalan Kawi No.17, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai TurutTergugat XVI;22.Kepala Badan Peratanahan

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik No. 962tanggal 8 Juni 2015 yang diterbitkan Badan Pertanahan KabupatenTapanuli Tengah dan Sertifikat Hak Milik No. 963 tanggal 8 Juli 2015yang diterbitkan Badan Peratanahan Kabupaten Tapanuli Tengah;4. Menyatakan objek tanah yang dimaksud Sertifikat Hak Milik No. 962tanggal 8 Juni 2015 yang diterbitkan Badan Pertanahan KabupatenTapanuli Tengah adalah milik Penggugat Intervensi ;5.

Putusan Nomor 230/Pdt/2018/PT MDNTapanuli Tengah dan Sertifikat Hak Milik No. 963 tanggal 8 Juli 2015 yangditerbitkan Badan Peratanahan Kabupaten Tapanuli Tengah;d. Menyatakan objek tanah yang dimaksud Sertifikat Hak Milik No. 962tanggal 8 Juni 2015 yang diterbitkan Badan Pertanahan KabupatenTapanuli Tengah adalah milik Penggugat Intervensi ;e.

Sertipikat Hak Milik No. 00163/Pagar Jaya dan No. 00164/Pagar Jaya,keduanya atas nama Penggugat/Ricky Yunnaraga yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Turut' Tergugat IV/Kementerian Agraria TataRuang/Badan Peratanahan Nasional/Kantor Pertanahan KabupatenPesawaran;dengan segala akibat hukumnya;Menyatakan Tergugat Ill, Tergugat Ill dan Tergugat IV telah melakukanperbuatan melawan Hukum;Menyatakan Surat Sporadik atas 2 (dua) bidang tanah tertanggal 12Nopember 2003 atas nama Tergugat Il dan atas nama Tergugat

Mewajibkan kepada Tergugat II/Terbanding ( Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasionl Provinsi Sulawesi Selatan ) untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat II/Terbanding ( Kepala Kantor Wilayah Badan Peratanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan ) Nomor: 1935/600-73/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 perihal : Keberatan ; -----------------------------------------------------------------------------------6.

masingmasingatas nama Ince Kumala terletak di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate,Kota Makassar ; 2022 nnn non en nnn nnn nnn ec nnn cnn ncn cne cnn ce nnc ceeMewajibkan kepada Tergugat Il ( Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasionl Provinsi Sulawesi Selatan ) untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Il( Kepala Kantor Wilayah Badan Peratanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan )Nomor: 1935/60073/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 perihal : Keberatan ; Mewajibkan kepada Tergugat ( Kepala Badan Pertanahan

pada tanggal 12 Februari 1997;Kehilangan keuntungan yang semestinya didapat dari hasil pengelolaan uangtersebut untuk setiap bulannya sebesar Rp 3 % (tiga persen) dengan perincianRp62.500.000,00 X 3 % = Rpl. 875.000,00 X 115 bulan (1 Januari 1998 s/dJuli 2007 = Rp215.625.000,00 (dua ratus lima belas juta enam ratus dua puluhlima ribu rupiah);132 Berupa Kerugian biaya dalam pengurusan/penerbitan surat pertanahan tanahatas nama Tergugat yakni:Sertifikat Hak Milik Nomor 3202 yang dikeluarkan Badan Peratanahan

ketentuan padaperaturan perundangundangan yang telah disebutkan di atassehinga bentuknya disederhanakan menjadi bagan alir yang mudahdipahami, yaitu terdapat dalam Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Rl Nomor 1 Tahun 2010 Tentang StandardPelayanan dan Pengaturan Pertanahan pada Lampiran III 1.1 danLampiran Ill. 1.2. dan demi singkatnya Putusan ini MajelisHakim akan menggunakan kriteria tahapan yang harus dilaluisebelum terbitnya sertipikat dengan menggunakan' kriteriaPeraturan Kepala Badan Peratanahan

Nasional Nomor 1 Tahun 2010tersebut ;Menimbang, bahwasetelah Majelis Hakim mencermatiketentuan prosedur pemberian hak, konversi hak, pengakuan hakdan penegasan hak sebagaimana terdapat dalam Peraturan KepalaBadan Peratanahan Nasional RI Nomor 1 Tahun 2010 TentangStandard Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan Pada Lampiranld. l. 1 dan l. 2.

pendaftaran Hak Tanggunganyang dilakukan atas objek agunan SHM No. 169 atas namaRosmawati Saragih, tersebut di atas, tindakan pendaftaran HakTanggungan tersebut dilaksanakan demi kepentingan kepastianhukum yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasionalsebagai lembaga Negara yang memiliki kewenangan atas itu.Bahkan lebih lanjut sebagai suatu syarat dilaksanakannya lelangterdapat syarat berupa pemenuhan Surat KeteranganPendaftaran Tanah (SKPT) yang merupakan produk hasil darilembaga yang sama yaitu Badan Peratanahan

Bahwa agar pemeriksaanperkara a quo lebih terarah dan jelas terang benderang sertakeadilan yang diharapkan para pihak terlaksana, maka Tergugat memandang perlu bagi Badan Peratanahan NasionalSimalungun dilibatkan dalam perkara a quo.