Perunding Gestian
Tergugat:
Mohamad Junus Kartawidjaja

Pembanding/Tergugat : Mohamad Junus Kartawidjaja Diwakili Oleh : Mohamad Junus Kartawidjaja
Terbanding/Penggugat : PT Perunding Gestian

Pembanding/Tergugat : Mohamad Junus Kartawidjaja Diwakili Oleh : Mohamad Junus Kartawidjaja
Terbanding/Penggugat : PT Perunding Gestian

Pembanding/Tergugat : Mohamad Junus Kartawidjaja Diwakili Oleh : Mohamad Junus Kartawidjaja
Terbanding/Penggugat : PT Perunding Gestian

Surat Nomor 10/SPMHSS/IX/2013 tertanggal 27 September2013 dan Surat Nomor 01/SPMHSS/X/2013 tertanggal 1 Oktober 2013,perihal Verifikasi Tim Perunding PKB, Penggugat telah meminta Tergugat IIagar bisa memfasilitasi kehadiran instansi yang bertanggung jawab (DinasTenaga Kerja) untuk melakukan verifikasi keanggotaan serikat pekerja di PTSari Puri Permai Hotel (Hotel ShangriLa Surabaya) sebagai dasarpembentukan tim perunding Perjanjian Kerja Bersama (PKB);Bahwa melalui Surat Nomor 039/SUR/HRD/X/2013

tertanggal 8 Oktober2013, perinal Pelaksanaan Perundingan PKB 20132015, Tergugat Il,secara sepihak telah melakukan penetapan tim perunding PKB tanpa dasarlegalitas yang sah terutama mengikutsertakan pekerja non serikat pekerjaHal. 2 dari 17 hal.

Sandyanto) sebagai tim perunding PKB serta tanpa membuat tatatertib pasca perundingan PKB terlebih dahulu;Bahwa Penggugat telah menegaskan melalui Surat Nomor 06/SPMHSS/X/2013 tertanggal 9 Oktober 2013, perihal Keabsahan PerundinganPKB 20132015 yang isinya penetapan komposisi tim perunding adalahpelanggaran hukum, bukan atas kesepakatan dan tindakan tersebut telahmenimbulkan perselisihan;Bahwa UndangUndang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 116ayat (1) secara tegas mengatur bahwa para pihak

dengan perjanjian kerja bersama yangdisepakati antara tim perunding pekerja dan tim perunding pengusaha,maka upayaupaya hukum yang dapat diajukan bukan gugatan kePengadilan Hubungan Industrial, melainkan ke Pengadilan Negeridengan menunjuk materimateri/keberatan Penggugat pada perjanjiankerja bersama yang telah disepakati tim perunding;2.

Bahwa jika jumlah pekerja/buruh di Hotel ShangriLa adalah 529 orangdan merujuk Permenaker Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 17 ayat (1) makajumlah 1 orang tim perunding adalah 10% dari 529 orang = 52 orang;17. Bahwa berdasarkan pointpoint di atas maka seharusnya jumlahkomposisi tim perunding adalah:o Pemohon Peninjauan Kembali adalah 133 orang/52 = 2 orang;o Termohon Peninjauan Kembali adalah 343 orang/52 = 6 orang;18.

Sari Puri Permai Hotel (Hotel ShangriLa Surabaya) sebagai dasar pembentukanTim Perunding Perjanjian KerjaBersama4.Bahwa melalui surat nomor : 039/SUR/HRD/X/2013 tertanggal 08 Oktober2013 Perihal : Pelaksanaan Perundingan PKB 20132015, Tergugat 2secara sepihak telah melakukan penetapan tim perunding PKB tanpadasar legalitas yang sah terutama mengikut sertakan pekerja non serikatpekerja (Sdr.

Sandyanto) sebagai Tim Perunding PKB serta tanpamembuat Tata Tertib Pasca Perundingan PKB terlebihdahil ;5.Bahwa Penggugat telah menegaskan melalui surat nomor : 06/SPMHSS/X/2013 tertanggal 09 Oktober 2013 Perihal : Keabsahan Perundingan PKB20132015 yang isinya penetapan komposisi tim perunding adalahpelanggaran hukum, bukan atas kesepakatan dan tindakan tersebut telahmenimbulkanperselisihan 5 222222 o ene ne ee6.Bahwa UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 116 ayat (1)secara tegas mengatur

dari unsur non serikat pekerja Dalil/keberatan Penggugat tentang keterlibatan tim perunding dari unsur nonserikat pekerja mutlak harus ditolak.

Permintaan Verifikasi atas keabsahan atau LegalitasTergugat tidak perlu dilakukan karena legalitas Tergugat tidak perludiragukan lagi karena sudah tercatat pada Dinas Tenaga Kerja sertatelah beberapa kali terlibat dalam penyusunan PKB, yakni sejak tahune Penetapan komposisi tim perunding dilakukan secara sepihak olehTergugat II nn nnn nnn nnn nnn nnn ncn ncn ccna ncnncn ccaBahwa tidak benar penetapan tim perunding dilakukan secara sepihakoleh Tergugat Il.

Martin Brenner General Manager of ShangriLa Hotel Surabaya2914.15.16.17.18.19.Perihal Verifikasi Tim Perunding PKB, BuktiFotocopy Surat Serikat Pekerja Mandiri Hotel ShangriLa Surabaya Nomor01/SPMHSS/X/2013 Tertanggal 01 Oktober 2013 ditujukan kepada Mr.Martin Brenner General Manager of ShangriLa Hotel Surabaya PerihalVerifikasi Tim Perunding PKB, BuktiFotocopy Surat Serikat Pekerja Mandiri Hotel ShangriLa Surabaya Nomor04/SPMHSS/X/2013 Tertanggal 08 Oktober 2013 ditujukan kepadaKetua SP Par ShangriLa

(BUKTI P12)Pasal 20 PERMENAKERTRANS NO. 16/2011 yang terdiri dari 2 ayat yakni :Ayat (1) Dalam menentukan tim perunding pembuatan PKB sebagaimana dimaksuddalam Pasal 19 huruf b pihak pengusaha dan pihak serikat pekerja/serikatburuh menunjuk tim perunding sesuai kebutuhan dengan ketentuan masingmasing paling banyak 9 (sembilan) orang dengan kuasa penuh.Ayat (2) ANGGOTA TIM PERUNDING PEMBUATAN PKB YANG MEWAKILISERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUHHARUS PEKERJA/BURUHYANG MASIH TERIKAT DALAM HUBUNGAN KERJA DIPERUSAHAAN

Oleh karena itu Para Pomohontersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing),maka, permohonan Para Pemohon harus ditolak atau setidaksetidaknya tidak dapatditerima (niet onvankelijk verklaard).Ill1PERMOHONAN PARA PEMOHON KABUR (OBSCUURE LIBELLE)Bahwa apa yang dimohonkan oleh Para Pemohon yakni uji meteriil atas Pasal20 ayat (2) Permenakertrans Nomor 16 Tahun 2011 adalah mengenai anggotatim perunding dalam pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan apayang didalilkan

Putusan Nomor 71 P/HUM/2014Ketenagakerjaan bertentangan dengan Pasal 28 UndangUndang Nomor 21Tahun 2000 tentang SP/SB, dapat Termohon sampaikan sebagai berikut:Bahwa Pasal 20 ayat (2) Permenakertrans Nomor 16 Tahun 2011 mengaturmengenai anggota tim perunding pembuatan PKB yang mewakili serikatpekerja/serikat buruh harus pekerja/buruh yang masih terikat dalam hubungankerja di perusahaan tersebut.

Terhadap dalilkeberatan kelima tersebut dapat Termohon sampaikan antara lain bahwa Pasal20 ayat (2) Permenakertrans Nomor 16 Tahun 2011 tidak berdiri sendiri danharus dibaca satu kesatuan dengan Pasal 20 ayat (1) yang mengatur bahwadalam menentukan tim perunding pembuatan PKB, baik pihak pengusahamaupun pihak SP/SB menunjuk tim perunding sesuai kebutuhan denganketentuan masingmasing paling banyak 9 (sembilan) orang dengan kuasapenuh.

Oleh karenanyaobjek in litis bersifat diskriminatif dan sudah tentu tidak mencerminkan asaskeadilan (geregtigheid ).Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telahmengajukan Jawaban sebagai berikut: Bahwa Pasal 20 ayat (2) Permenakertrans Nomor 16 Tahun 2011 secara jelasmengatur bahwa yang dapat duduk sebagai Tim Perunding PKB yang mewakiliSP/SB harus pekerja/buruh yang masih terikat dalam hubungan kerja dalamperusahaan tersebut.

Mayora Indah Tbk, sekaligus sebagai ketuateam perunding;4.2 Dalam proses perundingan bipartite tersebut PUK GSPMII PT.

stampel daritim perunding perwakilan pekerja dari PB GSPB tidak melaluiprosedur.

perunding perwakilanpekerja.

Memerintahkan dan mewajibkan untuk menerima kesepakatan perundingankenaikan upah 2015 yang telah disepakati oleh tim perunding perwakilanpekerja;5.

Bagiteam perunding PUK GSPMIl yang tidak sepakat masalah dilimpahkandengan mediasi (arahan Manajemen).6.

Yupi Indo Jelly Gum yang beserta para pengurus PSP SPNlainnya sedang menjadi tim perunding Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang sedangdibuat di perusahaan Tergugat;. Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat bermula pada saat perundinganPKB mengalami dead lock (tidak menghasilkan kesepakatan dalam perundingan) danTergugat beserta anggota tim perunding PKB yang lainnya dan juga seluruh anggotaSPN PT. PT.

Membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha;Bahwa Tergugat adalah pengurus PSP SPN yang sedang menjalankan kegiatan/tugasnya sebagai tim perunding PKB mewakili para pekerja, sehingga PHK yangdilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat dapat dikategorikan sebagai tindakan yangbertentangan dengan pasal 28 ayat (1) UndangUndang Nomor 21 tahun 2000, yangberbunyi sebagai berikut:Siapapun dilarang menghalanghalangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentukatau tidak membentuk, menjadi pengurus atau

A052/ DPC.SPN/KB/I/2011 tertaggal 17 Januari 2011;: Surat Keputusan Nomor : KEP.ORG.001/SPN.YIJG/XI/ 2009 tertanggal 07Nopember 2011 tentang Pengukuhan Susunan Anggota Tim Perunding PKB PSPSPN PT. Yupi Indo Jelly Gum dan surat Nomor : 01/PSP SPN YLTG/PKB/X2010 tertanggal 27 Oktober 2010 tentang Perubahan Tim Perunding PKB PSPSPN YIJG;: Surat pemberitahuan tentang kegiatan Aksi Damai dari PSP SPN PT.

YIJG/PKB/XI/09tertanggal 06 Nopember 2009;: Tata tertib perundingan PKB yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak padabulan Pebruari 2010.: Draft PKB yang sedang dirundingkan oleh Penggugat dan tim perunding daripihak pekerja yang diantaranya adalah Tergugat: Berita acara yang dibuat oleh tim perunding PKB tertanggal 17 Januari 2011.T10:T11T12T13:T14:T15:Surat dari Ketua tim perunding PKB perwakilan dari pihak pekerja (Sdr.

.: Surat dari perusahaan Penggugat tentang mutasi kepada para pengurus PSP SPNtermasuk Tergugat, yang juga seluruhnya adalah merupakan tim perunding PKBdai pihak pekerja.Surat dari DPRD Kabupaten Bogor Nomor : 170/03PerUU.Hal tertanggal 04 Mi2011 tentang Rekomendasi Fasilitasi Penyelesaian Ketenagakerjaan PT. YupiIndo Jelly Gum.Peraturan Perusahaan (PP) PT. Yupi Indo Jelly GumSurat pernyataan dari para pekerja PT.

Yupi Indo Jelly Gum yang beserta para pengurus PSP SPN lain nyadengan menjadi team perunding perjanjian kerja bersama (PKB) yang sedang di buat diperusahaan tergugat4.

Bahwa beberapa poin gugatan termasuk poin 7,poin8 dan poin 9,Penggugat menjelaskantentang beberapa kendala terhadap PKB yang sedang dirundingkanya dengan Tergugatyang merupakan pimpinan tim perunding dari pihak pekerja,ymaka sudah sangat jelasbahwa PHK yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat sesungguhnya adalahkarena alasan PKB dan Tergugat adalah lawan runding Penggugat dalam PKB;12.

Bahwa alasan PHK ada ikatan yang erat dengan posisi tergugat sebagai tim perundingPKB semakin jelas terlihat karena setelah melakukan proses PHK terhadapTergugat,ternyata Penggugat pun bermaksud untuk melakukan PHK dengan caramenawarkan sejumlah uang kompensasi PHK kepada 7 (tujuh)orang pekerja lainya yangmenjadi Tim Perunding PKB dan merupakan pengurus PT.Yupi Indo Jelyy Gum;13.

A001/SPN.YIJG/X1I/2009 tertanggal 07 November2011 Tentang Pengukuhan Susunan Anggota Tim Perunding PKB PSP SPN PT. YupiIndo Jelly Gum dan surat Nomor : 01/PSP SPN YLTG/PKB/XSPN YIJG;T 3 : Surat Pemberitahuan Tentang kegiatan aksi Damai dari PSP SPN PT.

Yupi Indo Jelly Gum Nomor : 01/SPN.YIJPG/PKB/XI/09tertanggal 06 November 2009;T7 : Tata tertib Perundingan PKB yang sudah di sepakti oleh kedua belah pihak padabulan Pebruari 2010.T8 : Daftar PKB yang seang dirundingkan oleh Penggugat dan Tim Perunding dari PihakPekerja yang diantaranya adalah pihak Tergugat ;T9 : Berita acara yang dibuat oleh Tim Perunding PKB tertanggal 17 Januari 2011T10 : Surat kedua Tim Perunding PKB Perwakilan dari pihak Pekerja (Sdr.

usulan adanya nilai prestasikerja pada perundingan kenaikan upah tahun 2015 yang disesuaikan dengankemampuan perusahaan agar dapat dipertimbangkan oleh pihakManagemen PT Mayora Jndah Tbk, dalam perundingan bipartite kenaikanupah tahun 2015;4.1 Sejak tanggal 23 Januari 2015 dimulailah perundingan kenaikan upahtahun 2015 antara Managemen PT Mayora Indah Tbk Cabang Cibitungsebagai Tergugat dengan Serikat Pekerja yang salah satu pihaknyaadalah PUK GSPMII PT Mayora Indah Tbk, sekaligus sebagai KetuaTeam Perunding

;4.2 Dalam proses perundingan bipartite tersebut PUK GSPMII PT MayoraIndah Tbk mencoba untuk menjelaskan argumentasi dari usulankenaikan upah tahun 2015 yang disesuaikan dengan kemampuanperusahaah PT Mayora Indah Tbk Cabang Cibitung, serta berupayamenurunkan nilai agar usulkan dapat dipertimbangkan oleh Tergugat,sebagaimna telah diatur dalam Pasal 31 Perjanjian KerjaBersama(PKB) PT Mayora Indah Tbk;4.3 Namun sangat disayangkan ternyata Team perunding management PTMayora Indah Tbk Cabang Cibitung

Tercapai kesepakatan team perunding manajemen dengan Team PBGSPB sebagai berikut:Gaji Pokok 2014 Rp2.900.000,00 kebawahkenaikan sebesar Rp432.810,00 Gaji Pokok 2014 diatasRp2.900.000,00kenaikan = GP 2014 + ((8 % x GP 2014) +Rp345.500,00) akan tetapi team perunding PUK GSPMII Tidaksepakat;2. Kesepakatan tersebut akan diberlakukan terhitung tanggal 16Desember 2014, bagi yang keberatan maka kenaikan upah 2015 akandiberlakukan efektifdari 1 Januari 2015;3.

Bagi team perunding PUK GSPMII yang tidak sepakat masalahdilimpahkan dengan ke mediasi (arahan Manajemen);5. Bahwa PUK GSPMII PT Mayora Indah Tbk yang mewakili Para Penggugattelah berupaya mencoba kembali untuk menurunkan nilai yang diusulkanagar sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh Tergugat termasukmenjelaskan argumentasinya pada perundingan bipartite tanggal 6 April2015 namun tidak tercapai kesepakatan, karena:a.

Bahwa pertimbangan hukum yang diberikan oleh Judex Facti pada halaman55 paragraf ke 3 dengan menyatakan: Menimbang, bahwa untuk menjaminkepastian hukum dengan mempertimbangkan bukti yang diajukan ParaPenggugat dan Tergugat dan berdasarkan ketentuan Pasal 1338KUHPerdata Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa kenaikan upahberdasarkan kesepakatan tanggal 13 Maret 2015 telah disepakatipenetapan kenaikan upah tahun 2015 antara Team perunding manajemendengan Team PB GSPB Gaji Pokok 2014 Rp2.900.000 kebawah

Nopember 2011, pada Tergugat IV (Bukti P8)Tindakan dan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimanadiuraikan Penggugat pada butir 2 sampai dengan butir 5 di atas, berawal dari alasanalasan dan atas faktafakta sebagaimana diuraikan lebih konkrit dan menyeluruh padabutir butir selanjutnya dari gugatan ini;7 Bahwa perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugattimbul setelah melalui serangkaian proses atau tahapan baik mulai dari pembahasansusunan tim perunding

dapat dilaksanakanpertemuan pembahasan tata tertib Perundingan pembaharuan PKB 20112013,namun pengurus SPKEP dan SBSI tidak bersedia dan melalui suratnya kepadaPenggugat dengan Nomor 07/SPSB/TISGT/2011 tertanggal 13 Juli 2011 (BuktiP9) menyampaikan baru akan siap pada bulan September setelah Hari Raya IdulFitri;9 Bahwa Para Tergugat sesuai dengan surat SP KEP dan SBSI dengan Nomor 11/SPSB/TISGT/2011 tertanggal 13 September 2011 (Bukti P10) telah dipilih atauditentukan masuk dalam bagian Anggota Tim Perunding

Sesuai dengan ketentuan tersebut bahwa jumlah anggota masingmasing tim Perunding baik Perusahaan maupun Serikat Pekerja maksimal 9(sembilan) orang;Bahwa setelah melalui proses komunikasi baik secara non formal maupun melaluisurat resmi maka dengan dilandasi dengan itikad baik Penggugat melalui suratdengan Nomor 694/515001/3.3.1/IX2011 tertanggal 20 September 2011 (BuktiP12) pada akhirnya bersedia memenuhi permintaan tim perunding sebagaimanadiminta oleh SBSI dan SP KEP yaitu sebanyak 13 (tiga belas

sebagai berikut:a Yani Maxsi; bekerja sejak 12 September 2003, jabatan Terakhir adalah HE OptCrane L2B dengan upah terakhir Rp.1.952.100,00b Nanang Sugiharto; bekerja sejak tanggal 26 Desember 1999, jabatan terakhirsebagai HD Driver CAT 777/Kom 785 L4aC dengan upah pokok terakhir sebesarRp. 1.853.000,00eg Sumardi; bekerja sejak tanggal 9 Oktober 2004, dengan jabatan terakhir sebagaiAuto Electrician T2B dan upah terakhir adalah sebesar Rp.1.816.100,002 Bahwa Para Penggugat Rekonvensi merupakan tim perunding

Tergugat/Pemohon Kasasi.Keberatan KesembilanJudex Facti telah salah dan keliru menjadikan keterangan Saksi Mukhsin sebagai dasarpertimbangan hukumnya51 Bahwa keterangan saksi Muksin tidaklah dapat dipertimbangkan sebagaipertimbangan hukum karena:3435a Saksi Muksin adalah orang yang menerima upah atau gaji dari salah satu pihak(Termohon Kasasi).b Keterangan saksi Mukhsin sehubungan dengan mogok kerja merupakan kesaksian deauditu yang tidak didukung oleh alat bukti lainnya.c Saksi Mukhsin merupakan tim perunding

Nomor 891 K/Padt.SusPHI/2016GSPMII) PT Bhineka Tatamulya Industri;Bahwa Penggugat juga sebagai anggota Team Perunding/juru runding PUKGSPMII) PT Bhineka Tatamulya Industri pembuatan PKB PT Bhineka TataMulya Industri periode tahun 2014 2016, sesuai dengan kesepakatan tatatertid perundingan pembuatan PKB PT Bhineka Tatamulya Industri periodetahun 2014 2016, tanggal 27 November 2014;2.

2014, maka antara pimpinanperusahaan/Tergugat dengan PUK GSPMII PT Bhineka Tatamulya Industrimulai melakukan perundingan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama PTBhineka Tatamulya Industri periode 2014 s/d 2016;Bahwa untuk mengatur jalannya perundingan terkait dengan pekerjaan,maka dibuat aturan mengenai dispensasi Team Perundingan dalam tatatertid perundingan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama PT BhinekaTatamulya Industri periode 2014 s/d 2016 Pasal 8, yang isinya sebagaiberikut: "Masingmasing team perunding

Nomor 891 K/Padt.SusPHI/2016dikarenakan sebagai berikut;Bahwa Surat Pengumuman Nomor 007/PBTI/II/2015, tertanggal 27 Februari2015 tanpa adanya alas hak yang mengatur sebelumnya dan hanyamengatur mengenai perubahan jadwal kerja Penggugat saja;Bahwa mengenai dispensasi telah tegas diatur dalam kesepakatan tatatertid perundingan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama PT BhinekaTatamulya Industri periode 2014 s/d 2016 Pasal 8 yaitu: "Masingmasingteam perunding diberikan dispensasi penuh pada saat melaksanakanperundingan

Mohon perhatian serius dari yang Mulia Majelis Hakim Perkara HubunganIndustrial a quo, bahwa mengenai Perkara yang diajukan PARA PENGGUGATini yang pada intinya meminta iuran keanggotaan Serikat Pekerja FSPMISPAMK PT.NGK Ceramics Indonesia dipotong oleh TERGUGAT menjadi 2%dari Upah UMSK para Anggotanyaadalah Perkara yang sama dan masihada hubungannya dengan perselisihan pembaharuan Perjanjian KerjaBersama (PKB) PT.NGK Ceramics Indonesia antara Pihak TERGUGATdengan Tim Perunding PKB Serikat Pekerja

Yang Mulia Majelis Hakim Perkara Hubungan Industrial a quo, bahwa terkaitperkara yang diajukan PARA PENGGUGAT ini sudah dibahas dan belummenemui kesepakatan dalam Perselisihan Pembaharuan PKB antara PihakTERGUGAT dengan Tim Perunding PKB dari Serikat Pekerja, bahwa sampaidengan pertemuan Mediasi terakhir di ruang Mediasi Dinas Tenaga KerjaKabupaten Bekasi pada tanggal 1 Februari 2019 dan saat ini masin menungguAnjuran Mediasi dari Mediator Ketenagakerjaan.

Hal ini dikarenakanPerundingan PKB adalah Forum yang tepat membicarakan hal itu karenamengenai masalah pemotongan luran Keanggotaaan Serikat Pekerja dimanahal tersebut sudah masuk kedalam Pasal 7 ayat 1 PKB PT NGK CeramicsIndonesia dan saat itu juga dari Tim Perunding PKB Serikat Pekerjamengajukan usulan Perubahan pada Pasal 7 ayat 1 PKB tentang luranKeanggotaan Serikat Pekerja.

NGK Ceramics Indonesia antara Pihak Tergugatdengan Tim Perunding PKB Serikat Pekerja FSPMI SPAMK PT.NGKCeramics Indonesia yang saat ini kasusnya masih berjalan di MediasiDinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi;3.

Sehingga bagi Tergugat pembicaraan dalam Perundingan PKBtanggal 19 Oktober 2016 bukan usulan akhir dari Tim Perunding PKB SerikatPekerja, selain itu dalam hal Perundingan Pembaharuan PKB disepakatisebelumnya sebuah Tata Tertiob Perundingan PKB pada tanggal 21 September2016 dimana tidak disebutkan bahwa apabila ada Pasal yang sudahdisepakati dalam Notulen maka langsung bisa dijalankan, bahwa kembali lag!mengenai dalil Gugatan ini sangat berhubungan dengan PerundinganPembaharuan PKB PT.

berhenti.Bahwa pada 1 januari 2012, perusahaan sudah tutup.Bahwa saksi keluar dari perusahaan mendapat pesangon sebesar 19(Sembilan belas) juta rupiah berdasarkan Kesepakatan Bersama;Bahwa Para Penggugat menuntut uang pesangon yang layak sesuai masakerja mereka bukan 1 (satu ) kali Upah Minimum Kota (UMK) seperti yangditawarkan Tergugat.Bahwa FORKKAR adalah organisasi serikat perusahaan yang diketuai olehYuyun RMBahwa setiap bagian menunjuk seseorang, untuk mewakili bagiannya dalampenyusunan team Perunding

sebagai berikut :Saksi Sutisna, menerangkan:Bahwa saksi bekerja pada Tergugat sebagai karyawan tetap dengan jabatanBagian Umum sejak 1996.Bahwa sejak 2011, Perusahaan sudah tidak normal seperti biasanya kerenasusahnya mendapatkan bahan baku kayu.Bahwa sejak awal januari 2012 perusahaan sudah tutup dan saat iniperusahaan sudah dijual pada perusahaan PMA Cina.Bahwa FORRKAR adalah organisasi serikat pekerja pada perusahaanBahwa perwakilan karyawan / wati di setiap bagian dengan FORKKARmenentukan Team Perunding

Team Perunding dengandikeluarkannya SK Ketua Forum Komunikasi Karyawan/ti (FORKKAR)dengan tugas membahas komposisi pesangon karena Perusahaan akanmelakukan PHK Masal.Bahwa hasil perundingan antara Perusahaan dan Team Perunding yaitudikeluarkannya surat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani para pihakdan didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung.Bahwa dalam Kespakatan Bersama diatur uang pesangon untuk karyawantetap, karyawan kontrak dan karyawan borongan.Bahwa semua karyawan telah menerima

Tergugat tidak terima jika hanya diberikan 1 (satu ) kali Upah MinimumKota (UMK) ;Saksi Dermawan Setiyabudi menerangkan:Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 14 /Pdt.SusPHI/2014/PN Tjke Bahwa saksi adalah pegawai mediator Dinas Tenaga Kerja Kota BandarLampung;e Bahwa Para Pengguga tidak keberatan saksi diambil keterangannya sebagaisaksi Tergugat;e Bahwa FORRKAR adalah organisasi serikat pekerja pada perusahaan yangtercatat pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampunge Bahwa Kesepakatan Bersama dibuat Team Perunding

diperusahaan;Menimbang, bahwa karena hubungan kerja Para Penggugat bersifat tetap,maka berdasarkan kesepakatan bersama yang dibuat pada tanggal 19 Juni 2012antara pihak perusahaan dengan pihak perwakilan karyawan, Para Penggugatberhak mendapatkan uang pesangon , uang penghargaan masa kerja dan ganti rugisebesar 1 (satu) kali pasal 156 UU 13 tahun 2008 ;Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 14 /Pdt.SusPHI/2014/PN TjkMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat bernamaSutisna , ia ditunjuk sebagai Team Perunding

Nomor 133 PK/Pdt.SusPHI/2017Pengurus Unit Kerja Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur IndependenIndonesia (PUK GSPMII) PT Bhineka Tatamulya Industri;Bahwa Penggugat juga sebagai anggota Team Perunding/juru rundingPUK GSPMIl) PT Bhineka Tatamulya Industri Pembuatan PKB PT BhinekaTata Mulya Industry periode tahun 20142016, sesuai denganKesepakatan Tata Tertio Perundingan Pembuatan PKB PT BhinekaTatamulya Industry periode tahun 20142016, tanggal 27 November 2014;2.

BhinekaTatamulya Industri periode 2014 sampai dengan 2016 Pasal 8, yangisinya sebagai berikut;"Masingmasing team perunding diberikan Dispensasi penuh, pada saatmelaksanakan perundingan, dengan tidak mengurangi hak, prestasimaupun konditenya dengan pengaturan sebagai berikut";A. Untuk Shift dan Il diberikan dispensasi pada hari dilaksanakanperundingan;B.

mengikutijadwal kerja shift menjadi non shift adalah batal demi hukum, hal tersebutdikarenakan sebagai berikut; Bahwa surat Pengumuman Nomor 007/PBTI/II/2015 tanggal 27 Februari2015, tanpa adanya alas hak yang mengatur sebelumnya dan hanyamengatur mengenai perubahan jadwal kerja Penggugat saja; Bahwa mengenai dispensasi telah tegas diatur dalam kesepakatan tatatertib perundingan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama PT BhinekaTatamulya Industri periode 2014 sampai dengan 2016 Pasal 8 yaitu:"Masingmasing team perunding

Bhineka Tatamulya Industri;Bahwa Penggugat juga sebagai anggota Team Perunding/juru runding PUKGSPMII) PT. Bhineka Tatamulya Industri Pembuatan PKB PT Bhineka TataMulya Industry periode tahun 2014 2016, sesuai dengan kesepakatan tatatertid perundingan Pembuatan PKB PT Bhineka Tatamulya Industry periodetahun 2014 2016, tanggal 27 November 2014;2. Bahwa sejak tanggal 27 Nopember 2014, maka antara PimpinanPerusahaan/Tergugat dengan PUK GSPMII PT.

BhinekaTatamulya Industri periode 2014 s/d 2016 Pasal 8, yang isinya sebagaiberikut;"Masing masing team perunding diberikan Dispensasi penuh, pada saatmelaksanakan perundingan, dengan tidak mengurangi hak, Prestasimaupun konditenya dengan pengaturan sebagai berikut";A. Untuk Shift dan II diberikan dispensasi pada hari dilaksanakanperundingan.B.

BhinekaTatamulya Industri periode 2014 s/d 2016 Pasai 8 yaitu ;"Masingmasing team perunding diberikan Dispensasi penuh, pada saatmelaksanakan perundingan, dengan tidak mengurangi hak, Prestasimaupun konditenya dengan pengaturan sebagai berikut:"a. Untuk Shift dan II diberikan dispensasi pada hari dilaksanakanperundingan.b. Untuk Shift Ill diberikan dispensasi pada hari menjelang dilaksanakanperundingan, Pasai 6 ayat (5) Perjanjian Kerja Bersama PT.

Penggugat selama bekerja baik;Bahwa selama Penggugat bekerja tidak pernah mendapat sanksi;Bahwa saksi berstatus sebagai karyawan tetap;Bahwa saksi sebagai pengurus serikat dan tahu perundingan ;Bahwa perundingan PKTW karyawan tetap dilaksanakan pada tanggal 27Juni 2013;Bahwa saksi berhenti bekerja akhir bulan Juli 2013;Bahwa ada kesepakatan antara pekerja dengan manajemen dan untukPenggugat dilanjutkan dengan mediasi PKTW;Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan PK TW sejak tahun 2010;Bahwa pengurus perunding

.381.I/INT/HRD/13tertanggal 9 Januari 2013 yang telah dicatatkan di Dinas TenagaKerja Pemerintah Kabupaten Bekasi No. 562/PK 9672/III/2013tertanggal 19 Maret 2013;Slip (bukti pembayaran) gaji atas nama Penggugat bulan Agustus2012;Surat Pemberitahuan Nomor 0381/EXT/HRD/V.13 perihalpemberitahuan berakhimya PKTW tertanggal 29 Mei 2013;: Hasil penilaian kinerja Penggugat periode bulan Januari 2013sampai Mei 2013;: Berita Acara Kesepakatan pasalpasal perjanjian kerja bersamaperiode 20132015 antara Tim perunding

GrafindoMitrasemesta dengan Tim perunding PTP FPBJ PT. GrafindoMitrasemesta Nomor OO1/KESEPAKATAN PKB/IX/2013tertanggal 10 September 2013;10 T10: Bunyi=21=10. T10 : Bunyi Pasal 80 perjanjian kerja bersama periode 20132015 yangtelah disepakati antara Tim perunding manajemen PT. GrafindoMitrasemesta dengan Tim perunding PTP FPBJ PT. GrafindoMitrasemesta;11.

Peradilan.4 Bahwa didasarkan kepada kebersamaan maupun aturanaturan yang berlaku,maka untuk menyelesaikan perselisihan internal Partai Golkar antara TergugatI,TergugatII dengan Penggugat telah disepakati untuk mengadakan Islah denganmembentuk Tim Islah masingmasing yaitu:1 TIM ISLAH/PERUNDING PENGGUGAT HASIL MUNAS BALI:1 SARIF CICIP SOETARJO.2 MS. HIDAYAT.3 THEO L.

SAMBUAGA.4 FREDDY LATUMAHINA.5 AZIZ SYAMSUDIN.2 TIM ISLAH/PERUNDING TERGUGATI DAN TERGUGATII HASILMUNAS JAKARTA:1 ANDI MATTALATTA.PRIYO BUDI SANTOSO.YORRIS RAWEYAI.AGUN GUNARDJAR SUDARSA.5 IBNU MUNZIR. WwW WNDan TIM ISLAH kedua belah pihak telah memulai perundingan I (pertama)pada tanggal 23 Desember 2014, pertemuan Islah tahap II (kedua) tanggal 8Januari 2015, Pertemuan Islah tahap III ( ketiga) tanggal 14 Januari 2015 dantahap ke IV (keempat) tanggal 22 Januari 2015;Hal. 21 dari 68 hal.

Islah,di mana perundingan Islah masih sedang berlangsung tetapi Penggugat telahmendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor: 8/Pdt.SusParpol/2015/PN.Jkt.Brt, tanggal 23 Desember 2014, bahkan Penggugattidak hanya mengesampingkan Tim Perunding/Islah yang sedang berundingnamun juga telah melanggar UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentangPerubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik padaPasal 32 yang telah disebut di atas intinya SETIAP PERSELISIHANPARTAI POLITIK

Islah, di mana perundingan Islah masih sedang berlangsung tetapiPenggugat telah mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat, bahkanPenggugat tidak hanya mengesampingkan Tim Perunding/Islah yang sedang berundingnamun juga telah melanggar UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang PerubahanUndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada Pasal 32 yang telahdisebut di atas intinya setiap perselisihan partai politik wajib terlebih dahuludiselesaikan melalui Mahkamah Partai untuk

SAMBUAGA.4 FREDDY LATUMAHINA.5 AZIZ SYAMSUDIN.2 TIM ISLAH/PERUNDING TERGUGATI DAN TERGUGATII HASILMUNAS JAKARTA:1 ANDI MATTALATTA.2 PRIYO BUDI SANTOSO.3 YORRIS RAWEYAI.4 AGUN GUNARDJAR SUDARSA.5 IBNU MUNZIR.Dan TIM ISLAH kedua belah pihak telah memulai perundingan I (pertama) padatanggal 23 Desember 2014, pertemuan Islah tahap II (kedua) tanggal 8 Januari2015, Pertemuan Islah tahap III ( ketiga) tanggal 14 Januari 2015 dan tahap ke IV(keempat) tanggal 22 Januari 2015;Bahwa selanjutnya Penggugat telah

Hamdani.Bahwa sebagaimana telah jelas disebut dalam Angka 6 Jawaban, TergugatIl tidak termasuk anggota Tim Perunding Draft PKB 8 atas nama TergugatI.Bahwa Pasal 2 ayat (3) Tata Tertib Perundingan jelas menyatakan bahwasusunan Tim Perunding yang tercantum dalam Tata Tertib Perundingantidak dapat digantikan.

Bahwa Tim Perunding Pengusaha akan melanjutkan perundinganPKB 8 paling cepat awal bulan Juli 2017.Posisi Serikat (yaitu PUK SPL FSPMI dan SKS):21.

Hamdani.Bahwa sebagaimana jelas disebut dalam Angka 88 Jawaban, Tergugat IItidak termasuk anggota Tim Perunding Draft PKB 8 atas nama Tergugat I.Bahwa Pasal 2 ayat 3 Tata Tertib Perundingan jelas menyatakan bahwasusunan Tim Perunding yang tercantum dalam Tata Tertib Perundingantidak dapat digantikan.

Hamdani.Bahwa sebagaimana Jjelas disebut dalam Angka 97 Jawaban, Tergugat IItidak termasuk anggota Tim Perunding Draft PKB 8 atas nama Tergugat I.Bahwa Pasal 2 ayat 3 Tata Tertib Perundingan jelas menyatakan bahwasusunan Tim Perunding yang tercantum dalam Tata Tertib Perundingantidak dapat digantikan.

Bahwa Tim Perunding Pengusaha akan melanjutkan perundingan PKB8 paling cepat awal bulan Juli 2017.Posisi Serikat (yaitu PUK SPL FSPMI dan SKS):21.