Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UndangUndangNomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial;Bahwa dengan lampiran 1 (satu) berkas ini membuktikan sebagaipendukung yaitu:Foto copy KTP Regalisir;Foto copy Surat Anjuran;Surat pernyataan dari Jamsostek;Bukti daftar gaji tiap bulan laporan dari Jamsostek;Sertifikat hukum ketenagakerjaan dari PT.Bentoel Prima Malang;Surat pernyataan dari KPP Pratama Batu;NO OF PN =Surat dari Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia NomorB.46/PHI.JSK

Surat dari Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia NomorB.55/PHI.JSK/PPPHI/II/201 1;9. Surat dari Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia NomorB.1606/Kemsetneg/D.3/SR.04.08/06/201 2;DALAM PROVISI:Halaman 4 dari 10 hal.Put.

RI Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syaratsyarat Penyerahansebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain (vendoroutsourcing) dalam pengalihan pekerjaan Para Penggugat sebagaiTenaga Security (SATPAM), di lingkungan kerja Tergugat (Blud RSUD.Ulin Banjarmasin) sejak Tahun 2009 Para Penggugat di pekerjakan;Menyatakan Tergugat melanggar Putusan MK (Mahkamah Konstitusi)Nomor 27/PUUIX/2011 juncto Surat Edaran Direktur JenderalPembinaan Hubungan Industerial dan Jaminan Sosial Tenaga KerjaNomor SE.B31.PHI.JSK

Ketenagakerjaan dan UndangUndang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;3 Bahwa dengan lampiran 1 (stu) berkas ini membuktikan sebagai pendukung yaitu :4 Fotocopy KTP Regalisir ; 5 Fotocopy Surat Anjuran ; 6 Surat pernyataan dari Jamsostek ; 7 Bukti daftar gaji tiap bulan laporan dari Jamsostek ; 8 Sertifikat hukum ketenagakerjaan dari PT.Bentoel Prima Malang ; 9 Surat pernyataan dari KPP Pratama Batu ; 10 Surat dari Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: B.46/PHI.JSK

Jawaban : Surat dari Kementerian TenagaKerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 55/PHI.JSK/PPHI/III/2011 perihalPengaduan masyarakat tanggal 02 Maret 2011, Bukti P13 ;14 Fotocopy Kirim Surat Dinas ditujukan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama MalangUtara melalui Penasehat Hukum Fodhyi Salim ,SH & Associates Telepon (0341) 347620 Fax(0341) 3476 20 JIn. Panglima Sudirman H30 Malang, Perihal : Permohonan Klarifikasi Data a/n. Herlin, Jawaban : Surat dari KPP Pratama Malang Utara JIn.

Ketentuan yang ditegaskan Surat Edaran Direktur JenderalPembinaan Hubungan Industeril danJaminan Sosial Tenaga KerjaKementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi Republik IndonesiaNomor: B.31/PHI.JSK/I/2012 Tentang Pelaksanaan putusanMahkamah Konstitusi Nomor 27/PUUIX/2011:. Ketentuan yang ditegaskan dalam Pasal 19 huruf (b) dan (c), Pasal28 jo.

Menyatakan Tergugat melanggar Putusan MK (Mahkamah Konstitusi) Nomor:10.27/PUUIX/2011 Juncto Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan HubunganIndusterial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor: SE.B31.PHI.JSK/I/2012dalam pengalihan pelaksanaan pekerjaan Para Penggugat sebagai TenagaSecurity (SATPAM) kepada perusahan penyedia jasa pekerja / buruh (VendorOutsourcing) sejak pertama kali dimulainya Kebijakan pengalihnan pekerjaanTenaga Security (SATPAM) di lingkungan Kerja Tergugat (Blud RSUD UlinBanjarmasin

BuktiP10Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan HubunganIndustrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja KementerianTenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor:B.31/PHI.JSK/I/2012 Tentang Pelaksanaan PutusanMahkamah Konstitusi Nomor: 27/PUUIX/2011. BuktiP11Surat Pengalaman Kerja dari Perusahaan Penyedia JasaPekerja/Buruh Tenaga Security PT. Golden Safety Persada. BuktiP12Surat Perjanjian Kerja antara Perusahaan Penyedia JasaPekerja/Buruh PT. Vistra utama dengan Para Penggugat.

Penggugat pada angka 9mendalilkan bahwa kenaikan upah sebesar Rp. 390.770, yang diberikan Tergugatkepada Para Penggugat sebagaimana kesepakatan tanggal 18 Januari 2016 ternyatanilainya lebih rendah dari ketentuan yang ditetapkan peraturan perundangundanganyang berlaku vide Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) Undangundang No. 13 tahun 2003,dimana pemerintah telah menetapkan kebijakan kenaikan upah minimum tahun 2016sebesar 11,5% sesuai dengan Surat Menteri Tenaga Kerja Republik IndonesiaNomor : B.232/MEN/PHI.JSK

a quo hanya berlaku bagipekerja/ouruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun sedangkan pada ayat (2)disebutkan bahwa upah pekerja/ouruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih Putusan No. 100/Pdt.SusPHI/2016/PN.Bdg Hal 63 dirundingkan secara bipartit antara pekerja/ouruh dengan pengusaha di perusahaanyang bersangkutan ;Menimbang, bahwa maksud ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan Jo Surat MenteriTenaga Kerja Nomor : B.232/MEN/PHI.JSK

Industrial Pada PengadilanNegeri Kelas 1A Palembang Nomor 2/Pdt.SusPHI/2016/PN Plg.Hal. 13 dari 24 hal.Put.Nomor 859 K/Pdt.SusPHI/201616.17.tanggal 19 Mei 2016, yakni terhadap pertimbangan hukum JudexFacti/Pengadilan Tingkat Pertama sebagai berikut:Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi Tergugat tersebut, makaMajelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: Menimbangbahwa berdasarkan Bukti P3 berupa surat dari Kementerian TenagaKerja dan Transmigrasi RI Dierektorat Jenderal Tenaga Kerja NomorB.432/PHI.JSK

Surat Edaran Dirjen HI dan Jamsos Kemenakertrans RINomor B.31/PHI.JSK/I/2012 tentang Pelaksanaan PutusanHalaman 4 dari 27 hal. Put.Nomor 528 K/Pdt.SusPHI/20 17Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUUIX/2011;c.2. Pemenakertrans RI Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syaratsyarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaankepada perusahaan lain;c.3. SE Menakertrans RI Nomor SE.04/PERMEN/VIII/203tentang Pedoman Pelaksanaan Permenakertrans R.I.Nomor 19 Tahun 2012;c.4.

Surat Edaran Dirjen HI dan Jamsos Kemenakertrans RI NomorB.31/PHI.JSK/I/2012 tentang Pelaksanaan Putusan MahkamahKonstitusi Nomor 27/PUUIX/201 1;c.2. Pemenakertrans RI Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syaratsyarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepadaperusahaan lain;c.3. Surat Edaran Menakertrans RI NomorSE.04/PERMEN/VIII/203 tentang Pedoman PelaksanaanPermenakertrans R.I. Nomor 19 Tahun 2012:c.4.

Surat Edaran Dirjen HI dan Jamsos Kemenakertrans RINo.B.31/PHI.JSK/I/2012 tentang Pelaksanaan Putusan MahkamahKonstitusi No. 27/PUUIX/2011;c.2. Pemenakertrans RI No. 19 Tahun 2012 tentang SyaratsyaratPenyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada perusahaanlain;c.3. SE Menakertrans RI No. SE.04/PERMEN/VIII/203 tentang PedomanPelaksanaan Permenakertrans R.I. No. 19 Tahun 2012;c.4.

Surat Edaran Dirjen HI dan Jamsos Kemenakertrans RINomor B.31/PHI.JSK/I/2012 tentang Pelaksanaan PutusanMahkamah Konstitusi Nomor 27/PUUIX/2011;Halaman 4 dari 33 Hal. Put. Nomor 589 K/Padt. SusPHI/20179.4.9.5.9.6.9.3.2. Pemenakertrans RI Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syaratsyarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepadaperusahaan lain;9.3.3. SE Menakertrans RI Nomor SE.04/PERMEN/VIII/203 tentangPedoman Pelaksanaan Permenakertrans R.I. Nomor 19Tahun 2012;9.3.4.

Surat Edaran Dirjen HI dan Jamsos Kemenakertrans RINomor B.31/PHI.JSK/I/2012 tentang Pelaksanaan PutusanMahkamah Konstitusi Nomor 27/PUUIX/2011;9.3.2. Pemenakertrans RI Nomor 19 Tahun 2012 tentang SyaratSyarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan PekerjaanKepada Perusahaan Lain;9.3.3. Surat Edaran Menakertrans RI Nomor SE.04/PERMEN/VIII/203 tentang Pedoman Pelaksanaan Permenakertrans RINomor 19 Tahun 2012;Hal. 4 dari 33 hal. Put. No. 524 K/Pdt.SusPHI/20179.4.9:5.9:6.9.7.9.3.4.

. : B 78/PHI.JSK/211/2006, tertanggal 20 Pebruari 2005 Perihal : Tuntutan mendapat pensiunbulanan bagi Karyawan Perum PPD kepada Sdr.

Ill, IV, V 10) ;11.Foto copy Surat dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan TransmigrasiNomor :565/404/HI Syaker/2012 perihal: Anjuran, tertanggal 8 Maret 2012 (T.I, IV, V 11);12.Foto copy Surat dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor :B.93/PHI.JSK/PPPHI/V/2012 perihal: Pelaksanaan Anjuran, tertanggal 21 Mei2012 (T. Ill, IV, V 12) ;13.Foto copy Salinan Putusan Nomor: 10/G/2013/PHI/PN.Bdg yang telah diputuspada tanggal 13 Mei 2013 (T.

Surat Edaran Dirjen HI dan Jamsos Kemenakertrans RI No.B.31/PHI.JSK/I/2012 tentang Pelaksanaan Putusan MahkamahKonstitusi No. 27/PUUIX/2011 ;9.4.Ree9.6.9.3.2. Pemenakertrans RI No. 19 Tahun 2012 tentang SyaratsyaratPenyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepadaperusahaan lain;9.3.3. SE Menakertrans RI No. SE.04/PERMEN/VIII/203 tentangPedoman Pelaksanaan Permenakertrans R.I. No. 19 Tahun 2012;9.3.4.

Surat Edaran Dirjen HI dan Jamsos Kemenakertrans RINo.B.31/PHI.JSK/I/2012 tentang Pelaksanaan PutusanMahkamah Konstitusi No. 27/PUUIX/2011;9.3.2. Pemenakertrans RI No. 19 Tahun 2012 tentangSyaratsyarat Penyerahan Sebagian PelaksanaanPekerjaan kepada perusahaan lain;9.3.3. SE Menakertrans RI No. SE.04/PERMEN/VIII/203 tentangPedoman Pelaksanaan Permenakertrans R.I. No. 19Tahun 2012;9.3.4.

Direktur Jenderal,Direktur Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan IndustrialKementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi Nomor : B.232/PHI.JSK/PPPHI/IX/2011tanggal 28 September 2, telah diberi tanda P21;Fotokopi dari Fotokopi Alat Bukti tentang besaran gaji pokok An.

Perusahaan Perdagangan Indonesia (persero) nomor : 136/ DIR.KEU&SDM/ SKD/PPI/IX/2019, tanggal 11 September 2019 tentang pemutusan hubungan kerja terhadap saudara FAISAL /NIP 04908 salesmen Pupuk Subsidi Cabang Palu;

Perusahaan Perdagangan Indonesia (persero) nomor : 136/ DIR.KEU&SDM/ SKD/PPI/IX/2019, tanggal 11 September 2019 tentang pemutusan hubungan kerja terhadap saudara FAISAL /NIP 04908 salesmen Pupuk Subsidi Cabang Palu;