Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan.Bahwa Tanah Tersebut Telah disita Eksekusi pada hari Selasa tanggal 24Februari 2009 dengan No.01/EksSita/2009/PHI.TK, berkaitan denganpelaksanaan putusan Mahkamah Agung RI no 207 K/PHI/2007 tanggal 30agustus 2007 yang dimohonkan eksekusi adalah sebagai berikut: Menghukum Pemohon kasasi/Tergugat /Pengusaha membayar sejumlahuang Rp 187.161.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta seratus enampuluh satu ribu rupiah).

diakibatkan dari tindakan Tergugat yang enggan secara sukarela melaksanakan isi putusan untuk membayar sejumlah uang, sehinggapihak Penggugat sebagai pihak yang dimenangkan mengajukanpermohonan secara lisan atau tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeriagar putusan dapat dijalankan;Halaman 3 dari 10 Putusan No.31/PDT/2018/PT TJK7.10.11.12.13.Bahwa tanah tersebut telah diletakkan sita berdasarkan Penetapan Sitaoleh Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriTanjungkarang No.01/EksSita/2009/PHI.TK

Menyatakan/Menetapkan Sah dan Berharga Sita Jaminan (ConcervatoirBeslaag) yang diletakkan di atas tanah berperkara sebagaimana yangdimaksudkan; Sita Ekekusi No. 01/EksSita/2009/PHI.TK;5. Menyatakan/Menetapkan Tanah Perkara Sebagai Harta Milik PenggugatSebagai Pemilik Sah;6. Menghukum Tergugat , Tegugat II dan Turut Tergugat atau siapa saja yangmenguasai atau menduduki tanah yang menjadi objek sengketa tersebutuntuk dikosongkan dan diserahkan kepada Penggugat;7.

Menyatakan Sah dan Berharga Sita Eksekusi Yang Diletakkan Di Atas TanahBerperkara Sebagaimana Yang Dimaksudkan Sita Ekekusi No. 01/EksSita/2009/PHI.TK;5. Menghukum Tergugat ,Tegugat Il dan Turut Tergugat atau siapa saja yangmenguasai atau menduduki tanah yang menjadi objek sengketa tersebutuntuk dikosongkan;6.

Menyatakan putusan terhadap perkara ini, sepanjang dan sebatasmengenai gugatan rekonpensi yang diajukan oleh PenggugatRekonpensi/Tergugat Konpensi, dapat dilaksanakan terlebin dahulu(Uitvoerbaar bij Voorraad) meskipun terdapat uapaya hukum kasasi;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Tanjungkarang telah mengambil putusan, yaitu putusan No.02/G/2008/PHI.TK tanggal 09 September 2008 yang amarnya sebagai berikut :Dalam Putusan Sela Menyatakan permohonan

No. 019 K/Pdt.Sus/2009Dalam Rekonpensi : Menyatakan gugatan Tergugat tidak diterima;Dalam Konpensi/Rekonpensi : Menyatakan biaya perkara dibebankan kepada Negara;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 02/G/2008/PHI.TK tanggal 09September 2008 telah diputus dengan hadirnya kuasa para Penggugat/paraPekerja dan dihadiri kuasa Tergugat/Pengusaha, kemudian terhadapnya olehpara Penggugat/para Pekerja (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkansurat

kuasa khusus tanggal 12 September 2008) diajukan permohonan kasasisecara lisan pada tanggal 16 September 2008 sebagAlmana ternyata dari aktepermohonan kasasi No. 02/G/2008/PHI.TK yang dibuat oleh Panitera MudaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang,permohonan mana disertai dengan oleh memori kasasi yang memuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal24 September 2008;Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pengusaha yang pada tanggal

Bahwa Pemohon Kasasi ada hubungan kerja dengan Termohon Kasasi.Hal ini sesuai dengan keputusan Majelis Hakim Judex Factie dalamperkara No. 02/G/2008/PHI.TK tanggal 9 September 2008 bahwa antaraHal. 11 dari 16 hal. Put. No. 019 K/Pdt.Sus/2009Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat dengan Termohon Kasasi,dahulu Tergugat, ada hubungan kerja.

Bahwa menurut Para Pemohon Kasasi Putusan Majelis Hakim JudexFactie No. 22/G/2008/PHI.TK tanggal 9 September 2008 tidak memenuhirasa keadilan di masyarakat, karena Majelis Hakim hanyamempertimbangkan hukumnya berdasarkan UndangUndang saja (PositiefWettlijk Bewejstheorie), Kurang atau tidak berdasarkan atas keyakinan(Convietion Intime), sebaiknya Hakim Judex Factie memutuskanberdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis(Convietion rasionnee).

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan NegeriTanjungkarang No. 03/G/2009/PHI.TK. dengan tegas dan jelas menyatakanputusan a quo adalah putusan tingkat pertama ;Bahwa, putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan NegeriTanjungkarang No. 03/G/2009/PHI.TK., dengan tegas dan jelasmenyatakan putusan a quo adalah putusan tingkat pertama bukan putusanakhir.

Tergugatmengajukan permohonan kasasi melalui Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 29 September 2009sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Permohonan Kasasi No.03/G/2009/PHI.TK.

Selain itu dalamhuruf (c) salah satu alasan kasasi lainnya adalah karena Judex Facti lalaimemenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan ;Bahwa dalam putusan No. 03/G/2009/PHI.TK., Judex Facti nyatanyatatelah salah menerapkan hukum dan melanggar hukum.

Setiap halaman dalam pertimbangan hukum dan putusan perkara No.03/G/2009/PHI.TK. mengandung kesalahan pengetikan ;Bahwa, setiap halaman dalam pertimbangan hukum dan putusanperkara No. 03/G/2009/PHI.TK. mengandung kesalahan pengetikanyang dilakukan oleh Judex Facti adalah sebagai berikut.

berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 ayat (4), PutusanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriTanjungkarang, yang memerintahkan berlakunya kembali PKB 2006 2007, dengan sangatjelas melanggar UU No. 13 Tahun 2008 ;Bahwa, karena putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Tanjungkarang No. 03/G/2009/PHI.TK., terbuktimelanggar UU No. 13 Tahun 2003, maka putusan No.03/G/2009/PHI.TK., menjadi batal demi hukum;7.

Menyatakan putusan terhadap perkara ini sepanjang dan sebatas mengenalgugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi/TergugatKonpensi, dapat dilaksanakan terlebin dahulu (uitvoerbaar bij voorraad)meskipun terdapat upaya hukum kasasi ;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Tanjungkarang telah mengambil putusan, yaitu putusannyaHal.8 dari 12 hal.Put.No.O60PK/Pdt.Sus/2009No.01/G/2007/PHI.TK. tanggal 9 April 2007 yang amarnya sebagai berikut :

BANKLAMPUNG tersebut ; Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Tanjungkarang No.01/G/2007/PHI.TK. tanggal 9 April 2007;MENGADILI SENDIRI : Menolak gugatan Penggugat ; Membebankan biaya perkara kepada Negara ;Hal.9 dari 12 hal.Put.No.O60PK/Pdt.Sus/2009Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPenggugat pada tanggal 16 Maret 2009 kemudian terhadapnya olehPenggugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan padatanggal 27 April 2009 sebagaimana

ternyata dari akte permohonan kasasiNo.01/G/2007/PHI.TK jo No.491 K/PHI/2007 yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang,permohonan mana diikuti oleh memori peninjauan kembali yang memuatalasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut pada tanggal 27 April 2009 ;Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 7 Mei 2009 telahdiberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat diajukan

Menyatakan/menetapkan sah dan berharga sita jaminan (conservatoirbeslaag) yang diletakkan di atas tanah berperkara sebagaimana yangdimaksudkan Sita Ekekusi Nomor 01/EksSita/2009/PHI.TK;Halaman 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 518 PK/Pdt/20205. Menyatakan/menetapkan tanah perkara sebagai harta milik Penggugatsebagai pemilik sah;6.

Menyatakan sah dan berharga sita eksekusi yang diletakkan di atas tanahberperkara sebagaimana yang dimaksudkan Sita Ekekusi Nomor 01/EksSita/2009/PHI.TK;.

Menyatakan sah dan berharga sita eksekusi yang diletakkan di atastanah berperkara sebagaimana yang dimaksudkan Sita Eksekusi Nomor01/EksSita/2009/PHI.TK.;5. Menghukum Tergugat , Tergugat Il dan Turut Tergugat atau siapa sajayang menguasai atau menduduki tanah yang menjadi objek sengketatersebut untuk dikosongkan;6.

Akta Jual BeliNomor 63/2/WH/2016 tanggal 14 Oktober 2016 yang dibuat oleh PPATBandar Lampung Djoni, S.H. tersebut;Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum berlaku, Sertifikat HakGuna Bangunan (SHGB) Nomor B.2072 Tahun 2016 atas namaLindawati dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1192/PrmTahun 2003 atas nama PT Way Halim Permai tersebut;Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum peletakkansita eksekusi terhadap lahan SHGB Nomor B.14/KD Tahun 1981 denganNomor 01/EksSita/2009/PHI.TK

Tahun 1981 yang telah habis masa berlakunya sejak tanggal 19September 2001, dengan Nomor 01/EksSita/2009/PHI.TK. yang telahdilakukan oleh Jurusita Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Tanjungkarang di atas lokasi bidang tanah SHGB Nomor1192/Prm tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum berlaku;Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Termohon PeninjauanKembali yang menguasai tanah SHGB Nomor 1192/Prm milik PT WayHalim Permai dan juga tanah SHGB Nomor 2072 milik Lindawati

sebelah selatan berbatasan dengan : Jalan Sultan Agung; sebelah barat berbatasan dengan ~ : Jalan Sumpah Pemuda; sebelah timur berbatasan dengan :: jalan;sebagai perbuatan melawan hukum;Menyatakan batal demi hukum segala suratsurat, aktaakta baik otentikmaupun di bawah tangan yang sifatnya mengalihkan dan ataumengurangi hak Penggugat atas objek sengketa;Menyatakan sah dan berharga sita eksekusi yang diletakkan di atastanah berperkara sebagaimana yang dimaksudkan Sita Eksekusi Nomor01/EksSita/2009/PHI.TK

sebelah selatan berbatasan dengan : Jalan Sultan Agung; sebelah barat berbatasan dengan : Jalan Sumpah Pemuda; sebelah timur berbatasan dengan :: jalan;sebagai perbuatan melawan hukum;Menyatakan batal demi hukum segala suratsurat, aktaakta baikotentik maupun di bawah tangan yang sifatnya mengalihkan dan ataumengurangi hak Penggugat atas objek sengketa;Menyatakan sah dan berharga sita eksekusi yang diletakkan di atastanah berperkara sebagaimana yang dimaksudkan Sita EksekusiNomor 01/EksSita/2009/PHI.TK

.+= Rp 78.306.339,(tujuh puluh delapan juta tiga ratus enam ribu tiga ratus tiga puluh sembilanrupiah);SUBSIDAIR:Atau apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Tanjung Karang berpendapat lain, maka Penggugat mohon untukdiberikan putusan yang seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono);Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Tanjungkarang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 05/G/2011/PHI.TK. tanggal 7 Juli 2011 yang

Nihil ).Hal. 5 dari 26 hal.Put.No. 640 K/Pdt.Sus/2011Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Tergugat/Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Juli 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal11 Juli 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Juli 2011sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 05/G/2011/PHI.TK

kebiasaan dan ketentuan Pasal 100 UU No. 2 Tahun2004 upah proses dalam hal PHK dikabulkan adalah 6 (enam) bulan upah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwaputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT.CENTRALPERTIWI BAHARI tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 05/G/2011/PHI.TK

Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang No. 2 Tahun 2004, UndangUndang No. 48 Tahun 2009, UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yangtelah diubah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:Menolak = permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT.CENTRALPERTIWI BAHARI tersebut;Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Tanjungkarang No. 05/G/2011/PHI.TK

DAYA SAKTTI harus dikategorikan salah alamat(Error in Persona) oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapatditerima (niet onvankelijk verklaard);Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Tanjungkarang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 04/G/2011/PHI.TK tanggal 11 Juli 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :Dalam EKSEPSI :e Menerima eksepsi para Tergugat;e Menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscuure lible);Dalam POKOK PERKARA

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;e Membebankan biaya perkara kepada Penggugat, sebesar Rp 1.125.000,(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);Bahwa sesudah putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriTanjungkarang tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat pada tanggal11 Juli 2011 kemudian terhadapnya oleh Kuasa Penggugat diajukan permohonan kasasisecara lisan pada tanggal 21 Juli 2011 sebagaimana ternyata dari Akte PermohonanKasasi Nomor : 04/G/2011/PHI.TK

Bina Bumi Segara yang dalam hal inimerupakan salah satu dari para Tergugat (halaman 31 salinan putusan perkaraPenyelesaian Hubungan Industrial Nomor: 04/G/2011/PHI.TK tanggal 11 Juni 2011).Bukti tersebut tidak lagi diperbandingan dengan alat bukti lain baik berupadokumen maupun keterangan saksisaksi yang dihadirkan dalam persidangan;e Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sama e sekali tidakmempertimbangkan bahwa anjuran tersebut telah ditolak oleh Pihak Penggugat /Pemohon Kasasi karena yang dilaporkan

Bahwa Judex Facti dalam putusannya telah tidak dengan tepat memperlakukansuatu aturan hukum (wegensschending vanhet recht) bahkan antarapertimbangan satu dengan pertimbangan lainnya saling bertentangan;Halhal tersebut adalah sebagai berikut: Bahwa pada Halaman 25 Salinan Putusan Perkara Nomor : 04/G/2011/PHI.TK tanggal 11 Juni 2011, disebutkan hal sebagai berikut; "Menimbang bahwa selain surat tersebut di atas, pihak Penggugat telahmengajukan 2 (dua) orang saksi masingmasing telah memberikan keterangandi

No. 660 K/PDT.SUS/201126Negeri Tanjungkarang Nomor : 04/G/2011/PHI.TK tanggal 11 Juli 2011 dalam perkaraini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasiyang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Ir.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan, yaitu PutusanNo.09/G/2010/PHI.TK, tanggal 30 Desember 2010 yang amarnya sebagaiberikut:Dalam Eksepsi : Menerima Eksepsi Tergugat ;Dalam Pokok Perkara ;1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkVerklaard) ;2.

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dalamsidang yang terobuka untuk umum dengan dihadiri oleh Tergugat pada tanggal30 Desember 2010 dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 20 Oktober 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisanpada tanggal 12 Januari 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonankasasi No.09/G/2010/PHI.TK, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang

/20115 Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, pengganti pengobatan danperawatan 15 % uang sisa cuti, uang penghargaan dan gaji yang belum terbayarsebesar Rp81.585.000,00 (delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribuRupiah);SUBSIDAIRATAU : Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya( Et Aquo Et Bono);Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Tanjungkarang telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor: 07/G/2010/PHI.TK

Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnyaKuasa Penggugat pada tanggal 05 Oktober 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugatdengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Oktober 2010sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor: 07/G/2010/PHI.TK. yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriTanjungkarang

selebihnya ;DALAM REKONVENSI : Menolak gugatan untuk seluruhnya;DALAM KONVENSI/REKONVENS : Menetapkan biaya perkara di bebankan kepada Negara.Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPenggugat pada tanggal 17 Desember 2009 kemudian terhadapnya olehPenggugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusustanggal 21 Desember 2009) diajukan permohonan kasasi secara tertulis padatanggal 30 Desember 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasiNo. 09/G/2009/PHI.TK

Dankemudian menyerahkan pernyataan memori kasasi tertanggal 24 Desember2009 dan menanda tangani Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor :09/G/2009/PHI.TK pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2009 karenaPemohon Kasasi ( dahulu Penggugat) belum menerima surat keputusanlengkap dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri KlasIA Tanjung Karang, dan baru menerima putusan lengkapnya pada hari Senintanggal 11 Januari 2010.

apabilahubungan kerja tetap dilanjutkan akan menimbulkan dampak buruk bagiPenggugat Rekonvensi maupun pekerja lainnya, maka demi tercapainyakeadilan dan kepastian hukum, Penggugat Rekonvensi mohon agar MajelisHakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri TanjungKarangBandar Lampung mengabulkan seluruh gugatan PenggugatRekonvensi ;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No.11/G/2010/PHI.TK

Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya ;Dalam Konvensi Dan Rekonvensi : Membebankan biaya perkara kepada Negara ;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini yang diucapkan dengandihadiri oleh Tergugat pada tanggal 14 Februari 2011, kemudian terhadapnya olehTergugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Maret 2011Hal. 14 dari 34 hal.Put.No. 427 K/PDT.SUS/2011sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 11/G/2010/PHI.TK, yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial

diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yangbersangkutan ;Bahwa Pemohon Kasasi setuju dan sependapat dengan pertimbanganhukum Judex Facti halaman 29 dan 30 alinea 6 yang menyatakan bahwapermohonan Uitvoerbaar bij voorraad ditolak karena tidak ada alasan untukmelaksanakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu danPenyelesaian Perselisinan Hubungan Industrial waktunya lebih singkat dariacara perdata ;Bahwa oleh karena putusan No. 11/G/2010/PHI.TK

quo cacat hukum dan harus dibatalkan.Oleh karena putusan dibatalkan maka permohonan kasasi dari PemohonKasasi harus dikabulkan seluruhnya ;Bahwa terhadap keseluruhan pertimbangan hukum dan amar putusandalam memutus perkara a quo, Judex Facti telah lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan sehinggamengancam kelalaian itu dengan putusan a quo, sehingga demi hukumputusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Tanjung Karang No. 11/G/2010/PHI.TK

Membebankan biaya perkara pada Negara.Menimbang, bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan yaitu padatanggal 22 Juli 2010, dengan dihadiri olen kuasa Penggugat dan Tergugat,kemudian terhadapnya oleh Penggugat, diajukan Permohonan Kasasi secaralisan/tertulis pada tanggal 4 Agustus 2010 sebagaimana ternyata dari aktapermohonan kasasi No. 05/G/2010/PHI.TK, yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang,permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang

Pengadilan Hubungan Industrial;Oleh karenanya sangat beralasan dan berdasarkan hukum apabilaMajelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial menjatunkan PutusanSela yang amarnya menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnyaatau setidaktidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)dengan alasan gugatan Para Penggugat telah lampau waktu;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah mengambil putusan, yaituPutusan No : 06/G/2009/PHI.TK

DALAM EKSEPSI : Mengabulkan eksepsi Tergugat;DALAM POKOK PERKARA : Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Tergugat kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantarakuasanya diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17September 2009 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No.06/G/2009/PHI.TK

No. 859 K/Pdt.Sus/2009Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secaraformil tidak dapat diterima, karena penyerahan memori kasasi dari PemohonKasasi diajukan lebih dari 14 (empat belas) hari, sebagaimana yangditentukan dalam Pasal 47 ayat 1 UU No.5 Tahun 2004 tentang MahkamahAgung, karena Pernyataan kasasi diajukan Pemohon Kasasi, pada tanggal17 September 2009 sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan KasasiNo.:06/G/2009/PHI.TK., sedangkan memori kasasi diserahkan atau diterimaoleh Kepaniteraan

Biaya perkara sebesar Rp 69.000, (enam puluh sembilan ribu rupiah)dibebankan kepada Negara ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri terebut telah dijatuhkan dengan hadirnya pada tanggal 14November 2006, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pekerja, diajukanpermohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 27 November 2006,sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 05/G/2006/PHI.TK,yang dibuat oleh Panitera Muda Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriTanjungkarang

negara yangkeseluruhannya berjumlah sebesar Rp 221.000, (dua ratus dua puluh satu riburupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Tanjung Karang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal17 Januari 2013, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2013 mengajukan permohonan kasasi padatanggal 30 Januari 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 08/Pdt.sus/2012/PHI.Tk

Membebankan biaya perkara kepada negara yang hingga Kinisebesar Rp. 991.000, (sembilan ratus sembilan puluh satu riburupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Penggugat pada tanggal 21 Maret 2013 kemudian terhadapnya olehPenggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusustanggal 28 Maret 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan padatanggal 01 April 2013 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasiNomor 01/Pdt.Sus/2013/PHI.TK., yang dibuat

yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No.378 K/PHI/2007tanggal 1/7 Juli 2007 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/Pengusaha pada tanggal 2 April 2008 kemudian terhadapnya olehPemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pengusaha (dengan perantaraan kuasanya,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2008) diajukan permohonanpeninjauan kembali secara lisan pada tanggal 11 Agustus 2008 sebagaimanaternyata dari akte permohonan peninjauan kembali Nomor07/G/2006/PHI.TK

No. 802 K/Pdt.Sus/2012Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No.05/G/2012/PHI.TK tanggal 7 Agustus 2012 adalah sebagai berikut :DALAM PROVISI :1. Menolak permohonan putusan sela/provisi para Penggugat tersebut;DALAM EKSEPSI :2. Menerima eksepsi pihak Tergugat;DALAM POKOK PERKARA :1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet OntvankelijkVerklaard);2.

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 481.000,(empat ratus delapan puluh satu rupiah);Menimbang, bahwa putusan terakhir ini diberitahukan kepada paraPenggugat pada tanggal 7 Agustus 2012 kemudian terhadapnya oleh paraPenggugat diajukan dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasakhusus khusus tertanggal 08 Agustus 2012 diajukan permohonan kasasi secaralisan pada tanggal 13 Agustus 2012, sebagaimana ternyata dari aktepermohonan kasasi No. 05/G/2012/PHI.TK yang dibuat oleh PaniteraPengadilan

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 6 Februari 2008 kemudianterhadapnya oleh Penggugat/Pekerja (dengan perantaraan kuasanya,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Februari 2008) = diajukanpermohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Februari 2008 sebagaimanaternyata dari akte permohonan kasasi No. 17/G/2007/PHI.TK yang dibuat olehPanitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial