Ditemukan 4 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 05-11-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan PN Sibuhuan Nomor 26/Pdt.G.S/2020/PN Sbh
Tanggal 3 Desember 2020 — Penggugat:
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kc Sibuhuan
Tergugat:
1.Panguhum Siregar
2.Lennida Wati Harahap
8651
  • Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Dua Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet; yang terdiri dari sisa pokok Rp26.388.700,00 (Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dan bunga berjalan sebesar Rp4.874.502,00 (Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Dua Rupiah).Apabila Tergugat I tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Akte PKHT
    No. 57 Tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Jamil Harahap Desa Romdaman SiboruregarKecamatan Aek Nabara Barumun yang dijaminkan kepada penggugat dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Padangsidimpuan untuk dilakukan penjualan dan selanjutnya hasil eksekusi tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;
  • Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Akte PKHT No. 57 Tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Jamil Harahap Desa Romdaman SiboruregarKecamatan
    Aek Nabara Barumunberikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnyasah dan berharga untuk dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) bagi kepentingan Penggugat;
  • Memerintahkan kepada Tergugat I atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunankepemilikan Akte PKHT No. 57 Tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Jamil Harahap Desa Romdaman SiboruregarKecamatan Aek Nabara Barumununtuk segeramengosongkan obyek agunan tersebut.
    .* Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanahdan/atau bangunan = dengan buktikepemilikan Akte PKHT No. 57 Tanggal28 Agustus 2015 atas nama PanguhumSiregar Desa Aek Buaton KecamatanAek Nabara Barumun. Akte PKHT No. 57 Tanggal 28 Agustus2015 atas nama Panguhum SiregarDesa Aek Buaton Kecamatan AekNabara Barumun tersebut disimpanpada Penggugat sampai denganpinjaman lunas berdasarkan SuratPernyataan penyerahan AgunanTanggal 19 Desember 2016.
    Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Akte PKHT No.57 Tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Jamil Harahap Desa RomdamanSiboruregarKecamatan Aek Nabara Barumun berikut sekaligus tanah danbangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga untuk dilakukan SitaJaminan (Conservatoir Beslag) bagi kepentingan Penggugat;5.
    Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai ataumenempati obyek agunan kepemilikan Akte PKHT No. 57 Tanggal 28 Agustus2015 atas nama Jamil Harahap Desa Romdaman SiboruregarKecamatan AekNabara Barumun untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. ApabilaTergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biayaTergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapatmelaksanakannya;6.
    Fotokopi Akte PKHT No. 57 Tanggal 28 Agustus 2015 atas namaPanguhum Siregar Desa Aek Buaton Kecamatan Aek Nabara Barumun,Fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup,selanjutnya diberi tanda Bukti P5.6. Fotokopi Asli Surat Kuasa Menjual Agunan Tanggal 19 Desember 2016,Fotocopy tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup,selanjutnya diberi tanda Bukti P6.7.
Putus : 12-06-2015 — Upload : 22-04-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 PK/Pid.Sus/2014
Tanggal 12 Juni 2015 — ANDRIE YELMI bin MUHAMMAD ALI MAJID, Dk
6737 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Permohonan PK Yang Diajukan Terhadap Putusan Pengadilan YangTelah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (PKHT).Hal. 11 dari 33 hal. Put.
    No. 57 PK/Pid.Sus/2014Pasal 263 Ayat (1) KUHAP menentukan salah satu syarat formilpengajuan Permohonan PK, harus diajukan terhadap putusan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap (PKHT).Syarat formil ini telah terpenuhi dalam kasus ini berdasarkan faktaberikut:Putusan Kasasi No. 1877 K/Pid.Sus/2011, diputus dan diucapkan padatanggal 23 Mei 2012;Selanjutnya sesuai dengan Pasal 257 jo.
    Pasal 243 Ayat (2) KUHAP,putusan Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Para Terpidana /Para Pemohon PK pada tanggal 6 Januari 2014, sehingga terhitung sejaktanggal itu, putusan Kasasi dimaksud telah PKHT;Bertitik tolak dari faktafakta yang dijelaskan di atas, Permohonan PKsecara nyata diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah PKHT.Dengan demikian Permohonan PK yang diajukan Para Pemohonmemenuhi syarat formil Pasal 263 Ayat (1) KUHAP.
    No. 57 PK/Pid.Sus/2014e Selanjurnya, berdasar pasal itu, tidak ditentukan batas tenggang waktuyang spesifik untuk itu, sehingga terhitung sejak putusan pidana yangbersangkutan PKHT dan SAMPAI KAPANPUN, Terpidana atau AbhiWarisnya dapat dan berhak mengajukan Permohonan PK.In casu Permohonan PK telah diajukan segera setelah putusan KasasiNo. 1877 K/Pid.Sus/2011 PKHT.
Register : 24-09-2021 — Putus : 25-10-2021 — Upload : 25-10-2021
Putusan PN Sibuhuan Nomor 23/Pdt.G.S/2021/PN Sbh
Tanggal 25 Oktober 2021 — Penggugat:
PT.BANK RAKYAT INDONESIA
Tergugat:
1.Amirin Siregar
2.Sapmin Harahap
700
  • sembilan rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit Macet; yang terdiri dari sisa pokok Rp. 57.982.600,00 (lima puluh tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah) dan bunga berjalan sebesar Rp 7.306.429,00 (tujuh juta tiga ratus enam ribu empat ratus dua puluh Sembilan rupiah);
  • Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan 1.AKTA PKHT
    NO.35 tanggal 16-10-2014 di Desa Batu Sundung Kec.Barumun Tengah Kab.Padang Lawas atas Nama Amirin Siregar. 2.AKTA PKHT NO.70 tanggal 21-02-2012 di Desa Sayur Matua Kec.
Putus : 19-07-2011 — Upload : 17-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 PK/Pid.Sus/2010
Tanggal 19 Juli 2011 —
2911 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Herman (PPK) dengan Pemohon PKHT. Darmansyah selaku Direktur PT.Oriza Perkasa (Bukti P22) ;Bahwa sesuai dengan keterangan saksi saksi, suratsurat bukti yang diakui oleh Terdakwa /Pemohon PK diatas serta fakta hukum di lapangan bahwa sejakPenyerahan Tahap Akhir (FHO) diterima oleh PPK sampaisaat ini proyek tersebut masih tetap utuh, dalamkeadaan baik dan masih berfungsi sesuai denganperuntukannya ;Bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut, makatindakan Pemohon PK selaku Direktur PT.