PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA ( PKNU ), dkk. MELAWAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO

PARTAL KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA ( PKNU )beralamat di Jl. Rajasa Negara 29, Puri, Mojokertoyang dalam hal ini diwakili oleh : Sdr. H. Abd. Muchid, SH(Ketua PKNU), WNI, Pekerjaan : Swasta, tempat tinggal : Jl.Rajasa Negara 29, Puri, Mojokerto dan Sdr. Drs. H. AmienSyarifuddin (Sekretaris PKNU), WNI, Pekerjaan : Swasta,tempat tinggal : JI. Rajasa Negara 29, Puri, Mojokerto ; 2. PARTAl GERAKAN INDONESIA RAYA ( GERINDRA ),beralamat di Jl.

KETUA UMUM DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA (PKNU) dk VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM;

Tergugat secara melawan Hukum= danbertentangan ART PKNU yaitu:a.

Bondowoso dan DPW PKNU Jawa Timur adalahbagian yang tidak terpisahkan dalam proses keluarnya Surat KeputusanDPP PKNU Nomor : SK795/DPP01/IV/2013 tertanggal 16 April 2013,dimana DPW PKNU Jawa timur telah menerima dan mempelajari kondisidinamika politik di DPC PKNU Kab. Bondowoso, kemudian DPW PKNUJawa Timur merekomendasi Perubahan Susunan dan personalia DPCPKNU Kab.

Bahwa perubahan susunan dan personalia DPC PKNU KabupatenBondowoso telah sesuai dengan mekanisme partai, dengan tetapmendasarkan kepada AD/ART PKNU serta peraturanperaturan partai.5.

Bondowoso, maka DPW PKNU Jawa Timur merekomendasikanperubahan susunan kepengurusan DPC PKNU Kab. Bondowososebagaimana dimaksud.7.

SK No. 79501/IV/2013sebagai Wakil Ketua, sedangkan dalam DPC PKNU SK 499/DPP01/VII/2012 sebagai Wakil Sekretaris;e Bahwa Penggugat sebagai Kader PKNU mulai tahun 2008 ;e Bahwa Penggugat di DPC PKNU menjabat sebagai Wakil Sekretaris ;e Bahwa PKNU lolos ikut Pemilu pada tahun 2008 ;e Bahwa yang mengeluarkan SK795O1/IV/2013 adalah Para TergugatKetua DPP adalah Drs.H.

DPC (Dewan Pimpinan Cabang) PKNU (Partai Kebangkitan Nasional Ulama) Kabupaten Trenggalek, dkk.

389 tentangpemberhentian dan penggantian antar waktu, serta dalam surat pemecatan No:SK03/DPCAF/PKNU/II/2012 dan surat usulan PAW kepada DPRD KabupatenTrenggalek No: 127/DPCAF/ PKNU/I/2012 juga telah terdapat kecacatanhukum yang sangat fatal dimana berdasarkan SK/Surat Keputusan dari DewanPimpinan Pusat No: SK1009/DPP01/XI/ 2010 tentang Susunan dan PersonaliaDPC PKNU Kabupaten Trenggalek periode 2010 2015, Dewan TanfidzSekertaris di dalam SK tersebut adalah: Moh.

Nomor 90 K/Pdt.Sus/2013Wilayah) PKNU (Partai Kebangkitan Nasional Ulama) Jawa Timur, Jl.Gayungsari Timur No. 35 Surabaya;4 Bahwa seharusnya domisili hukum DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) PKNU(Partai Kebangkitan Nasional Ulama) Jawa Timur, Jl.

Nomor 90 K/Pdt.Sus/2013Trenggalek yang telah memberikanpertimbangan hukumnya didalamkeputusanya pada halaman 66 bariske 10 dari atas sampai halaman 67,yang mempertimbangkan:Bahwa dari apa yang terdapat pada Pasal 7 tentang kewajiban anggota yang adadidalam AD/ART partai PKNU tersebut dikaitkan dengan surat bukti bertanda T.18dimana didalam surat tersebut antara lain menyatakan DPW PKNU setelahmempelajari pemberitaan surat kabar memorandum MadiunKediri tentangdugaan perbuatan asusila anggota PKNU

)telah dilakukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi sebagai anggotapartaa PKNU, maka dengankenyataan demikian kesaksian saksiHal. 15 dari 20 hal Put.

Nomor 90 K/Pdt.Sus/2013hukum tersebut di atas,konsekwensi juridisnya adalahbahwa pemberhentian Penggugat/Pemohon Kasasi dari keanggotaanpartai PKNU Kabupaten Trenggalekyang tertuang dalam surat Nomor:SK03/DPCAF/PKNU/II/ 2012tanggal 16 Pebruari 2012 adalahbertentangan dengan AD/ARTpartai PKNU, oleh karenanya makausulan pergantian antar waktu atasdiri Penggugat/Pemohon Kasasi darikedudukanya sebagai anggotaDPRD Kabupaten Trenggalek olehTergugat I yang tertuang dalamsuratnya Nomor: 127/DPCAF/PKNU/II

DEWAN PIMPINAN PUSAT PKNU (Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama)
II. DEWAN PIMPINAN WILAYAH PKNU (Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama)
III. DEWAN PIMPINAN CABANG PKNU (Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama)
IV. KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

SK892/DPP01/1/2014tentang Perubahan Susunan dan Personalia DPC PKNUKabupaten Trenggalek Masa Khidmat 2014 2015tanggal 2 Januari 2014, yang isinya antara lainMEMUTUSKANMenetapkan : SURAT KEPUTUSAN DPP PKNU TENTANGPERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN DPP PKNU NO. SK445/DPP01/VIII/2012 TENTANG PEHRUBAHAN SUSUNAN DANPERSONALIA DPC PKNU KABUPATEN TRENGGALEK MASA KHIDMAT2010 2015 TERTANGGAL 18 AGUSTUS 2012;1) Mencabut dan membatalkan Surat Keputusan DPPPKNU No.

SK892/DPP01/1/2014 tentang Perubahan Susunan danPersonalia DPC PKNU Kabupaten TrenggalekMasa Khidmat 2014 2015 tanggal 2 Januari2014.b. Surat Keputusan TERGUGAT II Nomor : A264/DPW01/XII/2013 Perihal rekomendasiperubahan SK DPC PKNU Kabupaten Trenggalektertanggal 26 Desember 2013.c.

SK 445/DPPO1/VIII/2012 tentang Perubahan Susunan danPersonalia DPC PKNU Kabupaten Trenggalek MasaKidmat 20102015 tertanggal 18 Agustus 2012 (buktiP.5);6. Fotocopy Surat Keputusan TERGUGAT I No. SK892/DPP01/1/2014 tentang Perubahan Susuan danPersonalia DPC PKNU Kabupaten Trenggalek MasaKhidmar 20142015 tanggal 2 Januari 2014 (buktiP.6) ;7. Fotocopy Ketetapan Muktamar I PARTAIT KEBANGKITANNASTONAL ULAMA No. III/MUKTAMAR I PKNU/XII/2010Tentang AD dan ART PKNU (bukti P.7) ;8.

Fotocopy Surat dari Para Penggugat kepada KetuaDPP PKNU (bukti P.8) ;9. Fotocopy Surat dari Para Penggugat kepada KetuaDewan Musyasyar DPC PKNU Kab. Trenggalek (buktiP.9);10. Fotocopy Surat dari Para Penggugat kepadaKetua DPRD Kab. Trenggalek (bukti P.10) ;11.

A264/DPW01/XII/2013 yang dibuat oleh Dewan PengurusWilayah Partai Keangkitan Nasional Ulama(PKNU) Jawa Timur ditujukan kepada Ketua UmumDPPPKNU Jakarta Pusat tertanggal 26 Desember2013 (bukti T.III) ;4. Fotocopy Surat Dewan Pengurus Cabang PartaiKebangkitan Nasional Ulama (DPC PKNU)Kabupaten Trenggalek Nomor: 351/DPCPKNU/BR/XII/2013 tertanggal 16 Desember 2013 tentangPermohonan Perubahan SK DPC Kab. Trenggalekkepada Ketua DPP PKNU (Drs. H.

., selaku Ketua Dewan SyuraDewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU);K.H.MB.FIRJAUN BARLAMAN, selaku Sekretaris Dewan SyuraDewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU);Drs.H.CHOIRUL ANAM, selaku Ketua Dewan Tanfidz DewanPengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU);AHYAT ALFIDALS.LP., selaku Sekretaris Jenderal Dewan TanfidzDewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU);Nomor sampai dengan Nomor 4 berkedudukan di Jalan Kramat VINomor 8

2013) dan Surat DPP PKNU (Nomor Surat A 238 sampai dengan A 247) perihal Persetujuan Pergantian Antar WaktuAnggota DPRD Kabupaten Bondowoso juga telah dikesampingkan, karenapemberhentian sebagai anggota PKNU harus mengacu pada ART PKNU, yaituberdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (5) ART PKNU disebutkan SuratPemberhentian sebagai Anggota oleh dan atas keputusan Rapat Pleno DewanPengurus Partai dimana ia terdaftar sebagai anggota selanjutnya dalam ayat (6)disebutkan Dalam hal seorang anggota yang menjabat

Dengan demikian tidak bisaDPP PKNU memberhentikan anggota DPC PKNU;Sedangkan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten juga tidak bisadiusulkan oleh DPP PKNU, karena ketentuan Pasal 387 Undang Undang Nomor 27Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PenggantianAntar Waktu harus dilakukan menurut ketentuan Pasal 384 ayat (1), yaitu diusulkanoleh Pimpinan Partai Politik, dalam hal ini oleh Ketua DPC PKNU

KabupatenBondowoso, sedangkan Personalia DPC PKNU Kabupaten Bondowoso sampai saatini masih dalam sengketa/perselisihan;Bahwa tidak berhenti sampai disitu, Para Penggugat masih tetap berupaya untukmemberhentikan dan mengganti Para Penggugat dari keanggotaan DPRD KabupatenBondowoso, yaitu pada saat menjelang akhir pemeriksaan sengketa tentangkeabsahan kepengurusan DPC PKNU Kabupaten Bondowoso di Pengadilan NegeriBondowoso, ternyata DPP PKNU atas rekomendasi DPW PKNU Jawa Timur telahmelakukan perubahan

Sehingga dengan demikian kepengurusan berdasarkan Surat KeputusanNomor SK885/DPP01/IX/2013 tertanggal 11 September 2013 yang diakui secarasah oleh DPW PKNU Jawa Timur dan DPP PKNU, yang dapat menjalankan rodaorganisasi.

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA (DPP PKNU), DK

., Advokat, beralamat di Jalan Panglima Sudirman Nomor17, Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober2013, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I sampaidengan VI;MELAWANDEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITANNASIONAL ULAMA (DPP PKNU), berkedudukan di Jalan KramatVI, Nomor 8, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Ketua dan SekretarisDewan Tanfidz Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan NasionalUlama (DPP PKNU), Drs.H.Choirul Anam dan Ahyad AlfidaI,SIP.

;DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI KEBANGKITANNASIONAL ULAMA (DPC PKNU) berkedudukan di JalanKH.Zainal Aririn, Nomor 54 C, Pandian Sumenep, yang diwakiliHal. dari 21 hal Put.

Provinsi Jawa Timur Masa Khidmat 20132015, adalah salahsatunya berdasarkan Surat Rekomendasi DPW PKNU Jawa TimurNomor A214/DPW01/V/2013 tertanggal 21 Mei 2013 tentangRekomendasi Perubahan SK DPCPKNU Kabupaten Sumenep;3 Bahwa DPW PKNU adalah bagian yang tak terpisahkan apabilah DPPPKNU menerbitkan suatu Surat Keputusan tentang Perubahan Susunandan Personalia Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan NasionalUlama, dalam hal ini adalah DPW PKNU Jawa Timur;4 Bahwa dengan demikian, maka gugatan Penggugat

Nomor 54 K/Pdt.SusParpol/2014DPP PKNU sebagai Tergugat I dan DPC PKNU Kabupaten Sumenep sebagaiTergugat I;5 Bahwa, DPP PKNU yang digugat adalah keseluruhan organ pengurus yang terdiridari:Dewan Mustasyar, Dewan Syura dan Dewan Tanfiedz.Demikian juga DPC PKNU Kabupaten Sumenep yang digugat adalah keseluruhanorgan pengurusnya yang terdiri dari: Dewan Mustasyar, Dewan Syura dan DewanTanfiedz;6 Bahwa, namun demikian yang bertindak sebagai Pemberi Kuasa dari ParaTergugat dalam perkara a quo adalah Ketua

Dewan Tanfiedz dan Wakil Ketua DewanTanfiedz dari masingmasing DPP PKNU dan DPC PKNU.

PKNU Jawa Timur melalui suratnya No.

A101/DPW01/Il/2012,tanggal 21 Februari 2012, telah menyampaikan surat RekomendasiPerubahan Kepengurusan DPC PKNU Kabupaten Jember, kepada DPPPKNU Pusat, yang selanjutnya DPP PKNU Pusat atas rekomendasiperubahan Susunan Personalia DPC PKNU Kabupaten Jember, telahmencabut dan membatalkan Surat Keputusan DPP PKNU ataskepengurusan DPC PKNU Kabupaten Jember, dengan menerbitkanSurat Keputusan DPP PKNU NO.

A101/DPW01/II/2012, tanggal21 Februari 2012, telah menyampaikan surat Rekomendasi PerubahanKepengurusan DPC PKNU Kabupaten Jember, kepada DPP PKNU Pusat,yang selanjutnya DPP PKNU Pusat atas rekomendasi perubahan SusunanPersonalia DPC PKNU Kabupaten Jember, telah mencabut danmembatalkan Surat Keputusan DPP PKNU atas kepengurusan DPC PKNUKabupaten Jember tersebut, dengan menerbitkan Surat Keputusan DPPPKNU NO.

A215/DPW01/V/2013, tanggal 20 Mei 2013,Perinal Rekomendasi Perubahan SK DPC PKNU, yang dijadikanlandasan hukum dalam SK DPP PKNU Pusat ( Tergugat Il) No.SK825/DPP01/V/2013, tanggal 21 Mei 2013, Tentang PerubahanSusunan dan Personalia Dewan Pengurus Cabang ( PKNU )Kabupaten Jember, bukan Surat Rekomendasi untuk Perubahan SKDPC PKNU Kabupaten Jember, oleh karena SK. Rekomendasi yangdikeluarkan DPW PKNU Jawa Timur ( Tergugat Ill ) untukperubahan DPC PKNU Kabupaten Jember adalah No.

Surat Keputusan DPP PKNU NO. SK349/DPP01/II/2012,tanggal 24 Februari 2012 Tentang Perubahan SusunanPersonalia DPC PKNU Kabupaten Jember, adalah sah.b.

Partai, maka Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)menetapkan kebijakan khusus mengenai penggantian antar waktu sebagaiberikut :No.207 K/PHI/2006 .Anggota PKNU DPRD Kabupaten/Kota yang perolehan suaranyamemiliki selisih paling besar 1.000 (seribu) suara dengan calonanggota DPRD Kabupaten/Kota dari PKNU peringkat perolehan suaraberikutnya, maka Anggota FKNU DPRD Kabupaten/Kotabersangkutan hanya berhak menduduki jabatan Anggota DPRDKabupaten/Kota separuh waktu dari masa jabatan DPRD Kabupaten/Kota

daftar peringatan perolehan suara dari PKNU pada Daerahpemilihan yang sama ;Masa jabatan anggota DPRD Kabupaten/ Kota dari PKNU penggantiantar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD Kabupeten/Kota dari PKNU yang digantikannya ;2 Tata cara kebijakan khusus partai mengenai penggantian antar waktudilaksanakan menurut ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga,Peraturan Partai, Keputusankeputusan Partai dan/atau FKNU DPC Kabupetn/Kota maupun sesuai dengan Perundangundangan yang berlaku

Berdasarkan keterangan saksi Wakil Maghfur, jabatanwakil sekretaris DPW PKNU Jawa Tengah menyatakan apabila perselisihan internalpartai ini diajukan ke DPW PKNU Jawa Tengah, jika tidak selesai di DPW diajukanke DPP PKNU di Jakarta;Fakta persidangan terbukti bahwa Penggugat mengajukan surat P3 tentangpermohonan penggantian antar waktu (PAW) DPRD Kabupaten Jepara dariPenggugat ke DPC PKNU Jepara tertanggal 4 Januari 2012.

Judex Facti telahberpendapat bahwa dua surat DPP PKNU bukti P4 dan bukti T.LI2 yang mengaturdua hal yang terkesan saling tumpang tindih, kemudian majelis menilai bahwa SuratKeputusan DPP PKNU No. SK819/DPP01/VIII/2009 tanggal 12 Agustus 2009tentang Tata Kerja dan Mekanisme Hubungan Dewan Pengurus Partai KebangkitanNasional Ulama dengan Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama, mempunyai nilai lebihdibandingkan Surat Keputusan DPP PKNU No.

A055/DPP03/XII/2011 tanggal 27Desember 2011 tentang Instruksi Pembayaran Iuran Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Iuran Muktamar I PKNU.Dalam pertimbangan hukumnya majelis/Judex Facti berpendapat bahwa SuratKeputusan DPP PKNU No. SK819/DPP01/VIII/2009 tanggal 12 Agustus 2009mempunyai nilai lebih dibandingkan Surat Keputusan DPP PKNU No. A055/DPP03/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011. Hal ini dapat diartikan Surat KeputusanDPP PKNU No.

Tentang perubahan susunan personalia DPC PKNU Kabupaten Bondowoso atas rekomendasi Tergugat II adalah perbuatan yang melawan hukum ;3. Menyatakan SK - 885 / DPP 01 / IX / 2013 tertanggal 11 September 2013 M / 5 Dzul Qodah 1434 H. adalah cacat dan tidak berkekuatan hukum mengikat, karenannya tidak dapat dijadikan dasar oleh Tergugat III bertindak untuk dan atas nama DPC PKNU Kabupaten Bondowoso.4.

PKNU Kabupaten Bondowoso,sedangkan Personalia DPC PKNU Kabupaten Bondowoso sampai saat ini masih dalamsengketa / perselisihan ;Hal.9 dari 82 hal.

Bahwa menyikapi adanya Pemberhentian sebagai Anggota PKNU dan / atau adanyasengketa Partai Politik di Bondowoso, khususnya yang terjadi di internal PKNU, baikdengan DPP PKNU, DPW PKNU maupun diantara DPC PKNU KabupatenBondowoso, sebenarnya DPRD Kabupaten Bondowoso tidak tinggal diam dan telahHal. 10 dari 82 hal. Put. No. 29 / Pdt.G / 2013 / PN.

Pergantian / Perubahan Kepengurusan DPC PKNU KabupatenBondowoso kepada Tergugat III tidak dilakukan sesuai denganketentuan pasal 60 Jo 64 ART PKNU, yaitu :Pasal 60 ART PKNU berbunyi : Musyawarah Cabang memiliki wewenang : c.Memilih dan menetapkan Rais (Ketua) Dewan Mustasyar, d.

Surat Rekomendasi DPW PKNU Jawa Timur.b. Anggaran Rumah Tangga ( ART ) PKNU Pasal 9 Tentang Disiplin Partai.c.

Surat Rekomendasi DPW PKNU Jawa Timur.b. Anggaran Rumah Tangga (ART) PKNU Pasal 9 Tentang DisiplinPartai.c.

Farid Rizal, S.H.I melalui Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ;Disamping terdaftar dalam KPU Kota Kediri sebagai Caleg, Penggugat juga tercatatsebagai Anggota DPRD Kota Kediri dari Partai Kebangkitan Nasional Ulama(PKNU) ;Oleh karena Penggugat terdaftar sebagai Caleg dari Partai lain (bukan dari PKNU)serta Penggugat kapasitasnya masih sebagai Anggota DPRD Kota Kediri dariPKNU, terlepas PKNU masuk verifikasi pemilu Tahun 2014 atau tidak, KPUbersikeras terhadap Penggugat untuk menandatagani surat pernyataan

Apakah Surat Keputusan DPC PartaiKebangkitan Nasional Ulama Kota Kediri, tanggal 20 Juni 2013 Nomor 46/KEP.PKNU.Kota.Kdr/2013 tersebut telah melalui proses sesuai denganAnggaran Rumah tangga Partai Kebangkitan nasional Ulama (PKNU) ?

Selain itu pemaknaan secara umun dan atausebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf i angka (2) Peraturan KPU No 13Tahun 2013 tidak mencerminkan hukum yang berkedilan.Sebagaimana uraian tersebut diatas bahwa memang benar Para Penggugat/Para Pemohon PK ketika mendaftar Caleg dalam kapasitas masih tercatatsebagai Anggota DPRD Kota Kediri Periode Tahun 2009 2014 dariPartai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU).Meskipun PKNU sebagai Partai Politik namun PKNU bukan sebagai PartaiPolitik Peserta Pemilu.

Oleh karena PKNU Bukan Partai Politik PesertaPemilu maka dengan sendirinya PKNU tidak ada hubungan hukum samasekali dengan UU No. 8 Tahun 2012. sehingga ketika mendaftarkansebagai caleg, Para Penggugat/Para Pemohon PK yang melalui/dicalonkanoleh salah satu Partai Politik Peserta Pemilu bukan berarti Para Penggugat/Pemohon PK memiliki 2 keanggotaan Partai Politik yang melanggarperaturan perundangundangan.

DPC PKNU No. 46/KEP.DPC.PKNU.Kota.Kdr/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013 tentangPemberhentian Atas Nama Para Penggugat/Para Pemohon PK dariKeanggotaannya sebagai Anggota DPRD Kota Kediri karena tidak melaluimekanisme dalam Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Nasional Ulama(PKNU) BAB V Pasal 24 ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9),ayat (10), ayat (11) dan ayat (12) adalah merupakan masalah internal ParaPenggugat/Para Pemohon PK dengan Partai PKNU dan untuk itu Judex Factitidak

Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama (DPP PKNU)
2. Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama (DPC PKNU)
KUASA HUKUM : Ymron Farcham, SH

Sudirman No. 17 Sumenep,Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGATMELAWANDewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama (DPP PKNU), yangberkantor di Jl. Kramat Vi Nomor 8 Jakarta Pusat, sebagaiTergugat I.Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama (DPC PKNU)Yang berkantor di Jalan KH.

Bahwa, didalam Lampiran Surat Keputusan DPP PKNU Nomor : SK823/DPP01/V/2013 Tanggal 21 Mei 2013 M/11 Rajab 1434 H, untukselanjutnya akan disebut : Obyek Sengketa. Ternyata didalam Lampiran SuratKeputusan DPP PKNU tersebut, namanama Penggugat 1,Penggugat Il,Penggugat Ill, Penggugat IV, Penggugat V, dan Penggugat VI tidak tercantum,yang berarti tidak lagi diakomudir sebagai anggota pengurus didalam susunankepengurusan tersebut; Bukti bertanda P 4..

Bahwa DPW PKNU adalah bagian yang tak terpisahkan apabilah DPPPKNU menerbitkan suatu Surat Keputusan Tentang Perubahan Susunandan Personalia Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan NasionalUlama, dalam hal ini adalah DPW PKNU Jawa Timur.4. Bahwa dengan demikian, maka Gugatan Penggugat Kurang pihak, olehkarena itu. Tergugat !

Bahwa langkaholeh Tergugat dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor :SK823/DPP01/V/2013 tanggal 21 Mei 2013, seteiahmemperhatikan dan mempelajari halhal sebagai berikut :e Surat DPC PKNU Kabupaten Sumenep PerihalPermohonan Perubahan Struktur Pengurus Nomor :SK038/DPCXVI26N/2013 tertanggai 15 Mei 2013.e Berita acara Rapat Pleno DPC PKNU Kab.

Bahwa Tergugat II dalam melakukan permohonan perubahan susunanPengurus DPC PKNU Kab. Sumenep telah sesuai dengan AD/ART PKNU, halmana tidak memerlukan pendapat dari Para Penggugat karena ParaPenggugat telah berpindah ke partai lain.b. Bahwa Tergugat II harus mengambil langkah langkah kebijakan secaracepat dan strategis agar roda organisasi partai tetap berjalan.c. Bahwa perbuatan Tergugat II dalam permohonannya kepada Tergugat tentang perubahan susunan pengurus DPC PKNU Kab.

.- Menyatakan perbuatan Tergugat IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII dan XXIX yang telah menjalankan tugas, fungsi dan wewenang untuk dan atas nama DPC PKNU Kabupaten Bondowoso adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum.- Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III dan IV menerbitkan SK tanggal. 16 April 2013 M / 5 Jumadil Akhir 1434 H, Nomor.

SK - 795 / DPP - 01 / IV / 2013 oleh Tergugat I sampai IV tanpa rekomendasinya yang didasarkan pada muscabsus DPC PKNU Kabupaten Bondowoso dan kemudian dijadikan dasar oleh Tergugat IX sampai XXIX untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang DPC PKNU Kabupaten Bondowoso adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum.- Menyatakan SK tanggal. 16 April 2013 M / 5 Jumadil Akhir 1434 H Nomor.

.- Menyatakan sah musyawarah Cabang Khusus dan hasil - hasilnya dalam rangka mengisi kekosongan atau perubahan susunan dan personalia Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama ( PKNU ) Kabupaten Bondowoso yang dilaksanakan pada tanggal. 15 Juni 2013.- Menghukum Tergugat V, VI, VII dan VIII memberikan rekomendasi hasil Muscabsus tanggal. 15 Juni 2013 sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat ( 2 ) huruf b ART PKNU.- Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk mengesahkan hasil Muscabsus

PadahalTergugat II masih aktif dan tidak pernah diberhentikan dan / atau tidakpernah mengundurkan diri, baik sebagai Anggota PKNU sebagaimanadimaksud dalam pasal 10 jo. 11 ART PKNU maupun sebagai PersonaliaDewan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ART PKNU..

Tergugat I sampai IV telah mengesahkan dan mengangkat beberapaPersonalia Pengurus DPC PKNU Kabupaten Bondowoso yang tidakmempunyai kapabilitas dibidang keorganisasian, khususnya tidak pernahaktif dalam organisasi PKNU baik di Pusat, Wilayah maupun di Cabang.Tergugat I sampai IV telah menyalahgunakan wewenangnya dengan caramengambil alih wewenang DPC PKNU Kabupaten Bondowoso yangsecara tegas telah diberikan, diatur dan dilindungi oleh KetetapanMUKERNAS IT PKNU, No.: II / MUKERNAS II / PKNU / V / 2008tentang

Bdw.23.2016, dimana jelas dalam hal ini para pengurus yang termuat didalamnyabukanlaha atas kemauan sendiri untuk menjadi pengurus DPC PKNU,Kabupaten Bondowoso, tetapi karena merupakan para kader PKNU baik darikader pengurus DPC PKNU ataupun dari kader DPC PKNU yang tentunyadiambil dan dipilih berdasarkan trec record data data kader yangada baik diDPW PKNU Jawa Timur maupun di DPP PKNU Pusat Jakarta.Bahwa status hukum Penggugat I tidak jelas / kabur / Obscurlibel, sebab Penggugat Iadalah pengurus

T. 1 s/d 8 3.Foto copy Rekomendasi Perubahan SK DPC PKNU Kabupaten Bondowoso,Nomor.

ART Partai Kebangkitan Nasional Ulama ( PKNU ) ditandai T. 1 s/d 8 3.2. Rekomendasi Perubahan SK DPC PKNU Kabupaten Bondowoso, Nomor. A 184 /DPW 01 /IV/ 2013 ditandai T. 1 s/d 8 4.3. SK DPP PKNU Nomor. SK 795 / DPP 01 / IV / 2013 Tentang PerubahanSusunan dan Personalia Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan NasionalUlama Kabupaten Bondowoso Masa Khidmat 2011 2016 dtandai T. 1 s/d 8 5.4. Ketetapan MUKERNAS II PKNU : Nomor.

Bahwa akhirnya DPC PKNU Kabupaten Kebumen kemudian menyetujui untukbergabung dalam Fraksi Partai Golkar, dengan pertimbangan bahwa denganbergabung ke dalam Fraksi Partai Golkar maka anggota DPRD Kabupaten Kebumendari PKNU Kabupaten Kebumen akan dapat optimal dalam kinerjanya membawaaspirasi konstituen PKNU Kabupaten Kebumen, karena ada sinergi yang salingmenguntungkan antara DPD Partai Golkar Kabupaten Kebumen dengan DPC PKNUKabupaten Kebumen.7.

Bahwa melihat ketidakadilan tersebut, karena dengan demikian PKNU KabupatenKebumen hanya dimanfaatkan keberadaannya di Fraksi Partai Golkar, karenadengan bergabungnya PKNU Kabupaten Kebumen ke dalam Fraksi Partai Golkarmenambah jumlah anggota Fraksi Partai Golkar lebih banyak, maka DPC PKNUKebumen telah berusaha untuk mengingatkan Tergugat I akan kesepakatan awalTergugat I meminta DPC PKNU Kabupaten Kebumen agar anggota DPRDKabupaten Kebumen dari PKNU Kabupaten Kebumen bergabung ke dalam FraksiPartai

Golkar.10.11.12.13.14.Bahwa oleh karena para Tergugat tidak menghiraukan usulan dari DPC PKNUKabupaten Kebumen, maka untuk mengoptimalkan kinerja anggota DPRDKabupaten Kebumen dari PKNU Kabupaten Kebumen dalam membawa aspirasikonstituen PKNU Kabupaten Kebumen tidak ada jalan lain selain keluar dari FraksiPartai Golkar dan selanjutnya memilih bergabung ke Fraksi lain yang bisabekerjasama secara sinergis dengan PKNU Kabupaten Kebumen sehingga kinerjaanggota DPRD Kabupaten Kebumen dari PKNU Kabupaten

Kebumen dapat optimaldalam membawa aspirasi konstituen PKNU Kabupaten Kebumen.Bahwa untuk itu DPC PKNU Kabupaten Kebumen telah melayangkan surat kepadaPimpinan DPRD Kabupaten Kebumen dan Tergugat I tanggal 3 Februari 2012 dibawah nomor: B036 / DPC03 / II /2012 perihal: Pencabutan Keanggotaan DanFraksi Partai Golkar, serta disusuli lagi surat DPC PKNU Kabupaten Kebumentanggal 10 Februari 2012 di bawah nomor: B039/DPC03/ II /2012 perihal:Pencabutan Keanggotaan Dari Fraksi Partai Golkar.Bahwa akan

) anggotaDPRD dari PKNU ke dalam Fraksi Golkar, setelah Penggugatmelayangkan surat penarikan/pencabutan anggota DPRD KabupatenKebumen PKNU dari Fraksi Partai Golkar;Bahwa ternyata dalam gugatan Penggugat tidak dijelaskan kerugian akibatpencantuman 3 anggota DPRD dari PKNU Kebumen ke dalam Fraksi Partai16Golkar tersebut, justru Penggugat menguraikan kerugian tunjangan jabatan3 anggota DPRD PKNU dan uraian kerugian immaterial yang sangat tidakada relevansinya dengan dalil Penggugat yaitu pencantuman

Menyatakan Perbuatan Tergugat V s/d VIII merekomendasi pengesahan komposisi dan personalia DPC PKNU Kabupaten Bondowoso yang tidak didasarkan pada Musyawarah Cabang atau Musyawarah Cabang Khusus DPC PKNU Kabupaten Bondowoso adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;6. Menghukum para Tergugat I s/d Tergugat VIII untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga saat ini berjumlah Rp.4.234.000,- (empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;

A.; Selaku Ketua Dewan Syura Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU),K. H. MB. FIRJAUN BARLAMAN; Selaku Sekretaris Dewan Syura Dewan PengurusPusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU),Drs. H. CHOTRUL ANAM; Selaku Ketua Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Pusat PartaiKebangkitan Nasional Ulama (PKNU),4.

dalam Surat Keputusan DPP PKNU Nomor: SK795/DPP01/IV/2013 tertanggal 16 April 2013 M /5 Jumadil Akhir 1434 H) tanpa sebabdan alasan yang jelas;Bahwa Surat Keputusan DPP PKNU Nomor: SK795/DPP01/IV/2013 diterbitkan oleh TergugatI s/d IV secara melawan Hukum dan bertentangan dengan ART PKNU yaitu:a.

Rekomendasit DPW PKNU Propinsi Jawa Timur kepada DPP PKNU untukpengesahan komposisi dan personalia DPC Kabupaten Bondowoso tidak didasarkanpada Musyawarah Cabang atau Musyawarah Cabang Khusus sebagaimana yangdikehendaki dan diperintahkan pasal 60 jo 64 ART PKNU. Dengan demikian DPWPKNU telah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat(3) ART PKNU;c.

Tergugat I s/d VIII telah menyalahgunakan wewenangnya dengan cara mengambilalih wewenang DPC PKNU Kabupaten Bondowoso yang secara tegas telahdiberikan, diatur dan dilindungi oleh Ketetapan MUKERNAS II PKNU, No.: III /MUKERNAS II /PKNU / V / 2008 tentang Tata Kerja DPP PKNU.Bahwa SK yang demikian adalah cacat Hukum dan Batal Demi Hukum, karenanyaharuslah dikesampingkan;4.

Menyatakan Perbuatan Tergugat V s/d VIII merekomendasi pengesahan komposisi dan personaliaDPC PKNU Kabupaten Bondowoso yang tidak didasarkan pada Musyawarah Cabang atauMusyawarah Cabang Khusus DPC PKNU Kabupaten Bondowoso adalah merupakan perbuatanmelawan hukum ;6.

Bojonegoro Dapil V/ Calon legislatif dari PKNU bersamasamadengan terdakwa II ALI MUBAROK Bin M. TOHIR (ketua Tanfidz PAC PKNU Kec.Padangan) pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2009 sekitar jam 06.30 Wib s/d jam 10.00Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di jalan sekitarMushola Minak Anggrung Kuncen Padangan di Desa Kuncen Kec.

Bahwa benar terdakwa adalah anggota PKNU dan menjadi Caleg DPRD dari DapilV yang meliputi KEc. Padangan, Purwosari , Kasiman,Kadewan, Malo, Kalitidu danNgasem;2. Bahwa benar Terdakwa II adalah sebagai Ketua Tanfidz DPAC PKNU KecamatanPadangan;3.

Padangan, Purwosari, Ngasem, Kalitidu, Malo, Kasimanyang diusung oleh DPC PKNU Bojonegoro atas pengusulan dari DPAC PKNU Kec.Padangan, sedang Terdakwa I ALI MU BAROK adalah benar sebagai Ketua PAC PKNUKec.

Surip selaku Caleg DPRD Bojonegoro DapilV yang diusung PKNU yang bertuliskan Berjuang untuk Perubahan dan KesejahteraanBersama H. Surip Caleg No. 2 DPRD Dapil V Mohon Doa Restunya dan DukungannyaIngat PKNU Contreng No. 2 H.

Bojonegoro' telah melaksanakan kegiatan jalan sehat bersholawatbersama PKNU dan dalam pelaksanaannya Terdakwa H. Surip selaku Caleg DPRD Kab.Bojonegoro Dapil V yang diusung PKNU telah memberikan dana sebesar Rp. 500.000,kepada Terdakwa II yang oleh terdakwa Il digunakan untuk membeli jam dinding warnaputin sesuai dengan dasar logo PKNU yang telah ditempeli di dalam kaca jam tersebutstiker H.

Lilik Hidayati telah melaluimekanisme yang benar, sesuai dengan petunjuk alat bukti berupasurat yang dikirimkan oleh DPC PKNU ke Gubernur (Tergugat)antara lain sebagai berikut :Surat Pernyataan Pengunduran Diri Penggugat tanggal 15 Mei 2013 ;Surat Ketua DPC PKNU tanggal 16 Mei 2013, Nomor : 199/A2/DPC.PKNU/V/2013, perihal pemberhentian dan usulan PAW anggotaDPRD Kabupatenc.

Gresikdari Fraksi PKNU, tanggal 29 Mei 1aNBukti TFoto copy sesuai asli, Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kab. Gresik kepada Pimpinan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kab. Gresik, Nomor : 201/KPUGresik014.329707/V/2013, Perihal : Pengganti Antar Waktu(PAW) Anggota DPRD Kab. Gresik dari PKNU, tanggal 24Mei 2013 ; 1NnBukti TFoto copy sesuai asli, Berita Acara Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kab.

Gresik Fraksi Partai Kebangkitan Nasional Ulama(PKNU), a/n. Hj. Lilik Hidayati, tanggal 15 Mei 2013 ; Bukti T 8 Foto copy sesuai asli, Surat Keputusan Dewan PengurusCabang (DPC) Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)Kab. Gresik, Nomor : 199/A2/DPCPKNU/VI/2013, tentangPergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab.

Gresik dariFraksi PKNU, tanggal 18 Mei Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasanalasan Jawabannya TergugatII Intervensi telah mengajukan alat bukti surat diberi tanda T.II.Int 1 sampai denganT.LInt 8 yang telah dimeteraikan cukup, kemudian buktibukti tersebut dicocokkandengan aslinya sebagai berikut :1. Bukti T.II.Int 1: Foto copy sesuai asli, Surat Pernyataan Pengunduran Diri DariJabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kab. GresikFraksi Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), a/n.

Gresik, tanggal 16 Mei Bukti T.I1.Int 4 : Foto copy sesuai asli, Surat Keputusan Dewan PengurusCabang (DPC) Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)Kab. Gresik, Nomor : 199/A2/DPCPKNU/VI/2013, tentangPergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Gresik dariFraksi PKNU, tanggal 18 Mei 62 Bukti T.II.Int5 : Foto copy sesuai asli, Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kab. Gresik kepada Pimpinan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kab.

., selaku Ketua DewanSyura Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama(PKNU);K.H. MB. FIRJAUN BARLAMAN, selaku Sekretaris Dewan SyuraDewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU);Drs. H.

dimaksud dalamPasal 24 ART PKNU;Tergugat I sampai IV telah mengesahkan dan mengangkat beberapaPersonalia Pengurus DPC PKNU Kabupaten Bondowoso yang tidakmempunyai kapabilitas di bidang keorganisasian, khususnya tidakpernah aktif dalam organisasi PKNU baik di Pusat, Wilayahmaupun di Cabang;Tergugat I sampai IV telah menyalahgunakan wewenangnyadengan cara mengambil alih wewenang DPC PKNU KabupatenBondowoso yang secara tegas telah diberikan, diatur dan dilindungioleh Ketetapan Mukernas II PKNU, Nomor

nama DPC PKNU Kabupaten Bondowoso;Hal. 5 dari 21 hal.

sebagai Dewan Pengurus Cabang PKNU Kabupaten Bondowoso adalah tidaktepat dan tidak benar;1 Bahwa logis DPP PKNU Pusat yang berkedudukan di Jakarta adalah sebagaiTergugat, karena sebagai pembuat Surat Keputusan yang dijadikan objeksengketa dalam perkara ini;2 Bahwa masih logis DPW PKNU Jawa Timur yang berkedudukan di Surabayaadalah sebagai Tergugat, karena pihak yang merekomendasikan terbitnya SKDPP PKNU Pusat yang berkedudukan di Jakarta dalam perkara ini;Hal. 11 dari 21 hal.

Nomor 101 K/Pdt.SusParpol/20143 Bahwa sangat tidak logis dan keliru serta tidak benar bila Para Penggugat dalamperkara ini meletakkan DPC PKNU Kabupaten Bondowoso sebagai Tergugat,yang benar seharusnya DPC PKNU Kabupaten Bondowoso hanyalah sebagaiTurut Tergugat saja dalam perkara ini, sebab DPC PKNU KabupatenBondowoso bukan atas kemauan masingmasing orang para pengurus itu sendiri,tetapi hanyalah sebagai pelaksana tugas berdasarkan terbitnya Surat KeputusanDPP PKNU Pusat yang berkedudukan di Jakarta

Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor171.434/57/011/2014 tentang Peresmian PengangkatanPengganti antar waktu Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Sampang tertanggal 22Januari 2014 ; Dikarenakan Penggugat diberhentikan oleh Dewan PengurusCabang Partai Persatuan Nasional Ulama (DPC PKNU)melalui Surat Keputusan DPC PKNU Kabupaten SampangNomor : 044/SK/DPC02/VIII/2013 tentang PemberhentianSebagai Anggota Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)tertanggal 2 Agustus 2013 kemudian dilanjutkandikeluarkannya

Surat DPC PKNU Kabupaten SampangNomor : B045/DPC02/VIII/2013 Perihal Usul penggantiantar waktu Anggota DPRD Sampang Fraksi KebangkitanNasional Ulama tertanggal 02 Agustus.

Pada Konsideran menimbang huruf b dijelaskan bahwaberdasarkan Surat Keputusan Nomor : 044/SK/DPC02/VIII/2013 tanggal 1 Desember 2013 dan Surat Tanggal 1Desember 2013 Nomor : B045/DPC02/VIII/2013, DewanPengurus Cabang danSOLErUSNY a =a nnn nnn nnn ncn cnc cenceBahwa tidak pernah ada surat keputusan DPC PKNUKabupaten Sampang tertangal 1 Desember 2013 yangada adalah Surat Keputusan DPC PKNU Nomor: 044/SK/DPC02/VIII/2013 tentang Pemberhentian SebagaiAnggota Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)tertanggal

2 Agustus 2013 kemudian dilanjutkandikeluarkannya Surat DPC PKNU Kabupaten SampangNomer : B045/DPC02/VIII/2013 Perihal Usul PenggantiAntar waktu Anggota DPRD Sampang Fraksi KebangkitanNasional Ulama tertanggal 02 Agustusb.

Nasional Ulama (PKNU) ;10.d.

Bahwa Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) adalah Partai Politik yang tidak lolosverifikasi sebagai partai pemilu pada tahun 2014, tetapi : PKNU sampai sekarang dan2014 nanti masih tetap eksis dan tetap menjalankan fungsi kepartaian sebagaimanamestinya berdasarkan AD/ART dan peraturan perundangundangan yang berlaku.b.

Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan dan anggotaFraksi PKNU DPRD Kabupaten Pasuruan sekaligus mengusulkan PAW atas nama H.Muh.

Bahwa AD/ART PKNU berisi tentang asas dan prinsip perjuanagn partai, yangdidalamnya mengatur kedudukan, tugas dan wewenang kepengurusan partai daritingkat pusat sampai pada tingkatan yang palin bawah yaitu anak ranting ;b. Bahwa penggugat telah terpilih menjadi anggota fraksi PKNU DPRD Kabupatenpasuruan masa bakti 20092014, dimana penggugat terpilih menjadi anggotalegislatif melalui perjuangan seluruh kader PKNU yang melibatkan seluruhkomponen partai ;c.

Bahwa dalil penggugat sangat tidak berdasar yang menyatakan bahwa AD/ARTPKNU tidak mencerminkan rasa kepatutan/kepantasan, dimana penggugatmenjadi anggota/pengurus PKNU DPC Kabupaten Pasuruan serta telah lebih dari4 tahun menjadi anggota fraksi PKNU DPRD Kabupaten Pasuruan dengan segalafasilitasnya, tetapi selama itu pula Penggugat tidak pernah merasa keberatanterhadap AD/ART PKNU ;d.

dan akanditerima oleh pengganti Penggugat sebagai anggota fraksi PKNU DPRDKabupaten Pasuruan ;8.