Sekitar 30 (tigapuluh) menit kemudian, RAHMAT PAKAYA alias MAT berboncengandengan ARWIN alais ALING bersama dengan SAID yang berboncenganseseorang yang tak dikenal dengan membawa latalat yang telahdisiapkan tersebut berangkat menuju ke Kantor PMPD yang sebelumnyatelah ditunjukkan oleh terdakwa, dengan memalui Jalan Trans Sulawesikemudian belok kiri di lampu merah kampal selanjutnya langsung masuk kehalaman kantor PMPD dan berhenti pada bagian bangunan sisi kiri atausebelah selatan bangunan, setelah

Adapun akibat terbakarnyaKantor PMPD pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekitar jam 02.00wita, Badan PMPD mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) khusus untuk peralatan kantordan kurang lebih sekitar Rp. 960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluhjuta rupiah).

Saksi juga menerangkan akibat kekerasan terhadapbarang di Kantor PMPD pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekitarjam 02.00 wita, Badan PMPD mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) khusus untuk peralatan kantordan kurang lebih sekitar Rp. 960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluhjuta rupiah).

itu saksi ARWIN alias ALING turun dari motor diikutiseseorang tak dikenal dengan membawa bensin menuju ke sisi kiribangunan kantor PMPD kemudian ARWIN alias ALING membuka salahsatu jendela ruangan dan setelah disirami bensin ARWIN alias ALINGHal. 4 dari 22 hal.

Adapun akibat terbakarnya Kantor PMPD padahari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekitar jam 02.00 wita, Badan PMPDmengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 400.000.000,00 (empat ratusjuta rupiah) khusus untuk peralatan kantor dan kurang lebih sekitar Rp.960.000.000,00 (Sembilan ratus enam puluh juta rupiah).

Saksi juga menerangkan akibat kekerasan terhadap barang diKantor PMPD pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekitar jam 02.00wita, Badan PMPD mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) khusus untuk peralatan kantordan kurang lebih sekitar Rp. 960.000.000,00 (Sembilan ratus enam puluhjuta rupiah).

No. 10/PID/2014/PT.PALUseseorang tak dikenal dengan membawa bensin menuju ke sisi kiribangunan kantor PMPD kemudian ARWIN alias ALING membuka salahsatu jendela ruangan dan setelah disirami bensin ARWIN alias ALINGmenyalakan korek api dan menyulutkannya ke arah ruangan yang telahdisirami bensin.

Tentang Objek GugatanObjek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati BanyuasinNo.606/KPTS/ PMPD/2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang PengesahanPemberhentian Kepala Desa Muara Abab, Kecamatan Rantau Bayur,Kabupaten Banyuasin;Bukti P1: Surat Keputusan Bupati Banyuasin No.606/KPTS/ PMPD/2014tanggal 18 Agustus 2014 tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala DesaMuara Abab Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;B. Tentang Catat Hukum Objek Sengketa1.

hakhukum dan hak konstitusionalnya, Penggugat terpaksamengajukan Gugatan Pembatalan terhadap Surat KeputusanBupati Banyuasin No.606/ KPTS/PMPD/2014 tanggal 18 AgustusHalaman 4 dari 25 halaman.

Oleh karena Surat Keputusan Bupati BanyuasinNo.606/KPTS/ PMPD/2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentangPengesahan Pemberhentian Penggugat selaku Kepala Desa MuaraAbab Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin didasarkankepada kegiatan rapat dan rekomendasi rapat DPD yangmerupakan rapat liar produk yang cacat hukum, maka SuratKeputusan Bupati Banyuasin No.606/KPTS/ PMPD/2014 tanggal 18Agustus 2014 quod non pun menjadi beschikking yang cacathukum, sehingganya haruslah dinyatakan sebagai batal atau tidakHalaman

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati BanyuasinNo.606/KPTS/ PMPD/2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentangPengesahan Pemberhentian Kepala Desa Muara Abab KecamatanRantau Bayur Kabupaten Banyuasin;3. Memerintahkan Bupati Banyuasin mencabut Surat Keputusan BupatiBanyuasin No.606/KPTS/ PMPD/2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentangPengesahan Pemberhentian Kepala Desa Muara Abab KecamatanRantau Bayur Kabupaten Banyuasin;4.

Menyatakan Batal Keputusan Bupati Banyuasin Nomor606/KPTS/PMPD/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Tentang PengesahanPemberhentian Kepala Desa Muara Abab Kecamatan Rantau BayurKabupaten Banyuasin;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati BanyuasinNomor 606/KPTS/PMPD/2014 tanggal 18 Agustus 2014 TentangPengesahan Pemberhentian Kepala Desa Muara Abab Kecamatan RantauBayur Kabupaten Banyuasin;4.

/KPTS/BPMPDK/2014 tentang Penunjukan PanitiaPeningkatan Peran Perempuan di Perdesaan Kegiatan Penilaian 10 ProgramPokok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Badan PMPD/K KabupatenMusi Rawas Utara Tahun Anggaran 2014 dengan susunan Kepanitiaan :1. Ketua : Kepala Badan BPMPDIK ;2. Sekertaris : Sekertaris Badan BPMPDK ;3.

Anggota : Zazili, S.Sos: Kasio, S.Sos: Beri Saputra Karno, SH.Bahwa saksi Zazili, S.Sos sebagai PPTK pada Kegiatan Penilaian 10 ProgramPokok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Badan PMPD/K KabupatenMusi Rawas Utara Tahun Anggaran 2014, tetapi saksi Zazili, S.Sos tidakpernah menerima Surat Keputusan sebagai PPTK pada Kegiatan Penilaian 10Program Pokok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Badan PMPD/KKabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2014 tersebut;Bahwa karena sejak awal saksi Zazili, S.Sos

tidak pernah dilibatkan dalampengeluaran dana kegiatan Penilaian 10 Program PokokPemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Badan PMPD/K Kabupaten MusiRawas Utara Tahun Anggaran 2014 dan terdakwa pun tidak pernahberkoordinasi dengan saksi Zazili, S.Sos sebagai PPTK pada prosespencairan untuk pelaksanaan Kegiatan Penilaian 10 Program PokokHalaman 5 dari 48 hal.

PUT. 5/Pid.SusTPK/2017/PT.PLG> Bahwa saksi Zazili, S.Sos sebagai PPTK pada Kegiatan Penilaian 10 ProgramPokok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Badan PMPD/K KabupatenMusi Rawas Utara Tahun Anggaran 2014, tetapi saksi Zazili, S.Sos tidakpernah menerima Surat Keputusan sebagai PPTK pada Kegiatan Penilaian 10Program Pokok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Badan PMPD/KKabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2014 tersebut;> Bahwa karena sejak awal saksi Zazili, S.Sos tidak pernah dilibatkan dalampengeluaran

dana kegiatan Penilaian 10 Program Pokok PemberdayaanKesejahteraan Keluarga Badan PMPD/K Kabupaten Musi Rawas Utara TahunAnggaran 2014 dan terdakwa pun tidak pernah berkoordinasi dengan saksiZazili, S.Sos sebagai PPTK pada proses pencairan untuk pelaksanaanKegiatan Penilaian 10 Program Pokok Pemberdayaan Kesejahteraan KeluargaBadan PMPD/K Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2014 tersebuttermasuk didalammnya anggaran belanja uang yang akan diserahkan kepadaMasyarakat/Pihak Ketiga;> Bahwa sejak

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan surat suara tersebut maka yang seharusnyaKepala Desa yang terpilih adalah PENGGUGAT dengan nomor urut I (satu ) ;14 Melihat dari Surat Keputusan dari Tergugat tersebut Nomor: 53/KPTS/PMPD/2014 tentang Pengesahan, Pemberhentian Kepala Desa Dan PengangkatanKepala Desa Dalam Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin tanggal16 Januari 2014Desa Beringin Agung Nomor Urut 6 (enam) atas nama PANIDI, maka SuratKeputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut bertentangan

Mengingat masa jabatan Kepala Desa yang lama yaitu 16 Mei2013, sedangkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat Nomor: 53/KPTS/PMPD/2014 pada tanggal 16 Januari 2014 Desa Beringin Agung Nomor Urut6 (enam) atas nama PANIDI, dengan demikian Surat Keputusan tersebut adalahbertentangan dengan azas hukum, oleh sebab itu Surat Keputusan Nomor: 53/KPTS/PMPD/2014 yang dikeluarkan oleh Tergugat haruslah dinyatakan BATAL DEMI15 Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 53/KPTS/

Bahwa, kalau kita melihat dari berbagai peraturan perundanganperundangan yangberlaku. bahwa obyek sengketa dari Surat Keputusan Nomor: 53/KPTS/PMPD/2014.

,maka tidak sesuai dengan azasazas hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal30 (2) jo Pasal 31 (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 10 Tahun2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan PemberhentianKepala Desa dalam Peraturan dan Perundang Undangan, karena obyeksengketa tersebut diterbitkan dengan alas an yang tidak berdasarkan AzasAzasHukum, maka perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan yang bertentangandengan hukum, dengan demikian Surat Keputusan Nomor: 53/KPTS/PMPD

Bahwa, oleh karena Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 53/ KPTS/PMPD/2014 Khusus Desa Beringin Agung Nomor Urut 6 (enam) atas nama PANIDIyang dikeluarkan Tergugat Batal Demi Hukum karena bertentangan denganazas azas umum Pemerintahan yang baik sehingga Surat Keputusan tersebuttidak sah dan tidak mengikat secara hukum;Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada ketuaPengadilan Tata Usaha Negara Palembang melalui Majelis Hakim yang memeriksaperkara ini agar dapat menjatuhkan

Sekitar 30 (tigapuluh) menit kemudian, RAHMAT PAKAYA alias MAT berboncengandengan ARWIN alais ALING bersama dengan SAID yang berboncenganseseorang yang tak dikenal dengan membawa latalat yang telahdisiapkan tersebut berangkat menuju ke Kantor PMPD yang sebelumnyatelah ditunjukkan oleh terdakwa, dengan memalui Jalan Trans Sulawesikemudian belok kiri di lampu merah kampal selanjutnya langsung masuk kehalaman kantor PMPD dan berhenti pada bagian bangunan sisi kiri atausebelah selatan bangunan, setelah

Adapun akibat terbakarnyaKantor PMPD pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekitar jam 02.00wita, Badan PMPD mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) khusus untuk peralatan kantordan kurang lebih sekitar Rp. 960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluhjuta rupiah).

Saksi juga menerangkan akibat kekerasan terhadapbarang di Kantor PMPD pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekitarjam 02.00 wita, Badan PMPD mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) khusus untuk peralatan kantordan kurang lebih sekitar Rp. 960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluhjuta rupiah).

17 Februari 2006 dan selain itu juga terdakwa diangkat sebagaiPemimpin Kegiatan (PK) Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa(PMPD) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan PemberdayaanMasyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Barito Selatan Nomor : 050/44/BPMD/2006 tanggal 14 Januari 2006;= Kemudian terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatanPemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa (PMPD) / CommunityEmpowerment For Rural Development (CERD) pada Kantor BadanPemberdayaan Masyarakat

Februari 2006 dan selain itu juga terdakwa diangkat sebagaiPemimpin Kegiatan (PK) Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa(PMPD) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan PemberdayaanMasyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Barito Selatan Nomor : 050/44/BPMD/2006 tanggal 14 Januari 2006;=> Kemudian terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatanPemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa (PMPD) / CommunityEmpowerment For Rural Development (CERD) pada Kantor BadanPemberdayaan Masyarakat

Barito Selatan sejak tahun 1995 dan berdasarkan SKBupati Barito Selatan No. 76 Tahun 2006, tanggal 17 Februari 2006 saksi diangkat danmenjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada proyek Pemberdayaan Masyarakat untukPembangunan Desa (PMPD); Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyrakat dan Desa(BPMD) adalah SUPIANTO, S.H.;35 Bahwa sebagai Bendahara Proyek pada PMPD saksi bertugas antara lain :melaksanakan administrasi penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran pembiayaan sertapengeluaran

Bahwa benar pada tahun 2006 Kantor badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desaada melakukan kegiatan proyek Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa(PMPD) / Community Empowerment For Rural Development (CERD) yang sumberdananya berasal dari dana APBN (Loan ADB) dan dana dari APBD Kab.

Mitra Utama Kalawangun; Bahwa audit yang dilakukan ahli adalah audit investigative dengan tujuan untukmembuktikan kebenaran apakah ada kerugian Negera terhadap proyek PMPD/CERDtersebut;e Bahwa Proyek PMPD/CERD tersebut sumber pendanaannya adalah berasal dariAPBN dan APBD Kab.

Tentang Obyek GugatanObyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati BanyuasinNo.606/KPTS/ PMPD/2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang PengesahanPemberhentian Kepala Desa Muara Abab Kecamatan Rantau Bayur KabupatenBanyuasin. Bukti P1: Surat Keputusan Bupati Banyuasin No.606/KPTS/ PMPD/2014tanggal 18 Agustus 2014 tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala DesaMuara Abab Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin .B. Tentang Catat Hukum Obyek Sengketa1.

Sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang berbentuk Penetapan(beschikking), Surat Keputusan Bupati Banyuasin No.606/ KPTS/PMPD/2014tanggal 18 Agustus 2014 tentang Pengesahan Pemberhentian PenggugatHal 3 dari 67 hal.

Ali Sadikin, M.Si telah berhasil menggiringseraya menjebak Bupati Banyuasin untuk menerbitkan SuratKeputusan Bupati Banyuasin No.606/ KPTS/PMPD/2014 tanggal 18Hal 6 dari 67 hal.

T1: Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 606/KPTS/PMPD/2014 tertanggal18 Agustus 2014 (Surat Asli /Original) (photo copy sesuai dengan2.

Menyatakan Batal Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 606/KPTS/PMPD/2014tanggal 18 Agustus 2014 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala DesaMuara Abab Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati BanyuasinNomor 606/KPTS/PMPD/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Tentang PengesahanPemberhentian Kepala Desa Muara Abab Kecamatan Rantau Bayur KabupatenBanyuasin ; 92 229 oon noe neHal 66 dari 67 hal. Putusan Nomor: 57/G/2014/PTUNPLG4.

Sus/2017Masyarakat untuk Pembangunan Desa (PMPD)/Community Empowermentfor Rural Development (CERD) Tahun Anggaran 2006;Bahwa selain itu Ir.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah bertanggung jawab terhadapselurun pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan danperancangan kegiatan PMPD/CERD TA 2006 yang sumber dananyaberasal dari APBN:2. Pemimpin Kegiatan (PK) adalah melaksanakan kegiatan berdasarkanDASK BPMD TA 2006 dan mengendalikan kegiatan dengan penuhtanggung jawab;b.

Amin Subagio, M.P., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)kegiatan Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa (PMPD)/Community Empowerment for Rural Development (CERD) Tahun Anggaran2006 yang bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan sesuaidengan perencanaan dan perancangan kegiatan PMPD/CERD TA 2006 danselaku Pemimpin Kegiatan (PK) yang bertugas melaksanakan kegiatan danmengendalikan kegiatan berdasarkan DASK BPMD TA 2006 ternyata tidakmemperhatikan mutu dan spesifikasi kegiatan

Amin Subagio, M.P., adalah Penanggung jawabKegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan PemberdayaanMasyarakat untuk Pembangunan Desa (PMPD)/Community Empowermentfor Rural Development (CERD) Tahun Anggaran 2006;Hal. 13 dari 36 hal. Put. No. 156 PK/Pid. Sus/2017 Bahwa selain itu Ir.

Amin Subagio, M.P selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPk)kegiatan Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa (PMPD)/Community Empowerment for Rural Development (CERD) Tahun Anggaran2006 yang bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan sesuaidengan perencanaan dan perancangan kegiatan PMPD/CERD TA 2006 danselaku Pemimpin Kegiatan (PK) yang bertugas melaksanakan kegiatan danmengendalikan kegiatan berdasarkan DASK BPMD TA 2006 ternyata tidakmemperhatikan mutu dan spesifikasi kegiatan pembangunan

(dua ratus enam belas juta tiga ratustujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh dua rupiah), atau sekitar jumlah itu, yangdilakukan dengan cara := Bahwa pada Tahun 2006 terdakwa diangkat sebagai Pejabat PembuatKomitmen (PPK) dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat untukPembangunan Desa (PMPD) / Community Empowerment For RuralHal. 3 dari 63 halaman Put.

No. 01/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR.24Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa (PMPD) berdasarkan SuratKeputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) KabupatenBarito Selatan Nomor : 050/44/BPMD/2006 tanggal 14 Januari 2006 bersamasamadengan Saksi Hanan T. Tampe selaku Direktur CV.

17 Februari 2006 dan selainitu. juga terdakwa diangkat sebagai Pemimpin Kegiatan (PK)Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa (PMPD) berdasarkanSurat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa(BPMD) Kabupaten Barito Selatan Nomor : 050/44/BPMD/2006 tanggal14 Januari 2006;Kemudian terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalamkegiatan Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa (PMPD) /Community Empowerment For Rural Development (CERD) pada KantorBadan Pemberdayaan Masyarakat

Barang bukti berupa : SK Bupati Barito Selatan No. 76 Tahun 2006 tanggal 7 Februari 2006,tentang Penetapan / Penunjukkan pejabat Perbendaharaan kegiatanPemberdayaan untuk Pembangunan Desa (PMPD) / CommunityEmpowerment For Rural Development (CERD) di Badan PemberdayaanMasyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran2006 (foto cop);Keputusan Kepala BPMD Kab.

Menetapkan barang bukti berupa : SK Bupati Barito Selatan No. 76 Tahun 2006 tanggal7 Februari 2006, tentang Penetapan / Penunjukkan pejabat Perbendaharaan kegiatanPemberdayaan untuk Pembangunan Desa (PMPD) / Community Empowerment ForRural Development (CERD) di Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD)Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2006 (foto copi);e Keputusan Kepala BPMD Kab.

Bahwa hasil kesepakatan yang kemudian telah ditetapkan oleh PanitiaPemilihan tersebut, oleh Panitia dan para Calon Kepala Desa dikonsultasikandengan pihak PMPD Kabupaten Ogan Komering Ilir dan kemudian mendapatpetunjuk dari pihak PMPD Kabupaten Ogan Komering llir bahwa jikapemilinan dilaksanakan hanya pada 1 (satu) TPS, maka Tabung Kotak Suaraharus lebih dari satu.Halaman 2 dari 16 halaman.

Putusan Nomor 196PK/TUN/2017Menurut pihak PMPD Kabupaten Ogan Komering llir, perlunya Tabung KotakSuara lebih dari satu adalah untuk mengantisipasi jika terjadi perolehansuarayang sama/berimbang maka pemenangnya ditentukan berdasarkansuara terbanyak yang terdapat dalam salah satu Tabung Kotak Suara yangdiperoleh Calon Kepala Desa tersebut.Oleh karena itu, pada saat Pemilinan Kepala Desa berlangsung maka ada 3(tiga) Tabung Kotak Suara yang disediakan oleh Pihak Panitia ;.

Putusan Nomor 196PK/TUN/201712.13.14.15.memproses penerbitan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering llir tentangPengesahan Penggugat sebagai Kepala Desa Sungai Pasir KecamatanCengal.Hal ini tertuang dalam surat dari BPD Desa Sungai Pasir yang ditujukankepada Kepala Badan PMPD Kab. OKI Cq.

Kepala Badan PMPD Kabupaten Ogan Komering llir,sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: 140/742/Kec.Ceng/2015tertanggal 27 Oktober 2015 ;Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2015, Penggugat menanyakan ke PMPDKab. OKI tentang tindak lanjut dari Keputusan BPD Desa Sungai PasirNo. 013/BPDSP/Cengal/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015, namun dijawaboleh pihak PMPD Kab.

Deli Alafa (Calon Nomor Urut 2) sebagai Kepala DesaTerpilin Desa Sungai Pasir Kecamatan Cengal.Keesokan harinya Penggugat menanyakan perihal Pelantikan tersebutkepada pihak PMPD Kab. OKI dan Sekda Kab. OKI, namun dijawab olehmereka bahwa itu sudah menjadi Keputusan Atasan ;Bahwa Pelantikan Sdr.

Menetapkan barang bukti berupa :1. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 194/KPTS/PMPD/2013 tanggal 04 Maret 2013 tentang Pemberian Alokasi Anggaran Hibah Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuasin kepada Desa untuk Pembiayaan Pembangunan dan Rehab Kantor Kepala Desa, Pembangunan dan Rehab Balai Desa/Kelurahan Kecamatan Suak Tapeh dan Betung, Hibah Bantuan Tedmond untuk Desa Air Senggris, Desa Suka Raja Kecamatan Suak Tapeh dan Desa Pelajau, Desa Tanjung Beringin Kecamatan

Banyuasin III Tahun Anggaran 2013.2. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 317/KPTS/PMPD/2013 tanggal 13 Maret 2013 tentang Pembentukan Tim Monitoring, Evaluasi dan Tim Teknis Pembangunan dan Rehab Kantor Kepala Desa, Pembangunan dan Rehab Balai Desa Dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2013.3. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 427/KPTS/BPMPD.PEMDES/2012 tanggal 06 Juni 2012 tentang pengesahan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Karang

Anyar Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin.4. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 865/KPTS/PMPD/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Margo Mulyo, Air Gading, Pejabat Kepala Desa Muara Padang, Karang Anyar dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Desa Margomulyo, Air Gading, Muara Padang dan Karang Anyar Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin.5. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat

BPMPD.SET/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, Pengadaan Kendaraan Dinas, Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2013.6. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 315/KPTS/PMPD

Surat Pertanggungjawaban dan Pengembalian Dana Pembangunan Kantor Desa Nomor 460/384/PMPD/2014 tanggal 5 Mei 2014.21. Surat Nota Dinas Hasil Pemeriksaan Khusus Terhadap Dugaan Penyimpangan pada Pembangunan Kantor Kepala Desa Karang Anyar Kecamatan Muara Padang Tahun Anggaran 2013 yang dilakukan oleh sdr. Idrus Mantan Sekretaris Desa Karang Anyar Nomor : 700/748/IRKAB-II/2014 tanggal 11 April 2014 Dari Inspektur Kabupaten Banyuasin beserta lampiran.22.

tidak membayar uangpengganti tersebut paling lama dalam waktu (satu) bulan sesudah putusan pengadilanyang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita olehjaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila terdakwa tidakmempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebutmaka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 194/KPTS/PMPD

/2013 tanggal 04 Maret 2013 tentang Pemberian Alokasi Anggaran HibahKeuangan Pemerintah Kabupaten Banyuasin kepada Desa untuk PembiayaanPembangunan dan Rehab Kantor Kepala Desa, Pembangunan dan Rehab Balai Desa/Kelurahan Kecamatan Suak Tapeh dan Betung, Hibah Bantuan Tedmond untuk DesaAir Senggris, Desa Suka Raja Kecamatan Suak Tapeh dan Desa Pelajau, Desa TanjungBeringin Kecamatan Banyuasin III Tahun Anggaran 20131 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 317/KPTS/PMPD/2013

tanggal 13 Maret 2013 tentang Pembentukan Tim Monitoring, Evaluasi danTim Teknis Pembangunan dan Rehab Kantor Kepala Desa, Pembangunan dan RehabBalai Desa Dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2013.1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 427/KPTS/BPMPD.PEMDES/2012 tanggal 06 Juni 2012 tentang pengesahan PengangkatanPejabat Kepala Desa Karang Anyar Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin.1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 865/KPTS/PMPD

Camat Muara Padang Kepada Badan PMPD Kabupaten Banyuasin untuk pencairandana tahap Ke II (30 %);Bahwa berdasarkan usulan Badan Musyawarah Desa Karang Anyar Nomor : 01/BPD/KA/XUI/2012 tanggal 24 Juni 2012 dan surat pengunduran diri terdakwaselaku Penjabat Kepala Desa Karang Anyar Kecamatan Muara Padang KabupatenBanyuasin selanjutnya Camat Muara Padang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 08 Tahun 2013 tanggal 25 Juni 2013 tentang Penunjukan sdr.

Pig.19202122232425Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 700/940/RHS/IRKABII/2014 tanggal 29April 2014 yang ditandatangani oleh Bupati Banyuasin.Surat Pertanggungjawaban dan Pengembalian Dana Pembangunan Kantor Desa Nomor460/384/PMPD/2014 tanggal 5 Mei 2014.Surat Nota Dinas Hasil Pemeriksaan Khusus Terhadap Dugaan Penyimpangan padaPembangunan Kantor Kepala Desa Karang Anyar Kecamatan Muara Padang TahunAnggaran 2013 yang dilakukan oleh sdr.

Kabupaten Ogan Komering lIlir dankemudian mendapat petunjuk dari pihak PMPD Kabupaten Ogan Komeringllir bahwa jika pemilihan dilaksanakan hanya pada 1 (satu) TPS, makaTabung Kotak Suara harus lebih dari satu;Menurut pihak PMPD Kabupaten Ogan Komering llir, perlunya TabungKotak Suara lebih dari satu adalah untuk mengantisipasi jika terjadiperolehan suara yang sama/berimbang maka pemenangnya ditentukanberdasarkan suara terbanyak yang terdapat dalam salah satu TabungKotak Suara yang diperoleh Calon

Kepala Desa tersebut;Oleh karena itu, pada saat Pemilihan Kepala Desa berlangsung maka ada3 (tiga) Tabung Kotak Suara yang disediakan oleh Pihak Panitia;Bahwa berdasarkan petunjuk dari pihak PMPD Kabupaten Ogan Komeringllir tersebut, maka pada tanggal 20 Juli 2015, Panitia Pemilihan kembaliHalaman 2 dari 13 halaman.

Kabupaten Ogan Komering llir membantumemproses penerbitan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering llir tentangPengesahan Penggugat sebagai Kepala Desa Sungai Pasir KecamatanCengal;Hal ini tertuang dalam surat dari BPD Desa Sungai Pasir yang ditujukankepada Kepala Badan PMPD Kabupaten OKI Cq.

Kepala Badan PMPD Kabupaten Ogan Komering llir,sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 140/742/Kec.Ceng/2015tertanggal 27 Oktober 2015;Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2015, Penggugat menanyakan ke PMPDKabupaten OKI tentang tindak lanjut dari Keputusan BPD Desa SungaiPasir No. 013/BPDSP/Cengal/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015, namundijawab oleh pihak PMPD Kabupaten OKI belum ada keputusan lebihlanjut;Bahwa secara tibatiba dan sama sekali tanpa diduga oleh Penggugat,pada tanggal 29 Oktober 2015 lebih kurang

Deli Alafa (Calon Nomor Urut 2) sebagai KepalaDesa Terpilin Desa Sungai Pasir Kecamatan Cengal;Keesokan harinya Penggugat menanyakan perihal Pelantikan tersebutkepada pihak PMPD Kabupaten OKI dan Sekda Kabupaten OKI, namundijawab oleh mereka bahwa itu sudah menjadi Keputusan Atasan;Bahwa Pelantikan Sdr.

SK Bupati Barito Selatan No.76 Tahun 2006 tanggal 7 Pebruari 2006, tentang Penetapan/ Penunjukan Pejabat Perbendaharaan Kegiatan Pemberdayaan untuk Pembangunan Desa (PMPD) / Community Empowerment For Rural Development (CERD) di Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2006 (foto copy legalisir), DLL.

Barito Selatan dan APBNpada kegiatan Pemberdayaan Masyarakat untuk PembangunanDesa (PMPD)/Community Empowerment For Rural Development(CERD) yakni dari kegiatan Sub Proyek (jalan, jembatan dan airbersih) di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat PembangunanDesa (BPMD) Kab.

BaritoSelatan dan APBN pada kegiatan Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa(PMPD)/Community Empowerment For Rural Development (CERD) yakni dari kegiatanSub Proyek Galan, jembatan dan air bersih) di Kantor Badan Pemberdayaan MasyarakatPembangunan Desa (BPMD) Kab.

BaritoSelatan dan APBN pada kegiatan Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa(PMPD)/Community Empowerment For Rural Development (CERD) yakni dari kegiatanSub Proyek (jalan, jembatan dan air bersih) di Kantor Badan Pemberdayaan MasyarakatPembangunan Desa (BPMD) Kab.

Barito Selatan dan APBN pada kegiatanPemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa (PMPD)/CommunityEmpowerment For Rural Development (CERD) yakni dari kegiatan Sub Proyek (alan,jembatan dan air bersih) di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Desa(BPMD) Kab.

melakukan atau turut melakukan,secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara sebesar Rp216.377.162,00 (dua ratus enam belas jutatiga ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh dua Rupiah), atau sekitarjumlah itu, yang dilakukan dengan carae Bahwa pada Tahun 2006 Terdakwa diangkat sebagai Pejabat PembuatKomitmen (PPK) dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa (PMPD

)/Community Empowerment For Rural Development(CERD) pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD)Kabupaten Barito Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati BaritoSelatan Nomor : 76 Tahun 2006 tanggal 17 Februari 2006 dan selain itu jugaTerdakwa diangkat sebagai Pemimpin Kegiatan (PK) PemberdayaanMasyarakat untuk Pembangunan Desa (PMPD) berdasarkan SuratKeputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD)Kabupaten Barito Selatan Nomor : 050/44/BPMD/2006 tanggal 14 Januari2006;Kemudian

Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalamkegiatan Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa (PMPD)/Community Empowerment For Rural Development (CERD) pada KantorBadan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Barito Selatanmempunyai tugas yaitu :1.

Kaban PMPD perihal Usulan Pemberhentian Kades JambiTulo dan Kades Lubuk Raman(Sesuai dengan asli) ;3. Bukti T3: Surat Panggilan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan PemerintahanDesa kepada Camat Maro Sebo Nomor: 140/444/BPMPD/2011 kepadaCamat Maro Sebo perihal surat panggilan(Sesuai dengan asli); 4.

Camat Maro Sebo melaluisuratnya dengan Nomor 140/01/BPD.LR/2011 dengan perihal PenyampaianUsulan Pemberhentian Kepala Desa Lubuk Raman (vide buktiBahwa pada tanggal 13 September 2011, Camat Maro Sebo Kabupaten MuaroJambi mengirim surat kepada Bupati Muaro Jambi cq Kaban PMPD denganperihal Usulan Pemberhentian Kepala Desa Jambi Tulo dan Kepala Desa LubukRaman (vide buktiBahwa tertanggal 15 September 2011, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakatdan Pemerintahan Desa Kabupaten Muaro Jambi, mengirim 2 (

dua) buah suratkepada Camat Maro Sebo, masingmasing dengan Nomor 140/444/BPMPD/2011 dan Nomor 005/445/BPMPD/2011 (vide bukti T3 dan bukti T5) ;Bahwa menindaklanjuti surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat danPemerintahan Desa Nomor 140/444/BPMPD/2011, maka pada tanggal 16September 2011 telah dilaksanakan rapat pengumpulan data tentang usulanpemberhentian Kepala Desa Lubuk Raman Kecamatan Maro Sebo oleh BPDDesa Lubuk Raman yang dihadiri oleh Kaban PMPD, Kabid Adm.

ditetapkan (vide buktiT3) dan surat dengan Nomor 005/445/BPMPD/2011 tertanggal 15 September 2001 yangisinya memerintahkan kepada Camat Maro Sebo untuk memanggil Kepala Desa LubukRaman untuk dilakukan verivikasi berkenaan dengan permasalahan dimaksud (vide buktiMenimbang, bahwa atas perintah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat danPemerintahan Desa (Kaban PMPD) tersebut, pada hari Jumat tanggal 16 September 2011,diadakan rapat yang dihadiri diantaranya oleh Kaban PMPD, Ketua/anggota BPD DesaLubuk

Raman, tokoh masyarakat Lubuk Raman, dan lain lain (vide bukti T4) ; Menimbang, bahwa menindaklanjuti surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakatdan Pemerintahan Desa (Kaban PMPD) dengan Nomor 005/445/BPMPD/2011 tertanggal15 September 2001, Camat Maro Sebo mengirimkan surat kepada Kepala BadanPemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Kaban PMPD) dengan Nomor140/429/Pem tertanggal 20 September 2011 (vide bukti T6) ; Menimbang, bahwa kemudian Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan PemerintahanDesa

penjara selama 1 (satu) bulan;