Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukanhubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yaitu :Raffa Politika Ramadhan bin Irsan Hidayat Umur 1 tahun 6 bulan (lahir 13 Juli2013);Anak tersebut sekarang tinggal dengan Termohon;4.

duaorang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon konvensi, bukti surat(P ) serta saksi dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:1Bahwa antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi adalah suamiisteri sah menikah pada tanggal 24 Februari tahun 2013 di Kantor UrusanAgama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu ;Bahwa dari pernikahan Pemohon konvensi dengan Termohon konvensitelah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Raffa Politika

Syahrial Sirait, 28 tahun (lahir 30 Oktober 1992), Agama Islam, Wiraswasta,tempat tinggal di Jalan Hessa Perlompongan di Dusun VI Desa AirGenting, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, dalam hal inidiwakili kuasanya Ricky Politika Sirait S.H., Advokat danKonsultan Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH)Mitra Keadilan beralamat di Jalan Air Genting Nomor 14 Pulau Pule Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan, berdasarkan SuratKuasa khusus tanggal 7 Maret 2021 yang telah terdaftar dalamregister Surat

,M.H.terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 184/KS/ 2021/PA.Kis. tanggal 16 Pebruari 2021 dan Surat Kuasa Khusus dari Terbandingkepada Kuasa Hukumnya nama Ricky Politika Sirait, S.H., terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 254/Ks/2021/PA.Kis. tanggal 8Maret 2021, telah memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan Pasal 147ayat (1) R.Bg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1 Tahun 1971 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6Tahun

Sedangkan penjelasan Pasal 1angka 1 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa yangdimaksud dengan urusan pemerintahan adalah kegiatan yang bersifatBRS OKT pp ~~~ nnn nn nnn nnn nnn mn nnn nen nr rn ISMenimbang, bahwa jika mengacu pada trias politika Montesquieu dalamketatanegaraan mengenai pembidangan kekuasaan negara, maka kegiatan yangbersifat eksekutif tidaklah termasuk didalamnya kegiatan yang bersifat legislatifGAM YLICLIIKetb i g~= a= aa se eeeMenimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam

., menerangkan sebagai berikut:Semua Negara dewasa ini menganut asas Trias Politika dengan penjabaran yangberbedabeda, Amerika Serikat menjabarkan Asas Trias Politika atas dasar Separationdes pouvoirs, separation of power/pemisahan kekuasaan sementara banyak Negaratermasuk Negara Republik Indonesia menjabarkan Trias Politika berdasarkanDistribution of Power/pembagian kekuasaan, berdasarkan asas Trias Politika itu semualembaga Negara atau tiap lembaga Negara itu merupakan bagian dari tiaptiap bidangkekuasaan

yang ada, artinya tidak ada satu lembaga Negara, tidak ada satu BadanInstution yang berada diluar kerangka struktural Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif,BPK niscaya juga berada dalam kerangka struktural Trias Politika itu, dia tidak beradadiluar, artinya BPK jelas tidak masuk Lembaga Legislatif karena bukan pembuatUndangundang, BPK bukan termasuk bidang Yudikatif karena bukan Pengadilan, jikademikian BPK masuk dalam Kekuasaan Eksekutif dengan jaminan dari konstitusiberstatus bebas dan mandiri,

BPK, dalam sistem kita BPK itu termasuk dalam Lembaga Tinggi Negara,BPKP lembaga Negara Non Departemen, yang dulu dibentuk dengan Keppres danfungsinya berubah dengan PP tentang sistem pengendalian Internal PP No. 60 Tahun2008, BPK itu pada waktu pendiri ini merancang UUD mereka juga melihat apa yangada pada zaman Belanda, salah satunya Algemene Rekenkamer lalu kita menjadikan ituBadan Pemeriksa Keuangan Negara, Sebagai Lembaga Negara ia adalah LembagaTinggi Negara, Jika kita kaitkan dengan Trias Politika

Sapraja kemudian kitamengenal hari ini Panca Praja karena DPA nya dihapuskan sehingga dengan demikianBPK itu@ merupakan suatu Lembaga Konstitusi yang tugasnya menerimapertanggungjawaban Pemerintah untuk dan atas nama Legislatif membaca, menganalisadan menyampaikan kepada, itulah yang dilakukan oleh BPK.Dalam Tata Negara, mempunyai konsep yang berbeda ketika para Ahli pada pengertianTrias Politika dia hanya mengakui 3 itu, padahal dalam kenyataannya semenjakIndonesia dilahirkan kita mengenal Sapraja

dan hari ini kita mengenal Panca Praja, jikadahulu ada Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Tertinggi Negara hari ini kitamengenal Lembaga Tinggi Negara, Ahli jika mau ngakui silahkan jika tidak maumengakui silahkan, tetapi kita berada bukan pada konsep Trias Politika, ini merupakanHalaman 76 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBIpendapat dari berbagai pendapat bukan hanya saya, dan Indonesia tidak sendiri dengangaya seperti itu, itulah peran BPK.

Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah PartaiPolitik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politika. UndangUndang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 TentangMajelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah6.1.

Keberadaan hak menguji materiil pada hakekatnyaberupa alat kontrol atau pengendali terhadap kewenanganSuatu peraturan perundangundangan, jika ada pendapatmenyatakan hak menguji materiil berkaitan dengan konseptrias politika adalah suatu kekeliruan. Dalam konseptrias politika, khususnya konsep "separation ofpower," fungsi satu badan tidak dibenarkan melakukan"intervensi' tehadap badan lain. Keberadaan hak menguj!

(Lihat,Saldi Isra Negara Hukum dan Demokrasi : Sistem Peradilandan Realitias Penegakan Hukum, https://saldiisra.web.id/);Pembentukan Tim Asistensi Hukum bertentangan denganKonstitusi UUD NRI 1945 dan Prinsip Pembagian KekuasaanTrias Politika Dalam Negara Hukum dan Demokrasi.

Meskibegitu, kesemua lembaga kekuasaan memiliki fungsimekanisme kontrol dan keseimbangan dalam melaksanakankekuasaannya untuk menghindari adanya praktekpenyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan;Dari skema pembagian kekuasaan ala Trias Politika yangdiadopsi oleh UUD NKRI 1945 ini, maka dapat dilinat bahwafungsi dan wewenang penegakan hukum pada dasarnya adapada lembaga kekuasaan yudikatif, yakni Mahkamah Agung.Kekuasaan Kehakiman yang ada pada Mahkamah Agung inimerupakan kekuasaan yang merdeka untuk

di ranah lembaga peradilan yangsemestinya independen dan imparsial;Maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai LembagaYudikatif sudah sepantasnya membatalkan objek sengketa karenamerupakan bentuk penerabasan' batasbatas pemisahankekuasaan antara Eksekutif dan Yudikatif, sekaligus mengingatkankepada Eksekutif agar upaya serupa tidak terulang lagi dikemudianhari;Oleh karena itu, kKeberadaan Tim Asistensi Hukum bertentangandengan Konstitusi UUD NKRI 1945 dan Prinsip PembagianKekuasaan Trias Politika

Dengandemikian, tidaklah termasuk di dalamnya kegiatan yang bersifat legislatifdan yudikatif (jika bertitik tolak pada teori trias politika Montesquieu dalamketatanegaraan mengenai pembidangan kekuasaan Negara);Bahwa yang menjadi kata kunci yang penting dalam suatu Keputusan TataUsaha Negara adalah adanya wewenang atau kewenangan yang selaluharus ada dan yang menjadi dasar berpijak bagi Pejabat TUN untuk dapatmelakukan tindakantindakan hukum dan khususnya dalam hal ini adalahmenerbitkan keputusankeputusan

Landasan hukum Pergantian Antar Waktu berdasarkanperaturan perundangundangan dan AD/ART partai yaitu:1.Bahwa, Undangundang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politika.

Fotokopi peta wilayah yang dikeluarkan oleh Lembaga SosialisPemantau Trias Politika Sultra, diberi tanda P2;3. Fotokopi surat keterangan tanah Nomor 181.2/02/KL/V/2012, yangdikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Lawulo, diberi tanda P3;4.

Jika berbicara tentang kegiatanyang bersifat eksekutif, mau tidak mau harus berbicara pula tentang teoriTrias Politika dari Montesquieu (yudikatif, eksekutif, legislatif) sehinggayang dimaksud dengan kegiatan yang bersifat eksekutif adalah kegiatanyang bersifat pelaksanaan peraturan perundangundangan, selain itusecara khusus UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara yaituUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 dalam Pasal 49 dinyatakan bahwa,Tata Usaha Negara tidak hanya melaksanakan peraturan perundangundangan

Taufan Gutawa;* 2 (dua) kartu identitas pusat bantuan hukum trias politika RI atas nama M.

XXXXXXXXXX, 28 tahun (lahir 30 Oktober 1992), Agama Islam,Wiraswasta, Agama Islam, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, KabupatenAsahan, , dalam hal ini diwakili kuasanya Ricky Politika Sirait S.H., Advokatdan Konsultan Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) MitraKeadilan beralamat di Jalan Air Genting Nomor 14 Pulau Pule Kec.

Bahwa di Negara Republik Indonesia dikenal adanya pemisahankekuasaan antara lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif atau disebut jugadengan istilah trias politika dimana masingmasing lembaga memiliki tugasdan tanggungjawab konstitusional masingmasing yang tidak boleh diintervensisatu sama lain.

) ;Halaman 17 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor : 17/G/2013/PTUNBNAb Kekuasaan Legislatif (kekuasaan membuat Undangundang dalam hal inidilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DewanPerwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/kota) dan ;c Kekuasaan Yudikatif ( Kekuasaan membuat untuk mengadili danmengawasi jalannya Pemerintahan dan Negara secara keseluruhan, dalamhal ini oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Kontitus1) ;Bahwa tiga konsep kekuasaan (trias Politika

,BUDI GUNAWAN, untuk pelakuIRFANSYAH als IFAN hendak digunakan untuk membunuh ketualembaga survey charta politika yang bernama sdr.YUNARTO;Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap H.

TAJUDINals UDIN hendak digunakan untuk membunuh tokoh nasionalyang bernama sdr.WIRANTO dan sdr.L.UHUT PANJAITAN danjuga digunakan untuk membunuh petinggi kepolisian atas namasdr.GORIS MERRE dan sdr.BUDI GUNAWAN, untuk pelakuhal 34 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.SelIRFANSYAH als IFAN hendak digunakan untuk membunuh ketualembaga survey charta politika yang bernama sdr.YUNARTO.Penyidik melakukan penangkapan terhadap 5 (lima) orangtersangka lainnya dengan tindak pidana

TAJUDIN alsUDIN hendak digunakan untuk membunuh tokoh nasional yangbernama sdr.WIRANTO dan sdr.LUHUT PANJAITAN dan jugadigunakan untuk membunuh petinggi kepolisian atas namasdr.GORIS MERRE dan sdr.BUDI GUNAWAN, untuk pelakuIRFANSYAH als IFAN hendak digunakan untuk membunuhketua lembaga survey charta politika yang bernamasdr.YUNARTO;hal 70 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt. Sele.

PN.JKT.PST.dianggap sudah dilalui, sehingga Pengadilan Negeri berwenang memeriksa danmengadili gugatan partai politik a quo;Menimbang, bahwa kalimat ... akan tetapi Ketua Mahkamah Partat GOLKAR20092015 dalam beberapa media massa telah memberi keputusan yang menyatakanMunas Partai GOLKAR Bali adalah sah, dengan pernyataan ketua Mahkamah Partaitersebut maka penyelesaian perselisihan melalui internal partai dianggap sudah dilalui,sehingga Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili gugatan partai politika

Taufan Gutawa;

Dengandemikian, tidaklah termasuk di dalamnya kegiatan yang bersifat legislatif dan yudikatif(jika bertitik tolak dari pada trias politika montesquieu dalam ketatanegaraan mengenaipembagian kekuasaan negara.Sekarang mari kita kaji, teliti dan uji berdasarkan kepada pengertian Pasal 1 angka 7, 8dan 9 UndangUndang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pendapat Prof.

Belu segala anggaran belanja yang dibutuhkan untukdibayarkan kepada Penggugat, dalam hal ini menurut hemat Majelis yang didasari dariteori Trias Politika yaitu pembagian tiga kekuasaan yaitu : kekuasaan Yudikatif,Legislatif dan Eksekutif, maka Majelis tidak mempunyai kewenangan untukmemerintahkan atau menghukum sebagaimana dalam petitum keempat dan kelimagugatan Penggugat, maka petitum keempat dan kelima tidak lah beralasan, maka patutlah untuk ditolak;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan