MAKASSAR ENERGI POWERINDO

MAKASSAR ENERGI POWERINDO;;

PT MAKASSAR ENERGI POWERINDO

MAKASSAR ENERGI POWERINDO;;

DIZAMATRA POWERINDO VS 1. GUBERNUR SUMATERA SELATAN., 2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN;

Yang dikuatkan dengan Surat PencabutanPermohonan Hak Uji Materiil Nomor 393/VI/DeplitLaw/GDP/DDIB/19,tanggal 19 Juni 2019 yang berisi permohonan Pemohon untuk mencabutpermohonan keberatan hak uji materiil yang telah didaftar di MahkamahAgung dengan Register Nomor 9 P/HUM/2019, dalam perkara antara:PT DIZAMATRA POWERINDO, tempat kedudukan di AndritzBuilding Lantai 1, Jalan Talang Nomor 3, Kelurahan Pegangsaan,Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili olehRamaditya Marendra Djan, jabatan

DIZAMATRA POWERINDO VS 1. GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN., 2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN;

DIZAMATRA POWERINDO, beralamat di Andritz Building Lt. 1,Jalan Talang No. 3, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng,Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Radinka Ariapanditya,jabatan Direktur Utama;Selanjutnya memberi kuasa kepada Didi Supriyanto, S.H., M.Hum,dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia, kesemuanya adalahadvokat/pengacara dan konsultan hukum pada kantor Advokat DN &Partners Lawfirm yang beralamat di Kota Jakarta Pusat, DaerahKhusus lbukota Jakarta 10160, berdasarkan Surat Kuasa

Dizamatra Powerindo tanggal29Agustus 2018, yang dibuat di hadapan Notaris Vini Suhastini,S.H.

,Notaris & PPAT di Kabupaten Bekasi (Bukti P1);Fotokopi Keputusan Bupati Lahat Nomor503/172/KEP/PERTAMBEN/2010 tentang Penyesuaian KuasaPertambangan Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi kepada PT Dizamatra Powerindo (KW.08.3.LHT.2008), tanggal29 April 2010 (Bukti P2):Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Batubara(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 2 SeriE, Tambahan Lembaran

KALIMANTAN POWERINDO,

KALIMANTAN POWERINDO, berkedudukan diJakarta, alamat PTSUMALINDO LESTARI JAYA, TbkDivisi PT. KALIMANTAN POWERINDO (Power Plani),Menara Bank Danamon , Lt 19 Jalan Prof. Dr. SatrioKav.

Bahwa,Penggugatdengan Tergugat yang diwakili olen Bapak Yulius Harundalam jabatannya selaku Direktur PT Kalimantan Powerindo telah sepakatmengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Sewa Menyewa unit ForkliftHal. 1 dari 17 hal. Put.

YULIUS HARUN, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, dalam hal inibertindak dalam jabatannya sebagai Direktur PI KalimantanPowerindo, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PTKalimantan Powerindo, berkedudukan di Jakarta, selanjutnya disebutsebagai "Pihak Pertama" ;ll.

SYAIROJI, swasta, bertempat tinggal di Jalan Joyomulyo RT/RW37/13, Kelurahan Lempake, Samarinda dalam hal ini bertindak untukdan atas nama dirinya sendiri selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai"Pihak Kedua" ;Para pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut : Bahwa, pihak pertama membutuhkan 1 (satu) unit Forklift untukkeperluan operasional di Tanjung Harapan, Power Plant Project PTKalimantan Powerindo ; Bahwa, pihak kedua bersedia menyewakan 1 (satu) unit Forklift yangdibutuhkan oleh pihak

No.915 K/Pdt/2010Pasal 12LainLainHalhal yang belum diatur dalam perjanjian ini termasuk perubahan danpenambahan isi perjanjian akan ditetapkan secara musyawarah dan tertulisoleh para pihak dalam suatu addendum yang merupakan satu kesatuan danbagian tak terpisahkan dari perjanjian ini ;Demikian perjanjian sewa menyewa ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masingmasing bermaterai cukup memiliki kekuatan hukum yang sama ;Samarinda, 2 Desember 2006 ;Pihak Pertama, Pihak Kedua,PT Kalimantan Powerindo,(YULIUS

MASRIZAL VS PT HALEYORA POWERINDO

DIZAMATRA POWERINDO tersebut;

DIZAMATRA POWERINDO VS 1. INDRAYADI, , DK

Dimana Para Penggugatmerubah Gugatan a quo yang semula ditujukan kepada Pemilik danPimpinan PT Dizamatra Powerindo, kemudian menjadi ditujukan kepadaPT Dizamatra Powerindo, hal ini dapat dikutip sebagai berikut:> Halaman 1, Gugatan a quoDengan ini para penggugat mengajukan gugatan terhadap: Pemilik &Pimpinan PT. Dizamatra powerindo beralamat di Jalan Talang Nomor 3Proklamasi Jakarta Indonesia 10320. Untuk selanjutnya disebutTergugat.

Apakah pemilik dan pimpinan PT DizamatraPowerindo atau PT Dizamatra Powerindo sebagai suatu badan hukum(rechtspersoon)?

;Bahwa memperhatikan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, ParaPenggugat secara jelas dan terang benderang mengajukan Gugatankepada pemilik dan pimpinan PT Dizamatra Powerindo. Hal tersebutapabila dikutip adalah sebagai berikut:> Halaman 1, Gugatan a quoDengan ini Para Penggugat mengajukan Gugatan terhadap pemilik& pimpinan PT Dizamatra Powerindo beralamat di Jalan TalangNomor 3 Proklamasi Jakarta Indonesia 10320. Untuk selanjutnyadisebut Tergugat.

;Bahwa sebagaimana yang disebutkan di atas, Para Penggugat menggugatpemilik dan pimpinan PT Dizamatra Powerindo sebagai Tergugat dalamGugatan a guo, bukan PT Dizamatra Powerindo. Padahal, jelas dan tidakterbantahkan Para Penggugat bekerja kepada PT Dizamatra Powerindodan bukan bekerja kepada Pemilik dan Pimpinan PT DizamatraPowerindo.

Nomor 962 K/Pdt.SusPHI/201711.12.13.Penggugat (Termohon Kasasi in casu) diajukan terhadap pimpinan danpemilik PT Dizamatra Powerindo, namun anehnya, Judex Facti padaparagraf pertimbangan hukum selanjutnya menyatakan gugatan diajukanterhadap PT Dizamatra Powerindo yang merupakan suatu badan hukum.Hal ini tentunya menimbulkan tanda tanya besar, apakah Judex Factiberpandangan gugatan ditujukan terhadap pimpinan dan pemilik PTDizamatra Powerindo atau ditujukan terhadap badan hukum PT DizamtraPowerindo

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT DIZAMATRA POWERINDO tersebut;

PT DIZAMATRA POWERINDO VS DEDY SUKARA SEMBIRING

Apakah pemilik dan pimpinan PTDizamatra Powerindo atau PT Dizamatra Powerindo sebagai suatu badanhukum (rechtspersoon) ?;6.

Powerindo.

Untuk selanjutnya disebut TERGUGAT;Cetak tebal dan garis bawah oleh Tergugat sebagai penegasan;.Bahwa sebagaimana yang disebutkan diatas, Penggugat menggugat pemilikdan pimpinan PT Dizamatra Powerindo sebagai Tergugat dalam gugatan aquo, bukan PT Dizamatra Pwerindo. Padahal, jelas dan tidak terbantahkanPenggugat bekerja kepada PT Dizamatra Powerindo dan bukan bekerjakepada Pemilik dan Pimpinan PT Dizamatra Powerindo.

Bahwa Termohon Kasasi telah merubah surat gugatan yang semuladitujukan kepada Pemilik dan Pimpinan PT Dizamatra Powerindo menjadiditujukan kepada PT Dizamatra Powerindo, dimana perubahan tersebutdilakukan dengan merenvoi surat gugatan yang mana Pemohon Kasasitelah mendaftarkan Surat Kuasa dan telah bertindak untuk dan atas namaPemilik dan Pimpinan PT Dizamatra Powerindo dan tidak bertindak untukdan atas nama PT Dizamatra Powerindo sebagai suatu Badan Hukum;.

Nomor 992 K/Pdt.SusPHI/201711terhadap PT Dizamatra Powerindo yang merupakan suatu badan hukum.Hal ini tentunya menimbulkan tanda tanya besar, apakah Judex Factiberpandangan gugatan ditujukan terhadap pimpinan dan pemilik PTDizamatra Powerindo atau ditujukan terhadap badan hukum PTDizamatra Powerindo?.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT MAKASSAR ENERGI POWERINDO

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT DIZAMATRA POWERINDO tersebut;2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 228/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn., tanggal 20 Juli 2017, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:- Menolak seluruh eksepsi Tergugat tersebut;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.

Menyatakan Penggugat adalah pekerja tetap yang bekerja pada PT Dizamatra Powerindo perusahaan Tergugat;3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini diucapkan;4.

PT DIZAMATRA POWERINDO VS PERHATIN SURBAKTI,

PUTUSANNomor 1524 K/Pdt.SusPHI/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT DIZAMATRA POWERINDO, diwakili oleh Ir. Roy P.Sarumpaet, selaku Direktur, berkedudukan di Jalan TalangNomor 3 Proklamasi Jakarta, Indonesia, dalam hal ini memberikuasa kepada Dr. Humphrey R.

Menyatakan Penggugat adalah pekerja tetap yang bekerja pada PTDizamtra Powerindo perusahaan Tergugat;3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat denganTergugat putus sejak putusan ini di ucapkan;4.

Menyatakan Penggugat adalah pekerja tetap yang bekerja pada PTDizamatra Powerindo perusahaan Tergugat;3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat denganTergugat putus sejak putusan ini diucapkan;4.

ENERGI POWERINDO JAYA VS DIRJEN PAJAK;

ENERGI POWERINDO JAYA, beralamat di Jalan KapukPulo No. 100 Cengkareng, Jakarta Barat 11720 ;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding ;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto No. 4042 Jakarta, dalam hal ini memberikuasa kepada1. Bambang Heru Ismiarso : Direktur Keberatan dan Banding,Direktorat Jenderal Pajak ;2. Erma Sulistyarini : Kepala Sub Direktorat PeninjauanKembali dan Evaluasi, DirektoratKeberatan dan Banding ;3.

ENERGI POWERINDO JAYA tersebut adalah tidak beralasansehingga harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan KembaliHalaman 19 dari 20 halaman.

ENERGI POWERINDO JAYA tersebut ;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam peninjauan kembali ini ditetapbkan sebesar Rp2.500.000, (duajuta lima ratus ribu Rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari : Selasa, tanggal 17 Januari 2012 oleh WidayatnoSastrohardjono, SH.,M.Sc. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yangditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MarinaSidabutar, SH.,MH. dan Dr. H. Supandi, SH.,M.Hum.

ENERGI POWERINDO JAYA VS DIRJEN PAJAK;

ENERGI POWERINDO JAYA, beralamat di Jalan Kapuk PuloNo. 100 Cengkareng, Jakarta Barat 11720 ;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding ;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan JenderalGatot Subroto No. 4042 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada1. Bambang Heru Ismiarso :2. Erma Sulistyarini3. Yurnalis RY4. Daniel H.T.

Energi Powerindo Jaya, NPWP01.901.004.0038.000, alamat : JI. Kapuk Pulo No. 100 Cengkareng, Jakarta Barat11720 ;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap i.c.

Energi Powerindo Jayadengan PT. (Persero) Perusahaan Listrik Negara.Diperoleh dari : File Kerja Pemohon PK.Ditemukan tanggal 27 Agustus 2003.Ist Novum : Pemohon PK menjual Generator Set kepada PT. (Persero) PLN yangberstatus sebagai Pemungut PPN.PT.

Putusan Nomor 09/B/PK/PJK/2011.24Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT.ENERGI POWERINDO JAYA tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untukmembayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang

ENERGI POWERINDO JAYA tersebut ;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding untuk membayarbiaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar = Rp. 2.500.000, (duajuta lima ratus ribu Rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari : Selasa, tanggal 17 Januari 2012 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH.,M.Sc. KetuaMuda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, SH.,.MH. dan Dr. H.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT MAKASSAR ENERGI POWERINDO

ENERGI POWERINDO JAY VS DIRJEN PAJAK;

ENERGI POWERINDO JAYA, beralamat di Jalan Kapuk PuloNo. 100 Cengkareng, Jakarta Barat 11720 ;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding ;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan JenderalGatot Subroto No. 4042 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada1. Bambang Heru Ismiarso :2. Erma Sulistyarini3. Yurnalis RY4. Daniel H.T.

Energi Powerindo Jaya, NPWP : 01.901.004.0038.000,alamat : JI. Kapuk Pulo No. 100 Cengkareng, Jakarta Barat 11720 ;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap i.c.

Energi Powerindo Jaya dengan PT(Pesero) Perusahaan Listrik Negara.Diperoleh dari : File Kerja Perusahaan.Ditemukan tanggal : 27 Agustus 2009.Ist Novum: Pemohon PK menjual Generator Set kepada PT.

Peninjauan Kembali adalah sudah tepat dan benarsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyatanyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e UndangUndang No. 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : PT.ENERGI POWERINDO

ENERGI POWERINDO JAYA tersebut ;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding untuk membayarbiaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000, (Duajuta lima ratus ribu Rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari : Senin, tanggal 21 Maret 2011 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH.M.Sc. KetuaMuda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, SH.MH. dan Dr. H.

RIDLATAMA TRADE POWERINDO ; BUPATI KUTAI TIMUR

RIDLATAMA TRADE POWERINDO, diwakili oleh FAROEKBASREWAN, selaku Direktur PT. Ridlatama Trade Powerindo,Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Grand Bintaro No. C8/9, Jalan Bintaro Permai Raya 1, Jakarta Selatan:Dalam hal ini memberi kuasa kepada :1. Aris Affandi Lubis, SH. (BLR)M. Fatarurachman Reksonegoro, SH. (BLR)lril Hiswara, SH., LL.M. (HBT)Mira Fadhya, SH. (HBT)Chalid Louis Heyder, SH. (HBT)Teguh Darmawan, SH. (HBT)Anastasia Debby Sulaiman, SH. (HBT)GP Aji Wijaya, SH. (ASCO)0.

Mengenai Objek SengketaBahwa yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Bupati KutaiTimur Nomor : 540.1/K.444/HK/V/2010, tanggal 4 Mei 2010, tentangpencabutan Keputusan Bupati Kutai Timur, Nomor : 188.4.45/119/ HK/III/2009, tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksploitasi kepada PT.Ridlatama Trade Powerindo, seluas 5.386 HA yang terletak di KecamatanBusang, Kabupaten Kutai Timur;Il. Mengenai Dasar Dan Alasan Gugatan1.

Ridlatama Trade Powerindo, seluas 5.386 Hayang terletak di Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur;7. Bahwa oleh sebab itu bukti selurun kewajiban Penggugat kepadaTergugat akan dibuktikan dalam persidangan acara pembuktian dalampersidangan ini;8.

RidlatamaTrade Powerindo, PT. Invetmine Nusa Persada dan PT. InvestamaResources, dimana kami tidak menemukan adanya tindak pidanaseperti pemalsuan atau penyimpangan atas keabsahan dokumenperusahaan dan perizinan pertambangan yang dimiliki dan seluruhperizinan pertambangan telah terdaftar di Direktorat Jenderal Mineraldan Batubara (Minerba);Penjelasan dalam Laporan 18 Maret 2010 tersebut didukung oleh:68.69.70.71.

RIDLATAMATRADE POWERINDO tersebut ;Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Kamis tanggal 21 April 201119 Januari 2012 oleh MarinaSidabutar, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua MahkamahAgung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Anmad Sukardja, SH., MA. dan Dr. H.Imam Soebechi, SH., MH.

HALEYORA POWERINDO

HALEYORA POWERINDO, yang diwakili oleh Sutrisno Samad, sebagaiPelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT. Haleyora Powerindoyang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indriana D.Simatupang, SH, Renaldi Syndunata, SH, dan Teguh TyasSantoso, SH, yang kesemuanya adalah Karyawan PT.

Haleyora Powerindo Nomor : 3078/13/SA/HPIV/IX/2014,tertanggal 31 Agustus 2014, yang diberi tanda bukti P5;Foto copy, surat keterangan kerja Sdr. Suparno dari PT. Prima PersadaNusantara, tertanggal 2 Juni 2014, yang diberi tanda bukti P6;Foto copy, surat keterangan kerja Sdr. Suparno dari PT. HaleyoraPowerindo, tertanggal 1 September 2014, yang diberi tanda bukti P7;Foto copy, surat PT.

Haleyora Powerindo Nomor : 3070/13/SA/HP I/IX/2014,tertanggal 31 Agustus 2014, yang diberi tanda bukti P8;Foto copy, surat pengumuman susulan kelulusan skill test Perjanjian KerjaWaktu Tertentu (PKWT), periode Agustus 2014, yang diberi tanda bukti P9;Foto copy, surat kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RepublikIndonesia Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan JaminanSosial Tenaga Kerja Nomor: B.304/PHIJSK/V/2014 tertanggal 16 Mei 2014,tentang penyelesaian masalah pekerja outsourching

Bahwa sesuai bukti T10, membuktikan bahwaperkara yang sama dimana salah satu Tergugatnya adalah juga PTHaleyora Powerindo pernah diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor 23/Pdt.SusPHV/2017/PN.SbyMenimbang, bahwa secara umum mengenai hubungan kerja denganperjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) telah diatur pada Pasal 59 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang pada intinyamenyatakan bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT MAKASSAR ENERGI POWERINDO

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT MAKASSAR ENERGI POWERINDO