TN.DRS.EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK,SE.SH.CS >< PENGURUS PUSAT IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA (PP.IKPI) CS

,nomor KEP004/PP.IKPI/III/2009, tentang keputusan engurus Pusat IKPItentang susunan pengurus badan penyelenggara ujian sertifikasikopnsultan pajak (BPUSKP) periode 20092010, dimana ketua BPUSKPadalah DRS.

Surat Keputusan Nomor KEP004/PP.IKPI/III/2009, tanggal 22 April2009;. Surat Keputusan Nomor KEP010/SKPP.IKPI/XI/2009, tanggal 17November 2009.3.

Surat Keputusan Nomor KEP004/PP.IKPI/III/2009, tanggal 22 April2009;3. Surat Keputusan Nomor KEP010/SKPP.IKPI/XI/2009, tanggal 17November 2009.Adalah cacat secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat untukdilaksanakan oleh Para Penggugat.9.

Surat Keputusan Nomor KEP004/PP.IKPI/III/2009, tanggal 22 April2009;3. Surat Keputusan Nomor KEP010/SKPP.IKPI/XI/2009, tanggal 17November 2009.Adalah cacat secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat untukdilaksanakan oleh Para Penggugat.5.

Dimana ketua BPUSKP adalah Gusti Rai Putra ;17tanggal 22 April 2009, nomor KEP004/PP.IKPI/III/2009, tentangkeputusan Pengurus Pusat IKPI tentang susunan pengurus badanpenyelenggara ujian sertifikasi konsultan pajak (BPUSKP) periode20092010. Dimana ketua BPUSKP adalah Drs.

Surat Keputusan Nomor KEP004/PP.IKPI/III/2009, tanggal 22April 2009;3. Surat Keputusan Nomor KEP010/SKPP.IKPI/XI/2009, tanggal 17November 2009.3.

Surat Nomor : S078/PP.IKPI/II/2009 tanggal 23 Februari 2009Perihal Pembatalan Akta No. 11 tanggal 13 Oktober 2008 (buktiPR17a).2. Surat Nomor : S113/PP.IKPI/III/2009 tanggal 10 Maret 2009 PerihalPembatalan Akta No. 11 tanggal 13 Oktober 2008. (bukti PR17b).3.

S099/PP.IKPI/VIII/2007, tentang Perekrutan Tenaga untuk Tim adhoc SKKNI ProfesiPerpajakan, ditandatangani oleh Sekum IKPI Drs. Idris Pulungan,tanggal 27 Agustus 2007 ;P19 : Fotocopy Surat Undangan TERGUGAT No. Und180/PP.IKPI/X1/2007, perihal Deklarasi Pembentukan BPUSKP sebagaiLSP Konsultan Pajak. Ditandatangani oleh Sekretaris Umum PPIKPIDrs.

S078/PP.IKPI/II/2009 tanggal 23Pebruari 2009 Perihal Pembatalan Akta No. 11 tanggal 13 Oktober2008 ;35.T19 b : Fotocopy Surat No. S113/PP.IKPI/III/2009 tanggal 10Maret 2009 Perihal Pembatalan Akta No. 11 tanggal 13 Oktober2008 ;36.T19 Cc : Fotocopy Surat No. S123/PP.IKPI/III/2009 tanggal 25Maret 2009 Perihal Pengaduan atas Pembuatan Akta No. 11 dariNotaris Harun Kamil S.H., ;37.T20a : Fotocopy Surat No.

S090/PP.IKPI/V/2011 tanggal 20Mei 2011 Perihal Pemberitahuan Pemberhentian Sementara AnggotaIKPI ;54. T29 b : Fotocopy Surat No. S091/PP.IKPI/V/2011 tanggal 20Mei 2011 Perihal Pemberitahuan Pemberhentian Sementara AnggotaIKPI ;55.T30 a : Fotocopy Surat No. S128/PJ.01/2012 tanggal 16Pebruari 2012 Hal Teguran Konsultan Pajak ;56. T30 b : Fotocopy Surat No.

A IRIS PULUNGAN Ak telah mengirimkan suratpembatalan akta tersebut kepada Notaris HARUN KAMIL AH suratnyamasingmasing Nomor S.078/PP.IKPI/II/2009 tanggal 23 Pebruari 2009 dansurat Nomor S.113/PP.IKPI/HI/2009 tanggal 10 Maret 2009 perihal pembatalanAkta Nomor 11 tanggal 13 Oktober 2008. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan saksi Ir.

/II/2009 tanggal 23 Pebruari2009 dan surat Nomor S.113/PP.IKPI/III/2009 tanggal 10 Maret 2009 perihalpembatalan Akta Nomor 11 tanggal 13 Oktober 2008.

Legalisir foto copy Surat PPIKPI Nomor S046/PP.IKPI/VI/2007,tanggal 11 Juni 2007, perihal Personalia untuk Team Teknis PengurusStandard Kompetensi Konsultan Pajak Indonesia. Ditujukan kepadaKetua BNSP. Ditandatangani oleh Ketua Umum IKPI Drs. TjoetjoeAlihartono, MBA. dan Sekretaris Umum IKPI Drs. A. Idris Pulungan, Ak.Tanggal 11 Juni 2007.15. Legalisir foto copy Surat PPIKPI Nomor S053/PP.IKPI/VI/2007,tanggal 21 Juni 2007, perihal Undangan rapat.

Legalisir foto copy Surat dari IKPI kepada Dirjen Pajak bernomor :S046/PP.IKPI/V1I/2007, tertanggal 4 Juni 2007, tentang LembagaSetifikat Profesi.Hal. 117 dari 174.

Legalisir foto copy Surat dari IKPI kepada Dirjen Pajak bernomor :S046/PP.IKPI/V1I/2007, tertanggal 4 Juni 2007, tentang LembagaSetifikat Profesi.Hal. 169 dari 174.

A IRIS PULUNGAN, Ak. telah mengirimkan surat pembatalanakta tersebut kepada Notaris HARUN KAMIL AH suratnya masingmasingNomor S.078/PP.IKPI/I/2009 tanggal 23 Februari 2009 dan surat Nomor$.113/PP.IKPI/III/2009 tanggal 10 Maret 2009 perihal pembatalan AktaNomor 11 tanggal 13 Oktober 2008. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan saksi Ir. R.

S.H. suratnya masingmasing Nomor$.078/PP.IKPI/II/2009 tanggal 23 Februari 2009 dan surat Nomor$.113/PP.IKPI/II/2009 tanggal 10 Maret 2009 perihal pembatalan AktaNomor 11 tanggal 13 Oktober 2008. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa bersama saksi Ir. R.TJAHJONOGANI, S.E., M.M., M.B.A.

SURYOPRABOWO(Sekretaris Umum).Legalisir Surat lIkatan Konsultan Pajak Indonesia NomorS271/PP.IKPI/XI/2010, tanggal O08 November 2010, perihalPanggilan (Pertama) ditujukan kepada Dra. IRENE MULYATISALAKI, C.P.A., yang ditanda tangani oleh SUKIATTO OYONG,S.E., Ak, Msi (Ketua Umum), dan Drs. TEDDY T.SURYOPRABOWO (Sekretaris Umum).Legalisir Surat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia NomorS270/PP.IKPI/XI/2010, tanggal O8 November 2010, perihalPanggilan (Pertama) ditujukan kepada Ir. R.

MARPAUNG.Legalisir Surat lIkatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor$123/PP.IKPI/II/2009, tanggal 25 Maret 2009, perihal Pengaduanatas pembuatan Akta Nomor 11 tanggal 13 Oktober 2008 dariNotaris HARUN KAMIL, S.H., ditujukan kepada Ketua MejelisPengawas Notaris Jakarta Selatan, yang ditanda tangani olehDrs. A. IDRIS PULUNGAN, Ak (Ketua Umum IKP)).Legalisir Surat lIkatan Konsultan Pajak Indonesia NomorS148/PP.IKPI/V/2009, tanggal 04 Mei 2009, perihal KeputusanPengurus Pusat IKP No.

SURYOPRABOWO(Sekretaris Umum).Legalisir Surat lIkatan Konsultan Pajak Indonesia NomorS271/PP.IKPI/XI/2010, tanggal O08 November 2010, perihalPanggilan (Pertama) ditujukan kepada Dra. IRENE MULYATISALAKI, C.P.A., yang ditanda tangani oleh SUKIATTO OYONG,S.E., Ak, Msi (Ketua Umum), dan Drs. TEDDY T.SURYOPRABOWO (Sekretaris Umum).Legalisir Surat lIkatan Konsultan Pajak Indonesia NomorS270/PP.IKPI/XI/2010, tanggal O8 November 2010, perihalPanggilan (Pertama) ditujukan kepada Ir. R.

Di mana ketua BPUSKP adalah Gusti Rai Putra;il. tanggal 22 April 2009, nomor KEP004/PP.IKPI/III/2009, tentangKeputusan Pengurus Pusat Ikpi Tentang Susunan Pengurus BadanPenyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BPUSKP) periode20092010. Di mana ketua BPUSKP adalah Drs.

Surat Nomor: S078/PP.IKPI/II/2009 tanggal 23 Februari 2009 PerihalPembatalan Akta Nomor 11 tanggal 13 Oktober 2008 (bukti PR17a);2. Surat Nomor: S113/PP.IKPI/III/2009 tanggal 10 Maret 2009 PerihalPembatalan Akta Nomor 11 tanggal 13 Oktober 2008. (bukti PR17b):3. Selain itu Penggugat Rekonvensi juga telah melakukan pengaduankepada Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Selatanberdasarkan Surat Nomor: S123/PP.IKPI/III/2009 tanggal 25 Maret 2009Halaman 26 dari 63 hal. Put.

Keputusan PPIKPI Nomor: KEP010/PP.IKPI/V/2011 tanggal 19 Mei 2011tentang Pemberhentian Sementara Anggota IKPI yang salah satu alasanpertimbangannya dalam konsiderans angka 2 keputusan tersebut adalahkarena belum mengembalikan dan mengalihkan sejumlah aset BPUSKPyang merupakan harta milik IKPI (bukti PR30a);2.

Rekonvensi Nomor: S090/PP.IKPI/V/2011 tanggal 20 Mei 2011Perihal Pemberitahuan Pemberhentian Sementara Anggota IKPI dan suratPenggugat Rekonvensi Nomor: S091/PP.IKPI/V/2011 tanggal 20 Mei 2011Perihal Pemberitahuan Pemberhentian Sementara Anggota IKPI (bukti PR31a dan PR31b):Bahwa sehubungan dengan kedua surat pemberitahuan dari Para PenggugatRekonvensi sebagaimana dimaksud di atas, Turut Tergugat Rekonvensi telahmemberikan teguran kepada Para Tergugat Rekonvensi masingmasingberdasarkan surat Nomor

Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan PajakIndonesia Nomor KEP004/PP.IKPI/III/2009, tanggal 22 April2009;3. Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan PajakIndonesia Nomor KEP010/SKPP.IKPI/XI/2009, tanggal 17November 2009:3.

Surat Keputusan Nomor KEP004/PP.IKPI/III/2009, tanggal 22April 2009;3.

Tanggal 22 April 2009, Nomor KEP004/PP.IKPI/III/2009,tentang Keputusan Pengurus Pusat IKPI tentang SusunanPengurus Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi KonsultanHalaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 786 PK/Pdt/2018Pajak (BPUSKP) periode 20092010, dimana Ketua BPUSKPadalah Drs.

Surat Keputusan Nomor KEP004/PP.IKPI/III/2009, tanggal 22April 2009;c.

Nomor 786 PK/Pdt/2018Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, dimana KetuaBPUSKP adalah saudara Gusti Rai Putra;Tanggal 22 April 2009, Nomor KEP004/PP.IKPI/III/2009,tentang Keputusan Pengurus Pusat IKPI tentang SusunanPengurus Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi KonsultanPajak (BPUSKP) periode 20092010, dimana Ketua BPUSKPadalah saudara Drs.

Mochamad Soebakir dan Fidel S,E selaku ketua umum dansekretaris umum Pengurus pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI)dalam suratnya nomor S086/PP.IKPI/IV/2015 kepada Kepala KantorPelayanan Pajak Pratama Bantul perihal: permintaan keterangan,menyatakan bahwaPenggugat tidak terdaftar sebagai anggota IkatanKonsultan Pajak.Bahwa keliru dan mengadaada dalil Penggugat pada halaman 6 angka8.1 Gugatannya tentang legalitas kuasa hukum yang menyatakan:dalam pemeriksaan dan dialog selama rapat dikantor

Mochamad Soebakir dan Fidel S,E selaku ketua umum dansekretaris umum Pengurus pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI)dalam suratnya Nomor S086/PP.IKPI/IV/2015 kepada Kepala KantorPelayanan Pajak Pratama Bantul perihal: Permintaan Keterangan,menyatakan bahwaTergugat Rekonvensi tidak terdaftar sebagai anggotaIkatan KonsultanPajak.8. Tentang TindakanTergugat Rekonvensi menghalanghalangipemeriksaan pajak.a.

Fotokopi Surat nomor S086/PP.IKPI/IV/2015 ketua umum dan sekretarisumum Pengurus pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPl) kepadaKepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul perihal: permintaanketerangan, selanjutnya diberi tanda bukti PT6.7. Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2012 tentangPersyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak,selanjutnya diberi tanda bukti PT7.8.