hadiran tidak masuk dinaskurang lebin 40 hari dan Penggugat baru satu kali melakukanpelanggaran disiplin ;Terhadap dalil ini Kami akan tanggapi sebagai berikut :Bahwa penerbitan objek sengketa adalah karena Penggugat terbuktisecara sah dan meyakinkan meninggalkan tugas tidak sah sejak tanggal2 April 2012 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2012 atau selama 193(seratus sembilan puluh tiga) hari kerja secara berturutturut, perbuatanPenggugat tersebut memenuhi unsur pelanggaran Pasal 14 ayat (1)huruf a PP.RI

No.1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polrisehingga pelanggaran Penggugat bukan pelanggaran disiplinsebagaimana daitur dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 PP.RI.

No. 2Halaman 33 Putusan Perkara Nomor : 14/G/2021/PTUNMDNTahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri maka penjatuhansanksi kepada Penggugat bukan berdasarkan PP.RI.

No. 2 Tahun 2003tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri melainkan berdasarkan Pasal 14ayat (1) huruf a PP.RI No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian AnggotaPolri ;Bahwa sebelumnya Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin sebanyak2 (dua) kali dengan Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor:Skep/10/III/2011/Prov tanggal 7 Maret 2011 dan Surat KeputusanHukuman Disiplin Nomor: Skep/14/III/2012/Prov tanggal 15 Maret 2012serta yang ketiga meninggalkan tugas dari tanggal 7 Nopember 2011sampai dengan 24 Desember

No. 1 Tahun 2003tentang Pemberhentian Anggota Polri namun belum sempat disidangkan,kemudian perkara pidana pencurian dan penipuan yang hukumannyakurang lebih 5 tahun sudah jalani Penggugat melanggar Pasal 12 ayat (1)huruf a PP.RI No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri ;Bahwa demikian juga pelaksanaan Sidang KKEP telah memberikan hakhak Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) PeraturanKapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan TataKerja Komisi Kode Etik

IX Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya WilayahKotamadya Pekanbaru, namun sesuai dengan PP.RI Nomor 19 Tahun1987 tentang perobahan batas wilayah Kota Pekanbaru dan KabupatenKampar, maka sekarang tanah Penggugat/Terbanding tersebut termasukdalam wilayah Rt. 02/Rw.

IX Kelurahan Simpang Tiga,Kecamatan Bukit Raya Wilayah Kotamadya Pekanbaru, namun sesuaidengan PP.RI Nomor 19 Tahun 1987 tentang Perubahan Wilayah KotaPekanbaru dan Kabupaten Kampar, maka sekarang objek sengketa tersebuttermasuk dalam wilayah RT. 02/RW. V Jalan Soekarno Hatta Desa TaratakBuluh, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar,...dst.

Nomor 1966 K/Pdt/2015dasar kepemilikan Termohon Kasasi/Penggugat (Bukti P.1) berada diKelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, daridahulunya Kota Pekanbaru tidak ada masuk ke dalam Wilayah Kampar,akan tetapi Wilayah Kabupaten Kamparlah yang telah masuk ke KotaPekanbaru sesuai PP.RI Nomor 19 Tahun 1987 tentang Perubahan WilayahKota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar (Bukti T2). Sementara MajelisHakim mempertimbangkan sebaliknya PP.

RI Nomor 19 Tahun 1987 tersebut;Bahwa sangat tidak berdasarkan hukum dan salah dalam penerapan hukumapabila Majelis Hakim Judex Facti menyatakan dalam pertimbangan hukummaupun dalam amar putusan tanah Penggugat berada di WilayahKabupaten Kampar karena dari dahulu sampai sekarang Kota Pekanbaru(surat dasar Penggugat) tidak pernah masuk daerah Kabupaten Kamparmalah sebaliknya wilayah Kabupaten Kamparlah yang masuk daerah KotaPekanbaru hal ini juga sesuai dengan PP.RI Nomor 19 Tahun 1987 tentangPerubahan

IX Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya WilayahKotamadya Pekanbaru, namun sesuai dengan PP.RI Nomor 19 Tahun 1987tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar,maka sekarang tanah Penggugat tersebut termasuk dalam wilayah RT. 02/RW.

Bahwa dengan perbuatan Tergugat yang selingkuh dengan wanita laindan sering tidak pulang kerumahi dan sering memukul/menampar sertamarahmarah serta mengancam Penggugat, maka menurut ketentuanpasal 19 PP.RI No. 9 tahun 1975 sudah cukup alasan bagi Penggugatuntuk menuntut Cerai Tergugat; nnnco nooneBahwa berdasarkan dalildalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepadaBapak ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq.

IX Kelurahan Simpang Tiga, KecamatanBukit Raya Wilayah Kotamadya Pekanbaru, namun sesuai dengan PP.RI Nomor 19 Tahun 1987 tentang perubahan batas wilayah KotaPekanbaru dan Kabupaten Kampar, maka sekarang tanah Penggugattersebut termasuk dalam wilayah RT. 02/RW.

IX Kelurahan Simpang Tiga, KecamatanBukit Raya Wilayah Kotamadya Pekanbaru, namun sesuai dengan PP.RI Nomor 19 Tahun 1987 tentang perubahan batas wilayah KotaPekanbaru) dan Kabupaten Kampar, maka sekarang tanahPenggugat/Terbanding tersebut termasuk dalam wilayah RT. 02/RW.

Nomor18 Tahun 1999 jo PP.RI.

Nomor 18 Tahun 1999 jo PP.RI. Nomor 85 Tahun1999 Lampiran I Tabel 2 Daftar Limbah B3 Spesifik dengan kodeBahwa terkait dengan PT.

RI.Nomor 18 Tahun 1999 jo PP.RI. Nomor 85 Tahun 1999 ;Bahwa akibat penyimpanan limbah B3 seperti yang terjadi di PT. VisionLand Semarang tersebut akan berakibat merusak media lingkunganhidup disekitar lokasi, karena limbah tersebut bila hujan akan ikut25terbawa air hujan mengalir dan meresap dalam tanah, dan efeknya akanberpotensi mencemari dan merusak media lingkungan seperti sumbersumber air dan tanaman namun untuk mengetahui efek tersebutmemerlukan kajian yang mendalam; Bahwa bila benar PT.

Nomor 18 Tahun 1999 jo PP.RI. Nomor 85 Tahun1999 Lampiran I Tabel 2 Daftar Limbah B3 Spesifik dengan kodeD223 ;Bahwa PT.

Nomor 18 Tahun1999 jo PP.RI. Nomor 85 Tahun 1999 ;e Bahwa akibat penyimpanan limbah B3 seperti yang terjadi di PT.

Pasal 19 huruf f PP.RI No.9 Tahun 1975, yangmana percekcokan tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2010 sampaidengan sekarang, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah ranjang walaupunmasih dalam satu rumah maka dengan keadaan rumah tangga yang tidakharmonis tersebut perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapatdipertahankan lagi dan beralasan menurut hukum untuk diputuskan karenaperceraian.

;Menimbang bahwa petitum mengenai tergugat agar dihukum untukmelaksaakan perjanjian kesepakatan bersama tanggal 25 Mei 2014 yang telahdibuat oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berendapat oleh larenaperkara incasu tentang gugatan perceraian maka petitum tersebut tidak dapatdikabulkan atau ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan didaftarkan di KantorCatatan Sipil Kabupaten Sleman sedangkan gugatan diajukan di PengadilanNegeri Yogyakarta sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) PP.RI No.9 Tahun

tentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 danUU No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pemalang berwenang secaraabsolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikangugatan Penggugat ;Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui lagi dimanaalamatnya diseluruh wilayah Indonesia maka terhadap Tergugat telah dilakukanpemanggilan secara Umum melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio SwaraWiduri Kabupaten Pemalang, sebagaimana diatur olen ketentuan Pasal 27 PP.RI

tentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 danUU No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pemalang berwenang secaraabsolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikangugatan Penggugat ;Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui lagi dimanaalamatnya diseluruh wilayah Indonesia maka terhadap Tergugat telah dilakukanpemanggilan secara Umum melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio SwaraWiduri Kabupaten Pemalang, sebagaimana diatur olen ketentuan Pasal 27 PP.RI

;Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan didaftarkan di Kantor CatatanSipil Kabupaten Bantul sedangkan gugatan diajukan di Pengadilan NegeriYogyakarta sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) PP.RI No.9 Tahun 1975diperintahkan kepada Panitera / Petugas yang ditunjuk untuk itu) supayamengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap keKantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantuluntuk dicatatkan dalam Register yang disediakan untuk itu.

Bahwa berdasarkan hal ikhal tersebut diatas,cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan ceraigugat tehadap diri Tergugat, yang baik berlandasanrumah tangga yang tidak harmoinis, cekcok terusmenerus, sering terjai prtengkaan dan tidak adaharapan akan hidup~ rukun~ kembali dalam rumahtangga nya, sebagaimana ditegakan oleh pasal 19huruf (f) PP.RI No.9 Th 1975 yang berbunyiPercerain dapat terjadi kaena alasan atau alasanalasan : antara suami isteri terus menerus terjadiperselisihan dan pertengkaan dan

Nomor:2 tahun 2012 , PP.RI.

alasan perceraianseperti yang diatur dalam Pasal 19 huruf f PP.No. 9 tahun 1975 Jo Pasal 39 UU.No.1tahun 1974 ;Menimbang, bahwa terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugatdengan Tergugat yang bernama HAIDAR DANENSRA , faktanya anak tersebut masihdibawah umur dan selama ini ada dalam asuhan ibunya maka Majelis Hakimberpendapat Penggugatlan yang diberi hak Pengasuhan atas nak tersebut ,sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat didalam petitum gugatannya;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 35 PP.RI

Pasal 19 PP.RI. No. 9 / Tahun 1975 dandapat dibuktikan sebagaimana syarat dalam ketentuan pasal 163 HIR;Hal 23 dari 20 hal. Sal.Put.No.1716/Pdt.G/2017/PA.Bmsb.

No. 1 / Tahun 1974 Jo.Pasal 19 PP.RI. No. 9 / Tahun 1975 karena percekcokan sebagaimana yangdidalilkannya tidak pernah ada ;f.

No. 3 Tahun 1981 Penyebab perselisihantidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 (f) PP.RI. No. 9Tahun 1975 : Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersamaHal 24 dari 20 hal. Sal.Put.No.1716/Pdt.G/2017/PA.Bmssebagai suami istri tetapi suatu Mitsaaqan gholiiddan (perjanjian suci),yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan darisalah satu pihak saja;h.

kesepakannya tersebut.Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui adanya perselisihan danpertengkaran dengan Pemohon, mengakui pula telah berpisah tempat tinggal sejak bulanJuli 2014, akan tetapi karena perkara ini adalah mengenai perceraian yang tidak hanyaberdasar pada pengakuan Termohon terkecuali harus ada bukti yang jelas dan terangbenderang tentang adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus Pemohondengan Termohon, atau telah memenuhi alasanalasan sebagaimana maksud Pasal 19 PP.RI

Bahwa karena pernikahan antara penggugat dan tergugat selalumengalami perselisihan dan pertengkaran yang terusmenerus dan sudahtidak ada harapan untuk rukun Kembali maka dalam keadaan demikian inisesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No.1Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Jo PP.RI No.9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf (F)Jo. 116 Kompilasi hukum Islam (KHI) serta Yuris Prudensi yang masihberlaku dan telah memenuhi unsurunsur adanya perceraian.Bahwa sesuai dengan faktafakta yang tersebut diatas

Tahun 2006 danUU No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pemalang berwenang secaraabsolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikangugatan Penggugat ;Halaman 6 dari 13Putusan Nomor 3852/Pdt.G/2018/PA.PMLMenimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui lagi dimanaalamatnya diseluruh wilayah Indonesia maka terhadap Tergugat telah dilakukanpemanggilan secara Umum melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio SwaraWiduri Kabupaten Pemalang, sebagaimana diatur olen ketentuan Pasal 27 PP.RI

tentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 danUU No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pemalang berwenang secaraabsolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikangugatan Penggugat ;Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui lagi dimanaalamatnya diseluruh wilayah Indonesia maka terhadap Tergugat telah dilakukanpemanggilan secara Umum melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio SwaraWiduri Kabupaten Pemalang, sebagaimana diatur olen ketentuan Pasal 27 PP.RI

tentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 danUU No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pemalang berwenang secaraabsolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikangugatan Penggugat ;Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui lagi dimanaalamatnya diseluruh wilayah Indonesia maka terhadap Tergugat telah dilakukanpemanggilan secara Umum melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio SwaraWiduri Kabupaten Pemalang, sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 27 PP.RI

berdomisilidi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pemalang, maka berdasarkan Pasal66 ayat (2) Undangundang No. 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Pemalangberwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secaraRelatif;Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak diketahui lagi dimanaalamatnya diseluruh wilayah Indonesia maka terhadap Termohon telah dilakukanpemanggilan secara Umum melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio SwaraWiduri Kabupaten Pemalang, sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 27 PP.RI

Nomor:2 tahun2012 , PP.RI.