Ditemukan 159118 data
Urut Berdasarkan
Putus : 21-02-2019 — Upload : 13-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1202 K/Pid/2018 Tanggal 21 Februari 2019 — H. AMRIL BAHAR bin H. BAHAR, M. RUSLAN alias CUBA bin M. ARSYAD, KAMARUDDIN MAMING bin MAMING, NASRUL alias AROEL bin SIRAJUDDIN
514 — 329 — Berkekuatan Hukum Tetap
514 — 329 — Berkekuatan Hukum Tetap
BAHAR;Bone;34 Tahun/9 Desember 1983;Lakilaki;Indonesia;Jalan Gunung Wijaya, KelurahanWatampone, Kecamatan Tanete Riattang,Kabupaten Bone;Islam;Anggota Polri;M. RUSLAN alias CUBA bin M.
ARSYAD;Pangkep;37 Tahun/13 Oktober1 980;Lakilaki;Indonesia;Jalan Langsat, Kelurahan Macege,Kecamatan Tanete Riattang Barat,Kabupaten Bone;Islam;Anggota Polri;KAMARUDDIN MAMING bin MAMING;Sapagaya Malaysia;32 Tahun/1 Mei 1986;Lakilaki;Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1202 K/Pid/2018KewarganegaraanTempat TinggalAgamaPekerjaan.
NamaTempat LahirUmur/Tanggal Lahir :Jenis KelaminKewarganegaraanTempat TinggalAgamaPekerjaanIndonesia;Jalan Sungai Musi Nomor 34, KelurahanTa, Kecamatan Tanete Riattang,Kabupaten Bone;Islam;Anggota Polri;NASRUL alias AROEL bin SIRAJUDDIN;Watampone;28 Tahun/30 Agustus 1989;Lakilaki;Indonesia;Jalan Onta Nomor 29, KelurahanBukaka, Kecamatan Tanete Riattang,Kabupaten Bone;Islam;Anggota Polri;Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah TahananNegara oleh:1.2.Penyidik, tidak dilakukan penahanan;Penuntut
tanggal 19 September 2018 yang membatalkan PutusanPengadilan Negeri Watampone Nomor 147/Pid.B/2018/PN.WTP tanggal 25 Juli2018 tersebut, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara inidengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agungakan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankanbagi Para Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat; Para Terdakwa adalah Anggota Polri
Kata Kunci : izin cerai TNI POLRI
AGAMA/1.c/SEMA 10 2020 7462 — 3206
- Permohonan/gugatan perceraian dari anggota TNI/Polri maupun pasangannya harus melampirkan surat izin/pemberitahuan perceraian dari pejabat yang berwenang, apabila belum mendapatkan surat tersebut, maka hakim menunda persidangan selama 6 ... [Selengkapnya]
Permohonan/gugatan perceraian dari anggota TNI/Polri maupun pasangannya harus melampirkan surat izin/pemberitahuan perceraian dari pejabat yang berwenang, apabila belum mendapatkan surat tersebut, maka hakim menunda persidangan selama 6 (enam) bulan dan pengadilan memberitahukan penundaan tersebut kepada atasan langsung pemohon/penggugat/termohon/tergugat (Penegasan terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 dan hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Tahun 2010 di Balikpapan
Register : 09-11-2011 — Putus : 18-07-2012 — Upload : 28-08-2012
Putusan PA KARANGANYAR Nomor 1341/Pdt.G/2011/PA.Kra Tanggal 18 Juli 2012 — Pemohon (hadir) dan Termohon (hadir)
127 — 55
127 — 55
. : 22 nnn nn nnn nn nn nn nnn nnn nn nn nnn nnn nnn nn nn enn ennPEMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal diKabupaten Karanganyar sekarang berdomisili di KabupatenKaranganyar, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.
Munawar Hady, SH.Akan tetapi usaha berdasarkan laporan mediator tertulis tanggal 21 Desember 2011 ternyatamediasi tidak berhasil. ; 722 nnn nena none n nnn nnn nn enn cnn cncMenimbang bahwa Pemohon sebagai anggota POLRI telah melengkapi permohonancerainya dengan Surat ijin atasan Nomor; SIC/28/X1/2011/SDM tanggal 25 Oktober 2011 yangdikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Karanganyar, sedangkan Termohon sebagai PegawaiNegeri Sipil telah diberikan kesempatan selama 6 bulan sesuai Surat Edaran Mahkamah
Register : 02-01-2012 — Putus : 24-04-2012 — Upload : 03-05-2013
Putusan PA KARANGANYAR Nomor 11/Pdt.G/2012/PA.Kra Tanggal 24 April 2012 —
73 — 25
73 — 25
POLRI
PUTUSANNomor: 0011/Pdt.G/2012/PA.KraBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Karanganyar yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertamadalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranyaPENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati, pendidikan S1 bertempattinggal di Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI (Polsek Tasikmadu
Register : 21-04-2010 — Putus : 03-01-2011 — Upload : 03-05-2011
Putusan PA SENGETI Nomor 100/Pdt.G/2010/PA.Sgt Tanggal 3 Januari 2011 — Pemohon dan Termohon
96 — 78
96 — 78
Set.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata Agama ditingkat pertama, dalam persidanganMajelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkartaCerai Talak antara:PEMOHON umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaanAnggota Polri, bertempat tinggal diKabupaten Muaro Jambi, disebut sebagaiPemohon.Mel awanTERMOHON umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaanIbu) rumah tangga, bertempat tinggal diKabupaten Muaro Enim
Saksi I, umur 34 tahun, agama Islam,pekerjaan POLRI, bertempat tingal di Kota Jambi, dibawahsumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut.
Saksi II, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan POLRI,bertempat tinggal di Kota Jambi dibawah sumpahnyamemberikan keterangan sebagai berikut. Bahwa Saksi adalah Teman Pemohon danTermohon, Pemohon dan Termohon punya 2orang anak. Bahwa Saksi mengetahui rumah tanggaPemohon dengan Termohon tidak harmonislagi, disebabkan Termohon suka berutangkepada orang lain tanpa sepengetahuanPemohon Bahwa antara Pemohon dan Termohon telahpisah lebih kurang 1 tahun 6 bulanlamanya.
Putus : 30-12-2008 — Upload : 19-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 139K/TUN/2006 Tanggal 30 Desember 2008 — MUNAZIR ; KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
429 — 403 — Berkekuatan Hukum Tetap
429 — 403 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 05-10-2006 — Upload : 02-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 403K/TUN/2003 Tanggal 5 Oktober 2006 — KEPALA KEPOLISIAN NEGARA DAERAH SUMATERA
UTARA (KAPOLDA SUMUT) ; vs. Drs. AP. SIMANJUNTAK, MSi
62 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
62 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 06-11-2012 — Putus : 26-03-2013 — Upload : 26-07-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 2568/pid.B/2013/Pn.Mdn Tanggal 26 Maret 2013 — - AMRUL
151 — 35
151 — 35
Register : 04-06-2013 — Putus : 18-06-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PT MEDAN Nomor 3/PRAPID/2013/PT-MDN Tanggal 18 Juni 2013 — POLRI
71 — 37
71 — 37
POLRI
Termohon I dan Termohon II Praperadilan)sebagaimana diuraikan dalam Surat Tanda Terima Lapor Polisi No.STTLP/312/III/2012/SKPT "II" tanggal 19 Maret 2012 ;Bahwa dengan adanya Laporan/Pengaduan tersebut, Termohon I dan IIPraperadilan kemudian telah metakukan tindakantindakan yang berupa :Penyitaan barang bukti ;Pemeriksaan saksisaksi ;Pemeriksaan saksi ahli ;Gelar perkara pada tanggai 10 April 2012 ;Pengiriman hasil penyidikan berupa laporan kemajuan kepadaKabareskrim Polri tanggal 8 Mei 2012 ;Bahwa
Pada tanggal 16 Mei 2012 telah dilakukan rapat koordinasi dengan penyidikpenyidik Dittipideksus Bareskrim Polri, dengan mengambil kesimpulan antaralain:a. Penyidik .........Penyidik Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Sumut menangani pihak Distributordengan penerapan pasal 94 UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek ;. Penyidik Subdit Indag Dittipideksus Bareskrim Polri menangani perkara yangsama pada tingkat produksi atau produsen dengan penerapan pasal 91 UU No. 15tahun 2001 tentang Merek ;.
Bahwa terhadap perkara ini pada tingkat produsen juga dilakukan Penyidikan olehBARESKRIM POLRI, sedangkan untuk para Distributor dilakukan Penyidikanoleh POLDA masingmasing daerah ; 27g.
dengankesimpulan bahwa Penyidikan yang dilakukan oleh Pembanding I dan II semulaTermohon I dan IT masih bergantung dan harus menunggu hasil penyidikan yang sedangdilakukan oleh Penyidik Subdit Indag Dittipideksus Bareskrim Polri, Hal ini bersesuaiandengan Surat dari Bareskrim Polri tanggal 4 Juni 2012 Nomor : B/2315/Dittipideksus/VI/2012/ Bareskrim, Perihal : Penyidikan Perkara Hak Cita dan Merek Cap Kaki Tigadengan Lukisan Badak untuk jenis Minuman Larutan Penyegar, yang ditujukan kepadapara Kapolda
agar penyidik kewilayahan dalam menangani tindak pidana Hak Cipta atasSeni Lukisan Badak dan tindak pidana Merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak agarmelakukan.........melakukan koordinasi dengan Penyidik Bareskrim Polri untuk penyempurnaanpenanganan perkara tersebut guna mencapai hasil yang maksimal secara profesional danprosedural.
Register : 02-03-2015 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 30-05-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 32/Pid.B/2015/PN.Yyk Tanggal 26 Mei 2015 — SUDARMADJI (anggota POLRI)
74 — 19
74 — 19
SUDARMADJI (anggota POLRI)
Magetan telp. 085868280161;: Islam;: Polri / Anggota Polri Polsek Kraton;: SMA;Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;Setelah membaca:e PenetapanKetua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 32/Pen.Pid.B/2015/PN.Yyk tertanggal Yogyakarta, 2 Februari 2015tentang penunjukan Majelis Hakim;e PenetapanMajelis Hakim Nomor : 32/Pen.Pid.B/2015/PN.Yyktertanggal Yogyakarta, 2 Februari 2015 tentang penetapan harisidang;e Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Hal. 1 dari 43
Solo dan kemudian bertemu denganseorang seles yang Terdakwa lupa namanya, dalam pembicaraandengan Sales tersebut Terdakwa tidak dapat membeli truck dengan carakredit karena Terdakwa tidak memiliki KTP (kartu tanda penduduk)Yogyakarta, dan juga berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa yakniseorang anggota POLRI jadi sulit mendapatkan kelayakan sebagaipenerima kredit, kemudian Terdakwa menghubungi saksi SUWALJIONO,dan menjelaskan kesulitan Terdakwa, lalu atas dasar kesepakatanTerdakwa dengan saksi SUWALJIONO
truck tersebut yangmengoprasikan adalah saksi SUWALJIONO, lalu oleh sales tersebut direferensikan untuk ketemu sales lain yang yaitu saksi UMAR BASUKIdari dealer SUN MOTOR yang beralamat di JI Magelang km 5,7Yogyakarta.Bahwa dari perkenalan tersebut saksi UMAR BASUKI kemudian datangke rumah Terdakwa untuk menawarkan truck, kemudian Terdakwamenyampaikan kepada saksi UMAR BASUKI bahwa sebagai atas namapemohon kredit adalah saksi SUWALJIONO (dalam berkas lain)sehubungan Terdakwa merupakan anggota POLRI
Berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa yakni seoranganggota POLRI jadi sulit mendapatkan kelayakan sebagai penerimakredit dan atas dasar kesepakatan Terdakwa dengan Sdr SUWALJIONOyakni jika permohonan kredit pembelian truck tersebut telah di setujuioleh pihak leasing PT Adira kemudian truck tersebut di serahkan kepadaSdr SUWALJIONO.
Berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa yakni seoranganggota POLRI jadi sulit mendapatkan kelayakan sebagai penerimakredit, dasar kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdr SUWALJIONOyakni jika permohonan kredit pembelian truck tersebut telah disetujui olehleasing PT Adira kemudian truck tersebut di serahkan kepada SdrSUWALJIONO.
Register : 11-01-2024 — Putus : 30-01-2024 — Upload : 24-06-2024
Putusan PN BEKASI Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Bks Tanggal 30 Januari 2024 — Pemohon:
Polri Lumbantoruan
7 — 0
Polri Lumbantoruan
7 — 0
M E N E T A P K A N:
- Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- Memberi izin kepada pemohon untuk menambahkan nama Pemohon
darinama Polri Lumbantoruan menjadi Dionisius Polri Lumbantoruan
3.
Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukandan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk menambah nama pemohon Polri Lumbantoruan menjadi Dionisius Polri Lumbantoruan pada pinggir Kutipan Akte KelahiranNomor3051/TU/1987 tanggal 12-03-1987 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten DATI II Tapanuli Utara dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini
4.
Pemohon:
Polri Lumbantoruan
Upload : 11-02-2014
Putusan PT MEDAN Nomor 4/PRA-PID/2013/PT-MDN RICARDO BARUS X POLRI
41 — 27
41 — 27
RICARDO BARUS X POLRI
Miswanto, SH ;Memilih domisili hukum pada Divisi Hukum Polri Jl.Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatanberdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April2013, semula TERMOHON III, sekarang disebutsebagai TERBANDING ITI ;n Telah membaca suratsurat yang berhubungan dengan perkaratersebut ; Mengutip serta memperhatikan semua uraianuraian tentang hal tersebutyang termuat dalam turunan resmi Putusan Praperadilan Pengadilan NegeriKabanjahe tanggal 15 Mei 2013 No. 02/Pra.Pid/2013/PNKbj, yang amarnyaberbunyi
Register : 15-11-2023 — Putus : 07-12-2023 — Upload : 07-12-2023
Putusan PN BEKASI Nomor 582/Pdt.P/2023/PN Bks Tanggal 7 Desember 2023 — Pemohon:
Polri Lumbantoruan
20 — 6
Polri Lumbantoruan
20 — 6
Pemohon:
Polri Lumbantoruan
Upload : 30-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 769 K/PID/2010 Polri; Rustam pgl Sitam, dkk
60 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Polri; Rustam pgl Sitam, dkk
Register : 31-01-2017 — Putus : 07-06-2017 — Upload : 12-07-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 28/G/2017/PTUN-JKT Tanggal 7 Juni 2017 — TAMBOK N.SIMATUPANG ; KEPALA PELAYANAN MARKAS POLRI
130 — 42
130 — 42
TAMBOK N.SIMATUPANG ; KEPALA PELAYANAN MARKAS POLRI
di komplek Polri PejomponganJakarta pusat yang ditujukan Kepada PENGONTRAK/PENYEWA RUMAHDINAS POLRI DIKOMPLEK POLRI PEJOMPONGAN JAKARTA PUSAT,Kususnya untuk Lampiran Daftar Pengontrak/Penyewa dan Usaha DalamRumah Dinas Polri Di Komplek Polri Pejompongan Jakarta Pusat,NomorUrut 4.
yang diKeluarkanoleh KEPALA PELAYANAN MARKAS POLRI;3.
B/86//2017/Yanma tanggal 17 Januari2017 perihal pengosongan asset Negara/Rumah Dinas Polri diKomplek Polri Pejompongan Jakarta Pusat yang ditujukan kepadaPengontrak/Penyewa Rumah Dinas Polri di Komplek PolriPejompongan Jakarta Pusat, khususnya untuk Lampiran DaftarPengontrak/Penyewa dan Usaha dalam Rumah Dinas Polri diKomplek Polri Pejompongan Jakarta Pusat, nomor urut 4 JalanDanau Gelinggang CIIl/63, PT.
Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara a quo adalahSurat Kayanma Polri Nomor: B/86//2017/Yanma tanggal 17 Januari2017 perihal pengosongan asset Negara/Rumah Dinas Polri diKomplek Polri Pejompongan Jakarta Pusat yang ditujukan kepadaHalaman 14 dari 36 halaman Putusan No.28/G/2017/PTUNJ KTPengontrak/Penyewa Rumah Dinas Polri di Komplek PolriPejompongan Jakarta Pusat khususnya untuk Lampiran DaftarPengontrak/Penyewa dan Usaha dalam Rumah Dinas Polri diKomplek Polri Pejompongan Jakarta Pusat,
Nomor: B/86/V2017/Yanma tanggal 17 Januari 2017 perihalpengosongan asset Negara/Rumah Dinas Polri di Komplek PolriPejompongan Jakarta Pusat yang ditujukan kepada Pengontrak/PenyewaRumah Dinas Polri di Komplek Polri Pejompongan Jakarta Pusat khususnyauntuk Lampiran Daftar Pengontrak/Penyewa dan Usaha dalam RumahDinas Polri di Komplek Polri Pejompongan Jakarta Pusat, nomor urut 4Jalan Danau Gelinggang Cll/63, PT.
Register : 06-09-2017 — Putus : 02-11-2017 — Upload : 16-01-2018
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 257 / B / 2017 / PT.TUN.JKT; Tanggal 2 Nopember 2017 — SIMATUPANG;
KEPALA PELAYANAN MARKAS POLRI;
27 — 13
27 — 13
SIMATUPANG; KEPALA PELAYANAN MARKAS POLRI;
Register : 08-01-2021 — Putus : 01-02-2021 — Upload : 03-10-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL Tanggal 1 Februari 2021 — Pemohon:
RA.MASYITOH,SH
Termohon:
BARESKRIM POLRI Cq TINDAK PIDANA NARKOBA BARESKRIM POLRI
130 — 41
RA.MASYITOH,SH
Termohon:
BARESKRIM POLRI Cq TINDAK PIDANA NARKOBA BARESKRIM POLRI
130 — 41
Pemohon:
RA.MASYITOH,SH
Termohon:
BARESKRIM POLRI Cq TINDAK PIDANA NARKOBA BARESKRIM POLRI
Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 PK/PID/2010 61 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
ANDRIAN SADIKIN vs MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (MABES POLRI) Cq. KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL MABES POLRI
Sudirman No.47, Jakarta Selatan 12930, berdasarkansurat kuasa khusus tanggal 29 Juni 2009;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon.MelawanMARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIKINDONESIA (MABES POLRI) Cq. KEPALA BADANRESERSE KRIMINAL MABES POLRI, berkedudukan diJakarta, Jalan Trunojoyo No. 3, Kebayoran Baru, JakartaSelatan, dalam hal ini Inspektur Jenderal Polisi Drs.SUSNO DUADuJI, S.H., M.H., M.Sc., memberi kuasakepada: 1. Dr. lza Fadri, S.H., M.H., 2. Yusmar Latief, S.H.,3.
Syahril, S.H., Kesemua berdomisili di Divisi PembinaanHukum Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru JakartaSelatan;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Surat Permohonan Praperadilan dari Pemohon Pra Peradilan/Pemohon Peninjauan Kembali Andrian Sadikin tertanggal 10 Juni 2009 yangtelah didaftar di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negewri Jakarta Selatan No.20/Pid.Prap/2009/PN. Jkt. Sel. tanggal 11 Juni 2009 pada pokoknya sebagaiberikut:Hal. 1 dari 15 hal.
Permasalahantentang kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh Pejabat Penyidiksebagaimana tersebut di atas sangat terkait dengan masalahpertanggungjawaban atas segala tindakan proses penyidikan yang dilakukanPenyidik yang akan dibebankan terhadap pejabat penyidik yang bersangkutandan bukan dibebankan kepada atasan dari Penyidiknya;Pemohon dalam surat Permohonan Praperadilannya, telah menunjuk danmendudukan KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL MABES POLRI sebagaipihak TERMOHON.
Dalam konteksPraperadilan, secara yuridis yang dapat didudukan sebagai pihak Termohonhanyalah Pejabat Penyidiknya;Kepala Badan Reserse Kriminal Polri bukanlah penyidik perkara a quo,penyidik perkara a quo adalah penyidik pada DIREKTORAT /VKAM & TRANNASBARESKRIM POLRI;Konsekuensi yuridis dari kesalahan yang dilakukan oleh PemohonPraperadilan dalam menunjuk Termohon Praperadilan adalah, apabilapermohonan Praperadilan ini dikabulkan dan amar putusannya adalah"memerintahkan agar Termohon Praperadilan
untuk melanjutkan prosespenyidikan" maka, nantinya dikawatirkan akan menyebabkan akibat hukumputusan Pengadilan tersebut akan menjadi "NON EKSEKUTABEL" karena tidakada kewenangan dari KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI untukmelanjutkan proses penyidikan mengingat KEPALA BADAN RESERSEKRIMINAL BUKAN penyidiknya.
Putus : 16-03-2016 — Upload : 25-04-2016
Putusan PN SIDOARJO Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Sda Tanggal 16 Maret 2016 —
35 — 7
35 — 7
TerraLawanNyonya Kartini / Janda POLRI
., Dkk,Pengacara, beralamat di Perumahan Taman Aloha H2 No. 19Desa Suko, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2015 selanjutnyadisebut sebagai Penggugat ;LawanNyonya Kartini / Janda POLRI, bertempat tinggal di Perumahan KepuhPermai, RT.09 RW.09, Desa Kepuh Kiriman, KecamatanWaru, Kabupaten Sidoarjo beralamat terakhir di JalanGunung Wilis Blok J49, Sidoarjo selanjutnya disebutsebagai Tergugat ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah
Register : 28-12-2020 — Putus : 15-02-2021 — Upload : 29-09-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 155/Pid.Pra/2020/PN JKT.SEL Tanggal 15 Februari 2021 — Pemohon:
Muhammad Darmansyah
Termohon:
KAPOLRI Cq BARESKRIM POLRI Cq DIREKTORAT TINDAK PIDANA TERTENTU BARESKRIM POLRI
56 — 12
Muhammad Darmansyah
Termohon:
KAPOLRI Cq BARESKRIM POLRI Cq DIREKTORAT TINDAK PIDANA TERTENTU BARESKRIM POLRI
56 — 12
Pemohon:
Muhammad Darmansyah
Termohon:
KAPOLRI Cq BARESKRIM POLRI Cq DIREKTORAT TINDAK PIDANA TERTENTU BARESKRIM POLRI