Seafer General Foods,Pemohon Banding telah menyampaikan dokumen berupa PPBI/E, Invoice, B/L, Packinglist dan rekening Koran beserta perjanjian dan setelah dilakukan penelitan atas dokumentersebut diketahui bahwa semua dokumen pembelian impor adalah atas nama PT.

Berdasarkanpenelitian atas dokumendokumen impor BC.2.0 yang disampaikan oleh PemohonBanding berupa PIB, SSPCP, invoice, packing list, B/L dan purchase contract, Majelisberpendapat telah terjadi pembelian impor oleh Pemohon Banding dengan nilai sebesarRp. 3.354.622.500,00;bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen PIB BC.2.3 yang disampaikan olehPemohon Banding berupa Pemberitahuan Pengangkutan Barang Impor (PPBI), invoice,packing list dan bill of lading Majelis dapat meyakini bahwa Pemohon Banding

danrekening koran;bahwa menurut Majelis adanya perbedaan pembayaran kepada Zhangjian dengan nilaipembayaran dalam rekening koran sebesar USD 13.49 disebabkan karena biayaadministrasi bank dibebankan kepada rekening bank penerima dan biaya administrasi banksetiap bank bisa berbedabeda;bahwa menurut Majelis atas 14 (empat belas) dokumen pembelian impor atas nama PT.Seafer General Foods dengan nilai sebesar Rp. 10.427.305.028,00 setelah dilakukanpenelitian terhadap dokumendokumen berupa perjanjian, PPBI

.;3.FEDERASI FORUM BURUH LINTAS PABRIK PERSATUAN PERGERAKAN BURUH INDONESIA (F-FBLP-PPBI).;

Bahwa audit investigatif dan audit PKKN yang dilakukan Tergugat II telah sesuaidengan standar/prosedur yang berlaku telah sesuai dengan standar/prosedur yangberlaku.e.Bahwa audit investigatif Tergugat II telah sesuai dengan Peraturan MenteriNegara Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Sandar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah(APIP) dan berpedoman pada Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI)Tahun 2009.Bahwa untuk pelaksanaan penugasan Audit PKKN,

Bahwa Audit yang bersifat khas dalam hal ini adalah audit PKKN dilakukandalam rangka menghitung adanya kerugian keuangan negara atas suatu kasusdugaan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum padatahap penyidikan.Bahwa untuk melaksanakan Audit yang bersifat khas tersebut, Tergugat II dalammelaksanakan audit dalam perkara a quo telah mendasarkan pada Peraturan KepalaBPKP Nomor: 1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI)tanggal 16 Oktober 2012.Bahwa audit

PKKN Tergugat II telah sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor:1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI) tanggal 16Oktober 2012.b.

PU101 Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER1314/K/D6/2013(PPBI) yang dimaksud dengan audit penghitungan kerugian keuangan negara adalah:audit dengan tujuan tertentu yang dimaksudkan untuk menyatakan pendapatmengenai nilai kerugian keuangan negara yang timbul dari suatu kasuspenyimpangan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi.halaman 47 dari 84halaman Putusan No. 15/Pdt.G/2015/PN.Mme.3) Bahwa berdasarkan poin 07. 1) PP205 Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER1314/K/D6/2013 (PPBI) diatur bahwa:Untuk

PP204 Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER1314/K/D6/2013(PPBI) diatur bahwa:...Dalam audit penghitungan kerugian keuangan negara, bukti dikumpulkanmelalui Penyidik.5) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dalam melaksanakan Audit dalam perkara a quo,justru Tergugat II harus mendapatkan buktibukti melalui Penyidik.

Menetapkan barang bukti berupa :- 1 (satu) buah Pot berbentuk persegi panjang dalam keadaan pecah, 1 (satu) buah Pot berbentuk persegi panjang, 1 (satu) lembar sertifikat Regional dari PPBI (Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia) pada penyelenggaraan pameran Pesona Bonsai Bumi Reog II 2013 tanggal 7 sampai dengan tangggal 15 Juni 2013, 1 (satu) lembar Piagam dari Banjaran Karya Seni Bonsai Indonesia VII SAMANDIMAN Bonsai Club Ponorogo pada tahun 2013, Bonsai jenis 2 (

Menyatakan barang bukti berupa :Halaman 2 dari 16 Putusan No.20/Pid B/2017/PN Wng 1 (satu) buah Pot berbentuk persegi panjang dalam keadaan pecah, 1(satu) buah Pot berbentuk persegi panjang, 1 (satu) lembar sertifikatRegional dari PPBI (Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia) padapenyelenggaraan pameran Pesona Bonsai Bumi Reog II 2013 tanggal7 sampai dengan tangggal 15 Juni 2013, 1 (satu) lembar Piagam dariBanjaran Karya Seni Bonsai Indonesia Vil SAMANDIMAN Bonsai ClubPonorogo pada tahun 2013, Bonsai

JOKO (Belumtertangkap)Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yangtelah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan dalam persidangansebagai berikut:1 (satu) buah Pot berbentuk persegi panjang dalam keadaan pecah1 (satu) buah Pot berbentuk persegi panjang.1 (satu) lembar sertifikat Regional dari PPBI (Perkumpulan PenggemarBonsai Indonesia) pada penyelenggaraan pameran Pesona Bonsai BumiReog Il 2013 tanggal 7 sampai dengan tanggal 15 Juni 2013.1 (satu) lembar Piagam dari Banjaran

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Pot berbentuk persegi panjang dalam keadaan pecah, 1(satu) buah Pot berbentuk persegi panjang, 1 (satu) lembar sertifikatRegional dari PPBI (Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia) padapenyelenggaraan pameran Pesona Bonsai Bumi Reog II 2013 tanggal7 sampai dengan tangggal 15 Juni 2013, 1 (satu) lembar Piagam dariBanjaran Karya Seni Bonsai Indonesia Vil SAMANDIMAN Bonsai ClubPonorogo pada tahun 2013, Bonsai jenis 2 (dua) pohon Sancang (Besardan kecil)

Sehingga dalampelaksanaan audit tersebut, Tergugat telah bersikap obyektif danindependen karena buktibukti yang diberikan Penyidik tersebutdievaluasi dan dianalisa kembali oleh Tergugat, sehingga hasilnyadapat dipertanggungjawabkan;Bahwa audit penghitungan kerugian keuangan negara yangdilakukan Tergugat tersebut telan sesuai dengan PeraturanKepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Nomor PER1314/K/D6/2012 Tentang PedomanPenugasan Bidang Investigasi (PPBI) yang mengatur bahwa:Lampiran

PPBI huruf PP204 angka 09:PP204 Pengumpulan dan Evaluasi Bukti09.

Dalam audit penghitungankerugian keuangan negara, bukti dikumpulkan melalui Penyidik.Sehingga, penggunaan bukti dari Penyidik tersebut telah sesuaidengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Nomor PER1314/K/D6/2012 TentangPedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI);5) Bahwa Penggugat juga telah keliru dalam memahami ketentuandalam PPBI mengenai klarifikasi kepada pihak terkait.bahwa perlu dipahami bahwa dalam Peraturan Kepala BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP

) Dalam melakukan pengumpulan dan evaluasi bukti, auditorharus melakukan klarifikasi dan konfirmasi yang memadai kepadapihakpihak terkait untuk memastikan kecukupan, relevansi, dankompetensi bukti;Bahwa ketentuan huruf PP204 Angka 8. 7) tersebut adalahmengatur mengenai pelaksanaan "audit investigatif", sedangkanaudit yang dilakukan Tergugat adalah Audit penghitungankerugian keuangan negara yang mana didalam Peraturan KepalaBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NomorPER1314/K/D6/2012 (PPBI

Kemudian apabila ada bukti yangmasih diperlukan, maka Tergugat meminta bantuan kepadaPenyidik agar bukti tambahan tersebut dapat diperoleh;Bahwa tindakan Tergugat tersebut telah sesuai dengan proseduraudit yang berlaku yaitu Peraturan Kepala Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor PER1314/K/D6/2012 Tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi(PPBI), yang mengatur bahwa:"Lampiran PPBI huruf PP204 angka 09:PP204 Pengumpulan dan Evaluasi Bukti09.

Fotocopy Surat Keterangan Tamat Belajar Raudhatul AthfalNo.016/06.08/PPBI/044/2013 tanggal 29 Juni 2013 atas nama M.ALFI CHAIRI RACHMAN, (Bukti P7) ;Halaman ke3dari9halamanMenimbang, bahwabuktisurat P1, P2, P4, P5, P6, danP7tersebuttelahdicocokkandenganaslinyadantelahsesuai, sedangkan bukti suratP3 adalah asli, dansemua bukti surat tersebut telahdiberimateraicukup,sehinggadapatditerimasebagaialatbukti yang sah;Menimbang, bahwaPemohonjugamengajukansaksisaksi di persidangan,yang masingmasingmemberikanketerangan

PNBP PPBi.4Jumlah ...... 44a...(lima ratus sat Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 1247/Pdt.G/2019/PA.BL

Biaya PendaftaranBiaya ProsesBiaya PanggilanBiaya Materaiae PpBi RedaksiJumlah(seratus empat puluh satu ribu rupiah).30.000,50.000,..= Rp. . 50.000,6.000,= Rp. 141.000, Halaman 7 dari 6 Pnt.No.233/Padt.P/2013/MS.Tkn

adalah merupakan atasan langsung dariKapolwiltabes 86 bandung, yang tidak semestinya minta ijin kepada bawahan,seharusnya beliau meminta ijin kepada Kapolri, karena posisi Kapolwiltabes 86Bandung yang berada dibawah perintah Kapolda Jabar, sehingga keluarnyaSuratsurat tersebut sudah pasti atas tekanan yang secara psikologistidak mungkin ditolak;Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku Kapolda Jabarsaat itu seharusnya tahu posisi dan kewenangan selaku pemakai penguasabarang inventaris (PPBI

mengetahui bahwa lokasi tanah danbangunan yang terletak di Jin Pasir Kaliki No.91 KotamadyaBandung(sekarang JIn HOS Cokroaminoto No.119) telah dikuasai danmenjadiaset Polri, namun oleh yang bersangkutan dengan itikad yang tidakbaik tetap dimohon untuk atas nama pribadi, bukannya untukinstitusi Polri yang menurut peraturan seharusnya lebih berhakuntuk memilikinya dan yang bersangkutan selaku Kadapol VIII/LLBpada saat itu mengetahui posisi dan kewenangan selaku pemakaipenguasa barang inventaris (PPBI

HOSCokroaminoto No. 119) Kota Bandung telah dikuasai dan menjadi asset Polri,Hal. 23 dari 26 hal.Put.No. 717 PK/Pdt/2010namun oleh yang bersangkutan dengan itikad yang tidak baik tetap dimohonuntuk atas nama pribadi, bukannya untuk Institusi Polri yang menurut UndangUndang seharusnya lebih berhak untuk memilikinya dan selaku Kadapol atauKapolda Jawa Barat pada saat itu tahu posisi dan kewenangan selaku pemakalpenguasa barang inventaris (PPBI), karena yang berhak untuk melepaskan asetPolri adalah

Putusan Nomor 398 K/TUN/20141.27.1.28.29,Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 057/FFBLP PPBI/Eks/II/2013 menunjuk kepada Ketua Umum dan Sekretarismewakili FBLP PPBI untuk mengajukan perlawanan terhadapKeputusan Gubernur a quo dengan mengajukan gugatan kePengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;Bahwa terdapat perusahaan yang ditangguhkan pembayaran upahminimumnya oleh Gubernur a quo dimana di perusahaan tersebutterdapat anggota serikat pekerja/buruh dari Penggugat III:Bahwa berdasarkan hal tersebut

Para Penggugat bukanlah pihak yang berhakmengajukan gugatan dalam perkara a quo sehingga sudah sepatutnyagugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Neit OnvankelijkeVerklaard),Eksepsi Tergugat II Intervensi:1.Legal standing; Bahwa jumlah keseluruhan karyawan yang bekerja pada perusahaanTergugat Il Intervensi ada sebanyak 2.420 (dua ribu empat ratus duapuluh) orang; Bahwa dari sejumlah 2.420 (dua ribu empat ratus dua puluh) orangkaryawan tersebut, sampai dengan saat ini Pengurus FFBLP PPBI

/Penggugat belum menyerahkan kepada perusahaan/Tergugat IlIntervensi namanama Anggotanya atau kartu anggota FBLP PPBI,untuk dapat diketahui siapa saja yang termasuk anggota Penggugat,sehingga tidak diketahui berapa banyak dan siapa saja yang menjadianggota Penggugat; Bahwa anggota FFBLP PPI atau anggota Penggugat juga belumdilakukan pendataan atau belum diverifikasi olen Kantor Dinas TenagaHalaman 41 dari 55 halaman.

Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yangmengatur:Pasal 1 ayat 8: Verifikasi kKeanggotaan serikat pekerja/serikat burun adalah prosespembuktian dan persahihan data keanggotaan serikat pekerja/serikatburuh di perusahaan dan di luar perusahaan yang tercatat pada instansiyang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota;Pasal 2:Verifikasi Keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh bertujuan untukmemperoleh data anggota serikat pekerja/serikat buruh secara lengkapdan akurat:Bahwa anggota FFBLP PPBI

Berdasarkan penelitian atasdokumendokumen impor BC.2.0 yang disampaikan oleh PemohonBanding berupa PIB, SSPCP, invoice, packing list, B/L dan purchasecontract, Majelis berpendapat telah terjadi pembelian impor olehPemohon Banding dengan nilai sebesar Rp 3.354.622.500,00;bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen PIB BC.2.3 yangdisampaikan oleh Pemohon Banding berupa PemberitahuanPengangkutan Barang Impor (PPBI), Invoice, Packing List DanBill Of Lading Majelis dapat meyakini bahwa Pemohon Bandingtelah

Bahwa untuk melakukan penelitian lebih lanjut,diperlukan General Ledger Inventory serta bukupersediaan, namun Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) tidak dapatmenyampaikannya;Bahwa Majelis memutuskan untuk membatalkan koreksiPemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Terbanding)sebesar Rp 10.427.305.028,00 dengan alasan bahwasetelah dilakukan penelitian terhadap dokumendokumenberupa perjanjian, PPBI, invoice, packing list dan B/Ldapat diketahui bahwa sesuai perjanjian antara PemohonBanding

khusus pengaturannya dalam KodeEtik APIP dan Standar Audit APIP yang ditetapkan oleh Peraturan MenteriNegara Pendayagunaan Aparatur Negara: Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :PER/04/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Kode Etik AparatPengawasan Intern Pemerintah; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara Nomor :PER/05/M.PN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Standar AuditAparat Pengawasan Intern Pemerintah; Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI

dengan tujuan tertentu yang dimaksudkanuntuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuanganNegara yang timbul dari suatu kasus penyimpangan dan digunakanuntuk mendukung tindakan litigasi ;Selanjutnya angka 04 disebutkan bahwa :Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, danmengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuanmengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu. perbuatan danpelakuknya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya ;Selanjutnya Bab I PU102 angka 07 disebutkan bahwa :PPBI

wajib dipedomani oleh seluruh unit kerja di BPKP yangmelakukan penugasan bidang investigasi untuk memastikan bahwaoutput yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secaraprofessional ;Bahwa sebagaimana diatur dalam Bab II PP 202 angka 10 butir 7)point (1) Peraturan Kepala BPKP Nomor : PER1314/K/D6/2012tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI), bahwa :Untuk audit dalam rangka penghitungan kerugian keuanganNegara berlaku ketentuan sebagai berikut :(1) Atas satu kasus yang telah dilakukan

khusus pengaturannya dalam KodeEtik APIP dan Standar Audit APIP yang ditetapkan oleh Peraturan MenteriNegara Pendayagunaan Aparatur Negara: Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :PER/04/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Kode Etik AparatPengawasan Intern Pemerintah; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :PER/05/M.PN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Standar AuditAparat Pengawasan Intern Pemerintah; Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI

/PN Stg70b Bahwa dalam proses pelaksanaan Audit Investigatiftersebut, Tergugat I berpedoman pada Permenpan No:PER/05/M.PAN/03/2008 dan Peraturan Kepala BPKPNomor: PER1314/K/D6/2012 tentang + Pedomanpenugasan Bidang Investigasi (PPBI).Bahwa khusus mengenai standar dan prosedur pelaksanaan Audit PKKN belumdiatur dalam Permenpan No: PER/05/M.PAN/03/2008, sehingga yang menjadiacuan Tergugat I adalah PPBI sebagaimana telah diungkapkan dalam LHPPKNTergugat I (vide halaman 2 LHPPKN).c Bahwa berdasarkan

Sebaliknya, auditor harus memperbaiki laporannya, apabila auditorberpendapat bahwa tanggapan tersebut benar.d Bahwa dalam Lampiran PPBI disebutkan bahwa:BAB I Pedoman UmumPU1O1 Pengertian04.

Audit Investigasi adalah proses mencari, menemukan dan mengumpulkanbukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknyasuatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.PU102 Latar Belakang06. untuk menjaga kualitas produk bidang investigasi di atas diperlukan PedomanPenugasan Bidang Investigasi (PPBI).

PPBI merupakan pedoman yangmengatur pengelolaan penugasan biang investigasi sebagai ukuran mutuminimal yang berlaku di BPKP untuk melakukan kegiatan penugasankeinvestigasian07. PPBI wajib dipedomani oleh seluruh unit kerja di BPKP yang melakukanpenugasan bidang investigasi untuk memastikan bahwa output yang dihasilkandapat dipertanggunggjawabkan secara profesional.PU107 Keahlian02.

(PPBI halaman i s.d.iii, halaman 2, halaman 7, halaman 12, halaman 18 s.d.20, dan halaman 32).e Bahwa Tergugat I dalam melakukan Audit Investigatifatas perkara a quo telah dilakukan sesuai denganprosedur dan pedoman yang berlaku yaitu PermenpanNo: PER/05/M.PAN/03/2008 dan PPBI, karena TimAuditor telah melakukan serangkaian kegiatan antaralain pengumpulan data, telah dokumen, melakukanpengujian terhadap data/bukti/dokumen, melakukanklarifikasi, konfirmasi dan peninjauan lapangan(pemeriksaan fisik)

Nasrul Wathan, Ak, CFE, BKP, Cfr.Aselaku Kepala Sub Direktorat Investigasi InstansiPemerintah Pusat II;Bahwa sebagaimana diatur dalam Bab PU101 angka 02Peraturan Kepala BPKP Nomor : PER1314/K/D6/2012tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI),bahwa :Audit Dengan Tujuan Tertentu adalah audit yang dilakukandengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan auditkinerja.

Putusan Nomor 75 PK/TUN/2015kerugian keuangan Negara yang timbul dari suatu kasuspenyimpangan dan digunakan untuk mendukung tindakanlitigasi;Selanjutnya angka 04 disebutkan bahwa :Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, danmengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuanmengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan danpelakuknya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya;Selanjutnya Bab PU102 angka 07 disebutkan bahwa :PPBI wajib dipedomani oleh seluruh unit kerja di BPKPyang

Putusan Nomor 75 PK/TUN/2015 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negaraNomor : PER/05/M.PN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentangStandar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI) yang diaturdalam Peraturan Kepala BPKP No.

Putusan Nomor 75 PK/TUN/2015A.2.A.3.Bahwa sebagaimana diatur dalam Bab PU101 angka 02Peraturan Kepala BPKP Nomor : PER1314/K/D6/2012tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI),bahwa :Audit Dengan Tujuan Tertentu adalah audit yang dilakukandengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan auditkinerja.

wajib dipedomani oleh seluruh unit kerja di BPKPyang melakukan penugasan bidang investigasi untukmemastikan bahwa output yang dihasilkan dapatdipertanggungjawabkan secara professional;Bahwa sebagaimana diatur dalam Bab II PP 202 angka 10butir 7) point (1) Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan BidangInvestigasi (PPBI), bahwa :Untuk audit dalam rangka penghitungan kerugian keuanganNegara berlaku ketentuan sebagai berikut :Halaman 70 dari 172 halaman.

Melindungi kepentingan kaum buruh dalam hantaman arus modal ;Bahwa FORUM BURUH~ LINTAS PABRIK PERSATUANPERGERAKAN BURUH INDONESIA (FBLP PPBI) memiliki pokok pokok perjuangan yang tertera pada Pasal 7 Anggaran Dasar (AD) FORUMBURUH LINTAS PABRIK PERSATUAN PERGERAKAN BURUHINDONESIA (FBLPPPBI), disebutkan bahwa :I. Memimpin dan terlibat aktif dalam perjuangan kaum buruh melawankekuatan anti buruh, anti rakyat dan anti demokrosi ;1.27.1.28.2.

Memperjuangkan hakhak kaum buruh pada khususnya dan hakhaksipil pada umumnya ;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 057/FFBLP PPBI/ Eks/11/2013 menunjuk kepada Ketua Umum dan Sekretaris mewakili FBLP PPBIuntuk mengajukan perlawanan terhadap Keputusan Gubernur a quo denganmengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;Bahwa terdapat perusahaan yang ditangguhkan pembayaran upahminimumnnya oleh Gubernur a quo dimana di perusahaan tersebut terdapatanggota serikat pekerja/buruh dari PENGGUGAT

Bahwa jumlah keseluruhan karyawan yang bekerja pada perusahaan Tergugat IlIntervensi ada sebanyak 2.420 (dua ribu empat ratus dua puluh) orang ; Bahwa dari sejumlah 2.420 (dua ribu empat ratus dua puluh) orang karyawantersebut, sampai dengan saat ini Pengurus FFBLP PPBI/ Penggugat belummenyerahkan kepada perusahaan / Tergugat Il Intervensi namanama Anggotanyaatau kartu anggota FBLP PPBI, untuk dapat diketahui siapa saja yang termasukanggota Penggugat, sehingga tidak diketahui berapa banyak dan siapa

Badan Hukum yang diperkenankan atau diperbolehkan oleh Negara ;Halaman 87 dari 114 halaman, Putusan Nomor 58/G/2013/PTUNJKT88Bahwa Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Federasi SerikatBuruh Indonesia (FSBI), dan Federasi Forum Buruh Lintas Pabrik PersatuanPergerakan Buruh Indonesia (FFBLP PPBI) adalah merupakan Badan Hukum ;Bahwa oleh karena Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSD,Federasi Serikat Buruh Indonesia (FSBI), dan Federasi Forum Buruh Lintas Pabrik Persatuan

Pergerakan Buruh Indonesia (FFBLP PPBI) adalah Badan Hukumyang merupakan subjek hukum, sehingga mempunyai kedudukan hukum untukmengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;Bahwa (KSBSI), (FSBI) dan (FFBLPPPBI) dapat mengajukan gugatan kePengadilan Tata Usaha Negara karena mengalami kerugian imaterial berupa waktudan tenaga untuk mengurus para anggotanya akibat diterbitkan Keputusan TUNtersebut ;Bahwa hubungan antara para pekerja / buruh dengan OrganisasiOrganisasi yangmewakili mengajukan

nePihak Pertama menyetujui memberikan pesangon kepada pekerja yang di PHKsesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat (2), (3) dan (4)UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 bagi pekerja yang memenuhi syarat.Adapun jumlah nilai total pesangon sebesar Rp. 443.785.000,00 (empat ratusempat puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;Praia SA faessereeeeeeeesee eer eeseee ee ee eee ee EHUntuk pembayaran besaran pesangon kepada masingmasing pekerjadiserahkan kepada pengurus SBTK PPBI

Sehingga dalam pelaksanaan audit tersebut, Tergugat telahbersikap obyektif dan independen karena buktibukti yang diberikanPenyidik tersebut dievaluasi dan dianalisa kembali oleh Tergugat,sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan;Bahwa audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukanTergugat tersebut telah sesuai dengan Peraturan Kepala BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor PER1314/K/D6/2012 Tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI)yang mengatur bahwa:Lampiran

PPBI huruf PP204 angka 09:PP204 Pengumpulan dan Evaluasi Bukti09.

Dalam audit penghitungan kerugiankeuangan negara, bukti dikumpulkan melalui Penyidik.Sehingga, penggunaan bukti dari Penyidik tersebut telah sesuaidengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Nomor PER1314/K/D6/2012 TentangPedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI);4) Bahwa Penggugat juga telah keliru dalam memahami ketentuandalam PPBI mengenai klarifikasi kepada pihak terkait;Bahwa dalam PPBI dinyatakan:Ketentuan huruf PP204 Angka 8. 9) :7) Dalam melakukan pengumpulan

dan evaluasi bukti, auditor harusmelakukan klarifikasi dan konfirmasi yang memadai kepada pihakpihak terkait untuk memastikan kecukupan, relevansi, dan kompetensibukti.Ketentuan huruf PP204 Angka 9. 5) :5) Dalam hal Auditor BPKP memerlukan klarifikasi atau konfirmasisecara langsung kepada pihakpihak yang terkait, permintaan Klarifikasiatau konfirmasi disampaikan oleh Auditor BPKP melalui Penyidik danpelaksanaan klarifikasi atau konfirmasi didampingi oleh Penyidik.Bahwa dalam ketentuan PPBI huruf

Bahwa didalam Peraturan Kepala BPKP Nomor PER1314/K/D6/2012 tentangPedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI) diatur mengenaiberbagai macam pelaksanaan audit.Bahwa dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor PER1314/K/D6/2012sendiri ada bagian yang mengatur mengenai audit investigasi, danHalaman 83 dari 117 Halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2017/PTUN.Mdopada bagian lain mengatur mengenai audit dalam rangkapenghitungan kerugian kKeuangan Negara..

Bahwa Penggugat telah keliru dalam memahami Peraturan KepalaBPKP Nomor PER1314/K/D6/2012 tentang Pedoman PenugasanBidang Investigasi (PPBI) tersebut karena Penggugat tidak membacabagian yang mengatur mengenai audit dalam rangka penghitungankerugian keuangan Negara, sehingga Penggugat tidak memahamiaturan tersebut secara komprehensif.Bahwa audit yang dilakukan Tergugat adalah audit dalam rangkapenghitungan kerugian keuangan negara sehingga seharusnyaPenggugat mencermati Peraturan Kepala BPKP Nomor

PER1314/K/D6/2012 pada bagian audit dalam rangka penghitungankerugian keuangan negara, dan bukan pada bagian audit investigasiSOQ. n no nn nnnnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn ne eeBahwa pelaksanaan audit dalam rangka penghitungan kerugiankeuangan Negara yang dilakukan Tergugat telah sesuai denganPeraturan Kepala BPKP Nomor PER1314/K/D6/2012 tentangPedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI).Bahwa dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor PER1314/K/D6/2012tentang Pedoman

Penugasan Bidang Investigasi (PPBI) dinyatakanDahWa 222 $n nnn nnn nnn nn nnn nn nn nn nn nn nnn nee nnnAudit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara(PKKN) adalah audit dengan tujuan tertentu yang dimaksudkan untukmenyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negarayang timbul dari suatu kasus penyimpangan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi.

+222 222 n nnn n nnn nnn ene ne neeLampiran PPBI huruf PP204 angka 09 :PP 204 Pengumpulan dan Evaluasi Bukti 09. Dalam audit penghitungan kerugian keuangan negara, auditormengumpulkan dan mengevaluasi bukti sesuai dengan pedomanpengumpulan dan evaluasi audit investigatif. Perbedaannya terletakpada cara pengumpulan bukti. Dalam audit penghitungan kerugiankeuangan negara, bukti dikumpulkan melalui Penyidik.Halaman 85 dari 117 Halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2017/PTUN.Mdog.

Bahwa audit yang dilakukan Tergugat (BPKP) adalah audit dalamrangka penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan ataspermintaan penyidik dan dilakukan dalam kerangka prosespenyidikan (pro justitia), sehingga dalam pelaksanaan audit tersebut,Tergugat telah mengacu pada Peraturan Kepala BPKP Nomor PER1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi(PPBI).Bahwa pada saat melaksanakan Audit Penghitungan KerugianKeuangan Negara dalam perkara a quo, Tergugat telahmelaksanakan selurun

rangkaian prosedur audit berdasarkanPeraturan Kepala BPKP Nomor PER1314/K/D6/2012 tentangPedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI), yaitu Tergugat telahmelakukan serangkaian proses pengumpulan, identifikasi, verifikasi,evaluasi dan analisis seluruh dokumen terkait proses pengadaanTanah MAN 2 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 termasukmelakukanklarifikasi/konfirmasi kepada pihakpihak terkait danmelakukan peninjauan ke lapangan bersamasama/didampingiPenyidik.Bahwa berdasarkan ketentuan PP204 angka

09 Peraturan KepalaBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NomorPER1314/K/D6/2012 Tentang Pedoman Penugasan BidangInvestigasi (PPBI), disebutkan:Lampiran PPBI huruf PP204 angka O09:PP 204 Pengumpulan dan Evaluasi Bukti09.

BahwaJudex Facti telah salah menerapkan hukum dengan menyamakanaudit penghitungan kerugian keuangan negara dengan audit investigatifyang prosedurnya tunduk pada Peraturan Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008;Bahwa audit yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/ semula Tergugat IIadalah audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negarayang prosedur auditnya tunduk pada Peraturan Kepala BPKP NomorPER1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi(PPBI)

Bahwa audit yang dilakukanPemohon Kasasi/semula Tergugat II adalah audit penghitungan kerugiankeuangan negara yang dilakukan atas permintaan penyidik dandilakukan dalam kerangka proses penyidikan (pro justitia), sehinggapelaksanaan audit penghitungan kerugian keuangan negara tersebutberpedoman pada Peraturan Kepala BPKP Nomor PER1314/K/D6/2012tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI) (bukti TII11);Sehingga pertimbangan hukum Judex Facti nyatanyata telah salahmenerapkan hukum dengan menempatkan

mengenai prosedur audit penghitungan kerugiankeuangan negara yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/ semulaTergugat II:Bahwa audit yang dilakukan Pemohon Kasasi/semula Tergugat II adalahaudit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan ataspermintaan penyidik dan dilakukan dalam kerangka proses penyidikan(pro justitia) , sehingga pelaksanaan audit penghitungan kerugiankeuangan negara tersebut berpedoman pada Peraturan Kepala BPKPNomor PER1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan BidangInvestigasi (PPBI

Nomor 1440 K/Pdt/2017sesuai dengan prosedur audit yang berlaku yaitu Peraturan KepalaBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NomorPER1314/K/D6/2012 Tentang Pedoman Penugasan BidangInvestigasi (PPBI), yang mengatur bahwa:Lampiran PPBI huruf PP204 angka 09:PP204 Pengumpulan dan Evaluasi bukti09. Dalam audit penghitungan kerugian keuangan negara, auditormengumpulkan dan mengevaluasi bukti sesuai dengan pedomanpengumpulan dan evaluasi audit investigatif.