Ditemukan 181 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 26-01-2022 — Putus : 10-03-2022 — Upload : 20-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 56 PK/TUN/2022
Tanggal 10 Maret 2022 — PENGURUS PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PERSATUAN GURU RI (PPLP-PT.PGRI) VS 1. DRS. H. SOEDJAI, DK., 2. MENTERI HUKUM DAN ASASI MANUSIA RI;
22984 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PENGURUS PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PERSATUAN GURU RI (PPLP-PT.PGRI) VS 1. DRS. H. SOEDJAI, DK., 2. MENTERI HUKUM DAN ASASI MANUSIA RI;
Register : 15-03-2019 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 195 K/TUN/2019
Tanggal 30 April 2019 — PENGURUS PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PERSATUAN GURU-RI (PPLP-PT.PGRI);
15979 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PENGURUS PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PERSATUAN GURU-RI (PPLP-PT.PGRI);
    Christea Frisdiantara, AK., M.M., dan Drs.Agus Priyono, M.M., masingmasing diangkat sebagai Ketua, WakilKetua dan Sekretaris Badan Pengurus PPLP PTPGRI Malangberdasarkan Anggaran Dasar PPLP PTPGRI Akta Nomor 90 tanggal 28Januari 2013 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum Dan HAM RIdengan Nomor AHU87.AH.01.08.Tahun 2013 tanggal 06 Mei 2013,Keputusan Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)Provinsi Jawa Timur Nomor 007.A/SK/Prov/XXI/2013 tanggal 14 Mei2013 dan Keputusan Pengurus Persatuan
    Christea Frisdiantara, AK., M.M., diberhentikan darijabatan Wakil Ketua Badan Pengurus PPLP PTPGRI Malangberdasarkan Keputusan Pengurus Persatuan Guru Republik IndonesiaHalaman 5 dari 10 halaman.
    Christea Frisdiantara, AK., M.M., pada tanggal 29Desember 2017 mengadakan Rapat Umum Anggota PPLP PTPGRIMalang dengan acara Merubah Beberapa Pasal Anggaran DasarPerkumpulan dan Merubah Susunan Pengurus Perkumpulan Periode20182023, yang kemudian dibuatkan aktanya oleh Notaris ArioHardickdo, S.H., dengan Akte Nomor 1 Tanggal 03 Januari 2018 (videBukti T.Il.Intv17 dan Bukti T.II.Intv18):Bahwa merujuk pada uraian pertimbangan angka 5 dan 6 tersebut, olehkarena menurut Bukti P14 kepengurusan PPLP PTPGRI
    ,masa jabatannya diperpanjang sampai dengan 11 Januari 2019, apabiladihubungkan dengan Bukti T.II.Intv17 dan Bukti T.Il.Intv18, makadiperoleh fakta bahwa pada waktu yang bersamaan terdapat dualismekepengurusan dalam PPLP PTPGRI Malang, yaitu kepengurusan PPLPPTPGRI Malang dengan Ketua Drs. H. Soedjai dan kepengurusanPPLP PTPGRI Malang dengan Ketua Dr. H. Christea Frisdiantara, AK.,M.M.:Halaman 6 dari 10 halaman.
    Putusan Nomor 195 K/TUN/20198.10.Bahwa Para Penggugat pada tanggal 2 Januari 2018 melalui kuasahukumnya telah mengirim surat ke Tergugat mengenai perpanjanganPengurus PPLP PTPGRI Malang dan pemberhentian Dr. H.
Putus : 12-06-2008 — Upload : 25-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 363K/TUN/2007
Tanggal 12 Juni 2008 — PENGURUS PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA LUMAJANG (PPLP-PT-PGRI LUMAJANG) ; KETUA PENGURUS PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PUSAT (PPLP-PGRI PUSAT)
208 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PENGURUS PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA LUMAJANG (PPLP-PT-PGRI LUMAJANG) ; KETUA PENGURUS PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PUSAT (PPLP-PGRI PUSAT)
Register : 20-03-2020 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 08-05-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 28/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby
Tanggal 14 April 2020 — ,CA.MM.CMA.CBV
Tergugat:
PPLP PT PGRI UNIVERSITAS KANJURUHAN
9839
  • ,CA.MM.CMA.CBV
    Tergugat:
    PPLP PT PGRI UNIVERSITAS KANJURUHAN
Putus : 28-01-2016 — Upload : 09-03-2017
Putusan PN MALANG Nomor 210/Pdt.G/2014/PN. Mlg
Tanggal 28 Januari 2016 —
3116
  • BESKINURPengurus Perkumpulan Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia ( PPLP Dikdasmen PGRI )
    Beskinur, dkk, Pekerjaan PNS Dosen, tempat tinggal di Perum Politeknik No.30 Merjosari Malang ;Sebagai PARA PEMOHON KASASI ;Melawan:Pengurus Perkumpulan Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah Persatuan GuruRepublik Indonesia (PPLP DIKDASMEN PGRI), dkk, berkantor di Jalan A.
Putus : 28-06-2018 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 382 PK/Pdt/2018
Tanggal 28 Juni 2018 — VS YPLP/PPLP DIKDASMEN PGRI KOTA TANGERANG SELATAN cq SMP PGRI 35 SERPONG,
3110 Berkekuatan Hukum Tetap
  • VS YPLP/PPLP DIKDASMEN PGRI KOTA TANGERANG SELATAN cq SMP PGRI 35 SERPONG,
    ., bertempat tinggal di Komplek Batan IndahBlok C 21 Kota Tangerang Propinsi Banten;Pemohon Peninjauan Kembali:LawanYPLP/PPLP DIKDASMEN PGRI KOTA TANGERANG SELATANcq SMP PGRI 35 SERPONG, berkedudukan di JalanPendidikan Nomor 30 Ciputat Kota Tangerang Selatan;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada
Register : 10-06-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 05-12-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby
Tanggal 3 Desember 2020 — ,CA.MM.CMA.CBV
Tergugat:
PPLP PT PGRI UNIVERSITAS KANJURUHAN
273217
  • ,CA.MM.CMA.CBV
    Tergugat:
    PPLP PT PGRI UNIVERSITAS KANJURUHAN
    Agar pihak PPLP PT PGRI Universitas Kanjuruan Malang membayar hakpekerja berupa upah yang belum dibayar dan hak lainya yang biasaditerimakan oleh pihak Karyawan dan Dosen Universitas Kanjuruan.2.
    Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP PTPGRI);Bahwa, Tergugat sesuai dengan surat kKeputusan Menteri Hukum dan HAMdengan Nomor AHU 0000270.AH.01.08 Tahun 2019 Tertanggal 22 Maret 2019tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan, PerkumpulanPembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru RepublikIndonesia (PPLP PT PGRI) Tertanggal 22 Maret 2019;Bahwa, terhadap kedua surat kKeputusan Mentri Hukum dan HAM yaitu NomorAHU 0000001.AH.01.08 Tahun 2018 tertanggal 05
    Universitas Kanjurunan Malang (Asli)b) Surat Kesepakatan Kerja Untuk Waktu Tertentu, antara Drs.H.Soedjai(Ketua PPLP PTPGRI Malang) dengan Dr.
    Wilayah VII Jawa Timur mengingatkanTergugat segera membayarkan Hak Penggugat yang belum dibayarkan),yang diberi tanda bukti P6;Foto copy, Kronologi Susunan Kepengurusan PPLP PT. PGRI Periode 2012 2017, diberi tanda bukti P7;Foto copy, Timeline Kronologi Konflik Universitas Kanjuruhan Malang, diberitanda bukti P8;Foto copy, Kronologi Pengesahan PPLP PT.
    Sujai, PPLP dankaryawan, dosen, Integritas setiap 4 tahun diperbarui kontraknya;Bahwa bukti P5.13d saksi tahu tentang fakta integritas intinyapernyataan kewajiban sesuai tugas;Bahwa setiap pembaharuan kontrak tidak selalu menambah gaji, fungsipembaharuan kontrak perpanjangan kerja;Bahwa fakta integritas, saksi hanya tanda tangan lalu diserahkankembali, saksi tidak tahu sanksisanksinya;Bahwa karena keadaan di PPLP sehingga ada beberapa yangmengundurkan diri tapi saksi tidak tahu siapa saja, bahwa
Register : 11-01-2016 — Putus : 22-03-2016 — Upload : 11-05-2016
Putusan PN SUMENEP Nomor 01/Pdt.G/2016/PN.Smp
Tanggal 22 Maret 2016 — ., M.M - Pengurus Perkumpulan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP PT-PGRI) Sumenep
195
  • ., M.M- Pengurus Perkumpulan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP PT-PGRI) Sumenep
Register : 08-05-2018 — Putus : 17-05-2018 — Upload : 29-10-2018
Putusan PN SIDOARJO Nomor 171/Pdt.P/2018/PN SDA
Tanggal 17 Mei 2018 — Dr. H. CHRISTEA FRISDIANTARA, Ak. MM, CA.
171111
  • CA. selaku Ketua PPLP PT PGRI dan Dra. Andriani Rosita, MPd. sebagai bendahara PPLP PT PGRI untuk mengganti Spiceman/tandatangan pada rekening-rekening tabungan maupun Deposito yang tersimpan pada Bank-Bank tersebut menjadi atas nama DR. H. Christea Frisdiantara, AK. MM. CA. dan Dra.
    Giro. 777881777-7 PPLP PT PGRI. Rek. Giro. 777882777-4 PPLP PT PGRI Rek. Giro. 1935193593 Drs. Soedjai Cq. PPLP PT PGRI BNI Emerald. 884444777-8 Rektor Univ. Kanjuruhan Rek. Giro. 884444888-5 Rektor Univ Kanjuruhan Rek. Giro. 2. Bank CIMB-Niaga Malang 035.01.13673.00.8 / 800020662300 PPLP PT PGRI Rek. Giro. 8330100012005 / 800123326300 PPLP PT PGRI. Rek.
    Abdoel Bakar TS qq PPLP PT PGRI. MLD (Market Linked Deposito) 703964802500 Drs. Abdoel Bakar TS qq PPLP PT PGRI. Tabungan Mapan. 703964738500 Drs. Abdoel Bakar TS qq PPLP PT PGRI Tabungan Mapan. 704138781900 Drs. Abdoel Bakar TS qq PPLP PT PGRI Tabungan Mapan. 704138763300 Drs. Abdoel Bakar TS qq PPLP PT PGRI Tabungan Mapan. 761403934000 Drs.
    Abdoel Bakar TS qq PPLP PT PGRI Tabungan Mapan. 761403952600 Drs. Abdoel Bakar TS qq PPLP PT PGRI Tabungan Mapan. 704662104800 Drs. Abdoel Bakar TS qq PPLP PT PGRI Tabungan Mapan Cash Reward. 3. Bank Jatim Malang 0041069058 PPLP PT PGRI. Rek. Giro. Drs. Soedjai atau Drs. Abdoel Bakar TS Deposito Drs. Soedjai atau Drs. Abdoel Bakar TS Deposito Drs. Soedjai atau Drs.
    Bank BCA Malang 4483450888 PPLP PT PGRI. Rek. Giro. 5. Bank Mega Syariah, Malang 300-00-300057796-6 Drs. Soedjai qq. PPLP PT PGRI. Deposito Mega Syariah. 6. Bank BTN Malang. Drs. Soedjai qq. PPLP PT PGRI. Deposito BTN. 0106201540000616 Drs. Soedjai qq. PPLP PT PGRI. Tabungan Batara 0106201540000747 Drs. Soedjai qq. PPLP PT PGRI. Tabungan Batara 0106201400002009 Drs. Soedjai qq. PPLP PT PGRI.
    secara sah susunanpengurus PPLP PT PGRI sebagai berikut : No.
    ;Bahwa saksi mengetahui susunan pengurus baru PPLP PT PGRI yang terpilihsebagai pengurus PPLP PT PGRI periode tahun 20182023 setelah diperlihatkansurat Keputusan Menteri Hukum dan HAM kepada saksi.;Bahwa saksi menerima gaji dari Universitas dan saksi sejak bulan Januari 2018tidak menerima gaji sampai dengan sekarang.;Bahwa selain saksi juga ada karyawan PPLP PT PGRI lainnya yang hinggasekarang belum menerima gaji.
    Soedjai yangdananya berasal dari PPLP PT PGRI yang sampai saat ini danadana tersebut belumdialinkan dan atau diserahkan ke pengurus PPLP PT PGRI yang sah.;Bahwa berdasarkan bukti P7, dihubungkan dengan keterangan para saksi, telahternyata Pengurus PPLP PT PGRI yang sah, telah mengirim surat kepada PimpinanCabang PT. Bank CIMB NIAGA Tbk. di Malang untuk mencairkan Deposito dantabungan yang dananya berasal dari PPLP PT PGRI yang diatas namakan pribadipengurus lama ( Drs.
    Soedjal ) dan merubah specimen tanda tanganrekening giro atas nama PPLP PT PGRI, yang sampai saat ini danadana tersebutbelum dialihkan dan atau diserahkan ke pengurus PPLP PT PGRI yang sah.;Bahwa berdasarkan bukti P8, dihubungkan dengan keterangan para saksi, telahternyata Pengurus PPLP PT PGRI yang sah, telah mengirim surat kepada PimpinanCabang PT.
    Bank Jatim di Malang tentang permintaan informasi rekening Depositodan tabungan yang dananya berasal dari PPLP PT PGRI yang diatas namakanpribadi pengurus lama (Drs. Abdoel Bakar Tunsiawan atau ditulis Drs. Abdoel BakarToensaniwan, MPd. dan Drs. Soedjal ) dan merubah specimen tanda tanganrekening giro atas nama PPLP PT PGRI, yang sampai saat ini danadana tersebutbelum dialihkan dan atau diserahkan ke pengurus PPLP PT PGRI yang sah.
Putus : 19-10-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1185 K/PDT/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — (PPLP-DIKDASMEN PGRI), dk.
4119 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (PPLP-DIKDASMEN PGRI), dk.
    ,dan kawankawan, Para Advokat & Penasihat Hukum padaKantor Waluyo & Partners, berkantor di Jalan Mojo 10,Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18September 2014:Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/ ParaPembanding;Lawan:PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKANDASAR DAN MENENGAH PERSATUAN GURUREPUBLIK INDONESIA (PPLP DIKDASME PGRI),berkedudukan di Jalan A. Yani.
    begitumendapat tempat dan dipandang dengan sebelah mata;Bahwa karena kepedulian dan rasa keprihatinan dari Para Penggugat dankawankawan untuk memajukan dunia pendidikan kejuruan setingkatsekolah lanjutan, maka bertekatlah dengan niat yang sungguh sungguhdengan mendirikan sekolah kejuruan;Bahwa guna memperlancar pendiran sekolah kejuruan bisa terlaksana,Para Penggugat meminjam nama dari Yayasan PGRI atau PengurusPerkumpulan Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah Persatuan GuruRepublik Indonesia (PPLP
    Nomor 1185 K/Pdt/2017= Piagam Nomor Data Sekolah E 13084301 dari Dirjen PendidikanDasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.1.tanggal 15 Maret 1989;= Piagam Tanda Bukti Nomor Statistik Sekolah yang dikeluarkan KantorDepdikbud Kodya Malang Nomor 2165/04.2/A/1991 tanggal 5November 1991: Dan PiagamPiagam perpanjangan izin penyelenggaraan SMK PGRI3 Malang setiap 3 tahun sekali sampai sekarang, yang kesemuanyatertuls YPLP/PPLP PGRI Jawa Timur (Penggugat Rekonvensi)sebagai nama Yayasan/
    Dan terakhirberubah nama menjadi Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Dasardan Menengah PGRI Provinsi Jawa Timur disingkat PPLP Dasar danMenengah PGRI Provinsi Jawa Timur, dengan Akta Notaris Rum Hardono,S.H., LawangMalang, Nomor 20, tanggal 29 Juli 2002;Bahwa dalam penyelenggaraan SMK PGRI 3 Malang itu, PenggugatRekonvensi telah menunjuk, mengangkat, dan memberhentikan KepalaSekolah sebagai pimpinan kegiatan pembelajaran dan pengembanganSMK PGRI 3 Malang, yaitu sebagai berikut: Tahun 1987 1991
    diserahkan tugas sepenuhnya kepadaKepala Sekolah, namun demikian secara berkala Kepala Sekolah SMKPGRI 3 Malang wajidb memberikan laporan kepada PenggugatRekonvensi:Bahwa awalnya SMK PGRI 3 Malang belum mempunyai gedung sendiri,sehingga kegiatan belajar mengajarnya untuk sementara diselenggarakandengan meminjam gedung Sekolah Dasar Negeri Tlogomas 2 KecamatanDau Kabupaten Malang, namun demikian sambil berjalan telah diupayakanmemiliki tanah dan gedung sendiri sebagaimana yang diamanatkan olehAD/ART YPLP/PPLP
Register : 21-06-2013 — Putus : 19-08-2013 — Upload : 19-09-2013
Putusan PT BENGKULU Nomor 13/PID.TIPIKOR/2013/PT.BKL
Tanggal 19 Agustus 2013 — INDRANSONO, BE BIN (ALM) TOMAN
6948
  • ;e Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00034/PPLP/2011 tanggal 19April 2011 dana sebesar Rp. 400.641.818, ;e Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 32/PPLP/2011e Fotocopy Kartu Pengawasan Kontrak untuk Pembayaran Uang Muka sebesarRp. 400.641.818.
    ;Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00104/PPLP/2011 tanggal 19Juli 2011 dana sebesar Rp. 286.840.463,;Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 96/PPLP/2011Fotocopy Ringkasan Kontrak dengan Kontrak Nomor : KU.08.08/SPK/PPLP/77/201 112042011, tanggal 19 Juli 2011 ;Fotocopy Kartu Pengawasan Kontrak untuk Pembayaran Angsuran sebesar Rp.286.840.463, ;Fotocopy Register Data Realisasi Kontrak dengan Kontrak Nomor : KU.08.08/SPK/PPLP/77/2011 12042011Fotocopy Kwitansi sebesar Rp
    ;e Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00034/PPLP/2011 tanggal 19 April 2011dana sebesar Rp. 400.641.818, ; Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 32/PPLP/2011e Fotocopy Kartu Pengawasan Kontrak untuk Pembayaran Uang Muka sebesar Rp.400.641.818.
    ;e Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00104/PPLP/2011 tanggal 19Juli 2011 dana sebesar Rp. 286.840.463,;e Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 96/PPLP/201 1e Fotocopy Ringkasan Kontrak dengan Kontrak Nomor : KU.08.08/SPK/PPLP/77/201 112042011, tanggal 19 Juli 2011 ;e Fotocopy Kartu Pengawasan Konirak untuk Pembayaran Angsuran sebesar Rp.286.840.463.
    ;Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00104/PPLP/2011tanggal 19 Juli 2011 dana sebesar Rp. 286.840.463,;Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 96/PPLP/201 1Fotocopy Ringkasan Kontrak dengan Kontrak Nomor : KU.08.08/SPK/PPLP/77/2011 12042011, tanggal 19 Juli 2011 ;Fotocopy Kartu Pengawasan Kontrak untuk Pembayaran Angsuran sebesarRp. 286.840.463.
Register : 21-06-2013 — Putus : 19-08-2013 — Upload : 12-06-2019
Putusan PT BENGKULU Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2013/PT BGL
Tanggal 19 Agustus 2013 — Pembanding/Terdakwa : INDRANSONO, BE, ST Bin (Alm) TOMAN Diwakili Oleh : Drs. Ahmad Nurdin, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : HALIDIMANJAYA, SH
13352
  • Fotocopy Penyusunan Review Master Plan dan DED Drainase Kota Bengkulu Kontrak Nomor : KU.08.08.08/SPK/PPLP/232/2010 tanggal 17 Mei 2010 Rencana Anggaran Biaya (RAB)
  • Fotocopy Gambar Perencanaan atas Penyusunan Review Master Plan dan DED Drainase Kota Bengkulu Kontrak Nomor : KU.08.08.08/SPK/PPLP/232/2010 tanggal 17 Mei 2010.
  • Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Kontrak Harga Satuan Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Bengkulu Nomor : KU.08/SPK/PPLP/77/2011 tanggal 12 April 2011.
  • Fotocopy Addendum Kontrak Pekerjaan Tambah Kurang Nomor : KU.08.08/ADD/PPLP/03/2011 tanggal 27 Juni 2011.
  • Fotocopy Addendum Kontrak Ke-II Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Nomor : KU.08.08/ADD/PPLP/03.A/2011 tanggal 14 September 2011.
  • Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 05/PAN-PP/PPLP/2011 tanggal 18 Oktober 2011 Pekerjaan Pembangunan Drainase Lokasi Puri Lestari Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011.
  • Fotocopy Berita Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 04/BA/ST/PPLP/2011 tanggal 20 Oktober 2011 Pekerjaan Pembangunan Drainase Lokasi Puri Lestari Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011.
    /PPLP/2011
  • Fotocopy Ringkasan Kontrak dengan Kontrak Nomor : KU.08.08/SPK/PPLP/77/2011 12-04-2011, tanggal 15 September 2011 ;
  • Fotocopy Kartu Pengawasan Kontrak telah sampai pada pembayaran termin ke-3 sebesar Rp. 1.238.726.620,- (belum dipotong PPN dan PPh) ;
  • Fotocopy Register Data Realisasi Kontrak dengan Kontrak Nomor : KU.08.08/SPK/PPLP/77/2011 12-04-2011 ;
  • Fotocopy Kwitansi sebesar Rp. 463.743.620,- tanggal 14 September 2011 untuk pembayaran
    /PPLP/2011
  • Fotocopy Ringkasan Kontrak dengan Kontrak Nomor : KU.08.08/SPK/PPLP/77/2011 12-04-2011, tanggal 24 November 2011 ;
  • Fotocopy Kartu Pengawasan Kontrak telah sampai pada pembayaran termin ke-4 sebesar Rp. 1.580.782.000,- (belum dipotong PPN dan PPh) ;
  • Fotocopy Register Data Realisasi Kontrak dengan Kontrak Nomor : KU.08.08/SPK/PPLP/77/2011 12-04-2011 ;
  • Fotocopy Kwitansi sebesar Rp. 342.055.380,- tanggal 23 November 2011 untuk pembayaran
    Hutama Bhakti diusulkan kepada IDRANSONO, BE, STselaku Kepala Satuan Kerja PPLP Bengkulu sebagai pemenang lelang pekerjaantersebut berdasarkan Surat No : 06.C/POKJAFisik/PPLP/2011 tanggal 17 Maret 2011. Bahwa terdakwa selaku Kuasa Direktur CV.
    /PPLP/03.A/2011 tanggal 14 September 2011.e Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 05/PANPP/PPLP/2011 tanggal 18 Oktober 2011 Pekerjaan Pembangunan DrainaseLokasi Puri Lestari Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011.e Fotocopy Berita Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor04/BA/ST/PPLP/2011 tanggal 20 Oktober 2011 Pekerjaan PembangunanDrainase Lokasi Puri Lestari Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011.e Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka SerahTerima Kedua (FHO) Nomor : 01/PANPP
    /FHO/PPLP/2012 tanggal 18 April2012 Pekerjaan Pembangunan Drainase Lokasi Puri Lestari Kota BengkuluTahun Anggaran 2011;e Fotocopy Berita Serah Terima Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor :01/FHO/PPLP/2012 tanggal 20 April 2012 Pekerjaan PembangunanDrainase Lokasi Puri Lestari Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011.e Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Kontrak Lump Sum Nomor: KU.08.08.08/SPK/PPLP/232/2010 tanggal 17 Mei 2010.Hal 12 dari 73 hal, No.12/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.13e Fotocopy Asbuild Drawing
    ;Hal 16 dari 73 hal, No.12/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.17 Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor/PPLP/2011 Fotocopy Ringkasan Kontrak dengan Kontrak NomorKU.08.08/SPK/PPLP/77/2011 12042011, tanggal 24 November 2011 ; Fotocopy Kartu Pengawasan Kontrak telah sampai pada pembayarantermin ke4 sebesar Rp. 1.580.782.000, (belum dipotong PPN danPPh) ; Fotocopy Register Data Realisasi Kontrak dengan Kontrak Nomor :KU.08.08/SPK/PPLP/77/2011 12042011 ; Fotocopy Kwitansi sebesar Rp. 342.055.380
    /FHO/PPLP/2012tanggal 18 April 2012 Pekerjaan Pembangunan Drainase Lokasi PuriLestari Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011;Hal 67 dari 73 hal, No.12/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.68e Fotocopy Berita Serah Terima Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor :01/FHO/PPLP/2012 tanggal 20 April 2012 Pekerjaan PembangunanDrainase Lokasi Puri Lestari Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011.e Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Kontrak Lump SumNomor : KU.08.08.08/SPK/PPLP/232/2010 tanggal 17 Mei 2010.
Putus : 08-05-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 993 K/Pdt/2019
Tanggal 8 Mei 2019 — Drs. HAJI SOEDJA’I, dk. VS Dr. H. CHRISTEA FRISDIANTARA, Ak., M.M., CA.
261165 Berkekuatan Hukum Tetap
  • M.Pd.mengambil/mencairkan dana tabungan yang tersimpan didan Andriani Rosita, tersebut sekaligusrekeningrekening tabungan yang merupakan aset milik Perkumpulan PembinaLembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru RepublikIndonesia (PPLP PT PGRI) pada bank pemerintah maupun bank swastasebagai berikut: Nama Bank No. Rekening Nama RekeningProdukBank BNI 7778807779 PPLP PT PGRI rek. giroCabangMalang7778814777 PPLP PT PGRI rek. giro7778824774 PPLP PT PGRI rek. giro1935193593 Drs.
    Soedjai qq tabungan616 PPLP PT PGRI Batara0106201540000 Drs. Soedjai qq tabungan747 PPLP PT PGRI Batara0106201400002 Drs.
    Andriani Rosita, tersebut sekaligusrekening tabungan yang merupakan aset milik Perkumpulan PembinaLembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru RepublikIndonesia (PPLP PT PGRI) pada bank pemerintah maupun bank swastasebagai berikut: Nama Bank No. Rekening Nama RekeningProduk Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 993 K/Pdt/2019 Bank BNI 7778807779 PPLP PT PGRI rek. giroCabangMalang7778814777 PPLP PT PGRI rek. giro7778824774 PPLP PT PGRI rek. giro1935193593 Drs.
    Nomor 993 K/Pdt/2019 PPLP PT PGRI cashrewardBank Jatim 0041069058 PPLP PT PGRI. rek. giroMalangDrs. Soedjapositaatau Drs.Abdoel BakarTSDrs. Soedjapositaatau Drs.Abdoel BakarTSDrs. Soedjapositaatau Drs.Abdoel BakarTSBank BCA 4483450888 PPLP PT PGRI rek. giroMalangBank Mega 30000 Drs. Soedjai qq depositoSyariah, 3000577966 PPLP PT PGRI MegaMalang SyariahBank BTN Drs. Soedjai qq depositoMalang PPLP PT PGRI BTN0106201540000 Drs. Soedjai qq tabungan616 PPLP PT PGRI Batara0106201540000 Drs.
    ., selaku Ketua PPLP PT PGRIdan Dra. Andriani Rosita, M.Pd., selaku bendahara PPLP PT PGRItersebut.:Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 993 K/Pdt/20194.
Register : 21-06-2013 — Putus : 19-08-2013 — Upload : 02-09-2013
Putusan PT BENGKULU Nomor 12/PID.TIPIKOR/2013/PT.BKL
Tanggal 19 Agustus 2013 — M. FERRY ALCHAIDIR BIN H. A.KABIR
4824
  • termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang mengadiliberdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 153/KMA/SK/X1/2011 tanggal 11 Oktober 2011, baik sebagai orang yangmelakukan atau turut melakukan perbuatan itu dengan IDRANSONO, BE, ST selakuKepala Satuan Kerja/ Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus selaku Pejabat PembuatKomitmen pada Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PPLP
    Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan umumTahun Anggaran 2011 (didakwa dalam berkas perkara terpisah), melakukan perbuatandengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasimenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karenajabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomiannegara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :e Bahwa Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PPLP
    )Bengkulu pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu pada Tahun Anggaran2011 sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satker PPLP Bengkulu Nomor: 2349/03305.1.01/08/2011 tanggal 20 Desember 2010 memiliki pagu anggaranuntuk pekerjaan pembangunan drainase Puri Lestari Kota Bengkulu TahunAnggaran 2011 sebesar Rp. 1.724.902.000, (satu milyar tujuh ratus dua puluhempat juta sembilan ratus dua ribu rupiah).
    Hutama Bhakti diusulkan kepada IDRANSONO, BE, STselaku Kepala Satuan Kerja PPLP Bengkulu sebagai pemenang lelang pekerjaantersebut berdasarkan Surat No : 06.C/POKJAFisik/PPLP/2011 tanggal 17 Maret2011.e Bahwa terdakwa selaku Kuasa Direktur CV.
    untukdiadakan addendum kontrak No : KU.08.08/ADD/PPLP/03/2011 tanggal 27 JuniHal 3 dari 73 hal, No.12/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.2011 sehingga dananya bertambah menjadi Rp. 1.580.782.000, (satu milyar limaratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) serta addendumkontrak No : KU.08.08/ADD/PPLP/03.A/2011 tanggal 14 September 2011 yangmemperpanjang waktu pekerjaan menjadi 180 (seratus delapan puluh) harikalender, dimana dalam dua addendum tersebut panjang masingmasing sisisaluran
Register : 17-01-2018 — Putus : 18-07-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 15/G/2018/PTUN.JKT
Tanggal 18 Juli 2018 — Penggugat melawan Tergugat
20194
  • Christea Frisdiantara, SE, AK, MM, CA, CMA, CBV untukmelaksanakan Rapat Umum Anggota PPLP PTPGRI pada tanggal 29Desember 2017, sekalipun telah mengetahui bahwa dirinya sudah tidaklagi menjabat Wakil Ketua PPLP PTPGRI Malang.
    Nomor : 15/G/2018/PTUNJKT(4).(5).Perkumpulan PPLP PT PGRI sebagaimana diatur dalam Pasal 30 angka1 Anggaran Dasar PPLP PTPGRI.Bahwa penerbitan obyek sengketa a quo, yang bertumpu pada AnggaranDasar PPLP PTPGRI Akta Nomor 84 tertanggal 28 Oktober 2015, jugatidak benar karena Akta tersebut belum pernah mendapat pengesahandari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
    PPLP PTPGRI sekaligus menimbulkan kerugian pada PPLP PTPGRI sebagai badan hukum.
    sebagai Pengurus PPLP PTPGRI,berdasarkan bukti surat T.ll.Intv16, Tergugat II Intervensi masih tetapmenganggap sebagai Pengurus/Wakil Ketua Pengurus PPLP PTPGRI yangditunjukkan dengan mengirimkan undangan untuk mengadakan Rapat UmumAnggota PPLP PTPGRI pada tanggal 22 Desember 2017, hingga kemudiandilakukan Rapat Umum Anggota PPLP PTPGRI pada tanggal 29 Desember2017 yang menurut Tergugat II Intervensi sebagai Rapat Umum Anggota keIIkelanjutan dari Rapat Umum Anggota PPLP PT PGRI keI tanggal 31 Mei
    2017sebagaimana bukti surat T.II.Intv17 berupa Notulen Rapat Umum Anggota keIl, yang di antaranya memutuskan memberhentikan pengurus PPLP PTPGRItermasuk Para Penggugat dari kepengurusan PPLP PTPGRI dan tidak lagimengangkat Para Penggugat sebagai Pengurus PPLP PTPGRI tetapimengangkat Tergugat II Intervensi sebagai Ketua Badan Pengurus merangkapAnggota.
Putus : 07-03-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3377 K/Pdt/2016
Tanggal 7 Maret 2017 — H. HERU ISMADI, S.H., dk vs. H. ACHMAD MUNIF, S.H., M.M., dkk
13785 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 3377 K/Pdt/2016lanjuti dengan diangkatnya Para Pembanding semula Tergugat II dan Illsebagai Ketua dan Sekretaris PPLP PT PGRI Banyuwangi Pengganti AntarWaktu oleh PGRI Provinsi Jawa Timur dengan Surat Keputusan Nomor003/SK/Prov/XXI/2014 tanggal 5 Februari 2014 tentang PemberhentianPengurus dan Pengawas Pengurus PPLP PT PGRI Banyuwangi Masa Bakti20112016 dan Pengangkatan PPLP PT PGRI Banyuwangi Pengganti AntarWaktu (PAW) masa bakti 20142016";*Menimbang bahwa selanjutnya Pengangkatan Pengurus
    Waktu masa bakti20142016, dan hal ini merupakan keputusan yang bertentangan denganPasal 9 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) Anggaran Dasar PPLP PT PGRIBanyuwangi tentang Tata cara pengangkatan, pemberhentian danpenggantian pengurus.
    Nomor 3377 K/Pdt/2016Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dikatakan BahwaPemberhentian Pengurus PPLP PT PGRI Banyuwangi masa bakti 20112016, yang dilakukan oleh Pengurus PGRI Provinsi dengan caramenerbitkan SK Pengurus PGRI Provinsi Jawa Timur Nomor 002/SK/Prov/XX1I/2014 tentang Pemberhentian Pengurus PPLP PT PGRIBanyuwangi Masa Bakti 20112016, serta mengangkat Pengurus PPLP PTPGRI Banyuwangi PAW masa Masa Bakti 20142016 adalah tindakansewenangwenang, tidak berdasar hukum, sehingga pertimbangan
    hukumJudex Facti di atas bertentangan dengan asasasas hukum atau prinsipprinsip hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 (4),Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 12 ayat (2), (3), (4) Anggaran Dasar PPLP PTPGRI Banyuwangi.
    dan Pengawas PPLP PTPGRI Banyuwangi Pengganti Antar Waktu Masa Bakti 20142016 telahterbit dahulu dari Akta Nomor 31 Tanggal 12 Februari 2014 yang dibuat olehPembanding semula Tergugat dengan sendirinya tidak mendasarkan padaAkta Nomor 31 tersebut*;Bahwa tindakan disiplin yang diterapkan oleh Pengurus PGRI Provinsi JawaTimur terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pengurus PPLP PT PGRIBanyuwangi Masa Bakti 2011 2016 dalam proses dan tahapannya telahmenyimpang dan melanggar peraturan yang ada, hal
Putus : 16-08-2011 — Upload : 23-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1286 K/Pid/2010
Tanggal 16 Agustus 2011 — SURYO ARIBOWO alias ARI BATAGOR Bin WARNO
1910 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Setelah itu rombongandemo tersebut bergerak ke arah Desa Karangwuni kemudian Aziz Rohmad BinTukijo turun dari boncengan sepeda motor lalu Kembali memukuli genteng duaposko PPLP yang ada di desa tersebut. Selanjutnya perjalanan dilanjutkanmenuju Gedung DPRD Kulon Progo sambil meneriakkan yelyel "Pro PasirBesi.Yes.
    Akibat perbuatan tersebut genteng posko PPLP tersebut di atasmenjadi pecah.Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 170 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 56 ke1 KUHPidana.ATAUKEDUA :PRIMAIR :Hal. 4 dari 13 hal. Put.
    Setelah itu rombongandemo tersebut bergerak ke arah Desa Karangwuni kemudian Aziz Rohmad BinTukijo turun dari boncengan sepeda motor lalu Kembali memukuli genteng duaposko PPLP yang ada di desa tersebut. Selanjutnya perjalanan dilanjutkanmenuju Gedung DPRD Kulon Progo sambil meneriakkan yelyel "Pro PasirBesi.Yes. Akibat perbuatan tersebut genteng posko PPLP tersebut di atasmenjadi pecah.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 406 ayat (1) KUHPidana jo.
    Setelah itu rombongan demo tersebutbergerak ke arah Desa Karangwuni kemudian Aziz Rohmad Bin Tukijo turun dariboncengan sepeda motor lalu kembali memukuli genteng dua posko PPLP yangada di desa tersebut. Selanjutnya perjalanan dilanjutkan menuju Gedung DPRDKulon Progo sambil meneriakkan yelyel "Pro Pasir Besi.Yes.
Register : 06-02-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Byw
Tanggal 18 September 2019 — Penggugat:
1.Drs. MURDIYANTO, M.Pd
2.Drs. H. TEGUH SUMARNO, MM.
3.Drs. H. MISLAN, M.Pd
Tergugat:
1.DRS. H. ICHWAN SUMADI, MM
2.DRS. H. HERU SUPARNO. M.M.Pd
Turut Tergugat:
1.H. HERU ISMADI, SH
2.DRS.. H. NURHADI, MM
3.DRA. Hj. SUNARTI ARIYANI
4.DRS. MOH. ILYAS KARNOTO
5.SEDAH AYU EMMA HP, SH.Mkn
6.Ir. H. MOCH. NAJIB
7.DRS. SISWAJI, M.Pd
8.DRS. H. MULYONO, M.Pd
9.Ir. H. SUWAJI
10.DRS. H. CHOIRUL ANAM, S.Kom.MM.
11.DRS. H. NUR AKHWANDI, MM
12.HERIBERTHUS WICAKSONO, S.Psi.M.P,
13.DRS. H. SULIHTYONO, M.Pd
14.H. HUSIN MATAMIN, ST
9812
  • danPengawas PPLP PT PGRI Banyuwangi PenggantiAntar Waktu Masa Bakti 20182021 dan Surat PengangkatanPengurus dan Pengawas PPLP PT PGRI Banyuwangi Masa Bakti2019 2024.
    Bahwa yang mengangkat dan memberhentikanadalah Ketua PPLP PT Banyuwangi PGRI propinsi Jawa Timur kemudiandikukuhkan oleh BPLP PGRI pusat.
    anggota, pengurus dan pengawas PPLP PT PGRIBanyuwangi PAW periode 20182021 antara lain, Drs.
    Anggota, pengurus dan pengawas PPLP PT PGRI Banyuwangi PAW20182021 sepakat untuk berdamai dengan pengurus PPLP PTPGRI Banyuwangi periode 20112016;2. Penyelesaian masalah PPLP PT PGRI Banyuwangi diserahkankepada Pengurus PGRI Provinsi Jawa Timur, BPLP PGRI dan PBPGRI. Oleh karena itu kami segenap anggota, pengurus danpengawas PPLP PT Banyuwangi PAW Periode 20182021memberikan kuasa sepenuhnya kepada Drs. Ichwan Sumadi, M.Siselaku Ketua PGRI Provinsi Jatim;3.
    Proses penyatuan pengurus dan pengawas PPLP PT PGRIBanyuwangi periode 20112016 dengan PPLP PT PGRI BanyuwangiPAW 20182021 dilaksanakan secara proporsional, prosedural dankonstitutional berdasarkan peraturan organisasi PGRI;4. Kasus hukum di Polda Jawa Timur harap segera dicabut oleh pihakpelapor;5.
Register : 27-07-2015 — Putus : 26-10-2015 — Upload : 22-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 417 K/TUN/2015
Tanggal 26 Oktober 2015 — Drs. SULAIMAN RADJA, SH.,MH VS I. KETUA YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERSATUAN GURU RI PUSAT., II. SEMUEL HANING, SH.,MH;
4821 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ART YPLP PGRIdan dikukuhkan oleh YPLP/PPLP PGRI Pusat, sesuai Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga (ART) YPLP/PPLP PGRI Pasal 19 (1) b.2 ;. Bahwa, Rektor Samuel Haning, SH.
    AD/ART yang berlaku dan juga tidakmenghiraukan kedua surat YPLP/PPLP PGRI PUSAT, Nomor143/YPLP/PPLP PGRI/P/VII/2013, tanggal 25 Juli 2013 dan Nomor :146/YPLP/PPLP PGRI/P/VIII/2013, tanggal 19 Agustus 2013 tersebut.
    Bahwa, pengangkatandan pelantikan tersebut adalah ilegal karena YPLP/PPLP PGRI PUSATtidak mempunyai kKewenangan untuk mengangkat dan memberhentikanRektor berdasarkan AD/ART YPLP/PPLP PGRI yang berlaku ;Bahwa, sesuai AD/ART YPLP/PPLP PGRI Pasal 24 ayat (1c), yangberwenang mengangkat dan memberhentikan Rektor adalah YPLP PTPGRI NTT. bahwa YPLP/PPLP PGRI Pusat telah melakukan perbuatanmelanggar aturan AD/ART YPLP/PPLP PGRI yang berlaku, melanggarkewenangan YPLP PT PGRI NTT serta melanggar kewenangan
    Bahwa P.O. itu adalahaturan dasar organisasi PGRI yang belum boleh serta belum dapatdiberlakukan secara serta merta, karena P.O. tersebut masih harusdijabarkan kedalam AD/ART YPLP/PPLP PGRI sebagai hukum dasarnyaYPLP/PPLP PGRI; dan sampai dengan saat ini belum dilakukan, karenapenjabaran P.O. kedalam AD/ART YPLP/PPLP PGRI dilakukan dalamMukernas YPLP/PPLP PGRI dan sampai dengan saat ini Mukernasdimaksud belum diadakan/dilaksanakan.
    (Sesuaipasal 10 ayat (3) huruf DART YPLP/PPLP PGRI tahun 2009);Bahwa, apabila YPLP/PPLP PGRI PUSAT melakukan pengangkatan danpelantikan mengacu pada STATUTA 2002, maka sementara AD/ARTYPLP/PPLP PGRI yang berlaku sekarang adalah AD/ART TAHUN 2009,dimana Rektor diangkat dan dilantik oleh YPLP PT PGRI NTT, sesuaiAD/ART YPLP/PPLP PGRI TAHUN 2009, maka tindakan tersebut adalahHalaman 11 dari 37 halaman.
Putus : 11-08-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1046 K/Pdt/2014
Tanggal 11 Agustus 2014 — PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGU-RUAN TINGGI PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PPLP- PT- PGRI), LAMONGAN, DKK
1913 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGU-RUAN TINGGI PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PPLP- PT- PGRI), LAMONGAN, DKK
    ., dan Rekan, Para Advokat beralamat diAmbengan Plaza Blok B15, Jalan Ngemplak Nomor 30, Surabaya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2013;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;Melawan:1 PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUANTINGGI PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PPLP PTPGRI), LAMONGAN, berkedudukan di Jalan Sunan Giri Nomor 35,Kabupaten Lamongan;2 PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA cq.
    PPAT Wilayah Kecamatan Lamongan;Berdasarkan bukti, Sertipikat Hak Milik Nomor 834 Tahun 1987 (bukti P1)tersebut, maka terbukti tanah sengketa adalah milik Penggugat;Berdasarkan bukti P2, yaitu Akta Nomor tanggal 11 Juni tahun 1985 tentangPendirian Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Tinggi Persatuan Guru RepublikIndonesia (YPLPTPGRI), dan bukti P3, yaitu Akta Nomor 6 tanggal 30 Juli tahun2002 tentang Pendirian Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan PerguruanTinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP