Bahwa namun pada tanggal 30 September 2016 tibatiba PENGGUGATmendapatkan surat Pemberitahuan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dariTERGUGAT Il selaku pihak yang ditunjuk oleh TERGUGAT untukmelakukan proses PraLelang padahal PENGGUGAT sudah melaksanakanapa yang disarankan oleh karyawan TERGUGAT tersebut;.

Citra Lelang Nasionalyang ditunjuk sebagai pelaksana Pralelang yang akan melelang asset jaminanPT.

Bank Ekonomi Raharja, Tbk;Bahwa mengenai kegiatan Pralelang diatur dalam Pasal 17 PeraturanMenteri Keuangan Republik Indonesia No. 27 /PMK.06/2016 Tentang PetunjukPelaksanaan Lelang mencantumkan: Penjual dapat menggunakan Balai Lelanguntuk memberikan jasa pralelang dan/atau jasa pasca lelang.Bahwa dari ketentuan tersebut telah jelas bahwa Pralelang termasukdari pelaksanaan lelang karena diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan danlebin lanjut Pralelang dapat dilakukan oleh Balai Lelang (Tergugat Il

Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 761 Luas 40 m2, terletak di KelurahanPabuaran, Kecamatan Purwokerto Utara atas nama EKO WAHYUDIN;e Bahwa atas 3 (tiga) bidang tanah yang dijaminkan oleh Penggugatkepada Tergugat telah dilakukan proses Pralelang oleh Tergugat IIuntuk selanjutnya diajukan lelang eksekusi hak tanggungan melaluiKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), yaitudengan adanya Surat Pemberitahuan dari Tergugat Il kepadaPenggugat tanggal 26 September 2016 Nomor 2171.B/SOMCLN/2016(vide

Citra Lelang Nasional sebagai pelaksana Pralelang yang akanmelelang asetaset jaminan debitur Tergugat melalui Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);Bahwa dalam UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 tentang HakTanggungan atas tanah beserta bendabenda yang berkaitan dengan tanah, padaPasal 6 dinyatakan "Apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggunganpertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaansendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya

pralelang tersebut bukanlah kompensi relatif dariPengadilan Negeri Jakarta Barat;Bahwa sebagiamana telah diatur oleh UU Hak Tanggunganjis.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tahun 2016Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (PMK Lelang) danPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor176/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentang Balai Lelang (PMK BalaiLelang), pelaksanaan pralelang terhadap lelang eksekusi haktanggungan) dapat dilakukan melalui Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang yang

Bahwa yang menjadi dasar pemberian jasa pralelang tersebutadalah Surat Perintah Kerja (SPK) No.068/Srt.FARD/MSI/01/2017tertanggal 12 Januari 2017 dari Terbantah kepada Terbantah Il,sebagaimana disebutkan pada Pasal 17 ayat (2) PMK Balai Lelang,yang mana merupakan hubungan hukum sebatas antara Terbantah dengan Terbantah Il;9.

Bahwa pada perkara a quo Pembantah mengajukan Surat Bantahan dalam kapasitasnya selaku pemilik atas bidang tanahdan bangunan Sertifikat Hak Milik No.4015/Kembangan Selatan,sehubungan dengan pelaksanaan pralelang aset pribadiPembantah;12.

Bahwa bagian petitum provisi dan permohonan primer SuratBantahan menyatakan sebagai berikut :PROVISI :Menetapkan menunda/menangguhkan pelaksanaan PraLelang Hak Tanggungan atas aset pribadi milik Pembantahmelalui Terbantah III, berdasarkan SPK Terbantah kepadaTerbantah Il No.068/Srt.FARD/MSI/012017, tanggal 12Januari 2017, atas sebidang tanah berikut bangunan rumahtinggal yang berdiri diatasnya berikut turutanturutannya,seluas: 600 m2, terletak di Jil.

Padaangka 5 petitum primer Surat Bantahan, Pembantahmeminta Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untukmemerintahkan Terbantah Ill (Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang/KPKNL) segera menunda/menangguhkan pelaksanaan pralelang eksekusi haktanggungan tersebut di atas. Dengan tidak jelasnya identitasTerbantah Ill yang dimaksud oleh Pembantah, maka hal iniberakibat petitum yang diajukan oleh pembantah menjadicacat hukum, karena bersifat umum dan tidak spesifik;v.

Bahwa pada perkara a quo Pembantah mengajukan SuratBantahan dalam kapasitasnya selaku pemilik atas bidang tanah danbangunan Sertifikat Hak Milik No.2060/Kembangan Utara, sehubungandengan pelaksanaan pralelang aset pribadi Pembantah;12.

Bahwa terlebin, Pembantah pun telah gagal untukmenyebutkan dasar hukum dalam rangka = memintapenangguhan (provisi) dan penguatan dari pengadilan mengenaltidak berharga, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatanhukumnya tindakan pralelang eksekusi hak tanggungan atasaset pribadi milik Pembantah (angka 4 petitum primer);b.

Karena dasar bantahan Pembantah dalam perkara aquo adalahmengenai pelaksanaan pralelang hak tanggungan jelaslah bahwa tidaksatupun ketentuan sebagaimana disebutkan dalam SEMA No. 3/2000 jo.SEMA No. 4/2001 tersebut di atas telah dipenuhi oleh Pembantah;34.

Bahwa Terbantah menolak dengan tegas posita Pembantah padaangka 3. halaman 2 Surat Bantahan yang pada intinya menyatakanbahwa pelaksanaan pralelang tidak tepat karena objek tersebut milikpribadi Pembantah;36.

Bahwa kemudian parate eksekusi yang dilakukan oleh Terbantah tersebut dilakukan dengan menggunakan jasa Terbantah II selaku balailelang (SPK Terbantah II), untuk melakukan kegiatan pralelang, adalahsebagaimana dimungkinkan dan diperbolehkan berdasarkan Pasal 17ayat (5) PMK No.27/2016;74.

Dengan demikian,Surat Bantahan yang diajukan oleh Pembantah sangatlah tidak jelas,mengawangawang dan kabur, hal mana akan dibahas lebih lanjut dalambagian C Jawaban a quo;Namun jikalaupun maksud dari Pembantah dalam Surat Bantahannyaadalah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menunda danmenangguhkan pelaksanaan pralelang eksekusi hak tanggungan yangdilakukan oleh Terbantah dengan menggunakan jasa Terbantah Ilmelalui Terbantah Ill, maka keberatan atas kegiatan pralelang tersebutbukanlah kompetensi

Bahwa yang menjadi dasar pemberian jasa pralelang tersebut adalahSurat Perintah Kerja (SPK) No.068/Srt.FARD/MSI/01/2017 tertanggal 12Januari 2017 dari Terbantah kepada Terbantah II, sebagaimanadisebutkan pada Pasal 17 ayat (2) PMK Balai Lelang, yang manamerupakan hubungan hukum sebatas antara Terbantah denganTerbantah II;9.

Bahwa pada perkara a quo Pembantah mengajukan Surat Bantahandalam kapasitasnya selaku pemilik atas bidang tanah dan bangunanSertifikat Hak Milik No.2060/Kembangan Utara, sehubungan denganpelaksanaan pralelang aset pribadi Pembantah;12. Perlu terlebin dahulu Terbantah jelaskan bahwa Pembantah adalahKomisaris dari PT Jestrido Surya Cemerlang yang dalam perkara aquoHal 8 dari 48 hal Put. Nomor 137/Pdt.BTH/2017/PN Jkt.

Pada angka 5 petitumprimer Surat Bantahan, Pembantah meminta Majelis Hakim yangmemeriksa perkara a quo untuk memerintahkan Terbantah Ill(Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL) segeramenunda/menangguhkan pelaksanaan pralelang eksekusi hakHal 15 dari 48 hal Put. Nomor 137/Pdt.BTH/2017/PN Jkt. Brt.tanggungan tersebut di atas.

Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.Karena dasar bantahan Pembantah dalam perkara aquo adalahmengenai pelaksanaan pralelang hak tanggungan jelaslah bahwa tidaksatupun ketentuan sebagaimana disebutkan dalam SEMA No. 3/2000 jo.SEMA No. 4/2001 tersebut di atas telah dipenuhi oleh Pembantah;Hal 17 dari 48 hal Put. Nomor 137/Pdt.BTH/2017/PN Jkt.

Menghukum Para Terbantah dan Turut Terbantah untuk membayar biayaperkara.Subsider :Ex aequo et bono, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusanyang seadiladilnya.Menimbang, bahwa terhadap bantahan Pembantah tersebutTerbantah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:DALAM EKSEPSITerbantah dengan ini mendalilkan bahwa (i) keberatan atas rencanapelaksanaan pralelang parate eksekusi seharusnya secara formil hukumacara perdata diajukan dalam bentuk gugatan biasa bukan bantahan; sertaSurat

Namun jikalaupun maksud dari Pembantah dalam SuratBantahannya adalah meminta Pengadilan Negeri JakartaSelatan untuk menunda dan menangguhkan pelaksanaanpralelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan olehTerbantah dengan menggunakan jasa Terbantah II melaluiTerbantah Ill, maka keberatan atas kegiatan pralelang tersebutbukanlah diajukan melalui bantahan/perlawanan, tetapi diajukanmelalui gugatan biasa;5.

Bahwa permohonan lelang sebagaimana disebutkan di atas,kegiatan pralelang tersebut adalah persiapanpersiapan yangdilakukan sebelum adanya tahap lelang yang diawali denganSurat Permohonan Penetapan Jadwal Lelang dan PermintaanBantuan Penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Tanahkepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelangyang berwenang, yang dalam perkara a quo telah dajukan olehTerbantah kepada Kepala Kantor Pelayananan KekayaanNegara dan Lelang Jakarta IV; melalui surat Ref.

dengan TerbantahII;Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan pralelang yangdilakukan oleh Terbantah telah sesuai dengan ketentuan hukumyang berlaku.

Maka dalam pelaksanaan lelang ini tidakdiperlukan fiat eksekusi terlebih dahulu dari Pengadilan.Bahwa kemudian parate eksekusi yang dilakukan oleh Terbantah tersebut dilakukan dengan menggunakan jasa Terbantah Ilselaku balai lelang, untuk melakukan kegiatan pralelang, adalahsebagaimana dimungkinkan dan diperbolehkan berdasarkanPasal 17 ayat (5) PMK No.27/2016;Hal. 33 Putusan No.485PDT/2018/PT.DKI75.

Namun jikalaupun maksud dari Pembantah dalam Surat Bantahannyaadalah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menunda danmenangguhkan pelaksanaan pralelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukanoleh Terbantah dengan menggunakan jasa Terbantah II melalui Terbantah Ill,maka keberatan atas kegiatan pralelang tersebut bukanlah kompetensi relatif dariPengadilan Negeri Jakarta Pusat;5. Bahwa sebagaimana telah diatur oleh UU Hak Tanggungan jo.

Terlebih, Pembantah pun telah gagal untuk menyebutkan dasar hukumdalam rangka meminta penangguhan (provisi) dan penguatan daripengadilan mengenai tidak berharga, tidak sah dan tidak mempunyaikekuatan hukumnya tindakan pralelang eksekusi hak tanggungan atasaset pribadi milik Pembantah (angka 4 petitum primer);.

Pada angka 5 petitum primer SuratBantahan, Pembantah meminta Majelis Hakim yang memeriksa perkara aguo untuk memerintahkan Terbantah Ill (Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang/KPKNL) segera menunda/menangguhkanpelaksanaan pralelang eksekusi hak tanggungan tersebut di atas.

Bahwa kemudian parate eksekusi yang dilakukan oleh Terbantah tersebut dilakukan dengan menggunakan jasa Terbantah II selaku balai lelang,untuk melakukan kegiatan pralelang, adalah sebagaimana dimungkinkan dandiperbolehkan berdasarkan Pasal 17 ayat (5) PMK No.27/2016;75.

Dengan demikian, Surat Bantahan yang diajukan oleh Pembantahsangatlah tidak jelas, mengawangawang dan kabur, hal mana akan dibahas lebih lanjutdalam bagian C Jawaban a quo;Namun jikalaupun maksud dari Pembantah dalam Surat Bantahannya adalahmeminta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menunda dan menangguhkanpelaksanaan pralelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh Terbantah dengan menggunakan jasa Terbantah II melalui Terbantah III, maka keberatan ataskegiatan pralelang tersebut bukanlah

pokoknya atasdalildalil:Berkaitan dengan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan untuk penyelesaiankredit atas nama pihak Turut Tergugat sebagai debitor kepada pihak Tergugat sebagai kreditor yang telah dilaksanakan oleh pihak Tergugat denganmendasarkan pada ketentuan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan(UUHT) Nomor 4/1996, melalui perantaraan pihak Tergugat II yang telahbekerjasama dengan pihak Tergugat Ill sebagai Pejabat Lelang Kelas I, danjuga telah melibatkan pihak Tergugat IV sebagai pemberi jasa PraLelang

Nomor 440 K/Pdt/2016karenanya dalam upaya penyelesaian kreditnya tersebut oleh pihak Tergugat telah dilakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan mendasarkanpada ketentuan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor4/1996, melalui perantaraan pihak Tergugat Il yang telah bekerjasamadengan pihak Tergugat Ill sebagai Pejabat Lelang Kelas I, dan juga telahmelibatkan pihak Tergugat Ill sebagai pemberi jasa PraLelang, yang telahdilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 12 April 2012, berdasarkan:

Pelaksanaan lelang Pasal 6 UUHT ini dapatmelibatkan Balai Lelang pada jasa pralelang;h. Dokumen persyaratan lelang antara lain terdiri dari :1. Salinan/fotocopy Perjanjian Kredit:2. Salinan/fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan & AktaPemberian Hak Tanggungan;3. Salinan/fotocopy sertifikat hak atas tanah yang dibebaniHak Tanggungan;4.

Pelaksanaan lelang ini dapat melibatkan Balai Lelang padajasa pralelang;g. Dokumen persyaratan lelang antara lain terdiri dari:Salinan/fotocopy penetapan aanmaning/teguran;Salinan/fotocopy penetapan sita pengadilan;Salinan/fotocopy berita acara sita;Salinan/fotocopy penetapan lelang pengadilan;ak WN >Salinan/fotocopy perineian hutang atau jumlah yang harusdipenuhi:6. Salinan/fotocopy surat pemberitahuan lelang padaTermohon Eksekusi:4.

(Kutipan dalam putusan halaman 55,baris 57);sehingga pada kesimpulannya dinyatakan pula :... lelang eksekusi obyek hak tanggungan yang telah dilaksanakan pada hariKamis, tanggal 12 April 2012 oleh Tergugat melalui pelelangan umum (dalamhal ini melalui perantaraan Tergugat II yang telah bekerjasama dengan TergugatIll sebagai Pejabat Lelang Kelas dan melibatkan Tergugat IV sebagai PemberiJasa PraLelang) dan telah diterbitkan Risalah Lelang Nomor 387/2012 tanggal12 April 2012 adalah sah menurut hukum

2 di atas sudah dalam kondisi macet dan olehkarenanya dalam upaya penyelesaian kredit terkait oleh pihak Tergugatsekaligus sebagai pemegang hak tanggungan telah dilakukan lelanglelangeksekusi hak tanggungan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 6UndangUndang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 melaluiperantaraan pihak Turut Tergugat sebagai pihak formil yang memilikikewenangan untuk pelaksanaan pelelangan terkait dan juga telahmelibatkan pihak Turut Tergugat I sebagai pihak pemberi jasa pralelang

Kredit Nomor 96 tanggal 11 Februari 2008, sedemikian sehinggauntuk pelaksanaan pelelangan tersebut harus tunduk dan patuh kepadaketentuanketentuan hukum dan peraturan perundangundangan yangberlaku dan oleh karenanya mengingat untuk lelanglelang eksekusi haktanggungan terkait telah dilaksanakan oleh pihak Tergugat sebagaipemegang hak tanggungan (ketentuan Pasal 6 UndangUndang HakTanggungan) kewenangan dalam pelaksanaan proses pelelangan terkaittermasuk pihak Turut Tergugat Il sebagai pemberi jasa pralelang

sesuai Surat Nomor17/PPJH/CVJH/IX/2012, tanggal 17 September 2012 (bukti: P26), makakiranya layak dan patut apabila pinak Turut Tergugat harus membantupihak Tergugat dalam memenuhi kewajibannya untuk memberikanselurunh fotocopy berkas data kredit kepada pihak Penggugatsebagaimana dimaksud dalam butir 9 di atas; dan Pihak Turut Tergugat Il sebagai pihak ketiga (pihak formil, dalam hal ini)yang secara langsung telah melibatkan diri dalam pelaksanaan lelanglelang terkait sebagai pihak pemberi jasa pralelang

Pelaksanaan Lelang Ill Eksekusi Hak Tanggungan yang telahdilaksanakan pada Hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012;4.3.Suratsurat Permohonan Lelang dari pihak Tergugat kepada pihak TurutTergugat sebagai pihak yang berwenang untuk pelaksanaanpelelanganpelelangan terkait;4.4.Surat Perintah Kerja (SPK) dari pihak Tergugat kepada pihak TurutTergugat Il untuk pemberian jasa pralelang dalam pelaksanaanpelelanganpelelangan terkait;4.5.Data kewajiban (oustanding) kredit untuk posisi yang terakhir sebagaidasar

Suratsurat Permohonan Lelang dari pihak Tergugat kepada pihak TurutTergugat sebagai pihak yang berwenang untuk pelaksanaanpelelanganpelelanggan terkait;5.4.Surat Perintah Kerja (SPK) dari pihak Tergugat kepada pihak TurutTergugat Il untuk pemberian jasa pralelang dalam pelaksanaanpelelanganpelelangan tekait;5.5.

Bahwa Para Pelawan terkejut sekali pada saat mendapatkan surat Nomor1387/TLM/PraLelang/III/2014 tertanggal 26 Maret 2014 perhalpelaksanaan kegiatan pra lelang, yang intinya Terlawan Illmemberikan tugas kepada Balai lelang Trimitra untuk melakukan pralelang terhadap obyek sengketa.Bahwa terkait dengan hal tersebut, Para Pelawan berusaha melakukanpenyelesaian secara musyawarah akan tetapi sampai saat ini tidakmendapat tanggapan. 2222 nnnnnnnenn enHalaman 5 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 344/PDT/2015

Namun jikalaupun maksud dari Pembantah dalam Surat Bantahannyaadalah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menunda danmenangguhkan pelaksanaan pralelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukanoleh Terbantah dengan menggunakan jasa Terbantah II melalui Terbantah Ill,maka keberatan atas kegiatan pralelang tersebut bukanlah kompetensi relatif dariPengadilan Negeri Jakarta Pusat;5. Bahwa sebagaimana telah diatur oleh UU Hak Tanggungan jo.

Terlebih, Pembantah pun telah gagal untuk menyebutkan dasar hukumdalam rangka meminta penangguhan (provisi) dan penguatan daripengadilan mengenai tidak berharga, tidak sah dan tidak mempunyaikekuatan hukumnya tindakan pralelang eksekusi hak tanggungan atasaset pribadi milik Pembantah (angka 4 petitum primer);.

Pada angka 5 petitum primer SuratBantahan, Pembantah meminta Majelis Hakim yang memeriksa perkara aguo untuk memerintahkan Terbantah Ill (Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang/KPKNL) segera menunda/menangguhkanpelaksanaan pralelang eksekusi hak tanggungan tersebut di atas.

Bahwa kemudian parate eksekusi yang dilakukan oleh Terbantah tersebut dilakukan dengan menggunakan jasa Terbantah II selaku balai lelang,untuk melakukan kegiatan pralelang, adalah sebagaimana dimungkinkan dandiperbolehkan berdasarkan Pasal 17 ayat (5) PMK No.27/2016;75.

Dengan demikian, Surat Bantahan yang diajukan oleh Pembantahsangatlah tidak jelas, mengawangawang dan kabur, hal mana akan dibahas lebih lanjutdalam bagian C Jawaban a quo;Namun jikalaupun maksud dari Pembantah dalam Surat Bantahannya adalahmeminta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menunda dan menangguhkanpelaksanaan pralelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh Terbantah dengan menggunakan jasa Terbantah II melalui Terbantah III, maka keberatan ataskegiatan pralelang tersebut bukanlah

Bahwa sebagai tindak lanjut dari rencana Pelaksanaan Lelang EksekusiHak Tanggungan atas Obyek Gugatan a quo, dimana Kantor Balai Lelang Swasta PT Trimitra telah menyampaikan SuratNo.7712/TLM/Pralelang/VII/2020 tertanggal 14 Juli 2020 dan SuratNo.7783/TLM/Pralelang/VII/2020 tertanggal 15 Juli 2020 kepada Tergugat IIPerihal Pelaksanaan Kegiatan Pra Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atasObyek Gugatan a quo, namun sampai diajukannya Jawaban Tergugat dalamPekara Gugatan a quo, dimana Lelang Eksekusi Hak

Trimitra telah menyampaikan SuratNo.7712/TLM/Pralelang/VII/2020 tertanggal 14 Juli 2020 dan SuratNo.7783/TLM/Pralelang/VII/2020 tertanggal 15 Juli 2020 kepada Tergugat IIPerihal Pelaksanaan Kegiatan Pra Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atasObyek Gugatan a quo, sehingga sudah seharusnyalah Kantor Balai LelangSwasta PT. Trimitra, dijadikan sebagai pihak dalam Gugatan Penggugat a quo;6.

Trimitra kepada Tergugat INo.7712/TLM/Pralelang/VII/2020 tertanggal 14 Juli 2020.10. Fotocopy Surat PT.

Trimitra kepada Tergugat INo.7783/TLM/Pralelang/VII/2020 tertanggal 15 Juli 2020.Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti surat, baik Penggugat maupunpihak Tergugat tidak mengajukan bukti Saksi di persidangan.Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masingmasingmenyampaikan Kesimpulan tertanggal 17 November 2020;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam beritaacara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuatdan menjadi bagian yang tak

Menyatakan perbuatan Tergugat IV yang melakukan proses pralelang terhadap agunan kredit atas nama Debitur alm. Teguh Sulistiadengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Penggugat sebagaiahli waris alm. Teguh Sulistia adalah perbuatan melawan hukum(onrechtmatigedaad) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUH Perdata);10. Menghukum Tergugat menyatakan lunas kredit atas nama Debituralm.

Menghukum Tergugat dan Tergugat IV menghentikan proses pralelang dan/atau lelang terhadap agunan kredit atas nama Debitur alm.Teguh Sulistia sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatanhukum tetap atas perkara a quo;13.

Menghukum Tergugat dan Tergugat IV menghentikan proses pralelang dan/atau lelang terhadap agunan kredit atas nama Debitur alm.Teguh Sulistia sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatanhukum tetap;12. Menghukum Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill dan Tergugat IVuntuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini secaratanggung renteng sejumlah Rp1.296.000,00 (satu juta dua ratus sembilanpuluh enam ribu rupiah);13.

Bahwa, dengan secara tibatiba Penggugat menerima surat dari PT.Trimitra Lelang Mandiri (TRIMITRA) tanggal 13 September 2018, danditerima Penggugat tanggal 01 November 2018 dengan surat nomor :1043/TML/PraLelang/IX/2018 dan surat nomor : 1044/TML/PraLelang/IX/2018, Perinal Pelaksanaan Kegiatan Pra Lelang.5.

Tergugat II), melalui Jasa Pralelang P.T.

No. 775/Pdt.G/2018/PN.Mdn, tanggal 11 Juni2019 halaman 33 sampai dengan halaman 34 adalah sebagai berikut :Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan gugatannyamengajukan bukti surat berupa: Fotocopy Kartu Kependudukan NIK:1271213103750001 atas nama Muhammad Said, Fotocopy KartuKeluarga NIK: 1271212403080026 atas nama kepala keluargaMuhammad Said dan Fotocopy Surat Pemberitahuan PelaksannanKegiatan Pra Lelang Nomor: 1043/TLM/PraLelang/lX/2018 tanggal 13September 2018Menimbang, bahwa setelah memperhatikan

Medan didalam PutusanHalaman 30 dari 35 Putusan Nomor 454/Pdt/2019/PT MDNNomor: 775/Pdt.G/2018/PN.Mdn tanggal 11 Juni 2019 halaman 33 s/d 34yang menyatakan sebagai berikut :Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan gugatannyamengajukan bukti surat berupa : Fotocopy Kartu Kependudukan NIK :1271213103750001 atas nama Muhammad Said, Fotocopy KartuKeluarga NIK : 1271212403080026 atas nama Kepala KeluargaMuhammad Said dan Fotocopy Surat Pemberitahuan PelaksanaanKegiatan Pra Lelang Nomor: 1043/TLM/PraLelang

berdasarkan printout rekening Koran kreditPenggugat pada posisi per tanggal 25102013 bahwa sisa tunggakanpinjaman pokok Penggugat sebesar Rp1.080.040.000,00 bunga dan bungaberjalan sebesar Ro1.080.040.000,00 bunga dan bunga berjalan sebesarRp618.443.009,00 serta denda dan denda berjalan sebesarRp46.160.613,00;Bahwa pada tanggal 16102013 Penggugat menerima suratpemberitahuan dan balai lelang PT.Centra Asia Balai Lelang (PT.CABL)Nomor 0678/CABLSBY/X/2013 tentang pemberitahuan adanya kerjasamajasa pralelang

Central Asia Balai Lelang (PT.CABL) Nomor 0678/CABLSBY/X/2013 tentang pemberitahuan adanyakerjasama jasa pralelang antara PT. CABL dengan Tergugat;2. Bahwa namun dalam perkara a quo PT. Central Asia Balai Lelang (PT.CABL) sebagai perusahaan jasa pralelang tidak ikut serta sebagai PihakTergugat, padahal sebagai perusahaan jasa pralelang secara hukumsudah seharusnya PT. Central Asia Balai Lelang ikut serta sebagaipihak Tergugat karena bagaimanapun juga PT.

Yk17.18.19.20.c) Penggugat dan keluarganya sudah menyatakan sanggup dan berjanjimengangsur pinjaman tersebut sebesar Rp1.000.000,002.000.000,00 per bulan sampai dengan lunas;Bahwa permohonan Penggugat sebagaimana tersebut pada nomor 16ditolak oleh Tergugat III;Bahwa kemudian pada tanggal 24 Juni 2019 Penggugat menerima Suratnomor 0027/S.BLT/SMG/IV/2019, perihal Pemberitahuan Proses PraLelang dari PT Balai Lelang Tunjungan/Turut Tergugat IIl yang intinya surattersebut berisi berdasarkan Surat Perintah

Kerja (SPK) nomor 21/14433/ACRYK tertanggal 14 Juni 2019 yang dibuat oleh PT Bank SyariahMandiri selaku Pemberi Tugas memberikan tugas kepada PT Balai LelangTunjungan untuk memberitahukan kepada Penggugat perihal kegiatan PraLelang terhadap jaminan milik Penggugat yang pada saat inl dikuasai olehTergugat III;Bahwa kemudian pada tanggal 5 Agustus 2019, Pnggugat menerima Suratdari Tergugat Ill dengan nomor: 21/6193/ACRYK, perihal PemberitahuanPelaksanaan Lelang Eksekusi atas Hak Tanggungan nomor 01151

Bahwa, seiring dengan perjalanan waktu atas penurunan outstanding kreditpihak Penggugat dari hasil pembayaran kewajiban kredit setiap bulansebagaimana teruraikan dalam butir 5 di atas, pada akhirnya pihak Tergugatmelalui perantaraan pihak Turut Tergugat yang telah bekerjasama denganpihak Turut Tergugat Il sebagai pemberi Jasa PraLelang, akan melakukanLelang Eksekusi Hak Tanggungan pada hari Selasa, tanggal 08 Juli 2014, ditempat pihak Turut Tergugat , berdasarkan penerbitanpenerbitan: Surat Tergugat

Bahwa, secara khusus, eksistensi kepentingan pihak Penggugat yang telahmenarik pihak Para Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini denganbertitiktolak pada Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang akan dilaksanakanpada hari Selasa, tanggal 08 Juli 2014 oleh pihak Tergugat sebagai kreditor(penjual) melalui perantaraan pihak Turut Tergugat I, yang telah pulamelibatkan pihak Turut Tergugat Il sebagai pemberi Jasa PraLelang, ditempat pihak Turut Tergugat , adalah sematamata agar kiranya: pihak Turut

Nomor 1203 K/Pdt/2016yang sama, dalam hal ini) antara hak dan kewajiban yang melekat padadiri masingmasing pihak Penggugat sebagai debitor dengan pihakTergugat sebagai kreditor berdasarkan perjanjianperjanjian kredit yangtelah disepakatinya; pihak Turut Tergugat II sebagai pihak ketiga (pihak formil, dalam hal ini)yang secara langsung telah melibatkan diri dalam pelelangan yang akandilaksanakan tersebut sebagai pihak pemberi Jasa PraLelang sesuaisurat Turut Tergugat Il Nomor 574/KLRSA/V/14, tertanggal

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA yang telah melewati Pralelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat III dan LELANG tersebut sangat merugikan Para Penggugat; ----------------------------------------

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA yang telah melewati Pralelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat III ; -------------------------------------

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA yang telah melewati Pralelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat III dan dilengkapi dengan Administrasi Tergugat IVharus dinyatakan Tidak Sah dan cacat hukumoleh karena dikategorikan PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;----------------------------------------------------

LL11/ DWiNNer/X/2018, tanggal 15 Oktober 2018,Hal: Tanggapan atas surat no. 1310/TLM/PraLelang/X/2018 tertanggal09 Oktober 2018, Surat no. LL12/CN.KPRXTRA/DWiNNer/X/2018, tanggal 22 Oktober 2018,Hal: Pengajuan Pelunasan Pinjaman/Utang Tanpa RibaHalaman 14 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2019/PN Cbi Surat no. LL13/CN.KPRXTRA/DWiNNer/X1I/2018, tanggal 05 November2018,Hal: Pengajuan II Pelunasan Pinjaman KPRXTRA Surat no.

LL21/CN.KPRXTRA/DWiNNer/VII/2019, tanggal 08 Juli 2019,Hal: Tanggapan atas surat no. 089/TLM/PraLelang/V1/2019 tertanggal28 Juni 2018, Surat no. LL22/CN.KPRXTRA/DWiNNer/VII/2019, tanggal 08 Juli 2019,Hal: Tanggapan surat no.1466/JKTPA/SCG/VII/2019 tertanggal 01 Juli2019.7.

Trimitra Lelang Mandiri) untuk melaksanakan kegiatanpersiapan Lelang terhadap agunan kredit Penggugat, yang Penggugatterima surat nomor 1310/TLM/PraLelang/X/2018 pada tanggal 09 Oktober2018.Hal: Pelaksanaan Kegiatan LelangIsinya; Pemeriksaan kondisi Agunan Penilaian Agunan (Appraisal) Pemasaran AgunanNamun kenyataan sampai saat ini, Turut Tergugat tidak pernah melakukanPemeriksaan Kondisi Bangunan, sehingga patut dipertanyakan objektifitasnilai taksiran agunan yang dibuat oleh Turut Tergugat.Penggugat

Trimitra LelangMandiri yang diterima dan diwakili oleh Saudara Marwanto, dengantembusan kepada Tergugat kepada yang yang diterima dan diwakili olehSaudari Dini,Hal: Tanggapan atas surat no. 1310/TLM/PraLelang/X/2018 tertanggal 09Oktober 2018Isinya;Penggugat meminta Turut Tergugat (PT.

TrimitraLelang Mandiri) untuk melaksanakan Kegiatan Lelang terhadap agunankredit Penggugat, yang Penggugat terima surat nomor 089/TLM/PraLelang/VI/2018 pada tanggal 28 Juni 2019.Hal: Pelaksanaan Kegiatan Pra LelangIsinya; Pemeriksaan kondisi Agunan Penilaian Agunan (Appraisal) Pemasaran AgunanNamun untuk kedua kalinya pada kenyataan sampai saat ini, TurutTergugat tidak pernah melakukan Pemeriksaan Kondisi Bangunan,sehingga patut dipertanyakan objektifitas nilai taksiran agunan yang dibuatoleh Turut

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semulaPenggugat tersebut, Terbanding Il semula Tergugat II mengajukan jawabantertanggal 06 Juli 2018, pada pokoknya sebagai berikut: Dalam hal Materi pokok perkara yang diajukan Made Adnya Susana, SEselaku Penggugat pada angka 9 (sembilan) yang menyatakan : bahwaTergugat Il keliru memberitahukan kepada Penggugat tentang akandilelangnya obyek hak tanggungan aquo; Kami selaku Balai Lelang, melaksanakan kegiatan pralelang

Pasal 16 tentang kegiatanusaha balai lelang meliputi kegiatan jasa pralelang dan jasa pascalelanguntuk semua Jjenis lelang;# Untuk itu gugatan yang diajukan oleh Made Adnya Susana, SE prematur(exceptio dilatoria), karena pada kenyataannya hingga saat ini Tergugat limasih memberikan kesempatan untuk penyelesaian masalahnya sendiri;* Demikian yang dapat kami sampaikan kepada Majelis Hakim PengadilanNegeri Denpasar untuk dapat menyatakan bahwa gugatan a quo ditolakatau setidaktidaknya tidak dapat diterima

diterima.DALAM POKOK PERKARABahwa hal hal yang tersebut dalam Eksepsi' diatas, mohondianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dengan Pokok Perkara a quo;Bahwa Terlawan Ill menolak seluruh~ dalil dalil Pelawan,kecuali mengenai hal hal yang diakui oleh Pelawan secarategas dan nyata nyata tidak bertentangan dengan dalildalil serta pendirian Terlawan II;Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pelawan pada poin 5 dan 6dalam gugatannya sangat tidak berdasar karena Terlawan IIImelakukan proses pralelang

sah dan sudah sesuai melalui13prosedur perundanganundangan sebagaimana diatur dalamPeraturan Menteri Keuangan No.: 118/PMK.07/2005 TentangBalai Lelang dan Peraturan Menteri Keuangan No.:40/PMK.07/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sertaTerlawan Ill telah berbadan hukum sebagaimana diatur dalamperundang undangan;Bahwa proses pralelang yang dilakukan oleh Terlawan III yangbekerja sama dengan Turut Terlawan atas obyek haktanggungan Terlawan II yang telah dinyatakan lalai dantidak bisa melaksanakan

melakukan proses lelang atas tanah/bangunantersebut ;Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pelawan pada poin 8 s/d 11dalam gugatannya sangat tidak berdasar karena Terlawan IIItelah melakukan proses pralelang atas obyek hak tanggungansesuai dengan proses dan peraturan perundang undangan yangberlaku;Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pelawan pada poin 13 dalamgugatannya yang akan meletakkan sita jaminan atas obyekyang beralamat di Jalan Gunung Latimojong No. 125 CMakassar adalah sangat' tidak berdasar karena