Ditemukan 11 data
272 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini sesuai dengan pendapat kepala PusatStudi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gajah Mada Yogyakarta, A.Tony Prasetiantono, yang dilangsir oleh Koran kompas terbitan 5 Oktober2015, yang mengatakan bahwa: situasi perekonomian global yang telahberubah dan memberikan tekanan berat tidak mungkin lagi pemerintahuntuk kaku berpatokan pada target tersebut. Secara realistis banyak targetyang tidak mungkin tercapai, termasuk pajak.
232 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tony Prasetiantono, yang dilangsir olehKoran kompas terbitan 5 Oktober 2015, yang mengatakan bahwa:situasi perekonomian global yang telah berubah dan memberikantekanan berat tidak mungkin lagi pemerintah untuk kaku berpatokan padatarget tersebut. Secara realistis banyak target yang tidak mungkintercapai, termasuk pajak. Usaha untuk memaksimalkannya justru kontraproduktif bagi perekonomian secara keseluruhan. Oleh sebab itupemerintah sebaiknya merelaksasi pajak.
61 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tony Prasetiantono, yang dilangsir olehKoran kompas terbitan 5 Oktober 2015, yang mengatakan bahwa:situasi perekonomian global yang telah berubah dan memberikantekanan berat tidak mungkin lagi pemerintah untuk kaku berpatokan padatarget tersebut. Secara realistis banyak target yang tidak mungkinHalaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor 1604/B/PK/PJK/2017tercapai, termasuk pajak. Usaha untuk memaksimalkannya justru kontraproduktif bagi perekonomian secara keseluruhan.
218 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini sesuai dengan pendapat kepala PusatStudi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gajah Mada Yogyakarta, A.Tony Prasetiantono, yang dilangsir oleh Koran kompas terbitan 5 Oktober2015, yang mengatakan bahwa: situasi perekonomian global yang telahHalaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor 1602/B/PK/PJK/2017berubah dan memberikan tekanan berat tidak mungkin lagi pemerintahuntuk kaku berpatokan pada target tersebut. Secara realistis banyak targetyang tidak mungkin tercapai, termasuk pajak.
246 — 600 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tony Prasetiantono, yang dilangsir olehKoran kompas terbitan 5 Oktober 2015, yang mengatakan bahwa:situasi perekonomian global yang telah berubah dan memberikantekanan berat tidak mungkin lagi pemerintah untuk kaku berpatokan padatarget tersebut. Secara realistis banyak target yang tidak mungkintercapai, termasuk pajak. Usaha untuk memaksimalkannya justru kontraproduktif bagi perekonomian secara keseluruhan. Oleh sebab itupemerintah sebaiknya merelaksasi pajak.
223 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini sesuai dengan pendapat kepala PusatStudi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gajah Mada Yogyakarta, A.Tony Prasetiantono, yang dilangsir oleh Koran kompas terbitan 5 Oktober2015, yang mengatakan bahwa: situasi perekonomian global yang telahberubah dan memberikan tekanan berat tidak mungkin lagi pemerintahuntuk kaku berpatokan pada target tersebut. Secara realistis banyak targetyang tidak mungkin tercapai, termasuk pajak.
107 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tony Prasetiantono, yang dilangsir oleh Koran kompasterbitan 5 Oktober 2015, yang mengatakan bahwa: situasi perekonomianglobal yang telah berubah dan memberikan tekanan berat tidak mungkin lagipemerintah untuk kaku berpatokan pada target tersebut. Secara realistisbanyak target yang tidak mungkin tercapai, termasuk pajak. Usaha untukmemaksimalkannya justru kontra produktif bagi perekonomian secarakeseluruhan.
66 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tony Prasetiantono, yang dilangsiroleh Koran kompas terbitan 5 Oktober 2015, yang mengatakanbahwa: situasi perekonomian global yang telah berubah danmemberikan tekanan berat tidak mungkin lagi pemerintah untukkaku berpatokan pada target tersebut. Secara realistis banyaktarget yang tidak mungkin tercapai, termasuk pajak. Usaha untukmemaksimalkannya justru kontra produktif bagi perekonomiansecara keseluruhan. Oleh sebab itu. pemerintah sebaiknyamerelaksasi pajak.
63 — 132 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tony Prasetiantono, yangdilangsir oleh Koran kompas terbitan 5 Oktober 2015, yang mengatakanbahwa: situasi perekonomian global yang telah berubah danmembenkan tekanan berat tidak mungkin lagi pemerintah untuk kakuberpatokan pada target tersebut. Secara realistis banyak target yangtidak mungkin tercapai, termasuk pajak. Usaha untuk memaksimalkannyajustru. kontraproduktif bagi perekonomian secara keseluruhan. Olehsebab itu pemerintah sebaiknya merelaksasi pajak.
67 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tony Prasetiantono, yang dilangsir oleh Korankompas terbitan 5 Oktober 2015, yang mengatakan bahwa: situasiperekonomian global yang telah berubah dan memberikan tekananberat tidak mungkin lagi pemerintah untuk kaku berpatokan padatarget tersebut. Secara realistis banyak target yang tidak mungkintercapai, termasuk pajak. Usaha untuk memaksimalkannya justrukontraproduktif bagi perekonomian secara keseluruhan. Oleh sebabitu pemerintah sebaiknya merelaksasi pajak.
153 — 63
: Bensin, Jumlah Roda: 4, atas nama Sri Wulandani adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi (sebagaimana putusan dalam rekonvensi diktum angka 2. c. tersebut di atas);
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui putusan tersebut di atas, dengan pertimbangan karena diakui oleh Tergugat Rekonvensi dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat Rekonvensi yaitu Sigit Bimo Prasetiantono