Ditemukan 10 data
35 — 11
- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Azril Anggit Pridia Wafa Istadi Saleh bin Supriyanto) terhadap Penggugat (Uswatun Khasanah binti Poniman);
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp441.000,00 ( empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
12 — 2
- Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Mad Hafi Sahri Bin Sarip) terhadap Penggugat (Heni Pridia Rs Binti Harsono Rosiatin);
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
9 — 1
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Septian Pridia Yopansa bin Hermana) terhadap Penggugat (Yuli Maulinarwati binti Muhamad Risyan);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
7 — 4
Hal ini sesuai dengan qaidahfighiyyah yang berbunyi:$ Cede) Gide IS pridia tut iall jsArtinya : Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatanMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukumsesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
7 — 3
Memberi izin kepada Pemohon (PRIDIA PRAYOGO bin DARMADJI ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NURUL SINDI ANDIKA binti SULAJI) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
5.
8 — 3
Hal ini sesuai dengan qaidahfighiyyah yang berbunyi:$ Cede) Gide IS pridia tut iall jsArtinya : Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatanMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukumsesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
13 — 2
Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : tanggal 27 Maret 2001 atasnama Azril Anggit Pridia Wafa Istadi Saleh, yang diterbitkan oleh DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, yang telahbermeterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan denganaslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelisditandai dengan P.3;4.
15 — 11
Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hiduprukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suamiistri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3(tiga) orang anak antara lain yang bernama : Willy Pidi Wahyadi, lahirtanggal 02 Januari 1999, Selly Pridia Wahyuni, lahir tanggal 14 Januari2004, dan Maura Putri Vidya Wahyuni, lahir tanggal 03 Februari 2013.4.
8 — 6
Hal ini sesuai dengan qaidahfiqhiyyah yang berbunyj: $ Cede) Gide IS pridia tut iall jsArtinya : Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatanMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukumsesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
7 — 3
Hal ini sesuai dengan qaidahfighiyyah yang berbunyi:$ Cede) Gide IS pridia tut iall jsArtinya : Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatanMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukumsesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.