Ditemukan 509874 data

Urut Berdasarkan
 
Kata Kunci : Tuntutan Primer dan Subsider
PERDATA UMUM/5/SEMA 4 2014
13400
  • Tuntutan Primer dan Subsider dapat dikabulkan secara bersama-sama, dengan ketentuan diuraikan dalam posita gugatan, dan harus lebih mencerminkan keadilan.
  • Tuntutan Primer dan Subsider dapat dikabulkan secara bersama-sama, dengan ketentuan diuraikan dalam posita gugatan, dan harus lebih mencerminkan keadilan.

Register : 25-11-2015 — Putus : 15-02-2016 — Upload : 28-06-2016
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 124_Pid_B_2015_PNBkt_Hukum_15022016_Judi
Tanggal 15 Februari 2016 — Jaksa Pada Kejari Bkt ; Terdakwa Hengky Subangun Siagian
15850
  • Menyatakan Terdakwa HENGKY SUBANGUN SIAGIAN PGL JON tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana dalam dakwaan primer;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4.
    DPO) dan atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa mendapatkeuntungan persenan dari pihak pemasang yang menang, maka MajelisHakim menilai Terdakwa dengan sengaja mengadakan atau memberikesempatan untuk main judi kepada khalayak umum, dengan demikian unsurini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1)ke2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telahterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan primer
    ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti makadakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharus mempertanggungjawabkan perbuatannya;Halaman 21 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.B/2015/PN Bkt.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi
    Menyatakan Terdakwa HENGKY SUBANGUN SIAGIAN PGL JONtersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberikesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judisebagaimana dalam dakwaan primer;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 7 (tujuh) bulan;Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4.Menetapkan Terdakwa tetap
Register : 26-10-2015 — Putus : 08-03-2016 — Upload : 07-04-2016
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 175/Pid.B/2015/PN Gst
Tanggal 8 Maret 2016 — BAZIDUHU TELAUMBANUA ALIAS AMA JULFAN
15237
  • Menyatakan Terdakwa BAZIDUHU TELAUMBANUA Alias AMA JULFAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan primer;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4.
    unum pada UPTDPuskesmas Perawatan Plus Lahusa yang dikeluarkan oleh UPTDPuskesmas Perawatan Plus Lahusa;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulu mempertimbangkanHalaman 42 dari 52 Putusan Nomor 175/Pid.B/2015/PN Gstdakwaan primer
    Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat surat dakwaan PrimerPenuntut Umum yang menggabungkan Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP denganPasal 56 ayat (1) KUHP, dimana Majelis Hakim menilai masingmasing pasaltersebut harus berdiri sendiri dan tidak dapat digabungkan, maka Majelis Hakimberpendapat pasal tersebut adalah alternatif sehingga Majelis Hakim akanmempertimbangkan dakwaan Primer Penuntut Umum yaitu Pasal 340 KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP
    PenuntutUmum telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhanberencana dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang setimpal denganperbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifatsubsidairitas maka dengan telah terbuktinya dakwaan primer Penuntut Umummaka untuk dakwaan berikutnya adalah tidak perlu dipertimbangkan lagi ;Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangandalam
    Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana sebagaimanadakwaan primer Penuntut Umum perbuatan mana dinyatakan terbukti secara sahdan meyakinkan menurut hukum yang ancaman maksimal penjaranya adalahhukuman mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentupaling lama 20 (dua puluh) tahun;Menimbang, bahwa oleh karena sehubungan dengan perkara ini Terdakwatelah ditangkap dan ditahan, maka perlu pula ditetapbkan agar lamanya Terdakwaditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan
    Menyatakan Terdakwa BAZIDUHU TELAUMBANUA Alias AMA JULFANtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaturut serta melakukan pembunuhan berencana sebagaimana dalamdakwaan primer;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjaraselama 6 (enam) tahun;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani olehTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;5.
Register : 14-12-2015 — Putus : 05-04-2016 — Upload : 28-06-2016
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 128_Pid_Sus_2015_PNBkt_Hukum_05042016_Narkotika
Tanggal 5 April 2016 — Jaksa Pada Kejari Bkt ; Terdakwa Defrizal ;
7528
  • Menyatakan Terdakwa DEFRIZAL PGL DEP ALIAS KANDEP tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki nakotika golongan I jenis tanaman dan bukan tanaman sesuai dengan dakwaan primer kesatu dan kedua Penuntut Umum;2.
    Acara Pemeriksaan persidangandianggap sudah terkutip seluruhnnya dan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwamelakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaansecara Alternatif Subsidaritas yaitu: Dakwaan Primer
    Kesatu: Pasal 112 ayat (1)UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 111ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atauDakwaan Kedua Primair:, Subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndangNo. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum berbentukgabungan maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkandakwaan Primer Kesatu: Pasal 112 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika yang unsurunsurnya
    yang telah menyimpandiruang tamu tepatnya diatas televisi juga ditemukan 1 (satu) bungkus kertastissue merek paseo yang didalamnya didapatkan 2 (dua) paket narkotika jenisganja ternyata tidak mempunyai ijin dalam memiliki narkotika jenis tanamansehingga perbuatan Terdakwa dipandang telah melanggar Undang UndangNo. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian berdasarkan halhalyang telah dipertimbangkan diatas maka menurut Majelis unsur ini telahterpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer
    Menyatakan Terdakwa DEFRIZAL PGL DEP ALIAS KANDEP tersebutdiatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana memiliki nakotika golongan jenis tanaman dan bukan tanamansesuai dengan dakwaan primer kesatu dan kedua Penuntut Umum;2.
Register : 26-10-2015 — Putus : 08-03-2016 — Upload : 07-04-2016
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 174/Pid.B/2015/PN Gst
Tanggal 8 Maret 2016 — ALUIGAMUATA TELAUMBANUA ALIAS AMA FEDI
8916
  • Menyatakan Terdakwa ALUIGAMUATA TELAUMBANUA Alias AMA FEDI telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh melakukan pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan primer;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama12(dua belas) tahun;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4.
    Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 56ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat surat dakwaan Primer PenuntutUmum yang menggabungkan Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dengan Pasal 56 ayat (1)KUHP, dimana Majelis Hakim menilai masingmasing pasal tersebut harus berdiri sendiridan tidak dapat digabungkan, maka Majelis Hakim berpendapat pasal tersebut adalahalternatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer PenuntutUmum yaituPasal 340 KUHP Jo.
    berkas terpisah), hanya mengatakan kalau ketemu dengan korbanjangan ributribut adalah tidak meyakinkan Majelis Hakim karena dalam kenyataannyaketika keributan tersebut terjadi Terdakwa tidak melerai sama sekali, tetapi justrumerentangkan kedua tangannya menutup pintu masuk warung;Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan tersebut diatas Majelisberpendapat bahwa unsur dengan rencana terlebih dahulu telah terpenuhi secara sahmenurut hukum ;Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan primer
    Penuntut Umumtelah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana menyuruh melakukan pembunuhan berencana dankepadanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidairitasmaka dengan telah terbuktinya dakwaan primer Penuntut Umum maka untuk dakwaanberikutnya adalah tidak perlu dipertimbangkan lagi ;Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalamperkara
    Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan primer PenuntutUmum perbuatan mana dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukumyang ancaman maksimal penjaranya adalah hukuman mati atau pidana penjara seumurhidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun;Menimbang, bahwa oleh karena sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telahditangkap dan ditahan, maka perlu pula ditetapkan agar lamanya Terdakwa ditangkap danditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan
Register : 11-05-2015 — Putus : 13-08-2015 — Upload : 04-09-2015
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 73/Pid.B/2015/PN Gst
Tanggal 13 Agustus 2015 — SABARHATI LAIA ALIAS JABA
10723
  • Menyatakan Terdakwa SABARHATI LAIA Alias JABA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4.
    Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatuyang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satukesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukantindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaanSubsideritas yaitu primer
    Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;Menimbang, bahwa dari bentuk dakwaan tersebut diatas maka menurut prinsippembuktian, kepada Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primerPenuntut Umum dan apabila tidak terbukti barulah dapat dipertimbangkan dakwaan subsiderdan seterusnya;Menimbang, bahwa dalam dakwaan primer Penuntut Umum Terdakwa didakwamelanggar Pasal 340 KUHPidana jo.
    terdakwadalam berkas terpisah ) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan aquo tesebutdilakukan Terdakwa bersama NASOKHI LAIA Alias AMA URUSA (terdakwa dalam berkasterpisah) dan HUKUNASOKHI LAIA Alias AMA FILI (terdakwa dalam berkas terpisah )dengan perencanaan terlebih dahulu;Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan tersebut diatas Majelisberpendapat bahwa unsur dengan rencana terlebih dahulu telah terpenuhi secara sahmenurut hukum ;Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan primer
    Penuntut Umum telahterpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersamasama dankepadanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidairitas makadengan telah terbuktinya dakwaan primer Penuntut Umum maka untuk dakwaan berikutnyaadalah tidak perlu dipertimbangkan lagi ;Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan
    Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan primer PenuntutUmum perbuatan mana dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum yangancaman maksimal penjaranya adalah hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup atauselama waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun;Menimbang, bahwa oleh karena sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telahditangkap dan ditahan, maka perlu pula ditetapkan agar lamanya Terdakwa ditangkap danditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan
Putus : 20-07-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 576/B/PK/PJK/2016
Tanggal 20 Juli 2016 — PRIMER KOPERASI KALTA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3430 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PRIMER KOPERASI KALTA, tersebut;
    PRIMER KOPERASI KALTA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    Faktur Pajak dan membubuhkan cap "PPN DIBEBASKANSESUAI PP NOMOR 12 TAHUN 2001 SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPAKALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PP NOMOR 31 TAHUN 2007" Pasal 11:"Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapbkan danmempunyai daya laku surut terhitung tanggal 1 Mei 2007"; (ditetapkantanggal 19 Februari 2008)Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 576 B/PK/PJK/2016Alasan TeknisBahwa kegiatan usaha pokok Penggugat adalah bertujuan untuk melayani ataumemfasilitasi kebutuhan primer
    Putusandengan menerima Gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put55114/PP/M.VIB/99/2014, Tanggal 12 September 2014, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP512/WPJ.04/2014 tanggal 2 April 2014 tentangPengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan PajakPPN Nomor00007/107/08/061/13 tanggal 29 Januari 2013 Masa Pajak Januari s.d.Desember 2008 atas nama: Primer
    Mengenai Gugatan dari Primkop Kalta NPWP. 01.337.150.5061.000bersama ini kami Pengurus Primkop Kalta mengajukan PermohonanGugatan atas terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP512/WPJ.04/2014 tanggal 2 April 2014 tentang Pengurangan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan PajakPPN Nomor00007/107/08/061/13 tanggal 29 Januari 2013 Masa Pajak Januari s.dDesember 2008 atas nama: Primer Koperasi Kalta NPWP.01.337.150.5061.000, beralamat di JI.
    Kesimpulan dan Permohonan1)Berdasarkan Tanggapan dan Penjelasan sebagaimana diuraikandiatas disertai dokumen gugatan dan fakta persidangan diPengadilan Pajak, maka kami dapat menyimpulkan dasarPermohonan Peninjauan Kembali Primkop Kalta atas PutusanPengadilan Pajak sebagaimana tersebut diatas, yaitusebagaiberikut :Pengurus Primer Koperasi Kalta bukanlah seorang professionaldibidang bisnis/perkoperasian melainkan sebagai personilprejuritTNIAktif dan PNSAktif yang diangkat berdasarkan SuratPerintah
    ataspenyerahannya harus membuat Faktur Pajak tetapi telah berubahmenjadi Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis.5) Setiap pembuatan / penerbitan Faktur Pajak haruslah sesuai danmengacu pada Pasal 13 ayat (5) UU PPN yang apabilapembuatan Faktur Pajak tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat(5) dimaksud maka dapat dikategorikan Faktur Pajak tidak syahmenurut hukum.Dengan berpedoman kepada fakta hukum serta kesimpulan daritanggapan dan penjelasan kami tersebut diatas, kami sebagaiPengurus Primer
Putus : 13-11-2023 — Upload : 08-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3466 K/PDT/2023
Tanggal 13 Nopember 2023 — PRIMER EKA PROPERTI
2313 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PRIMER EKA PROPERTI
Register : 16-06-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 429/Pdt.P/2021/PN Mdn
Tanggal 4 Agustus 2021 — Pemohon:
Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran
337
  • Pemohon:
    Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran
    Bahwa Pemohon adalah merupakan Ketua Primer KoperasiKartika Karyawan dan Veteran, beralamat di Jin.
    alamatKoperasi Primkopad BabinminvetcaddamI/BB dengan Primer KoperasiKartika Karyawan dan Veteran adalah sama begitu juga dengan NomorPokok Wajib Pajak (NPWP) nya;4.
    Bahwa perlu ditegaskan disini dengan adanya kesalahandan/atau perbedaan Nomor Induk Berusaha (NIB) oleh Primer KoperasiKartika Karyawan dan Veteran dengan yang diterbitkan oleh BadanKoordinasi Penanaman Modal yakni NIB:0220002221509 dengan NIB:9120601812562 adalah merupakan kesalah input pada Form IsianLampiran Permohonan, sehingga yang benar NIB Primer KoperasiKartika Karyawan dan Veteran adalah NIB:0220002221509 yangditerbitkan tanggal 10 Februari 2020 oleh Badan Koordinasi PenanamanModal yang
    Bahwa oleh karena adanya kesalahan dan/atau perbedaan NIB,maka untuk maksud menjalankan usaha koperasi serta pengurusanadministrasi Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana Pemohon uraikan haruslan secara hukumdinyatakan NIB: 0220002221509 adalah merupakan NIB yang tidakterpisahkan dari Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran dan ataumenyatakan Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran denganKoperasi Primkopad Babinminvetcaddaml/BB adalah merupakanpemegang
    Menyatakan secara hukum NIB: 0220002221509 adalahmerupakan NIB yang tidak terpisahkan dari Primer Koperasi KartikaKaryawan dan Veteran;3.
Register : 28-05-2013 — Putus : 04-07-2013 — Upload : 28-08-2013
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 163/Pid.B/2013/PN.GST
Tanggal 4 Juli 2013 — I. MESARO GULO alias AMA BOY II. FAHUWU GULO alias AMA KIKI. III. ARO’O GULO alias AMA SELI IV. LEMIANUS GULO, S.Pd alias LEMI
13544
  • Lemianus Gulo, S.Pd alias Lemi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer dan dakwaan subsider Penuntut Umum.;6. Membebaskan Terdakwa 4. Lemianus Gulo, S.Pd alias Lemi tersebut dari seluruh dakwaan Penuntut Umum.;7. Memulihkan nama baik dan Hak Terdakwa 4. Lemianus Gulo, S.Pd alias Lemi dalam kemampuan,kedudukan dan harkat serta martabatnya.; 8. Memerintahkan agar Terdakwa 4.
    Lemianus Gulo S.PdAlias lemi pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan Primer diatas secarasecara bersamasama telah melakukan Penganiayaan yang menyebabkan sakit atauluka,perbuatan mana mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :Pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 sekitar jarn 18.Wib saksi AmiawatiGulo Alias Niwa ketika itu sedang berada di rumahnya di Desa Lolozirugi KecamatanMendrehe Kabupaten Nias Barat, ketika itu saksi Amiwati Gulo Alias Niwa menerimaSMS dari saksi korban Yun
    ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas,selanjutnya Hakim akan menilai apakah para Terdakwa dapat dipersalahkanmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang bersifat subsidaritas, maka terlebin dahulu akan dipertimbangkandakwaan primer yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat(1) KUHP yang unsurunsurnya sebagai berikut :. Barang siapa;.
    Lemianus Gulo S.Pd alias Lemi, maka sudahseharusnyalah Terdakwa 4 tersebut dibebaskan dari dakwaan Primer.;ad.4) melakukan kekerasan terhadap orang.;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Visum et Repertum danbersesuaian pula dengan keterangan saksisaksi dan keterangan para terdakwadipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa saksi korban Yun Arya Agung HalimGulo alias Ama Wijes telah mengalami lukaluka yang disebabkan oleh trauma bendatumpul.
    ;Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa 4, oleh karena tidak terbuktimelakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer, maka selanjutnya akandibuktikan mengenai dakwaan sibsider, yaitu sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yang unsurunsurnya sebagai berikut :1. Barang siapa;2. Melakukan penganiayaan.3.
    ;Menimbang, bahwa sebagaimana yang diuraikan pada pertimbangan unsurdengan tenaga bersama pada dakwaan primer tersebut diatas, telah dipertimbangkanbahwa Terdakwa 4 tidak berada ditempat kejadian pada saat kejadian yangmenyebabkan lukanya saksi korban. Bahwa Terdakwa 4 baru datang ke tempatkejadian pada saat saksi korban telah terbaring dilantai rumah Kepala Desa dan padasaat tersebut telah ada Polisi, sehingga Terdakwa 4 tidak ikut sebagai orang yangmelakukan kekerasan terhadap saksi korban.
Register : 08-10-2014 — Putus : 27-10-2015 — Upload : 27-09-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 454/Pdt.G/2014/PN.Bdg.,.
Tanggal 27 Oktober 2015 —
8731
  • PT.Gracia Griya Kencana LAWAN PT.Royal Primer International, dkk
    Royal Primer International;2.P/Tl.l2 : Surat No. 299/GGK/I 2014 tanggal 3 Januari 2014,perihal Pemberitahuan kekurangan pembayarankepada PT. RPI;3. P/TI 13): Surat No. 356/GGKML/V/2014, tanggal 7 Mei 2014,perihal Surat Peringatan kepada PT. RPI dan buktitanda kirim dari TIKI;4. P/Tl. 4a : Surat No. 403/GGKML/IX/2014, tanggal 3September 2014, perihal Pengakhiran Perjanjiankepada PT. RPI;5.
Putus : 02-02-2011 — Upload : 11-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 19 K/Pdt.Sus/2011
Tanggal 2 Februari 2011 — KARYA PRIMER KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM)
6759 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KARYA PRIMER KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM)
    Primer Koperasi TenagaKerja Bongkar Muat Upaya Karya Pelabuhan Belawan No.: 06 tanggal 19 Maret2008 dibuat dihadapan Dicki Petrus Sebayang, S.H.
    Notaris berkedudukan diMedan;Bahwa anggota Primer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat UpayaKarya Pelabuhan Belawan pada Tahun Buku 2009 seluruhnya berjumlah 3.458(tiga ribu empat ratus lima puluh delapan) orang, dan setiap anggota koperasidimaksud mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukandalam UndangUndang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, AnggaranDasar dan Anggaran Rumah Tangga Primer Koperasi Tenaga Kerja BongkarMuat "Upaya Karya" Pelabuhan Belawan, serta ketentuan lainnya
    No. 19 K/Pdt.Sus/201 1Pengurus Primer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya Karya PelabuhanBelawan bukanlah termasuk dalam ruang lingkup hubungan pekerja akan tetapihubungan sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi dimaksud, dan lagi pulamasa bakti Pengurus dan Pengawas Primer Koperasi Tenaga Kerja BongkarMuat Upaya Karya Pelabuhan Belawan telah ditetapkan dalam Anggaran Dasardan bilamana masa bakti dimaksud berakhir selanjutnya diadakan pemilihanPengurus dan Pengawas koperasi dimaksud yang
    Bahwa kalau kita perhatikan Putusan Judex Facti halaman 1 tertulis pihakTergugat/Pemohon Kasasi adalah " Karya Primer Koperasi Tenaga KerjaBongkar Muat (TKBM) "Upaya Karya" Pelabuhan Belawan" sementaraberdasarkan fakta hukum yang disebut sebagai pihak Tergugat/PemohonKasasi adalah " Primer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) UpayaKarya Pelabuhan Belawan", dan disamping itu juga kalau kita perhatikanamar putusan Judex Facti halaman 48 point ke1 tertulis".
    Salah satuklausula yang di atur dalam regulasi dimaksud adalah mengenaiUpah (W) anggota Primer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar MuatUpaya Karya Pelabuhan Belawan yang bekerja. Oleh koperasiHal. 20 dari 29 hal. Put.
Putus : 04-09-2008 — Upload : 09-02-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 861K/PDT/2008
Tanggal 4 September 2008 — S ; PENGURUS PRIMER KOPERASI KARYAWAN MARITIM INDONESIA
2834 Berkekuatan Hukum Tetap
  • S ; PENGURUS PRIMER KOPERASI KARYAWAN MARITIM INDONESIA
Putus : 17-12-2020 — Upload : 29-06-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3636 K/Pdt/2020
Tanggal 17 Desember 2020 — PRIMER KOPERASI TRIBUANA I VS PT BANGUN BETON INDONESIA
10222 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PRIMER KOPERASI TRIBUANA I VS PT BANGUN BETON INDONESIA
Upload : 13-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 139 K/PDT.SUS/2011
PRIMER KOPERASI ANGKATAN LAUT SURABAYA; KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA RI
6178 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PRIMER KOPERASI ANGKATAN LAUT SURABAYA; KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA RI
    PUTUSANNo. 139 K/Pdt.Sus/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata knusus Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalamtingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :PRIMER KOPERASI ANGKATAN LAUT SURABAYA,berkedudukan di Jalan Semeru No. 11, Lanudal, Juanda WaruSidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepadaHendro Laksono, SH., Kepala Dinas Hukum Lantamal V,berkantor di Dinas Hukum Lantamal V Jl.
    Kemudian dalam angka 3 Koperasi Primer adalahkoperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang. Oleh karena ituberdasarkan pasal 22 ayat 1 pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasiadalah rapat anggota.Berdasarkan Akta Pendirian dan faktafakta hukumnya, Primer KoperasiAngkatan Laut Surabaya beranggotakan sejumlah orang yang merupakanpemilik sebenarnya angkutan Taksi Bandara sebanyak 516 anggota PrimerKoperasi.
    Dengan demikian unsur Pelaku Usaha adalah orang seoranganggota primer Koperasi atau Pemilik Taksi Bandara.
    Jadi Menurut hukum.Majelis Komisi KPPU telah salah menerapkan hukum yang mengatur unsurPelaku Usaha, sehingga tidak tepat bilamana memutuskan Primer KoperasiAngkatan Laut/Terlapor Il melanggar pasal 17 UndangUndang Nomor 5 Tahun1999.KEBERATAN KEENAM :Majelis Komisi telah keliru menerapkan hukum yang menyatakanTerlapor Il Primer Koperasi Angkatan Laut Surabaya terbukti sah danmeyakinkan melanggar pasal 17 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 denganmengenyampingkan keberadaan Terlapor Il sebagai Badan Hukum
    Angkasa Pura (Persero) Cabang BandaraInternasional Juanda Surabaya dan Terlapor II Primer Koperasi AngkatanLaut Surabaya tidak terbukti sah dan meyakinkan melanggar pasal 17UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 ;3. Menyatakan pemberlakuan tarif zona oleh Terlapor II sah dan telah sesuaidengan Peraturan Perundangundangan sehingga tetap diberlakukanHal. 24 dari 45 hal. Put.
Putus : 23-04-2010 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 344 K/PDT/2008
Tanggal 23 April 2010 — PRIMER KOPERASI AL MALANG (PRIMKOPAL LANAL MALANG) ; WALIKOTA MALANG
7032 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PRIMER KOPERASI AL MALANG (PRIMKOPAL LANAL MALANG) ; WALIKOTA MALANG
    No. 344 K/Pdt/2008Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyatabahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi: PRIMER KOPERASI AL MALANG (PRIMKOPAL LANALMALANG) tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang
    No. 48 Tahun 2009 danUndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PRIMER KOPERASIAL MALANG (PRIMKOPAL LANAL MALANG) tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah );Demikianlah diputuskan
Putus : 05-06-2014 — Upload : 26-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 152 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 5 Juni 2014 — PRIMER KOPERASI ANGKATAN LAUT LANTAMAL III VS 1. FIRDAUS, DKK
3124 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PRIMER KOPERASI ANGKATAN LAUT LANTAMAL III, tersebut;
    PRIMER KOPERASI ANGKATAN LAUT LANTAMAL III VS 1. FIRDAUS, DKK
    penyelesaian secarabipartit, mediasi/konsiliasi dan Pengadilan Hubungan Industrial karenanya pokokperselisian yang diajukan dalam mediasi harus sama dengan yang diajukandalam gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyatabahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi: PRIMER
    , UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PRIMER
Register : 04-04-2017 — Putus : 12-06-2017 — Upload : 12-07-2017
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 138/Pid.B/2017/PN Sim
Tanggal 12 Juni 2017 — RICKY SINURAT alias RISKI; SOPIAN PRIMER DOLOK SARIBU alias RIAN
194
  • Menyatakan Terdakwa I RICKY SINURAT alias RISKI dan Terdakwa II SOPIAN PRIMER DOLOK SARIBU alias RIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan;3.
    RICKY SINURAT alias RISKI; SOPIAN PRIMER DOLOK SARIBU alias RIAN
    SiantarMartoba Kota PematangsiantarKristen KhatolikWiraswastaSDSOPIAN PRIMER DOLOK SARIBU alias RIANRapma Jaya29 tahun / 16 April 1987LakilakiIndonesiaJalan Rakutta Sembiring Gang SilindungLorong XX Kel. Pondok Sayur Kec.
    Menyatakan terdakwa IL.RICKY SINURAT ALS RISKI dan terdakwaIL.SOPIAN PRIMER DOLOK SARIBU ALS RIAN telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian denganpemberatan melanggar Pasal 363 ayat (1) k4, 5e KUHPidanasebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.2.
    Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I.RICKY SINURAT ALSRISKI selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalamtahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan terdakwaILSOPIAN PRIMER DOLOK SARIBU ALS RIAN selama 4 (empat) tahundan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanansementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan3.
    perkara masingmasing sebesar Rp.3.000 (tiga ribu rupiah).Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknyamenyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali, danatas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap padaTuntutannya dan Para Terdakwa tetap pada Permohonannya;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :DAKWAAN :Bahwa mereka terdakwa 1.RICKY SINURAT ALS RISKI dan terdakwa2.SOPIAN PRIMER
    Menyatakan Terdakwa RICKY SINURAT alias RISKI dan Terdakwa IlSOPIAN PRIMER DOLOK SARIBU alias RIAN telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalamkeadaan memberatkan ;2. Menjatuhnkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara masingmasing selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam)Bulan;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani olehPara Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4.
Putus : 13-04-2021 — Upload : 05-05-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 418 K/Pdt.Sus-PHI/2021
Tanggal 13 April 2021 — PRIMER KOPERASI KARYAWAN MARITIM INDONESIA I BELAWAN VS ROBERT SIMANJUNTAK
21943 Berkekuatan Hukum Tetap
  • - Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PRIMER KOPERASI KARYAWAN MARITIM INDONESIA I BELAWAN tersebut;
    PRIMER KOPERASI KARYAWAN MARITIM INDONESIA I BELAWAN VS ROBERT SIMANJUNTAK
    UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,karena putusnya hubungan kerja bukan akibat kesalahan Penggugat:Bahwa alasan kasasi lainnya hanyalah merupakan penilaian hasilpembuktian yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi/ PRIMER
    Nomor 418 K/Padt.SusPHI/2021Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PRIMER KOPERASIKARYAWAN MARITIM INDONESIA BELAWAN tersebut; Membebankan biaya
Register : 12-07-2022 — Putus : 30-08-2022 — Upload : 31-08-2022
Putusan PN TANGERANG Nomor 750/Pdt.G/2022/PN Tng
Tanggal 30 Agustus 2022 — PRIMER EKA PROPERTI
Tergugat:
SYAH IRWAN
395
  • PRIMER EKA PROPERTI
    Tergugat:
    SYAH IRWAN