Ditemukan 49 data
26 — 16
Bahwa Tanah / Objek Sengketa Penggugat memperolehnya dari Jual Beli,Akta PPAT, Kikihertanto, SH, Tanggal 13 Desember 1997 No.300/152/Sirimau/JB/XIV1997 (Hak Milik No. 847/Batu Merah), Akta Jual BeliPPAT, Arnasya A.Pattinama, SH, Tanggal 27031998 No.104/51/Sirimau/JB/IV98 (Hak Milik No. 896/Batu Merah), Surat KeputusanKakanwil BPN Promal Tanggal 21041998 No. 88/HM/BPN.MAL/98 (HakMilik No. 927/Batu Merah), Surat Keputusan Kakanwil BPN Promal Tanggal21041998 No. 90.A/HM/BPN.MAL/98 (Hak Milik No. 928
/Batu Merah) danSurat Keputusan Kakanwil BPN Promal Tanggal 30 September 1998 No.353/HM/BPN.MAL/1998 (Hak Milik No. 963/Batu Merah), Selanjutnya atasTanah / Objek Sengketa Penggugat mendirikan tembok pembatas / dindingpengaman agar terlindungi dan terjaga.3.
1.PETRUS RAHANSERANG
2.FILDO DE LIMA
3.MANUEL KAYA
4.ABRAHAM M O SABANDAR
Tergugat:
PT. LESTARI PEMBANGUNAN JAYA
66 — 36
Menyatakan, Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 93/LPJ/PPJB/PROMAL/VI/2017. Antara PETRUS RAHANSERANG dan pengembang perumahan/developer PT. LESTARI PEMBANGUNAN JAYA. Sabtu, 03 Juni 2017, Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : /LPJ/PPJB/PROMAL//2017. Antara FILDO DE LIMA dan pengembang perumahan/developer PT. LESTARI PEMBANGUNAN JAYA.
Tertanggal Selasa, 30 Mei 2017, Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor :/LPJ/PPJB/PROMAL/./2017. Antara MANUEL KAYA dan pengembang perumahan/developer PT. LESTARI PEMBANGUNAN JAYA. Sabtu, 15 Juli 2017. Penggugat III, Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor :1492/LPJ/PPJB/PROMAL/VII/2017 Antara, ABRAHAM M O SABANDAR dan pengembang perumahan/developer PT. LESTARI PEMBANGUNAN JAYA.
85 — 22
Pattinama, SH, Tanggal 27 03 1998 No.104/51/Sirimau/JB/III/98 (Hak Milik No. 896/Batu Merah), Surat KeputusanKakanwil BPN Promal Tanggal 21 04 1998 No. 88/HM/BPN.
MAL/98(Hak Milik No. 927/Batu Merah), Surat Keputusan Kakanwil BPN Promaltanggal 21 04 1998 No. 90.A/HM/BPN.MAL/98 (Hak Milik No. 928/Desa Batu Merah) dan Surat Keputusan Kakanwil BPN Promal Tanggal30 September 1998 No. 353/HM/ BPN.MAL/1998 (Hak Milik No. 963/BatuMerah), selanjutnya atas tanah tersebut pula Penggugat mendirikantembok pembatas/dinding pengaman agar terlindungi dan terjaga.
tanggal 21041998 Nomor88/HM/BPN.MAL/98, Surat Keputusan KAKANWIL BPN Promal tanggal21041998 Nomor 90A/HM/BPN.MAL/98, Surat Keputusan KAKANWILBPN Promal tanggal 30091998 Nomor 353/HM/BPN.MAL/98, haruslahHalaman 34 dari 76 hal.Putusan Nomor 18/PDT/2018/PTAMBDITOLAK atau setidaktidaknya tidak mempunyai kekuatan hukummengikat;Bahwa dengan demikian menurut hukum acara perdata dan yurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia tentang gugatan yang menyangkutkepemilikian sesuatu bidang tanah dan/atau bangunan
(delapan ribu seratus tujuh puluh empat meter persegi), yang terletak di diDati Tumalahu , Negeri Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon,Maluku dan penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atassebagian Objek Sengketa dari bidang tanah di Dati Tumalahu, NegeriBatumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku adalah melawanhukum dan tanpa hak ;Menyatakan sertipikat hak milik nomor 3508 tahun 2010 dan SuratKeputusan KAKANWIL BPN Promal tanggal 21041998 Nomor88/HM/BPN.MAL/98, Surat Keputusan
KAKANWIL BPN Promal tanggal21041998 Nomor 90A/HM/BPN.MAL/98, Surat Keputusan KAKANWILHalaman 56 dari 76 hal.Putusan Nomor 18/PDT/2018/PTAMB10.11.12.BPN Promal tanggal 30091998 Nomor 353/HM/BPN.MAL/98 tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat menurut hukum ;Menyatakan objek sengketa bukan merupakan satu kesatuan dengansertipikat hak milik nomor 3508 Tahun 2010 adalah tidak sah milikPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk keluarmeninggalkan Objek
89 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penegasan Kredit Nomor DIR/1464 tanggal 12 Desember 2008(copy, asli tidak ada) ;Pengkajian Keputusan Nomor 641/2008 tanggal 11 Desember2008 (copy, asli tidak ada)Risalan Komite Kredit tanggal 10 Desember 2008 (copy, aslitidak ada) ;IPlafond Rp4.000,000,000 (Pembangunan Perumahan Poka GrandPalace), terdiri dari :1)2)Anggaran Biaya Pembangunan Perumahan Poka Grand Palace(copy, asli tidak ada) ;Surat Walikota Ambon Nomor 648.3/240 tanggal 26 Oktober2005 tentang Izin Mendirikan Bangunan ;Surat DPRD Promal
Nomor 2125 K/PID.SUS/201729)Risalan Komite Kredit tanggal 10 Desember 2008 (copy, aslitidak ada) ;Dokumen Debitur PT Nusa Ina Pratama ;Plafond Rp4.000,000,000 (Pembangunan Perumahan Poka GrandPalace), terdiri dari :1)2)12)Anggaran Biaya Pembangunan Perumahan Poka GrandPalace (copy, asli tidak ada) ;Surat Walikota Ambon Nomor 648.3/240 tanggal 26 Oktober2005 tentang Izin Mendirikan Bangunan ;Surat DPRD Promal ke Gubernur Maluku Nomor593/333/DPRD tanggal, 5 Agustus 2006 perihal PermohonanPersetujuan
Nomor 2125 K/PID.SUS/201712)13)14)15)Surat Walikota Ambon Nomor 648.3/240 tanggal 26 Oktober2005 tentang Izin Mendirikan Bangunan ;Surat DPRD Promal ke Gubernur Maluku) Nomor593/333/DPRD tanggal, 5 Agustus 2006 perihal PermohonanPersetujuan Penghapusan/Penjualan Tanah Pemda Ill MilikPemerintah Provinsi Maluku (copy, asli tidak ada) ;Surat Setda Pemprov Maluku ke Ketua DPRD PemerintahProvinsi Maluku Nomor 012.1/937 tanggal 24 April 2006 perihalPermohonan Persetujuan Penghapusan/Penjualan TanahPemda
77 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
(delapan ribu seratus tujuh puluh empat meter persegi), yang terletak didi Dati Tumalahu, Negeri Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon,Maluku dan penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atassebagian objek sengketa dari bidang tanah di Dati Tumalahu, NegeriBatumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku adalah melawanhukum dan tanpa hak;Menyatakan sertipikat hak milik nomor 3508 tahun 2010 dan SuratKeputusan Kakanwil BPN Promal tanggal 21041998 Nomor88/HM/BPN.MAL/98, Surat Keputusan
Kakanwil BPN Promal tanggal 21041998 Nomor 90A/HM/BPN.MAL/98, Surat Keputusan Kakanwil BPNPromal tanggal 30091998 Nomor 353/HM/BPN.MAL/98 tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat menurut hukum;Menyatakan objek sengketa bukan merupakan satu kesatuan dengansertipikat hak milik nomor 3508 Tahun 2010 adalah tidak sah milikPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk keluarmeninggalkan objek sengketa dalam keadaan kosong dengan caramembongkar bangunan atau
66 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Promal(Camat Lapri);1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 19 April 2007 berisikantanda terima uang sebesar Rp. 7.399.600, (tujuh juta tiga ratus sembilan puluhsembilan ribu enam ratus rupiah) untuk pembayaran panjar intensif KTP dan KKKecamatan Tellusiatinge Tahun 2007 dari Nursan NS kepada Drs.
Promal (Camat Lapri);1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 19 April 2007 berisikantanda terima uang sebesar Rp. 8.998.800, (delapan juta sembilan ratus sembilanpuluh delapan ribu delapan ratus rupiah) untuk pembayaran panjar intensif KTPdan KK Kecamatan Tellusiatinge Tahun 2007 dari Nursan NS kepada A.
Promal (Camat Lapri);1 (satu) lembar fotokopi (egalisir) kwitansi tanggal 19 April 2007 berisikantanda terima uang sebesar Rp. 8.998.800, (delapan juta sembilan ratus sembilanpuluh delapan ribu delapan ratus rupiah) untuk pembayaran panjar intensif KTPdan KK Kecamatan Tellusiatinge Tahun 2007 dari Nursan NS kepada A.
Promal(Camat Lapri);1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 19 April 2007 berisikantanda terima uang sebesar Rp. 7.399.600, (tujuh juta tiga ratus sembilan puluhsembilan ribu enam ratus rupiah) untuk pembayaran panjar intensif KTP dan KK2122232420262728Kecamatan Tellusiatinge Tahun 2007 dari Nursan NS kepada Drs.
MEGIE ALFONS, SE
Tergugat:
1.GETRIUDA ALFONS TARIBUKA
2.JONAS ALFONS
3.RISA DAMARIS ALFONS
4.Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon
72 — 26
(dua ribu seratus empatpuluhdelapan meter persegi) Sesuai gambar situasi tanggal 14 April 1980, denganbatasbatas tanah sebagai berikut : Sebelah Utara dengan Kantor Penerangan Promal Sebelah Selatan dengan Keluarga Latuputty Sebelah timur dengan Sertifikat Hak Milik No :02 Sebelah Barat dengan Aspol Perigi LimaYang terletak di Kelurahan Waihaong (Kampung Kolam) KecamatanNusaniwe Kota Ambon selanjutnya oleh Penggugat di tetapkan sebagaiObjek Sengketa II/Kedua.Bahwa dari Kelima nama pemegang hak yang
(dua ribu seratus empatpuluh delapan meter persegi) sesuai gambar situasi tanggal 14April 1980, dengan batsabatas : Sebelah Utara dengan KantorPenerangan Promal SebelahSelatan dengan Keluarga LatuputtyHalaman 11 dari 32.
(dua ribu seratus empat puluh delapanmeter persegi) Sesuai gambar situasi 14 April 1980, dengan batasbatas :Sebelah Utara dengan Kantor Penerangan Promal;Sebelah Selatan dengan Keluarga Latuputy;Sebelah Timur dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02;Sebelah Barat dengan Asrama Polisi Parigi Lima;Yang terletak di Kelurahan Waihaong (Kampung Kolam) KecamatanNusaniwe Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketall/Kedua.4.
62 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
DebiturPlafond :1.Penegasan Kredit Nomor DIR/1464 tanggal 12 Desember 2008(copy, asli tidak ada);Pengkajian Keputusan Nomor 641/2008 tanggal 11 Desember2008 (copy, asli tidak ada);Risalan Komite Kredit tanggal 10 Desember 2008 (copy, aslitidak ada);PT Nusa Ina Pratama;Rp4.000.000.000 (Pembangunan Perumahan Poka GrandPalace);Anggaran Biaya Pembangunan Perumahan Poka Grand Palace(copy, asli tidak ada);Surat Walikota Ambon Nomor 648.3/240 tanggal 26 Oktober2005 tentang Izin Mendirikan Bangunan;Surat DPRD Promal
No. 2123 K/Pid.Sus/201710.11,12.Anggaran Biaya Pembangunan Perumahan Poka Grand Palace(copy, asli tidak ada);Surat Walikota Ambon Nomor 648.3/240 tanggal 26 Oktober2005 tentang Izin Mendirikan Bangunan;Surat DPRD Promal ke Gubernur Maluku Nomor 593/333/DPRDtanggal, 5 Agustus 2006 perihal Permohonan PersetujuanPenghapusan/Penjualan Tanah PEMDA Ill Milik PemerintahProvinsi Maluku (copy, asli tidak ada):Surat SETDA Pemprov Maluku ke Ketua DPRD PemerintahProvinsi Maluku Nomor 012.1/937 tanggal 24 April
Surat DPRD Promal ke Gubernur Maluku Nomor 593/333/DPRDtanggal, 5 Agustus 2006 perihal Permohonan PersetujuanPenghapusan/Penjualan Tanah PEMDA Ill Milik PemerintahProvinsi Maluku (copy, asli tidak ada);. Surat SETDA Pemprov Maluku ke Ketua DPRD PemerintahProvinsi Maluku Nomor 012.1/937 tanggal 24 April 2006 perihalPermohonan Persetujuan Penghapusan/Penjualan Tanah PEMDAIl milik Pemerintah Provinsi Maluku (copy, asli tidak ada);.
66 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Promal (Camat Lapri);1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 19 April 2007berisikan tanda terima uang sebesar Rp8.998.800,00 untukpembayaran panjar intensif KTP dan KK Kecamatan Tellusiatingetahun 2007 dari Nursan NS kepada A. Promal (Camat Lapri);1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 19 April 2007berisikan tanda terima uang sebesar Rp/.399.600,00 untukpembayaran panjar intensif KTP dan KK Kecamatan Tellusiatingetahun 2007 dari Nursan NS kepada Drs.
Promal (Camat Lapri);1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 19 April 2007 berisikantanda terima uang sebesar Rp8.998.800,00 untuk pembayaran panjarintensif KTP dan KK Kecamatan Tellusiatinge tahun 2007 dari Nursan NSkepada A. Promal (Camat Lapri);1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 19 April 2007 berisikantanda terima uang sebesar Rp7.399.600,00 untuk pembayaran panjarintensif KTP dan KK Kecamatan Tellusiatinge tahun 2007 dari Nursan NSkepada Drs.
Promal (Camat Lapri);19) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 19 April 2007 berisikantanda terima uang sebesar Rp8.998.800,00 untuk pembayaran panjarintensif KTP dan KK Kecamatan Tellusiatinge tahun 2007 dari Nursan NSkepada A. Promal (Camat Lapri);20) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 19 April 2007 berisikantanda terima uang sebesar Rp7.399.600,00 untuk pembayaran panjarintensif KTP dan KK Kecamatan Tellusiatinge tahun 2007 dari Nursan NSkepada Drs.
151 — 34
., Kasi Pengamanan Hutandan Penegakan Hukum pada Dinas Kehutanan Promal;5.JERROLD I.D. LEASSA, S.H., M.H., Kasubag SengketaHukum pada Kantor Gubernur Maluku;6.RESNA HUKOM, S.H., Staf Biro hukum dan HAM padaKantor Gubernur Maluku;7. MIRELLA V.
66 — 27
., Kasi Pengamanan Hutan dan PenegakanHukum pada Dinas Kehutanan Promal;5. JERROLD . D. LEASSA, S.H. M.H., Kasubag Sengketa Hukum padaKantor Gubernur Maluku;6. RESNA HUKOM, S.H., Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor GubernurMaluku. ;Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku,beralamat pada Jalan Raya Pattimura Nomor: 1 Ambon, berdasarkan suratkuasa khusus Nomor :18063 Tahun 2018,tertanggal 9 Oktober 2018;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT / PEMBANDING;MELAWAN :1.
111 — 27
;Jabatan : Kabid Penelitian Kinerja Aparatur dan Penghargaanpada Kantor Gubernur Maluku;4 Nama : David Watutamata,Jabatan : Kasi Pengamanan Hutan dan Penegakan Hukum padaDinas Kehutanan Promal.5 Nama : Jerroid 1,D Leasa,SH.
121 — 43
.; Jabatan : Kasi Pengamanan Hutan dan Penegakan Hukum pada Dinas Kehutanaan Promal;5. Nama : JERROLD I.D. LEASSA, SH.M.H.; Jabatan : Kasubag Sengketa Hukum pada Kantor Gubernur Maluku;6. Nama : RESNA HUKOM,SH.; Jabatan : Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku;7.
;Jabatan : Kasi Pengamanan Hutan dan PenegakanHukum pada Dinas Kehutanaan Promal;5. Nama : JERROLD I.D. LEASSA, SH.M.H.;Jabatan : Kasubag Sengketa Hukum pada KantorGubernur Maluku;6. Nama : RESNA HUKOM,SH.;Jabatan : Staf Biro Hukum dan HAM pada KantorGubernur Maluku;7. Nama : MIRELLA VIOLA TUAKORA, SH.
35 — 22
., JabatanKasi Pengamanan Hutan dan PenegakanHukum pada Dinas Kehutanan Promal:;5) JERROLD .D. LEASA, S.H., M.H.,Jabatan Kasubag Sengketa Hukum pada KantorGubernur Maluku;6) RESNA HUKOM, S.H., Jabatan StafBiro Hukum dan HAM pada Kantor GubernurMaluku;7) MIRELLA V. TUAKORA, S.H., JabatanStaf Biro Hukum dan HAM pada KantorGubernur Maluku;Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 41/B/2020/PTTUN MksKesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Jl.
210 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sus/2020Anggaran Biaya Pembangunan Perumahan Poka Grand Palace(copy, asli tidak ada);Surat Walikota Ambon Nomor 648.3/240 tanggal 26 Oktober 2005tentang Izin Mendirikan Bangunan;Surat DPRD Promal ke Gubernur Maluku Nomor 593/333/DPRDtanggal, 5 Agustus 2006 perihal Permohonan PersetujuanPenghapusan/Penjualan Tanah Pemda Ill Milik Pemerintah ProvinsiMaluku (copy, asli tidak ada);Surat Setda Pemprov Maluku ke Ketua DPRD Pemerintah ProvinsiMaluku Nomor 012.1/937 tanggal 24 April 2006 perihal PermohonanPersetujuan
52 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Promal(Camat Lapri);1 (satu) lembar foto copy (legalisir) kwitansi tanggal 19 April 2007 berisikantanda terima uang sebesar Rp8.998.800,00 untuk pembayaran panjar intensifKTP dan KK Kecamatan Tellusiatinge tahun 2007 dari Nursan NS kepada A.Promal (Camat Lapri);1 (satu) lembar foto copy (legalisir) kwitansi tanggal 19 April 2007 berisikantanda terima uang sebesar Rp7.399.600,00 untuk pembayaran panjar intensif21222324226Dl28KTP dan KK Kecamatan Tellusiatinge tahun 2007 dari Nursan NS kepadaDrs.
Promal(Camat Lapri);1 (satu) lembar foto copy (legalisir) kwitansi tanggal 19 April 2007 berisikantanda terima uang sebesar Rp8.998.800,00 untuk pembayaran panjar intensifKTP dan KK Kecamatan Tellusiatinge tahun 2007 dari Nursan NS kepada A.Promal (Camat Lapri);1 (satu) lembar foto copy (legalisir) kwitansi tanggal 19 April 2007 berisikantanda terima uang sebesar Rp7.399.600,00 untuk pembayaran panjar intensifKTP dan KK Kecamatan Tellusiatinge tahun 2007 dari Nursan NS kepada Drs.Andi Maskul (Camat
136 — 45
., Kasi PengamananHutan dan Penegakan Hukum pada Dinaskehutanan Promal ;8) JERROLD . D. LEASSA, SH., KasubagSengketa Hukum pada Kantor Gubernur Maluku ;9) MAGDALENA A. A. TRONA, SH., Staf BiroHukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku ;10)ELLY M. L. A. S.
ABDUL AZIZ MARICAR SAID
Tergugat:
1.USMAN LEBEHARIA
2.HAMID LEBEHARIA
3.ARDAN SULEMAN
4.KAMAL NINGKEULA
5.LA KEDE
69 — 30
menghadap Kepala Badan Pertanahan Nasional(BPN) Kota Ambon untuk mempertanyakan keabsahan dari sertipikatyang di miliki oleh Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat IIbersama kuasa hukumnya yang bernama TAUFIK mendapati SuratKeterangan Pendaftaran Tanah No. 224/2017 bertanggal 18 Oktober 2017dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Ambon yang menerangkanbahwa Sertipikat Hak Milik ini diterbitkan pertama kali pada tanggal 30April 1998 atas pemberian Hak Milik berdasarkan Surat KeputusanKakanwil BPN Promal
202 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTUS ANNo.127 PK/PID.SUS/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana dalam Peninjauan Kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidananama : RUSLI AMILUDIN alias RUSLI;tempat lahir : Ambon ;umur / tanggal lahir : 37 Tahun/ 19September 1968 ;jenis kelamin : Laki laki ;kebangsaan : Indonesia ;tempat tinggal : Dusun Kota Jawa Desa Rumah TigaKec.Teluk Ambon Banguala Kota Ambonagama : Islam ;pekerjaan : PNS (Departemen Kelautan danPerikanan Promal
99 — 29
(copy, asli tidak ada)28) Pengkajian Keputusan Nomor : 641/2008 tanggal 11 Desember 2008 (copy, asli tidak ada)29) Risalah Komite Kredit tanggal 10 Desember 2008 (copy, asli tidak ada)- Dokumen Debitur : PT Nusa Ina PratamaPlafond : Rp 4,000,000,000 (Pembangunan Perumahan Poka Grand Palace), terdiri dari:1) Anggaran Biaya Pembangunan Perumahan Poka Grand Palace (copy, asli tidak ada)2) Surat Walikota Ambon No 648.3/240 tanggal 26 Oktober 2005 tentang Izin Mendirikan Bangunan3) Surat DPRD Promal
tanggal12 Desember 2008 (copy, asli tidak ada) ;Pengkajian Keputusan Nomor : 641/2008 tanggal 11 Desember2008 (copy, asli tidak ada)Risalah Komite Kredit tanggal 10 Desember 2008 (copy, aslitidak ada) ;Dokumen Debitur : PT Nusa Ina Pratama ;Plafond : Rp 4,000,000,000 (Pembangunan Perumahan PokaGrand Palace), terdiri dari :1)2)Anggaran Biaya Pembangunan Perumahan Poka Grand Palace(copy, asli tidak ada) ;Surat Walikota Ambon No 648.3/240 tanggal 26 Oktober 2005tentang Izin Mendirikan Bangunan ;Surat DPRD Promal
1464 tanggal 12 Desember2008 (copy, asli tidak ada)Pengkajian Keputusan Nomor : 641/2008 tanggal 11 Desember2008 (copy, asli tidak ada)Risalah Komite Kredit tanggal 10 Desember 2008 (copy, asilitidak ada)Dokumen Debitur : PT Nusa Ina PratamaPlafond : Rp 4,000,000,000 (Pembangunan Perumahan PokaGrand Palace), terdiri dari:1)2)Anggaran Biaya Pembangunan Perumahan Poka Grand Palace(copy, asli tidak ada)Surat Walikota Ambon No 648.3/240 tanggal 26 Oktober 2005tentang Izin Mendirikan BangunanSurat DPRD Promal