Bahwapada waktu yang sama Para Penggugat juga menanyakan apakah dalamperhitungan nilai kontak Perusahaan akan menggunakan sistim Prorata dandijawab oleh Sdr.

Linus Airways (Tergugat II), untukmenyampaikan keberatan dengan jumlah tersebut dan meminta agar diberlakukanSistim Prorata seperti yang telah dijanjikan Oleh Manager HRD yaitu Sdr.Wibowo pada waktu itu, Tergugat II pada waktu itu menyatakan bahwa kalausistim Prorata Pasti akan diberlakukan dan mengenai jumlahnya Tergugat IIberjanji akan membantu membicarakannya dengan Direktur Utama PT.

Dan pada waktu itu Tergugat IItetap menjamin akan diberlakukan sistim Prorata.

Linus Airways(Vide bukti, TI2,TI3,TI4) ;7 Bahwa sikap Para Penggugat yang memasakan kehendak untuk memberlakukansistem prorata dalam pengembalian biayabiaya tersebut bertentangan denganPasal 3 ayat (3.4.)

.3 Bahwa Tergugat II tidak pernah membarikan jaminan kepada Penggugat atasmasalah tersebut pasti akan diberlakukan prorata.

upah Januari 2008.6) Prorata THR 2008.7) Prorata Upah ke 13 tahun 2008.Hal. 3 dari 27 hal.

upah Januari 2008 ;6) Prorata THR 2008 ;7) Prorata Upah ke 13 tahun 2008 ;Terlampir Risalah Perundingan Bipartit tertanggal 15 Januari 2008sebagai Bukti P13 ;8.

Prorata upah Januari 2008 ;6. Prorata THR 2008 :;7. Prorata Upah ke 13 tahun 2008 ;Terlampir rekaman Risalan Perundingan Bipartit tertanggal 15Januari 2008, sebagai Bukti P19 ;Karena perundingan bipartite gagal mencapai kesepakatan,Penggugat memberikan kepada Tergugat IV surat No.008/GPL/HR/sh/0108 tertanggal 15 Januari 2008, PerihalPemanggilan Kerja Kembali dan sekaligus mencabut skorsingdalam surat Penggugat tertanggal 6 Desember 2007.

No. 658 K/Pdt.Sus/2009Ganti Rugi : 15% x Rp.43.149.000, =Rp. 7.133.550, Jumlah = Rp.54.690.550, Prorata THR =Rp. 832.66/7,Prorata gaji ke 13 =Rp. 416.333,Cuti yang belum diambil (8 hari) =Rp. 924.116,Jumlah Total = Rp.56.863.666, d. Tergugat IV (Sdr.

No. 658 K/Pdt.Sus/2009Jumlah = Rp.28.384.300,Prorata THR =Rp. 582.66/7,Prorata gaji ke 13 =Rp. 291.333,Cuti yang belum diambil (8 hari) =Rp. 484.994.Jumlah Total = Rp.29.743.294. b. Tergugat Il (Sdr.

Menghukum Tergugat untuk membayar Upah Gantungan bulan Mei 2020, Upah Gantungan 1-12 Juni 2020, ganti rugi masa kerja yang belum dijalani Penggugat serta Tunjangan Hari Raya periode 2020 (prorata) dengan perincian sebagai berikut:- Upah Gantungan bulan Mei 2020, 1-12 Juni 2020 : Rp13.320.000,00- Ganti rugi masa kerja yang belum dijalani : Rp31.500.000,00- Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 (prorata) : Rp3.000.000,00+total seluruhnya berjumlah : Rp47.820.000,00(terbilang: empat

Menghukum Tergugat untuk membayar Upah Gantungan bulan Mei2020, Upah Gantungan 112 Juni 2020, ganti rugi masa kerja yangbelum dijalani Penggugat serta Tunjangan Hari Raya Periode 2020(Prorata) dengan perincian sebagai berikut: Upah gantungan bulan Mei 2020, 1 12 Juni2020 Rp13.320.000,00 Ganti rugi masa kerja yang belum dijalani Rp69.840.000,00 Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun2020 (prorata) Rp 3.000.000,00 +total seluruhnya berjumlah Rp86.160.000,00(terbilang: delapan puluh enam juta seratus enam

161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan juncto Pasal 100 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004adil Pemohon Kasasi tidak membayar ganti rugi sampai dengan berakhirnyakontrak sebagaimana diterapkan Judex Facti, melainkan perlu perbaikanamar menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat membayar 50% dari UpahRp9.000.000,00 kali sisa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama 7(tujuh) bulan, sejumlah Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus riburupiah) ditambah Tunjangan Hari Raya 2020 prorata

Menghukum Tergugat untuk membayar Upah Gantungan bulan Mei2020, Upah Gantungan 112 Juni 2020, ganti rugi masa kerja yangbelum dijalani Penggugat serta Tunjangan Hari Raya periode 2020(prorata) dengan perincian sebagai berikut:+ Upah Gantungan bulan Mei 2020, 112): Rp13.320.000,00Juni 2020+ Ganti rugi masa kerja yang belum: Rp31.500.000,00 dijalani + Tunjangan Hari Raya Keagamaan: Rp3.000.000,00+Tahun 2020 (prorata) Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1445 K/Pdt.

Benami Il yang akan digunakan oleh Tergugat untukmengangkut batubara dari Jetty HBPM, Sungai Putting ke PLTU PaitonBaru, dengan nilai/biaya sewa sebesar Rp695.176.932,00 (enam ratussembilan puluh lima juta seratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tigapuluh dua rupiah) selama prorata 7 (tujuh) hari untuk waktu pemuatan danpembongkaran;3.

Benami Ill yang akan digunakan oleh Tergugatuntuk mengangkut batubara dari Jetty HBPM, Sungai Putting ke PLTURembang, dengan nilai/biaya sewa sebesar Rp652.500.000,00 (enam ratuslima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) selama prorata 7 (tujuh) hariuntuk waktu pemuatan dan pembongkaran;4.

Nomor 421 K/Pdt/201640,530 hari dikurangi free time pemuatan dan pembongkaran prorata 7(tujuh) hari, sehingga total Demurrage adalah 33,530 hari;b. Sedangkan berdasarkan Laytime Statement yang juga dibuat olehPenggugat, Kapal Milik Penggugat dengan nama TB. Michelle III berikutBG.

Benami Ill dipakai oleh Tergugat selama 34,506 hari, sehinggaberdasarkan waktu pemuatan dan waktu pembongkaran yang telahdisepakati prorata 7 (tujuh) hari dalam angka 12 Perjanjian AngkutanLaut Nomor 012/PAL/ALNBSP/VII/2012, maka Tergugat mengalamiketerlambatan sandar/bongkar selama 27,506 hari atas Kapalkapal milikPenggugat tersebut, yaitu dari waktu yang terpakai 34,506 hari dikurangifree time pemuatan dan pembongkaran prorata 7 (tujuh) hari, sehinggatotal Demurrage adalah 27,506 hari;6.

Benami III selama 27,506 hari, yaitu dari waktu yang terpakai34,506 hari dikurangi free time pemuatan dan pembongkaran prorata 7(tujuh) hari, sehingga total Demurrage adalah 27,506 hari. Maka dendaHalaman 4 dari 12 hal. Put.

BENAMIIl dipakai oleh TERGUGAT selama 40,530 hari, sehinggaberdasarkan waktu pemuatan dan waktu pembongkaran yang telahdisepakati prorata 7 (tujuh) hari dalam angka 12 PerjanjianAngkutan Laut Nomor: 011/PAL/ALNBSP/VII/2012, makaTERGUGAT mengalami keterlambatan sandar/bongkar selama33,530 hari atas Kapalkapal milik PENGGUGAT tersebut, yaitudari waktu yang terpakai 40,530 hari dikurangi free time pemuatandan pembongkaran prorata 7 (tujuh) hari, sehingga total Demurrageadalah 33.530 hari; b.

BENAMI Ill dipakai oleh TERGUGATselama 34,506 hari, sehingga berdasarkan waktu pemuatan danwaktu pembongkaran yang telah disepakati prorata 7 (tujuh) haridalam angka 12 Perjanjian Angkutan Laut Nomor: 012/PAL/ALNBSP/VII/2012, maka TERGUGAT mengalami keterlambatansandar/bongkar selama 27,506 hari atas Kapalkapal milikPENGGUGAT tersebut, yaitu dari waktu yang terpakai 34,506 hariHal 3 dari 40 halaman, No. 26/Pdt.G/2014/PN.Bjm.dikurangi free time pemuatan dan pembongkaran prorata 7 (tujuh)hari, sehingga

BENAMI III selama 27,506 hari, yaitudari waktu yang terpakai 34,506 hari dikurangi free time pemuatandan pembongkaran prorata 7 (tujuh) hari, sehingga totalDemurrage adalah 27,506 hari. Maka denda keterlambatan : Rp.25.000.000, /hari (dua puluh lima juta rupiah per hari) x 27,506hari = Rp. 687.650.000.

BENAMI III selama 27,506 hari, yaitudari waktu yang terpakai 34,506 hari dikurangi free time pemuatandan pembongkaran prorata 7 (tujuh) hari, sehingga totalDemurrage adalah 27,506 hari.

BENAMI III yang akan digunakan olehTergugat untuk mengangkut batubara dari jetty HBPM, SungaiPutting ke PLTU Rembang, dengan nilai/biaya sewa sebesar Rp.652.500.000 (enam ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)selama prorata 7 (tujuh) hari untuk waktu) pemuatan danpembongkaran.4.

Pembayaran prorata dari gaji ke 13 ;f. Pembayaran prorata untuk Tunjangan Hari Raya ;Hal. 15 dari 43 hal. Put. No. 153 K/PDT.SUS/2010g. Pembayaran gaji akan diberikan sampai hari terakhir buruh bekerja ;h. Perhitungan DPLK ;b.

untuk gaji ke 13 ;Pembayaran prorata untuk Tunjangan Hari Raya ;.

Pembayaran prorata dari gaji ke 13 ;f. Pembayaran prorata untuk Tunjangan Hari Raya;g. Pembayaran gaji akan diberikan sampai hari terakhir buruhbekerja ;h. Perhitungan DPLK ;b. Meninggal Dunia :Dalam hal hubungan kerja berakhir karena buruh meninggal dunia,kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang yang besarperhitungannya adalah :a. Pembayaran dua kali uang pesangon 156 ayat (2) UU No.13/2003 ;Hal. 25 dari 43 hal. Put.

No. 153 K/PDT.SUS/2010oa 9 5g.h.Pembayaran satu kali uang penghargaan masa kerja ;Pembayaran uang penggantian hak ;Survivor pension (semua tabungan dan Asuransi) ;Pembayaran gaji diberikan sampai hari terakhir karyawanbekerja ;Pembayaran prorata untuk gaji ke 13 ;Pembayaran prorata untuk Tunjangan Hari Raya;Perhitungan DPLK ;.

No. 153 K/PDT.SUS/2010g.h.Pembayaran uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156ayat (4) UU No. 13/2003 ;Survivor pension ;Pembayaran gaji diberikan sampai hati terakhir karyawanbekerja ;Pembayaran prorata untuk gaji ke 13 ;Pembayaran prorata untuk Tunjangan Hari Raya;Perhitungan DPLK ;f.

SPT Pemohon BandingBiaya Penyusutan dan Amorttisasi Rp102.999.367.00menurut TerbandingKoreksi positif Rp 2.750.447.273,00bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding menetapkan koreksiberdasarkan asumsi, dugaan dan perkiraan tanpa mempertimbangkan faktafakta yang berasal dari catatan, dokumen dan buktibukti pendukung ataspengeluaran biaya tersebut.bahwa dalam persidangan, Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa biayapenyusutan dan amortisasi sebesar Rp1.992.721.970,00 memang benardibebankan secara prorata

oleh 21 perusahaan afiliasinya dari seluruhperusahaan afiliasi Pemohon Banding yang berjumlah 42 perusahaan.bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding tidak dapat menunjukkan SPTTahunan PPh Badan Tahun Pajak 2008 atas 21 perusahaan afiliasi PemohonBanding untuk membuktikan apakah biaya penyusutan dan amortisasi sebesarRp1.992.721.970,00 dibebankan secara prorata pada masingmasing laporankeuangan fiskal perusahaan afiliasit Pemohon Banding tersebut.bahwa dalam persidangan, Terbanding tidak dapat

oleh 21 perusahaan afiliasinya dari seluruhperusahaan afiliasi Pemohon Banding yang berjumlah 42 perusahaan.bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding tidak dapat menunjukkan SPTTahunan PPh Badan Tahun Pajak 2008 atas 21 perusahaan afiliasi PemohonBanding untuk membuktikan apakah biaya Administrasi Kantor sebesarRp5.442.807.278,00 dibebankan secara prorata pada masingmasing laporankeuangan fiskal perusahaan afiliasit Pemohon Banding tersebut.bahwa Pasal 1 angka 25 UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983

oleh 21 perusahaan afiliasinya dari seluruhperusahaan afiliasi Pemohon Banding yang berjumlah 42 perusahaan.bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding tidak dapat menunjukkan SPTTahunan PPh Badan Tahun Pajak 2008 atas 21 perusahaan afiliasi PemohonBanding untuk membuktikan apakah Beban Pemeliharaan (biaya bersama)sebesar Rp2.652.520.367,00 dibebankan secara prorata pada masingmasingLaporan Keuangan Fiskal perusahaan afiliasi Pemohon Banding tersebut.bahwa Pasal 1 angka 25 UndangUndang Nomor 6 Tahun

oleh 21 perusahaan afiliasinya dariseluruh perusahaan afiliasi Pemohon Banding yang berjumlah 42 perusahaan.bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding tidak dapat menunjukkan SPTTahunan PPh Badan Tahun Pajak 2008 atas 21 perusahaan afiliasi PemohonBanding untuk membuktikan apakah Beban Biaya Pengembangan Karyawan(biaya bersama) sebesar Rp117.524.400,00 dibebankan secara prorata padamasingmasing laporan keuangan fiskal perusahaan afiliasi Pemohon Bandingtersebut.bahwa Pasal 1 angka 25 UndangUndang

ajukan adalah berkenaandengan penolakan permohonan keberatan atas SKPLB PPh Badan TahunPajak 2009 dan tetap mempertahankan SKPLB PPh Badan denganPenghasilan Neto sebesar (Rp438.637.243.069,00) dan Pajak PenghasilanLebih Bayar sebesar (Rp452.473.921,00) sebagaimana tersebut dalam pokoksurat di atas dengan alasan sebagai berikut:> Tim Peneliti setuju atas koreksi dari Pemeriksa dan menolak permohonankeberatan Pemohon Banding atas koreksi biaya sejumlahRp512.093.405.371,00 tersebut yang terdiri dari:e Prorata

Adapun rinciannya sebagai berikut:e Biaya terkait penghasilan Final dan bukan objek pajak Rp1.441.964.660,00e Biaya yang terkait penghasilan non final dan objekpajak: Biaya yang berasal dari Kantor Pusat dan Cabang Rp1.986.097.632.169,00 Biaya yang berasal dari Investment Department Rp1.146.664.107,00 Biaya Luar usaha Rp 202.316.735.443,00Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi positif biaya sejumlahRp512.093.405.371,00 yang perhitungannya berdasarkan prorata yangmembandingkan total pendapatan

dengan penghasilan= 98.19 % investasi bersifat final adalah:* Prorata Biaya Investment Dept Rp1.125.909.487,00* Biaya bank kustodian Rp1.441.964.660,00Total biaya investasi bersifat final Rp2.567.874.147,00Bahwa hal ini sesuai dengan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 6 (la)disebutkan bahwa : Besarnya penghasilan kena pajak bagi WP dalam negeridan BUT, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untukmendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya yangsecara langsung

Majelis berkesimpulan koreksipositif Prorata biaya operational yang berkaitan dengan penghasilan finalsebesar Rp509.525.531.224,00 tidak dapat dipertahankan;2.

Majelis berkesimpulan koreksipositif Prorata biaya operational yang berkaitan dengan penghasilan finalsebesar Rp509.525.531.224,00 tidak dapat dipertahankan;Bahwa atas putusan Majelis, Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) berpendapat sebagai berikut :23.1.

Melainkan dibebankan juga ke hartadebitur pailit yang meniadi jaminan pelunasan piutang kepada krediturseparatis lainnya, serta harta pailit debitur pailit lainnya yang belum terjualsecara prorata sesuai perimbangan hasil penjualan masingmasing harta;.Bahwa dengan pertimbangan yang sedemikian maka Majelis HakimPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seharusnyamemutuskan bahwa biayabiaya selama PKPU dan Kepailitan belum dapatdicantumkan dalam Daftar Pembagian Pertama a quo.

Hal ini disebabkanoleh karena masih terdapat harta pailit dari Debitur Pailit yang menjadijaminan pelunasan kepada kreditur separatis lainnya yang belum lakuterjual, sehingga biaya PKPU dan kepailitan tersebut seharusnyadibebankan juga secara prorata kepada aset jaminan yang belum laku terjualtersebut sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim PengadilanNiaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Nomor 782 K/Pdt.SusPailit/201713.Di samping itu seandainya pun Biaya PKPU dan Kepailitan per 31 Desember2015 s/d 16 Desember 2016 sebesar Rp860.663.257,11 (delapan ratusenam puluh juta enam ratus enam puluh tiga riobu dua ratus lima puluh tujuhrupiah koma sebelas sen) tersebut sudah harus dibebankan dalam DaftarPembagian Pertama a quo, quod non maka Termohon Kasasi juga terbuktitidak melakukan pembebanan secara prorata sebagaimana yangdisampaikan oleh Termohon Kasasi dalam persidangan tingkat pertama

Namun demikian apabila melinat dari persentase proratadari hasil penjualan masingmasing harta, maka perhitungan TermohonKasasi tersebut adalah keliru dan tidak benar;14.Bahwa adapun perkiraan perhitungan persentasi prorata adalah sebagaiberikut: Total hasil penjualan aset adalah sebesar Rp143.368.618.545, totalhasil penjualan aset jaminan Pemohon Kasasi adalah sebesarRp72.259.301.000.; Dengan demikian persentase prorata dari biaya PKPU dan Kepailitanyang harus ditanggung oleh Pemohon Kasasi adalah

sebesar 50,4%yaitu (Rp72.259.301.000,/Rp143.368.618.545,) x 100% = 50,4%; Berdasarkan persentase prorata maka biaya PKPU dan Kepailitan yangdapat dibebankan kepada Pemohon Kasasi adalah sebesarRp433.774.281,58 dengan perincian perhitungan Rp860.663.257,11 x50,4% = Rp433.774.281 ,58;15.Berdasarkan perhitungan tersebut di atas, jelas biaya PKPU dan Kepailitanyang dibebankan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi sebesarRp436.098.197,21 (empat ratus tiga puluh enam juta sembilan puluhdelapan ribu

Bahwa ketika kapal Tergugat masih menunggu Surat Keterangan AsalBarang ( SKAB) dari Penggugat di pelabuhan muat, batas waktupenggunaan kapal untuk antri muat, memuat, antri bongkar dan bongkaryang disepakati dalam SPAL yaitu selama 8 ( delapan ) hari ) telahberakhir ( prorata 8 hari berakahir).

Sehingga ketika kapal Tergugatberlayar menuju pelabuhan bongkar, telah terjadi demurrage (penggunaan kapal melebihi prorata yang disepakati );Hal 6 Putusan No. 347/PDT/2018/PT.DKI.10.11.12.13.14.Bahwa prorata selama 8 (delapan) hari adalah ketentuan yangdiberlakukan Tergugat untuk setiap penyewaan kapal Penggugat olehpihak Penyewa dan diberlakukan kepada Penggugat;Bahwa pencoretan waktu prorata 8 (delapan) hari dalam SPAL berikutpenulisan 14 hari /12 hari dan paraf, dilakukan oleh Tergugat tanpa

Oleh karena itu perbaikanlamanya prorata tidak sah;Bahwa berdasarkan ketentuan nomor 19 SPAL No. 105/TPJBAE/V/2017tertanggal 15 Mei 2017 yaitu pembayaran seva harus diselesaikan ketikakapal tiba sebelum bongkar dan ketententuan nomor 20 poin 4 SPAL No.105/TPJBAE/V/2017 tertanggal 15 Mei 2017 yaitu pembayarandemurrage harus diselesaikan sebelum kapal tiba di tempat tujuan danatau sebelum kapal sandar, demurrage diberlakukan pada setiappenambahan Time Sheet diluar batas waktu muat dan bongkar termasukidle

terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.3.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan sita jaminan baik dan berharga;Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat dan Tergugat II telahingkar janji terhadap Penggugat;Menghukum Tergugat dan Tergugat Il, baik bersamasama maupunsendirisendiri, untuk melunasi tagihan sewa selama 1 (satu) tahunditambah prorata

Menghukum Tergugat dan Tergugat II baik bersamasama maupunsendirisendiri untuk melunasi tagihan sewa selama 1 (satu) tahunditambah Prorata minggu dan denda 10% yang total seluruhnya sebesarRp57.286.750,00 (lima puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh enamribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan tunai;4.

Juli 2014 yang membatalkan PutusanPengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 427/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Psttanggal 7 Agustus 2012:MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsi:Menyatakan menolak eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat dan Tergugat II telahingkar janji terhadap Penggugat;Menghukum Tergugat dan Tergugat II baik bersamasama maupunsendirisendiri untuk melunasi tagihan sewa mobil kepada Penggugatselama 1 (satu) tahun ditambah prorata

Uang penggantian hak cuti yang belumdiambil (Prorata) 8 : 12 x Rp. 6.357.745,00 = Rp 4.238.496,00d.

Uang penggantian THR yang belum diambil(Prorata) = 8:12 x Rp6.357.745,00 = Rp 4.238.496,00 +Jumlah = Rp89.670.120,00(delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu seratusdua puluh rupiah);Bahwa oleh karena tindakan Tergugat melakukan Pemutusan HubunganKerja terhadap Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan denganUndangUndang Ketenagakerjaan maka patut dan layak menurut hukumjika Pengadilan Hubungan Industrial memerintahkan Tergugat membayarupah selama proses penyelesaian Perselisihan

Uang penggantian hak cuti yang belumdiambil (Prorata) 8 : 12 x Rp 6.357.745,00 = Rp 4.238.496,00d. Uang penggantian THR yang belumdiambil (Prorata) 8 : 12 x Rp6.357.745,00 =Rp 4.238.496,00 +Jumlah = Rp89.670.120,00(delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribuseratus dua puluh rupiah);e.

Perusahaan PT JDI adalah pemakai tenaga kerjayang disalurkan melalui Penggugat PT Balikpapan Bintang Kalimantan;Pada awalnya upah pokok Tergugat Rp5.180.500,00 (lima juta seratusdelapan puluh ribu lima ratus rupiah), dan mendapat tunjangan lembur (overtime) Rp3.419.500,00 (tiga juta empat ratus sembilan belas ribu lima ratusrupiah) tunjangan tersebut tersebut tidak bersifat tetap, artinya jika yangbersangkutan tidak bekerja walaupun berada dalam kapal Rig makatunjangan tersebut akan dipotong secara prorata

Untuk itu Penggugatsangat sepakat apabila diberikan kesempatan kepada masingmasing pihakuntuk menawarkan dengan harga tertinggi, tapi harus ada batasnya selamalamanya 1 bulane Bahwa apabila cara sebagaimana tersebut diatas sulit untuk dilaksanakan,maka Penggugat sepakat dan mohon agar tanah dan rumah sengketa tersebutuntuk dilelang dihadapan umum dengan bantuan Pengadilan AgamaBojonegoro, kemudian atas hasil lelang setelah dipotong ongkosongkoslelang di bagi prorata antara para pihak sesuai ketentuan

Batasbatasnya adalah sebagai berikut :e Sebelah Utara : Tanah Negara ; e Sebelah Timur: Tanah Milik xx ;e Sebelah Selatan : Tanah Milik xx ;e Sebelah Barat : Tanah Milik xxn ;Bahwa nilai jual pada saat ini kurang lebih Rp. xxzz Rupiah) minimal sebesarRp. xx Juta Rupiah);Bahwa apabila tanah dengan rumah sengketa tersebut diatas harus dijualkarena harus dibagi prorata kepada para pihak maka hasilnya harus dibagiprorata juga kepada Tergugat maupun Penggugat.

Kemudian atas hasil lelang tersebut setelah dipotongongkosongkos lelang dibagi prorata antara Para Pihak sesuai ketentuanaturan hukum Islam yang berlaku.

Bahwaapabila setelah pembagian Harta Bersama/Gonogini secara prorata kepadapara pihak kemudian bagian masingmasing pihak akan diberikan kepadaputraputranya yang berhak sebagai ahli warisnya tentu akan lebih baik lagidan lebih barokah; 7 Bahwa berdasarkan alasanalasan/dalildalil sebagaimana Gugatan Penggugattersebut diatas maka Penggugat mohon perkenan agar Yth.

Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama / gonogini yangberupa tanah dan rumah sengketa beserta perabot rumah tangganya yangmasih tetap berada di dalam rumah sengketa untuk dibagi prorata kepadaPenggugat;4. b.

Pengembalian premi secara prorata beserta bunga untuk Premi polis Heavy Equipment sebesar $ 10.154.44 USD ( Sepuluh Ribu Seratus Lima Puluh Empat koma empat puluh empat Dolar Amerika ) dan Rp 14.458.941,95,- ( Empat Belas juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah sembilan puluh lima sen )-------------------------------------------------c.

Polis Masa Periode Premi Sisa Masa Prorata /Periode /Bunga (12%)Asuransi Periode Bunga (Rp.)(Rp) Asuransi (Rp.)PEG 15 Juli 2010 = 82.450.00057 hari 12.875.75313 Bulan 1.583.188,5300119432 15 Juli 2011 ,00 42Total 12.875.753 1.583.188,5342Premi Asuransi Kendaraan Bermotor (Vide Bukti P2)No. Polis Masa Periode Premi Sisa Prorata Periode Bunga (12%)Asuransi Masa Bunga(Rp.)

,maka dengan adanyapembatalan perjanjian asuransi oleh tergugat tersebut,tergugat dibebani untukmengembalikan Premi prorata dan bunga sebesar sebagaimana terinci sebagaiberikut :a Polis No.

PEG 10062034 masa periode tanggal 15 Juli 2010 s/d tanggal 15 juli 2011premi prorata sebesar $ 700.87 USD ( tujuh ratus koma Delapan Puluh Tujuh DollarAmerika ) dan bunga sebesar $ 43.32 (Empat Puluh tiga koma tiga puluh Dua dollarAmerika )5b Polis No PEG 10061887 masa periode tanggal 15 juli 2010 s/d tanggal 15 juli 2011premi prorata sebesar $ 1.401.73 USD( Seribu Empat ratus satu koma tujuh puluhTiga Dollar Amerika ) dan bunga sebesar $ 86.64 ( Delapan PuluhEnam koma Enam Puluh empat Dollar amerika

PEG 10062747 masa periode tanggal 21 Agustus 2010 s/d tanggal 21Agustus 2011 premi prorata sebesar $ 4.012.84 USD ( Empat Ribu dua belas komadelapan Puluh empat Dollar Amerika ) dan bunga sebesar $ 248.03 USD( Dua ratusempat Puluh Delapan koma kosong tiga Dollaramerika ) 222222 nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn cn cn nn nn nn ne en enn eensd Polis No.

PEG 10062572 masa periode tanggal 9 Agustus 2010 s/d tanggal 9Agustus 2011 premi prorata sebesar $ 1.881.67 USD ( Seribu Delapan ratus delapanPuluh delapan koma enam puluh tujuh Dollar amerika ) dan bunga sebesar $ 111.66USD ( Seratus sebelas koma enam puluh enam DollarAmerika ) 222255 n nnn nnn nnn cn nnn nnn nnn cnn nnn ncnMenimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum penggugat berupa agar tergugatdihukum untuk mengembalikan premi secara prorata dan bunga polis heavy Equipmentsebesar Rp 14.458.941,95

THR (prorata November 2017) : Rp 3.541.667,00 (5/12) x upah2. Pesangon (10x) : Rp 85.000.000,00 2x5 x upahHalaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 535 K/Pdt.SusPHI/20193. Uang Penghargaan Masa Kerja/UMPK (2x) : Rp 17.000.000,00 2 x upahKompensasi:4. Uang Penggantian Hak/UPH (15%) : Rp 15.300.000,005. Sisa cuti 2017 (7 hari) >Rp 2.833.333,00 (7/21) x upahTotal Pesangon : Rp123.675.000,00.

Menghukum Tergugat untuk membayar Penggugat Uang Tunjangan HariRaya (THR) tahun 2018 prorata sejumlahRp5.733.333,00 (lima juta tujuhratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) denganperhitungan:8 : 12 xRp8.600.000,00 = Rp5.733.333,00 (lima juta tujuh ratus tiga puluhtiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);5.

Nomor 535 K/Pdt.SusPHI/2019ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf e dan f Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ditambah Tunjangan Hari Raya(THR) tahun 2018 secara prorata sebagai bentuk penghargaan terhadappekerja wanita dan kekurangan upah Penggugat bulan November 2017,bulan Desember 2017 sampai dengan Februari 2018 yang belum dibayaroleh Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwaputusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serangdalam

Kapal TB.Buana Succsess V BG.Golden Way 2507; dengan Invoice 011/INV/BOS-TMTB/III/2014; Jumlah Demurrage : 15.hari 22.jam Prorata : 5.00 hari Total Demurrage : 10.hari 22 jam Rp.18.000.000 x 10 hari 22 jam = Rp.196.500.000;-2.

Kapal TB.Buana Succsess IX.BG.Golden Way 2509 dengan Invoice 012/INV/BOSTMTB/III/2014; Jumlah Demurrage : 301 hari.05 Jam Prorata : 5.00 hari Total Demurrage : 296 Hari 05 Jam Rp.18.000.000 x 295 hari 05 jam = Rp.5.331.750.000;-3. Kapal TB.Buana Succsess II.BG.Golden Way 2505; dengan Invoice 014/INV/BOSTMTB/III/2014; Jumlah Demurrage : 13.hari.06.Jam Prorata : 5.00 hari Total Demurrage : 8 Hari 06.Jam Rp.18.000.000 x 8 hari 06.jam = Rp.148.500.000;-4.

Kapal TB.Buana Succsess IX.BG.Golden Way 2511; dengan dengan Invoice 013/INV/BOSTMTB/III/2014; Jumlah Demurrage : 10 hari.8.Jam Prorata : 5.00 hari Total Demurrage : 5 Hari 8.Jam Rp.18.000.000 x 5 hari 8.jam = Rp.96.000.000;-5.

Kapal TB.Buana Succsess XV.BG.Golden Way 2515; dengan dengan Invoice 015/INV/BOSTMTB/III/2014; Jumlah Demurrage : 8 hari.20 Jam Prorata : 5.00 hari Total Demurrage : 3 Hari 20.Jam Rp.18.000.000x 60 hari 05 jam = Rp.69.000.000;-Total Kerugian Demorrage di derita oleh Penggugat kerana Tergugat Tidak mau membayar Uang Denda Keterlambatan/ Demorage atas lima kapal tersebut adalah sebesar Rp.5.841,750,000;- (Lima milyar delapan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu

M E N G A D I L I :

1. Menghukum Para pihak untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum para pihak tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.129.000,00 (dua juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) masing-masing secara prorata;

Hasil penjualan mana dibagi secara prorata (merata) dengan bagian 50% (lima puluh persen) dan 50% (lima puluh persen); 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;DALAM REKONPENSI :1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;2.

Hasil penjualan mana dibagi secara prorata (merata) dengan bagian 50% (lima puluh persen) dan 50% (lima puluh persen); DALAM KONPENSI DAN REKONPENSIMembebankan biaya perkara ini kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 1.906.000,- (satu juta sembilan ratus enam ribu rupiah);

Hasilpenjualan mana dibagi secara prorata (merata) dengan bagian 50% (limapuluh persen) dan 50% (lima puluh persen);5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;DALAM REKONPENSI:1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;2.

Hasilpenjualan mana dibagi secara prorata (merata) dengan bagian 50% (limapuluh persen) dan 50% (lima puluh persen);DALAM KONPENSI DAN REKONPENSIMembebankan biaya perkara ini kepada Penggugat Konpensi/TergugatRekonpensi sebesar Rp 1.906.000, (satu juta sembilan ratus enam riburupiah);Membaca Surat pernyataan banding yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Agama Ngawi bahwa sebagai Penggugat/Pembanding padatanggal 28 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan banding atas putusanPengadilan Agama Ngawi Nomor

Hasil penjualan manadibagi secara prorata (merata) dengan bagian 50 % (lima puluh persen) untukPenggugat Rekonpensi dan 50 % (lima puluh persen) untuk TergugatRekonpensi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim TingkatPertama yang diambil alin oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaiHal. 17 dari 22 hal. Put.

Hasilpenjualan mana dibagi secara prorata (merata) dengan bagian 50% (limapuluh persen) dan 50% (lima puluh persen);5. Menyatakan gugatan Penggugat tentang permintaan ganti rugi sebesarRp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Para Tergugat tidak dapatditerima;6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;DALAM REKONPENSI:1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;2.

Hasilpenjualan mana dibagi secara prorata (merata) dengan bagian 50% (limapuluh persen) dan 50% (lima puluh persen);DALAM KONPENSI DAN REKONPENSIMembebankan biaya perkara ini kepada Penggugat Konpensi/TergugatRekonpensi sebesar Rp 1.906.000, (satu juta sembilan ratus enam riburupiah);Ill.

Bahwa ketika kapal Tergugat masih menunggu Surat Keterangan AsalBarang ( SKAB) dari Penggugat di pelabuhan muat, batas waktu penggunaankapal untuk antri muat, memuat, antri bongkar dan bongkar yang disepakatidalam SPAL yaitu selama 8 ( delapan ) hari ) telah berakhir ( prorata 8 hariberakahir). Sehingga ketika kapal Tergugat berlayar menuju pelabuhanbongkar, telah terjadi demurrage ( penggunaan kapal melebihi prorata yangdisepakati );.

Bahwa prorata selama 8 (delapan) hari adalah ketentuan yang diberlakukanTergugat untuk setiap penyewaan kapal Penggugat oleh pihak Penyewa dandiberlakukan kepada Penggugat;. Bahwa pencoretan waktu prorata 8 (delapan) hari dalam SPAL berikutpenulisan 14 hari /12 hari dan paraf, dilakukan oleh Tergugat tanpa lebih dulumendapat persetujuan dari Penggugat.

2017 pukul 20.00 Waktu IndonesiaTengah; Bahwa keterlambatan waktu memuat batubara melewati laycan yang disepakatiyaitu dari jadwal tanggal 16 19 Mei 2017 menjadi tanggal 23 Mei 2017 bukankarena kesalalahan atau kelalaian dari Tergugat; Bahwa ketika kapal Tergugat masih menunggu Surat Keterangan Asal Barang(SKAB) dari Penggugat di pelabuhan muat, atas waktu penggunaan kapal untukantri muat, memuat, antri bongkar dan bongkar yang disepakati dalam SPALyaitu selama 8 (delapan) hari telah berakhir (prorata

8 hari berakahir), sehinggaketika kapal Tergugat berlayar menuju pelabuhan bongkar, telah terjadidemurrage (penggunaan kapal melebihi prorata yang disepakati); Bahwa menurut Tergugat, tindakan Tergugat meminta dan menerima jaminandemurrage dari Penggugat adalah berdasarkan SPAL No. 105/TPJBAE/V/2017tertanggal 15 Mei 2017, maka cukup berlasan untuk menyatakan Tergugat tidakmelakukan wanprestasi kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak memilikialasan menuntut Tergugat untuk mengembalikan uang jaminan

Bahwa seharusnya jumlah PPN yang kurang dibayar pada setiap masapajak adalah mencerminkan nilai koreksi yang terjadi pada masa pajak yangbersangkutan , namun nilai PPN yang Masih Harus Dibayar pada tiap masapajak yang diterbitkan oleh Terbanding dalam SKPKB maupun KeputusanKeberatan tidak mencerminkan nilai koreksi karena Terbanding membagirata prorata 12 (dua belas bulan) atas Jumlah Nilai Koreksi yang berjumlahRp7.820.210.712,00, oleh karenanya mohon Majelis kiranya memintapenjelasan lebih lengkap

Kembali (semula Pemohon Banding)untuk melakukan uji kKebenaran materi.Bahwa dari hasil uji kKebenaran materi, pendapat PemohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) adalah sebagaiberikut:Bahwa setelah melihat bukti dan surat perrnohonan bandingPemohon Banding, Terbanding melihat tidak ada transaksi yangdisengketakan di dalam GL;Bahwa dengan demikian sesuai surat permohonan bandingsengketa atas Akun GL norm GL 61020202 tidak terdapatdalam masa pajak ini;Bahwa Terbanding melakukan koreksi secara prorata

tiap masapajak dan Pemohon Banding hanya mengajukan banding atassengketa koreksi dalam GL 61020202 Biaya Promosi BarangPromosi dan hadiah sebesar Rp 209.369.338,25 (hasilperhitungan prorata yaitu jumlah seluruh koreksi dibagi 12bulan) dan Pemohon Banding menyetujui seluruh sisa koreksiTerbanding;Halaman 19 dari 34 halaman.

penghitungan ini dilakukan Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) dengan alasan karena PemohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) tidak mengetahuisecara pasti jumlah PPN/PPnBM yang kurang dibayar untukmasingmasing Masa Pajak akibat tidak adanya perincian yangdisampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) atas objek penyerahan CumaCuma danpemberian hadiah untuk setiap masa nya.Bahwa dasar hukum Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) melakukan koreksi secara prorata

yaitu karena tidakdiketahuinya secara pasti jumlah DPP PPN setiap Masa Pajaknya sehingga dihitung secara prorata setiap Masa nyaberdasarkan ketentuan yang diatur dalam KMK465 dan SE32dan Majelis menyatakan bahwa penghitungan PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah sesuai denganketentuan yang berlaku sehingga seharusnya Majelis tidak perlumempertimbangkan lagi apakah objek koreksi tersebut masukdalam Masa Pajak Maret dan April saja sehingga untuk MasaPajak selain Maret dan April seharusnya