SULAIMANBin ABDUL GAFAR (Alm) menyatakan keberatan yaitu :e Bahwa Terdakwa tidak pernah menabang pohon eukaliptus milik PT.Perawang Sukses Perkasa Industri (PT PSPI) ;e Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan humas PT.

Perawang SuksesPerkasa Industri (PT PSPI) tersebut adalah atas dasar perintah dari humas PT.Perawang Sukses Perkasa Industri (PT PSPI) ;Bahwa titik koordinat didapat di lapangan dan di titik tersebut diketahuilahan tersebut dikuasai para Terdakwa dikeranakan masuk blok ;Bahwa luas lahan PT.

Sulaiman Bin Abdul Gafar (Alm) ;Bahwa pada saat saksi melakukan sosialisasi kepada masyarakat saksimengatakan bahwa tanaman kelapa sawit tersebut berada dilahan PT.Perawang Sukses Perkasa Industri (PT PSPI) dan pada saat sosialisasitersebut saksi juga bertanya kepada Terdakwa I H. Idrus Bin Alwi (Alm)kapan Terdakwa I H.

Perawang Sukses Perkasa Industri (PT PSPI) yang dibuat oleh PT.Perawang Sukses Perkasa Industri (PT PSPI) baik berupa plakatplakat,papan pengumuman, bangunan dan ataupun pparitparit yangmenunjukkan adanya batas yang pasti dan jelas akan kepemilikan PT.Perawang Sukses Perkasa Industri (PT PSPI) tersebut ;Bahwa selaku Ninik Mamak Pemuka Adat di Desa Batu Gajak saksitidak pernah dilibatkan oleh PT.

Perawang SuksesPerkasa Industri (PT PSPI) ;Bahwa Terdakwa mengetahui adanya permasalahan dengan pihak PT.Perawang Sukses Perkasa Industri (PT PSPI) dari kedatangan pihak PT.Perawang Sukses Perkasa Industri (PT PSPD) yang menemui Terdakwa dirumah Terdakwa ;Bahwa KKPA tersebut punya masyarakat Desa ;Bahwa tanah yang sekarang bermasalah dengan Terdakwa sekarangadalah milik Terdakwa ;2. TERDAKWA H.

Fotocopy Peta Areal Kerja Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri(HPHTI) Kayu Pertukangan PT.PERAWANG SUKSES PERKASAINDUSTRI Provinsi Riau luas lebih kurang 50.725 (lima puluh ribu tujuhratus dua puluh lima) hektare area, telah diberi materai secukupnya dansesuai aslinya, diberi tanda bukti T.IL.2;3.

Fotocopy Akta dari kantor Notaris Syahwal Sutan Diatas tanggal 6 Oktober1988 Nomor 9 Perseroan Terbaas PT.PERAWANG SUKSES PERKASAINDUSTRI nama Penghadap Tuan Samudra Efendi, telah diberi materaisecukupnya dan sesuai aslinya, diberi tanda bukti T.IL.5;6.

Fotocopy Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa PT.PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI dari kantor NotarisRertno Wulan Ningsih, S.H. tanggal 31 Juli 2008 Nomor 47, telah diberimaterai secukupnya dan sesuai aslinya, diberi tanda bukti T.IL.6;7.

Fotocopy Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa PT.PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI dari kantor NotarisRertno Wulan Ningsih, S.H. tanggal 6 Februari 2012 Nomor 12, telah diberimaterai secukupnya dan sesuai aslinya, diberi tanda bukti T.IL.7;8.

dari 86 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Prp16.Fotocopy Peta Perubahan atas Revisi Rencana Kerja Tahunan UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHKHTl) Tahun 2017 atas nama PT.PERAWANG SUKSES PERKASAINDUSTRI distrik Petapahan di Kabupaten Kampar Provinsi Riau, telahdiberi materai secukupnya dan sesuai aslinya, kKemudian diberi tanda bukti17.

Pembanding/Terbanding/Penggugat : YAYASAN RIAU MADANI Diwakili Oleh : SURYA DARMA S.Ag
Terbanding/Pembanding/Tergugat : PT.PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI Diwakili Oleh : H.NURIMAN SH.,MH
Terbanding/Tergugat : GUSTI TERKELIN SURBAKTI Diwakili Oleh : MINOLA SEBAYANG,SH
Terbanding/Tergugat : MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Diwakili Oleh : KRISNA RYA,SH.,MH

PT.PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI, berkedudukan di JalanTeuku Umar No.51 Pekanbaru., dalam hal ini diwakili olehH. NURIMAN, SH., MH., dan SARTONO, SH., Advocatpada Law Office NURIMAN, GUSTI & ASSOCIATES,beralamat di JI.

Perawang Sukses PerkasaIndustri( Bukti P13, Bukti P14 dan BuktiP15); Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas ( poin 15 16 ) sudah Jjelas statusdan fungsi objek sengketa adalah merupakan Kawasan Hutan yangdiperuntukkan untuk pembangunan Hutan Tanaman Industri KayuPertukangan yang di berikan kepada PT.Perawang Sukses Perkasa Industri,dan meskipun telah di berikan izin kepada PT.Perawang Sukses PerkasaIndustri namun statusnya tetap sebagai Kawasan Hutan, sedangkan arealyang bisa di jadikan perkebunan

perkara @ QUO; 772222 on nnn nnn nn nnn nnn nnBahwa Turut Tergugat III telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor173/KptsII/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan diWilayah Provinsi Dati Riau sebagai Kawasan Hutan dan kemudian telahmengeluarkan Surat Keputusan Nomor 249/KptsII/1998 tanggal 27 Pebruari1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atasareal hutan seluas + 50.725 (lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima )Hektar di Provinsi Daerah Tingkat Riau kepada PT.Perawang

PT.PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI, berkedudukan di JalanTeuku Umar No.51 Pekanbaru., dalam hal ini diwakili oleh H. NURIMAN, SH.,MH., dan SARTONO, SH., Advocat pada Law Office NURIMAN, GUSTI &ASSOCIATES, beralamat di Jl. Selais No. 7., Pekanbaru, Riau, berdasarkan SuratKuasa tertanggal 02 April 2013; Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I;3.

Riausebagai Kawasan Hutan, ( Bukti P11 dan Bukti P.12 );Bahwa kemudian Kawasan Hutan tersebut di atas ( Poin 15) telah dibebani hakPengusahaan Hutan Tanaman Industri Kayu Pertukangan atas nama PT.Perawang18.Sukses Perkasa Industri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor249/KptsII/1998 tanggal 27 Pebruari 1998 tentang Pemberian Hak PengusahaanHutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas + 50.725 (lima puluh ribu tujuhratus dua puluh lima) Hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT.Perawang

ikutkan sebagai pihak dalam perkara a quo;Bahwa Turut Tergugat III telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 173/Kpts11/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah ProvinsiDati I Riau sebagai Kawasan Hutan dan kemudian telah mengeluarkan SuratKeputusan Nomor 249/KptsI/1998 tanggal 27 Pebruari 1998 tentang PemberianHak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas + 50.725 (limapuluh ribu tujuh ratus dua puluh lima ) Hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Riaukepada PT.Perawang

Fotocopy salinan Akta Berita AcaraRapat Urnum Pemegang Saham LuarBiasa) PT.PERAWANG SUKSESPERKASA INDUSTRI Nomor 12tanggal 06 Februari 2012 yang dibuatdi hadapan Notaris Retno WahyuNingsih.SH, Notaris, disesuaikandengan, diberi tanda bukti T.T.I 7 ;. Fotocopy Pernyataan No.47A/PB/HPHTIKP/2006 tentangPELAKSANAAN TATA BAGTASAREAL KERJA HAKPENGUASAAN HUTANTANAMAN INDUSTRI KAYUPERTUKANGAN PT. PERAWANGSUKSES PERKASA INDUSTRI DIPROVINSI RIAU tanggal 23 Mei2006, diberi tanda bukti T.T.I 8 ;.

Fotocopy PETA KERJA TATABATAS AREAL KERJA HPHTI KAYU PERTUKANGAN PT.PERAWANG SUKSES PERKASAINDUSTRI DI PROVINSI RIAU,diberi tanda T.T.I 9; Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Turut Tergugat I di atas, telahdicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti TT.I 8 dan TT.I 9 adalah bukti foto copy yangdilegalisir;w Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Turut Tergugat I, tidakmengajukan saksi; Menimbang, bahwa di persidangan Turut Tergugat II, telah mengajukan bukti suratsebagai berikut :1.

tegas,halmana dasar Kordinat yangdidalikan oleh Penggugat tersebut diatas tanpadasar dan sumber yang jelas dan hanya dibuatbuat saja olehPenggugat;Bahwa dalam Surat Gugatannya Point 4, Penggugat menyatakan bahwa setelahtik kordinat pada point 3 dioverlaykan kedalam Peta Lampiran KeputusanMenteri Kehutanan R.I Nomor: SK.878/MenhutII/2014 tanggal 29 September2014 tentang Kawasan Hutan Propinsi Riau, sebahagian kebun kelapa sawitTergugat I berada dalam kawasan hutan produksi (HP), yaitu areal Konsesi PT.Perawang

Perarang Sukses Perkasa fndustri (PT.PSPI)tidakpernah merasa keberatan terhadap Perkebunan KelapaSawit milk TergugatI dan tidak pernah merasa arealHutan Produksinya dikelola oleh Tergugat Idenganmenanami Kelapa Sawit;Bahwa tidak benar Kebun kelapa sawit milk Tergugat Iberada dalam kawasanhutan Produksi areal konsesi PT.Perawang Sukses Perkasa Industri (PT.PSPI)berdasarkankeputusan (SK) Izin usaha Pemanfaatan HasilHutan KayupadaHutan Tanaman (IUPHHKHT) No. 249/KptsII/1998tanggal 27 februari 1998,hal

imi terlhat dari SuratGugatan Penggugat yang tidak menarik PT.PerawangSukses Perkasa Industri (PT.PSPI) sebagai Pihak dalamPerkara Aquo;Bahwa apakah Lahan seluas 54.725 Ha hutan Produksiareal konsesi PT.Perawang Sukses Perkasa Industri (PT.

PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRIS kepadaBupati Kampar,Perihal : LuaS Tanaman HTI,Nomor:83/ PSPI / HTI / SDG/VII/2001, tanggal 18 Juli 2001, diberi tanda T.I29;Fotocopy BERITA ACARA PENGUKURAN TATA BATAS AREAL PT.PERAWANG SUKSES PERKASA = INDUSTRIS DENGAN KEBUNMASYARAKAT,tertanggal Padang, 04 Juni 1994, diberi tanda T.I30;Fotocopy BERITA ACARA PENGUKURAN TATA BATAS AREAL HITI PT.PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRIS DENGAN KEBUNMASYARAKAT ,tertanggal Padang sawah, 04 Jum 1994, yang diketahui CamatKampar

mencari kejelasanmengenai keberadaan kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana disebutkan olehPenggugat dalam gugatannya ;Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan adalah apakah tanahterperkara yang dikuasai oleh Tergugat I yang terletak di Dusun II Koto Lintang, DesaPadang Sawah, Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar dengan titik koordinatsebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat masuk kedalam wilayah KawasanHutan Produksi yang telah dibebani hak pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT.Perawang

Sebelah Utara berbatas dengan sungai Tapungparit gajah tanaman Akasia PT.Perawang Sukses Perkasa Industri. Sebelah Selatan berbatas dengan parit gajah. Sebelah Timur berbatas dengan anak sungaidan parit gajah.

(Bukti P13 a, Bukti P13 b dan Bukti P13 c);Bahwa di atas Kawasan Hutan Produksi Terbatas tersebut di atas telah di terbitkan pulaHak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas nama PT.Perawang Sukses PerkasaIndustri (TURUT TERGUGAT I), hal ini berdasarkan pada Surat Keputusan MenteriKehutanan Nomor : 249/KptsII/1998 tanggal 27 Pebruari 1998 tentang Pemberian HakPengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan seluas + 50.725 ( lima puluh ribu5 dari 76 hal No.38/Pdt.G/201 3/PN.

Bahwa semakin jelas lagi perkara a quo merupakan sengketa Tata Usaha Negera dapatdiketahui dari uraian Posita pada angka 16 yang dikutib sebagai berikut,.....dari uraianPosita berikut ini di atas kawasan hutan prduksi terbatas tersebut di atas telah diterbitkan pula hak pngusahaan hutan tanaman industri atas narna PT.Perawang SuksesPerkasa Industri (Turut Tergugat I), hal ini bedasarkan pada Surat Keputusan MenteriKehutanan Nomon 249/KptsII/1995 tanggal 27 Febuari 1998 tentang pemberian hak10 dari

Perawang SuksesPerkasa Industri, kemudian diberi meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberitanda TT.I6;Foto Copy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 249/KptsII/1998 tentang pemberianhak pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas + 50.725 (lima puluhribu tujuh ratus dua puluh lima) hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT.Perawang Sukses Perkasa Industri, tanggal 27 Februari 1998, berikut lampirannya,kemudian diberi meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu

diberi tanda TT.I7;Foto Copy lembar I Peta areal kerja hak pengusahaan hutan tanaman industri (HPHTI) PT.Perawang Sukses Perkasa Industri provinsi Riau luas + 50.725 Ha, lampiran dari buktiTT.I7 dimana lahan terperkara berada didalam kawasan peta im diberi meteraisecukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda :TT.I7.a;Foto Copy lembar 2 Peta areal kerja hak pengusahaan hutan tanaman industri (HPHTI) PT.Perawang Sukses Perkasa Industri provinsi Riau luas + 50.725 Ha, lampiran dari bukti41 dari

608 PK/Pdt/201516.17.18.Bahwa di atas Kawasan Hutan Produksi Terbatas tersebut di atas telah diterbitkan pula Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Indusiri atas namaPT.Perawang Sukses Perkasa Industri (Turut Tergugat 1), hal iniberdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 249/KptsII/1998 tanggal 27 Pebruari 1998 tentang Pemberian Hak PengusahaanHutan Tanaman Industri atas Areal Hutan seluas + 50.725 ( lima puluh ributujuh ratus dua puluh lima) Hektar, di Provinsi Daerah Tingkat Riaukepada PT.Perawang

, ...dari uraian Posita berikut ini di ataskawasan hutan prduksi terbatas tersebut di atas telah di terbitkanpula hak pengusahaan hutan tanaman industri atas narnaPT.Perawang Sukses Perkasa Industri (Turut Tergugat 1), hal inibedasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor249/KptsIl/1995 tanggal 27 Febuari 1998 tentang pemberian hakpengusahaan hutan tanaman industri atas areal hutan seluas +50.752 (lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh dua) hektar, di provinsidaerah tingkat Riau kepada PT.PERAWANG

Setelah dilakskan pertemuan antara PT.Perawang Sukses Perkasa Industri dengan masyarakat Batu Gajah yangdiwakili oleh Suhaili Husin Datuk Mudo yang bertindak selaku Pucuk AdatKenegerian Batu Gajah Sei Agung Kecamatan Tapung Kabupaten Kamparmengembalikan lahan yang diklaim PT.

Perawang Sukses Perkasa Industri, yaituberdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 249/KptslI/1998tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan HutanTanaman Industri atas areal Hutan seluas + 50.725 (lima puluh ribu tujuhratus dua puluh lima) Hektar di Provinsi Daerah Tingkat Riau kepada PT.Perawang Sukses Perkasa Industri (Peta Areal Kerja lembar 2), sehinggakeberadaan KTUN (Objek Gugatan) tersebut diketahui telah merugikankepentingan Penggugat, yaitu sejak pada Hari Kamis

(fotokopi sesuai arsip);Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 249/Kptsll/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian HakPengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal Hutan seluas+ 50.725 (lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima ) Hektar diProvinsi Daerah Tingkat Riau kepada PT.Perawang SuksesPerkasa Industri.

Bukti P27 :kepada PT.Perawang Sukses Perkasa Industri ( Lembar 7 )(fotokopi dari fotokopi);Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan RepublikIndonesia Nomor 249/Kptsll/1998 tanggal 27 Februari 1998tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industriatas areal Hutan seluas +50.725 ( /ima puluh ribu tujuh ratusdua puluh lima ) Hektar di Provinsi Daerah Tingkat Riaukepada PT.Perawang Sukses Perkasa Industri ( Lembar 2 )(fotokopi dari fotokopi);Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

Pembanding/Tergugat : PT.PERKEBUNAN NUSANTARA V (persero)
Terbanding/Penggugat : YAYASAN RIAU MADANI
Turut Terbanding/Tergugat : PT.Perawang sukses perkasa industri
Turut Terbanding/Tergugat : Kementerian dalam negeri Republik Indonesia cq.pemerintah propinsi riau cq.pemerintah daerah kabupaten kampar (Bupati kabupaten kampar)
Turut Terbanding/Tergugat : MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT41605/PP/M.VIII/15/2012 tanggal 26 November 2012 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP513/WPuJ.02/BD.0601/2011 tanggal 15 Juli 2011, tentang Keberatan atas Surat KetetapanPajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan (PPh) Badan Tahun Pajak2008 Nomor 00009/406/08/218/10 tanggal 22 April 2010, atas nama: PT.Perawang

Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.41605/PP/M.VIII/15/2012 tanggal 26 November 2012, atas nama: PT.Perawang Perkasa Industri (Termohon Peninjauan Kembali/semulaPemohon Banding), telah diberitahukan secara patut kepadaPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) oleh PengadilanPajak melalui Surat Sekretariat Pengadilan Pajak NomorP.765/SP.33/2011 tanggal 27 November 2012;4.

Padasa Enam Utama) tidak diwajibkan untukmenyediakan hutan/areal pengganti ;Bahwa terhadap sebahagian areal yang dilepaskan tersebut yaitu+ 134 Hektar tumpang tindih dengan kawasan hutan produksi terbatasyang telah dibebani hak pengusahaan hutan tanaman industri PT.Perawang Sukses Perkasa Industri juga tidak mendasar, oleh karenaareal Pencadangan Hutan Tanaman Industri atas nama PT.

(fotokopi darifotokopi);Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan RepublikIndonesia Nomor 249/KptslV1998 tanggal 27 Februari 1998tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan TanamanIndustri atas areal Hutan seluas + 50.725 ( lima puluh ributujuh ratus dua puluh lima ) Hektar di Provinsi DaerahTingkat Riau kepada PT.Perawang Sukses Perkasa Industri( Lembar 17 ).

(fotokopi sesuai scan);Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan RepublikIndonesia Nomor 249/KptslV1998 tanggal 27 Februari 1998tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan TanamanIndustri atas areal Hutan seluas +50.725 ( /ima puluh ributujuh ratus dua puluh lima ) Hektar di Provinsi DaerahTingkat Riau kepada PT.Perawang Sukses Perkasa Industri( Lembar 2 )(fotokopi sesuai scan);Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan FungsiKawasan Hutan

Pembanding/Tergugat II : PT.PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI
Terbanding/Penggugat I : NASRUN
Terbanding/Penggugat II : ERMAWATI
Terbanding/Penggugat III : BURHAN
Terbanding/Penggugat IV : ABDUL MA'AS
Terbanding/Penggugat V : WAHAB
Terbanding/Penggugat VI : ABDUL HARIS
Terbanding/Penggugat VII : RUDI
Terbanding/Penggugat VIII : TAMRIN
Terbanding/Penggugat IX : PARIDA
Terbanding/Penggugat X : JALIUS
Terbanding/Penggugat XI : FAIZUL
Terbanding/Penggugat XII : ZULPAHMI

./2014/PT.PBR yang mana dalam putusan tersebut ParaPenggugat baru mengetahui bahwa pada tanggal 27 Februari 1998,ternyataMenteri Kehutanan Republik Indonesia (In Caso Tergugat.)telahmenerbitkan SuratKeputusanMenteri Kehutanan RepublikIndonesia No.249/KPTSII/1998, tanggal 27 Februari 1998 tentangPemberian Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutanseluas + 50.725.Ha (lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima hektar) diProvinsi Riau kepada PT.Perawang Sukses Perkasa Industri (In CasoTergugat.Il

oleh Saksi Pembanding yang menyatakan bahwa diarea izinPembanding terdapat oerkampungan masyarakat dan tanah garapanmasyarakat yang hingga saat ini belum pernah dikeluarkan olehPembanding/ Tergugat II dari area kerjanya, padahal hal itu harusdilakukan.Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan (In CasoTergugat I) No. 249/KPTSII/1998 tertanggal 27 Pebruari 1998 tentangPemberian Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri Atas Area HutanSeluas kurang lebih 50.725 Hektar di Provinsi Riau kepada PT.Perawang

Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor154/Pdt/2014/PT.PBR. yang mana dalam putusan tersebut, para Penggugatbaru mengetahui bahwa tanggal 27 Februari 1998, ternyata Menteri KehutananRepublik Indonesia (in casu Tergugat 1) telah menerbitkan Surat KeputusanMenteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 249/KPTSII/1998 tanggal 27Februari 1998 tentang Pemberian Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industriatas areal hutan seluas + 50,725 Ha (lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh limaHektar) di Provinsi Riau, kepada PT.Perawang

PT.PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI TURUT TERGUGAT 3. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Coq.Pemerintah Propinsi Riau Cq.Pemerintah Daerah Kabupaten kampar(Bupati kampar) TURUT TERGUGAT II.4. KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TURUTTERGUGAT IIIyang dalam amar putusannya menyatakan :Halaman 79 dari 84 putusan Nomor 180/PDT/2018/PT PBRDALAM EKSEPSI: Menolak seluruh eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat II.DALAM POKOK PERKARA :1.

terbakar.Menimbang, bahwa terhadap hal hal yang relevan namun belumdimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dandianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 309/Pid.B/2019/PN SakMenimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan dipersidangan maka diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekitar Pukul 22.00Wib bertempat di jalan Pemda tepatnya lokasi proyek PKS PT.Perawang

FANDI MARCO, kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Direktur Utama PT.Perawang Sukses Perkasa Industri, alamat diJalan Arifin Anmad No. 03 Pekanbaru;2. SUHANDI KOSASIH, kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Direktur Utama PT.Perawang Sukses Perkasa Industri, alamat diJalan Arifin Anmad No. 03 Pekanbaru;Memberikan kuasa berdasarkan surat kuasakhusus No. 007/SKLFLPSPI/III/2014 tanggal26 Maret 2014 kepada H. NURIMAN, S.H.,M.H.

Berdasarkanpandalaman / pengkajian substansi SertipikatSertipikat Hak Milik( SHM ) tersebut, ternyata letak dan lokasinya tumpang tindihdengan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT Batu Gajah ) yangtelah dibebani Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT.Perawang Sukses Perkasa Industri, yaitu berdasarkan SuratKeputusan Menteri Kehutanan R.I.

Terbatas (HPT)di Kabupaten Kampar Provinsi Riau berdasarkan Surat MenteriKehutanan Republik Indonesia Nomor : 173/Kpts.II/1986 tanggal 6Juni 1986;Bahwa permohonan Penggugat II Intervensi tersebut dikabulkan olehMenteri Kehutanan Republik Indonesia, yaitu sesuai dengan SuratKeputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 249/Kpts1/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian HakPengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan seluas +50.725 Hektar di Provinsi Daerah Tingkat Riau kepada PT.Perawang

Pbr PT.Perawang sukses Perkasa IndustriDistrik Patapahan (Sesuai denganaslinya);Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dalildalil tanggapannya Penggugat II Intervensi telah menyerahkan buktiSurat berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukupdan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali yang tidak ada aslinya dandiberi tanda P II Intv1 sampai dengan P II Intv11, sebagai berikut :1.

Dan ternyata di dalampelaksanaan Kewajiban masingmasing pihak pengusaha PT.PERAWANG PT. ARARA Abadi PERAWANG tidak melaksanakankewajibannya untuk membayarkan Upah beserta hakhak lainnya terhadapkaryawan. Untuk itu pihak Disnaker Kabupaten SIAK memerintahkanmelalui Surat Perintah Bayar pada tanggal 20 April 2010 tersebut agarPimpinan Perusahaan agar segera melaksanakan kewajibannya yaitumembayar Upah dan hak hak lainnya kepada Sdr.

Status OBJEK SENGKETA adalah merupakan Kawasan Hutan.Bahwa status OBJEK SENGKETA adalah merupakan KawasanHutan yang telah dibebani Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT.Perawang Sukses Perkasa Industri. Mengenai status tersebut telahdinyatakan didalam Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor38/PdtG/2013/PN.Bkn tanggal 14 April 2014 Jo.

Berdasarkan pandalaman / pengkajiansubstansi SertipikatSertipikat Hak Milik (SHM) tersebut, ternyata letak danlokasinya tumpang tindih dengan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT Batu10.Gajah) yang telah dibebani Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT.Perawang Sukses Perkasa Industri, yaitu berdasarkan Surat Keputusan MenteriKehutanan R.I.

Nomor 173/KptsII/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentangPenunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutandan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 249/KptsI/1998 tanggal 27Februari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atasareal Hutan seluas + 50.725 Hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT.Perawang Sukses Perkasa Industri (Peta Areal kerja lembar 2);Bahwa Kawasan Hutan tempat diterbitkannya KTUNKTUN tersebut di atasbutir 13, telah ditata batas

Perkebunan Nusantara V), dan Terlawan III (PT.Perawang Sukses Perkasa Industri) ;Menimbang, bahwa Posita ke1 hingga Posita ke10, merupakan dalil pokokgugatan Para Pelawan, sedangkan semua Petitumpetitumnya yang lain dalamgugatannya sangat tergantung sekali dengan dalil pokok gugatan tersebut, denganditolaknya positaposita pokok tersebut, maka terhadap Petitum yang tertuang dalamgugatan pengeugat tersebut juga harus dinyatakan ditolak ;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim

Perkebunan Nusantara V
3.PT.Perawang sukses perkasa industri
4.Kementerian dalam negeri cq.pemerintah propinsi riau cq.pemerintah daerah kabupaten kampar
5.Kementerian Kehutanan Republik Indonesia

Bahwa Yayasan Riau Madani sebagai Penggugat telahmenggugat Gusti Terkelin Surbakti (Pemilik Kebun Sungal JernihPalm Oil Plantation KSJ) sebagai Tergugat, PT.Perawang SuksesPerkasa Industri sebagai Turut Tergugat I, dan Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia Cq.

Mannan Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuansebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwasurat Keputusan Nomor : 173/KptslI/1986 tanggal 6 Juni 1986tentang Penunjukan areal Hutan di wilayah Provinsi Dati Riausebagai kawasan hutan dan Surat Keputusan Nomor 249/Kpts1/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian HakPengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan seluas +50.725 (lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima) hektar di ProvinsiDaerah Tingkat Riau kepada PT.Perawang

Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi PekanbaruNo.140/PDT/2015/ PT.PBR tertanggal 24 Nopember 2015, YayasanRiau Madani sebagai Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Penggugatdan PT.Perawang Sukses Perkasa Industri sebagai Pemohon KasasiI/Pembanding II/Turut Tergugat telan mengajukan kasasi keMahkamah Agung RI dengan register perkara No 2410 K/Pdt/2016.22.