Ditemukan 3 data
PT.TRAH MAJUTAMA
Tergugat:
1.Suprapto
2.PT.Bank Pembangunan Daerah Papua
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang DIY
24 — 0
Penggugat:
PT.TRAH MAJUTAMA
Tergugat:
1.Suprapto
2.PT.Bank Pembangunan Daerah Papua
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang DIY
237 — 75
Direktur Utama PT.Trah Putra Utama, agama Islam, bertempat tinggal diKampung Melati Dalam RT.003 / RW.002 Tanjung Uban Kota Bintan Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepadaRicardo H. Simbolon, S.H., Advokat yang berkantor padakantor hukum Ricardo H. Simbolon, S.H. & Partners,beralamat di Komp. Ruko Niaga Blok A No. 8 Batu Aji KotaBatam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Januari2019, selanjutnya disebut sebagai ........... ee Penggugat;Lawan:PT.
Bahwa untuk Proses Pengajuan Permohonan alokasi lahan oleh PT.Trah Putra Utama ke BP Batam, Pencanangan Alokasi Lahan dari BPHalaman 5 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pat.G/2019/PN BtmBatam kepada PT. Trah Putra Utama, Pengurusan Lahan PT. TrahPutra Utama, Mencari Pembeli, Menentukan Harga Jual Beli Lahan,hingga Proses Penawaran Harga Lahan tersebut, semuanya dilakukanoleh Saudara SUKMADI (Almarhum) dan Saudari PRAYULI IRIANTImewakili kepentingan PENGGUGAT selaku Direktur Utama PT.
TRAH PUTRA UTAMA tersebutkepada TERGUGAT selaku PIHAK PEMBELI dan TURUTTERGUGAT justru mengatakan bahwa tidak ada keharusan TURUTTERGUGAT untuk memberikan salinan Aktaakta berikut 13 (tigabelas) bundle poto copy surat atau dokumen ASLI atas nama : PT.Trah Putra Utama tersebut kepada pihak PENGGUGAT selaku PIHAKPENJUAL. ;32.Bahwaselain meminta salinan Aktaakta secara Lisan, selaku KuasaHukum pihak PENGGUGAT juga mencoba untuk memintanya secaraTertulis melalui Surat Resmi tanggal 27 Februari 2018 /
Para Pengurus Pemegang Saham pada PT.Trah Putra Utama atas sisa pembayaran yang belum dibayarkan olehTERGUGAT (In casu TERGUGAT II dan TERGUGAT Ill) selakuPihak Pembeli adalah sebesar Rp. 4.379.580.000, (empat miliyar tigaratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah). ;53.Bahwa karenanya PENGGUGAT memohon kepada Bapak KetuaPengadilan Negeri Kls IA Batam Cq.
BuktiP2.1 : 1(satu) berkas fotocopy Pengesahan Badan HukumPerseroan PT.TRAH PUTRA UTAMA dari MenkumhamRI;7. BuktiP2.2 : 1(satu) berkas fotocopy Surat Keterangan DomisiliUsaha PT.TRAH PUTRA UTAMA ;8. BuktiP2.3 : 1(satu) berkas fotocopy Tanda Daftar PerusahaanPT.TRAH PUTRA UTAMA ;9.
SYURIA SAGITA
Tergugat:
WIRLISMAN SH
104 — 59
Kemudiansekira Pukul. 12 : 07 Wib Siang, Kuasa Hukum PENGGUGAT jugaada mengirimkan pesan singkat lewat SMS kepada pihak TERGUGATuntuk meminta terkait Salinan Akta Perubahan Perusahaan PT.TRAH PUTRA UTAMA, Salinan Akta Jual Beli (AJB) Lahan, serta13 (tiga belas) bundle Poto Copy Surat dan Dokumen lainnya.Namun oleh pihak TERGUGAT tidak meresponnya dengan baik(tidak membalas SMS tersebut). ;9.
Dan sejak tangal 30Oktober 2017 telah terjadi perubahan kepengurusan dalam PT.Trah Putra Utama di mana Tuan Syuria Sagita (PENGGUGAT)tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama PT. Trah PutraUtama. Posisi Tuan Syuria Sagita digantikan oleh Tuan Dedysebagai Direktur, sedangkan posisi Direktur Utama tidak adalagi dalam PT. Trah Putra Utama.
Trah Putra Utama dan Akta Jual Beli lahan serta surat ataudokumen lainnya kepada Penggugat, sebab pada saat Akta Perubahan PT.Trah Putra Utama dan Akta Jual Beli lahan serta surat atau dokumen lainnyadiminta Penggugat kepada Tergugat, kedudukan Penggugat bukan sebagaibagian dari PT. Trah Putra Utama, melainkan bertindak secara pribadisehingga yang berhak meminta akta, Surat dan dokumen milik PT. Trah PutraUtama adalah yang mempunyai kedudukan sebagai Direktur PT.
Trah Putra Utama kepada BP KawasanBatam tanggal 12 September 2012, P3.1b tentang daftar isian PermohonanAlokasi Lahan tanggal September 2012, P3.1c tentang surat pernyataantanggal September 2012, P3.2 tentang pemberitahuan dari BP KawasanBatam tanggal 8 Januari 2013, P3.3 tentang Ijin Prinsip dari BP KawasanBatam tanggal 20 Mei 2013, P3.4 tentang Gambar Penetapan Lokasi PT.Trah Putra Utama, P3.5 tentang Surat Perjanjian tanggal 15 April 2015, P3.6 tentang Surat Keputusan dari BP Kawasan Perdagangan