Ditemukan 17 data
76 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUT PTTEP SOUTH SAGERI LTD vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
PUTUSANNomor 842/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:BUT PTTEP SOUTH SAGERI LTD, beralamat di SentralSenayan II, Lantai 16, Unit 216A Jalan Asia Afrika Nomor 8,Gelora Tanah Abang Jakarta Pusat, Jakarta, yang diwakilioleh Grinchai Hattagam, jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 40 42, Jakarta, 12190
Pengadilan Pajak Nomor Put000244.35/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 30 Juli 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP02047/KEB/WPJ.07/2017tanggal 12 Desember 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Nomor00008/245/11/081/16 Tanggal 14 Oktober 2016 Masa Pajak Januari s.dDesember 2011, atas nama BUT PTTEP
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali BUT PTTEP SOUTH SAGERI LTD;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,bersamasama dengan Prof. Dr. H. M.
90 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT PTTEP SOUTH SAGERI LTD;
145 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT PTTEP SOUTH MANDAR LTD;
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta, 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU 4595/PJ/2019, tanggal 28 Oktober 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanBUT PTTEP
Pengadilan Pajak Nomor PUT000243.35/2018/PP/M.XIIIB Tahun 2019, tanggal 13 Agustus 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruh banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01630/KEB/WPJ.07/2017, tanggal17 Oktober 2017 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Januari s.d.Desember 2011 Nomor 00007/245/11/081/16, tanggal 14 Oktober 2016, atasnama BUT PTTEP
Putusan Nomor 2362/B/PK/Pjk/202011/081/16, tanggal 14 Oktober 2016, atas nama BUT PTTEP SouthMandar Ltd, NPWP 03.080.059.3081.000, beralamat di PondokIndah Office Tower 2 Lantai 4 Suite 401, Jalan Sultan IskandarMuda Kavling VTA Jakarta Selatan 12310, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.
Desember2011 Nomor 00007/245/11/081/16, tanggal 14 Oktober 2016, atasnama BUT PTTEP South Mandar Ltd, NPWP 03.080.059.3081 .000,beralamat di Pondok Indah Office Tower 2 Lantai 4 Suite 401, JalanSultan Iskandar Muda Kavling VTA Jakarta Selatan 12310, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.4.
151 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT PTTEP SADANG LTD;
Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3106/PJ/2019, tanggal 25 Juli 2019:Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasasubsititusiFahmi Ahmad, kewarganegaraan Indonesia, jabatanPenelaah Keberatan Seksi Peninjauan Kembali, SubditPeninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan danBanding, berdasarkan Surat Kuasa Subsitusi tanggal 9Agustus 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanBUT PTTEP
Mengabulkan selurunh banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP02014/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 12Desember 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2011 Nomor 00005/245/11/081/16, tanggal 14Oktober 2016, sebagaimana telah dibetulkan terakhir melalui KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00066/NKEB/WPJ.07/KP.10/2017,tanggal 27 November 2017, atas nama BUT PTTEP
Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP02014/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 12 Desember 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2011 Nomor 00005/245/1 1/081/16,tanggal 14 Oktober 2016, sebagaimana telah dibetulkan terakhirmelalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00066/NKEB/WPJ.07/KP.10/2017, tanggal 27 November 2017,atas nama BUT PTTEP Sadang Ltd, NPWP 03.080
Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2011 Nomor 00005/245/11/081/16, tanggal 14 Oktober2016, sebagaimana telah dibetulkan terakhir melalui KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEPO0066/NKEB/WPJ.07/KP.10/2017, tanggal 27 November 2017, atas namaBUT PTTEP Sadang Ltd, NPWP 03.080.130.2081.000, beralamatdi Sentral Senayan II Lantai 16 Unit 216A, Jalan Asia Afrika Nomor8, Gelora Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI
155 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUT PTTEP SOUTH SAGERI LTD VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
196 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lagi pula, novum berupa Surat Terbandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali Nomor $S52/PJ.03/2015tanggal 22 Januari 2015 yang ditujukan kepada Pemohon Bandingsekarang Pemohon Peninjauan Kembali bersifat menentukan karena incasu Penghasilan merupakan sumber dari kegiatan Jasa Konstruksi diLuar Negeri yaitu PTTEP (Proyek Thailand) dan AGJVICPR (ProyekIndia) yang tidak memiliki sifat final dan dalam SPT Tahunan PemohonPeninjauan Kembali dihitung berdasarkan Pasal 17 UU PPh denganmelalui mekanisme pengkreditan
27 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lagi pula,novum berupa Surat Terbanding sekarang Termohon PeninjauanKembali Nomor $S92/PJ.03/2015 tanggal 22 Januari 2015 yangditujukan kepada Pemohon Banding sekarang Pemohon PeninjauanKembali bersifat menentukan karena in casu Penghasilan merupakansumber dari kegiatan Jasa Konstruksi di Luar Negeri yaitu PTTEP(Proyek Thailand) dan AGJVICPR (Proyek India) yang tidak memilikiHalaman 5 dari 9 halaman.
142 — 186 — Berkekuatan Hukum Tetap
penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidakdipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena incasu Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telahmelaksanakan ketentuan sesuai dengan hak dan kewajiban dalamhukum perpajakan melalui 3 (tiga) pilar hukum administrasi yangmencakup prosedur dan substansi hukum yang benar yaitu, berupapenjualan saham dari Hess Exploration and Production HoldingS.A.R.L (HESS) Luxembourg kepada Pertamina Hulu Energi Oil andGas (PHE OG) dan PTTEP
208 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lagi pula, novum berupa Surat Terbanding sekarangTermohon Peninjauan Kembali Nomor S52/PJ.03/2015 tanggal 22Januari 2015 yang ditujukan kepada Pemohon Banding sekarangPemohon Peninjauan Kembali bersifat menentukan karena in casuPenghasilan merupakan sumber dari kegiatan Jasa Konstruksi di LuarNegeri yaitu PTTEP (Proyek Thailand) dan AGJVICPR (Proyek India)yang tidak memiliki sifat final dan dalam SPT Tahunan PemohonPeninjauan Kembali dihitung berdasarkan Pasal 17 UU PPh denganmelalui mekanisme pengkreditan
94 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapatuntuk menguatkan kembali putusan a quo karena (a) karena penjualansaham yang dilakukan oleh HESS (domisili di Luxembourg) kepada PHEOG (Cayman Island) dan PTTEP (Netherlands) merupakan penjualansaham biasa bukan sebagai pengalihan Participating Interest di NatunaBlock 2 B, dan bukan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat(2) Final, serta memenuhi persyaratan untuk dikenakan pajak di tempatterjadinya transaksi, yakni Luxembourg sehingga tidak dapat
18 — 13
TFT TTT TTT TTTFREE EET PPEPREP REP ET EEE FEE FEE EE EEE ETT TE EPP TTPO O 0 0 00 OOO000000000000000FEF PTTFEFFFFTF TFT TTFTFTFTFFO O 000 OOOO OO OFFFFFFFFFFFFTFFT TTT FTF FT FTF TFT TTT TTT TT TFTTTTTIFO O00 O OffffffPREP PEPET EEF E EEE EE EE EFT TE PP TTT EPTFE O O O O O OF FFFFFOO OOOO0000000000OOffffFEFFFFFFOOO OOOO OOOO OFFFFFFT ETF TTT TTT TTT TFT FTTF TTT TTT TTT TTTTFTTTTFFOO 0000000OOOffFFFFOOOO OODDDDDOO OOOO OFFFFFFFFTFTFTTTT TTT TTT TTTTTTTO 000 OOO OOOOOFFTFTTTTTTITTTPEPE PEPE PPT PTTEP
15 — 6
TFT TTT TTT TTTFREE EET PPEPREP REP ET EEE FEE FEE EE EEE ETT TE EPP TTPO O 0 0 00 OOO000000000000000FEF PTTFEFFFFTF TFT TTFTFTFTFFO O 000 OOOO OO OFFFFFFFFFFFFTFFT TTT FTF FT FTF TFT TTT TTT TT TFTTTTTIFO O00 O OffffffPREP PEPET EEF E EEE EE EE EFT TE PP TTT EPTFE O O O O O OF FFFFFOO OOOO0000000000OOffffFEFFFFFFOOO OOOO OOOO OFFFFFFT ETF TTT TTT TTT TFT FTTF TTT TTT TTT TTTTFTTTTFFOO 0000000OOOffFFFFOOOO OODDDDDOO OOOO OFFFFFFFFTFTFTTTT TTT TTT TTTTTTTO 000 OOO OOOOOFFTFTTTTTTITTTPEPE PEPE PPT PTTEP
12 — 10
TFT TTT TTT TTTFREE EET PPEPREP REP ET EEE FEE FEE EE EEE ETT TE EPP TTPO O 0 0 00 OOO000000000000000FEF PTTFEFFFFTF TFT TTFTFTFTFFO O 000 OOOO OO OFFFFFFFFFFFFTFFT TTT FTF FT FTF TFT TTT TTT TT TFTTTTTIFO O00 O OffffffPREP PEPET EEF E EEE EE EE EFT TE PP TTT EPTFE O O O O O OF FFFFFOO OOOO0000000000OOffffFEFFFFFFOOO OOOO OOOO OFFFFFFT ETF TTT TTT TTT TFT FTTF TTT TTT TTT TTTTFTTTTFFOO 0000000OOOffFFFFOOOO OODDDDDOO OOOO OFFFFFFFFTFTFTTTT TTT TTT TTTTTTTO 000 OOO OOOOOFFTFTTTTTTITTTPEPE PEPE PPT PTTEP
14 — 6
TFT TTT TTT TTTFREE EET PPEPREP REP ET EEE FEE FEE EE EEE ETT TE EPP TTPO O 0 0 00 OOO000000000000000FEF PTTFEFFFFTF TFT TTFTFTFTFFO O 000 OOOO OO OFFFFFFFFFFFFTFFT TTT FTF FT FTF TFT TTT TTT TT TFTTTTTIFO O00 O OffffffPREP PEPET EEF E EEE EE EE EFT TE PP TTT EPTFE O O O O O OF FFFFFOO OOOO0000000000OOffffFEFFFFFFOOO OOOO OOOO OFFFFFFT ETF TTT TTT TTT TFT FTTF TTT TTT TTT TTTTFTTTTFFOO 0000000OOOffFFFFOOOO OODDDDDOO OOOO OFFFFFFFFTFTFTTTT TTT TTT TTTTTTTO 000 OOO OOOOOFFTFTTTTTTITTTPEPE PEPE PPT PTTEP
21 — 7
TFT TTT TTT TTTFREE EET PPEPREP REP ET EEE FEE FEE EE EEE ETT TE EPP TTPO O 0 0 00 OOO000000000000000FEF PTTFEFFFFTF TFT TTFTFTFTFFO O 000 OOOO OO OFFFFFFFFFFFFTFFT TTT FTF FT FTF TFT TTT TTT TT TFTTTTTIFO O00 O OffffffPREP PEPET EEF E EEE EE EE EFT TE PP TTT EPTFE O O O O O OF FFFFFOO OOOO0000000000OOffffFEFFFFFFOOO OOOO OOOO OFFFFFFT ETF TTT TTT TTT TFT FTTF TTT TTT TTT TTTTFTTTTFFOO 0000000OOOffFFFFOOOO OODDDDDOO OOOO OFFFFFFFFTFTFTTTT TTT TTT TTTTTTTO 000 OOO OOOOOFFTFTTTTTTITTTPEPE PEPE PPT PTTEP
280 — 75
TEPI.Dalam pelaksanaannya, aktivitas handling dan transportasi ke PTTEP!
18 — 9
RE EE EE EEE EE PE PE EE EEE EE EE EE EEE EEPEPE PR PE PEPE PPTFRE EEE EE EE EEE RE PE PE EE EEE EE EE EE EE EEEPEPE PEPE TPE PPEffffe7e7422121080000080808d OC GAO fFTFTFTFTTFTFTTTTTT TTT TT TTTd6cec6100000080808000000e 7dede fFFFFFEFFFFFFFF TTT TTTFTTTTTTTFRE EEE EE EE EEE RE PE PE EE EEE EE EE EE EE EEEPEPE PEPE TPE PPEFRE RE EE EE EEE EE EE PE EE EEE EE EE EE EEE8c8c9400000808080800000008080000000008000808000010000808000010080808000808081052637367 F 7 FFF FFF ET FEET LEFT EEE EEE FEE FEE ERE PTTEP