., advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Publiek - (LBH-Publiek), berkantor di Jalan Diponegoro no. 408 Kisaran, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;MELAWAN:TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

,advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Publiek (LBHPubliek), berkantor di Jalan Diponegoro no. 408 Kisaran, selanjutnyadisebut sebagai Penggugat;MELAWAN:TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempattinggal di Kabupaten Batu Bara, selanjutnya disebut sebagaiTergugat;Pengadilan Agama Kisaran;Setelah membaca surat gugatan Penggugat;Telan mendengar keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, dan saksisaksi di persidangan;Telah memperhatikan surat panggilan serta suratsurat lainnya

TERBANDING;DANTENGKU YOSE RIZAL Lahir di Tanjung Balai, tanggal 4 Desember 1943,pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di jalanMawar, nomor : 83A Lingkungan X KelurahanSimpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, KotaMedan, Sumatera Utara, dalam kapasitas dankedudukannya selaku kuasa ahli waris Tengku SultanMoehammad Husinjah, Dalam hal ini diwakili olehKuasanya yang sah yang bernama : JANSEN HISARHUTASOIT, SH dan SATRIAWAN GUNTUR ZASS,SH, Advokat /pembela Umum dari kantor LembagaBantuan Hukum Publiek

(LBH Publiek) KabupatenAsahan beralamat di Jalan Diponegoro Nomor : 408Kisaran berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06Agutus 2012 yang telah didaftarkan di kepaniteraanPengadilan negeri Kisaran Nomor : 104/PSKKUM/ 2012 tertanggal 13 Agustus 2012, semula disebutsebagai..........sebagai TURUI TERGUGAT sekarang sebagaiTURUT TERBANDING;.PENGADILAN TINGGI TERSEBUT; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan denganperkara tersebut;TENTANG DUDUKNYA PERKARA; Mengutip serta memperhatikan

TERBANDING;DANTENGKU YOSE RIZAL Lahir di Tanjung Balai, tanggal 4 Desember 1943,pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di jalanMawar, nomor : 83A Lingkungan X KelurahanSimpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, KotaMedan, Sumatera Utara, dalam kapasitas dankedudukannya selaku kuasa ahli waris Tengku SultanMoehammad Husinjah, Dalam hal ini diwakili olehKuasanya yang sah yang bernama : JANSEN HISARHUTASOIT, SH dan SATRIAWAN GUNTUR ZASS,SH, Advokat /pembela Umum dari kantor LembagaBantuan Hukum Publiek

(LBH Publiek) KabupatenAsahan beralamat di Jalan Diponegoro Nomor : 408Kisaran berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06Agutus 2012 yang telah didaftarkan di kepaniteraanPengadilan negeri Kisaran Nomor : 104/PSKKUM/ 2012 tertanggal 13 Agustus 2012, semula disebutsebagai..........sebagai TURUI TERGUGAT sekarang sebagaiTURUT TERBANDING;.PENGADILAN TINGGI TERSEBUT; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan denganperkara tersebut;TENTANG DUDUKNYA PERKARA; Mengutip serta memperhatikan

didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal26 Mei 2011, Nomor.71/PSKKUM/2011 selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT I Dan TERGUGATII sekarang PEMBANDING ;LA WANHj.SRI HERI SUSANTI Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,bertempat tinggal di Dusun IV Desa PakamKecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara, yangdalam hal ini diwakili Kuasanya yaitu : SATRIAWANGUNTUR ZASS, SH dan JANSEN HUTASOIT, SHAdvokat dan Pembela Hukum dariKantor .............Kantor Lembaga Bantuan Hukum Publiek

., Pembela Umum dari Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM PUBLIeK (LBHPUBLleK), Kabupaten Asahan, beralamat di Jalan Diponegoro No. 408, Kisaran,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juni 2014 yang telah didaftar diKepaniteran Pengadilan Negeri Kisaran dengan Register No. 94/PSKKUM/2014tertanggal 17 Juni 2014;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca : Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal Nomor :47/PID/2015/PTMDN, tentang penunjukan Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara

Bahwa dengan demikian asas Openbarheit (open voor het publiek)terbuka dun diumumkan telah kembali dipertegas pada tahun 2004;7.

namaHajjah Soeparmi, Sertipikat Hak Milik Nomor 2900 dan 2950 terletak diDesa Sungai Raya masingmasing atas nama Yogi Setiawan bahwasertipikat tersebut telah diterbitkan sejak tahun 1988, sehingga gugatanPara Penggugat telah kadaluarsa;Bahwa selanjutnya, berdasarkan obyek a quo perolehan titel hakpemegang hak diantaranya adalah berasal dari lelang, sebagaimanaRisalah Lelang Nomor 426/2006 dan Risalah Lelang Nomor 428/2006tanggal 21 April 2006;Bahwa dengan demikian asas openbarheit (open voor het publiek

Dalam perkara a quo kami hanya melaksanakan perintah jabatan(ambetelijke level) dalam hubungan kerja yang bersifat publiek rechtelijke. Makasepengetahuan kami dalam hal seperti ini berlaku prinsip tanggung jawab jabatandengan asas Vicarious Liability, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.Nomor : 572 K/Pid/2003 tanggal 12 Pebruari 2004. Jika kehadiran kamimendampingi Kepala Desa Sdr. Joni Sugiarto pada saat rapat yang didalamnya adapernyataan Kepala Desa Sdr.

Kualifikasi unsur "membantu tidak dibedakanantara publiek rechtelijke dan medeplichtig heid;3 Judex Facti tidak bersungguhsungguh menemukan kebenaransubstantifmaterialistik namun hanya menemukan kebenaranlegalistikpositivistik. Ini merupakan preseden buruk bagipenegakan hukum di Indonesia;4 Pendampingan kami selaku Sekretaris Desa terhadap KepalaDesa Sdr.

Joni Sugiarto dalam perkara a quo kami hanyamelaksanakan perintah jabatan (ambetelijke level) dalamhubungan kerja yang bersifat publiek rechtelijke.

disebutsebagai Tergugat Tergugat.Lahir di Tanjung Balai, tanggal 4 Desember 1943,pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal dijalan Mawar, nomor : 83A Lingkungan XKelurahan Simpang Selayang, Kecamatan MedanTuntungan, Kota Medan, Sumatera Utara, dalamkapasitas dan kedudukannya selaku kuasa ahliwaris Tengku Sultan Moehammad = Husinjah,Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang sahyang bernama :JANSEN HISAR HUTASOIT, SH danSATRIAWAN GUNTUR ZASS, SH, Advokat /pembela Umum dari kantor Lembaga BantuanHukum Publiek

(LBH Publiek) KabupatenAsahan beralamat di Jalan Diponegoro Nomor :408 Kisaran berdasarkan surat kuasa khusustertanggal O6 Agutus 2012 yang telahdidaftarkan di kepaniteraan Pengadilan negeriKisaran Nomor : 104/PSKKUM/2012 tertanggal13 Agustus 2012.

tanggal 31121964 yang dikeluarkan olehTergugat yang memberikan Hak Milik khususnya kepada LAWKIANG HOW atas tanah seluas 45.945 m2 diatas tanah milikpenggugat tersebut, adalah perbuatan melangkar hukum dan harusdibatalkan.Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 106/PDT/2019/PT BTNBahwa dengan adanya Penerbitan Surat Keputusan Kepala InspeksiAgraria Jawa Barat No.76A/II/Insp.C/50/1964 tanggal 31121964adalah merupakan tindakan Hukum Pemerintahan yang berdasarkanHukum Publik dan bersifat sepihak (eenzijdig publiek

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 April2014 s/d tanggal 10 Mei 2014 ; 10.Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 6 Mei 2014 s/d tanggal 4JUNI 2014 5 222222 2 nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn neem nnn nen en nen ne nee neee11.Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Juni2014 s/d tanggal 3 Agustus 2014 ; Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum JansenHisar Hutasoit, SH, Advokat / Pembela Umum dari Kantor Lembaga BantuanHukum Publiek

Judex Facti telah keliru menilai badan hukum publik (publiek rechts person)dengan manusia pribadi (natuurlijke person), padahal menurut hukum badanhukum (Pemda) adalah sebagai subjek hukum yang bertindak hukumsebagai manusia; yang keduaduanya adalah merupakan subjek hukum.Dalam perkara a quo subtansi gugatan bukan tentang hal perbuatan hukumyang dilakukan oleh alat perlengkapan Negara/Pegawai Negeri Sipil (KepalaDinas Pemda), akan tetapi secara materiel perbuatan hukum oleh pribadiSyamsu Rahim selaku

Bahwa dengan adanya pembatasan tenggang waktu dapat dikhawatirkanakan timbul peraturan yang pada hakekatnya bertentangan denganketertiban dan kepentingan umum (Publiek Orde) tetapi tidak dapat diujimenurut hukum hanya karena sudah lewat waktu secara formal.Menimbang bahwa berdasarkan perimbanganpertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pembatasan tenggang waktu dalampermohonan keberatan a quo menjadi tidak lagi relevant dan karenanya MajelisHakim secara formal dapat menerima permohonan

Kalau dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 41 P/HUM/2006 dinyatakanbahwa dengan adanya pembatasan waktu dapat dikhawatirkan akan timbulnyaperaturanperaturan yang pada hakekatnya bertentangan dengan ketertiban dankepentingan umum (Publiek Orde) tetapi ternyata tidak dapat diuji menuruthukum hanya karena sudah lewat waktu secara formal.b.

Lebih lanjut keduanyamengatakan bahwa kekerasan yang dilakukan secara terangterangan atauyang dilakukan secara terbuka itu adalah Het Geweld Moet Gepleegd ZijnOpenlijk,d.i Voor Het Publiek Waarneembaar; dat het in openbaarGepleegd word is niet nodding; de weit maakt onderscheid tussen debeide uitdrukkingen.

Sebab meskipun ditempat umum, tetapi kalau tidak adapublik melihatnya, tidaklah dapat dikatakan terangterangan, Sedangkan NoyonLangemeyer mengatakan Openlijk adalah voor het publiek waarneembaar yaitudapat dilihat oleh publik.Menimbang, bahwa Prof. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa katakataOpenlijk berarti tidak secara sembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum (in hetopenbaar) cukup apabila tidak diperdulikan apa ada kemungkinan orang lain dapatmelihatnya.Menimbang, bahwa Drs. H.A.K. Moch.

Salinan asli darikata tersebut adalah ten aanschouwe van het publiek atau di hadapanpublik. Menurut R.Soesilo, kekerasan itu harus dilakukan di muka umum,karena kejahatan ini dimasukkan kedalam golongan umum. Dimuka umumartinya ditempat publik dapat melihatnya;Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan tenagabersama diartikan bahwa masingmasing harus insyaf bahwa ia bekerjasamadengan orang lain, tetapi sekalipun begitu tidaklah diperlukan adanyapersetujuan/kata sepakat sebelumnya.

Salinan asli darikata tersebut adalah ten aanschouwe van het publiek atau di hadapanpublik. Menurut R.Soesilo, kekerasan itu harus dilakukan di muka umum,Karena kejahatan ini dimasukkan kedalam golongan umum.

KerachtdadigOptreden atau sebagai bertindak dengan menggunakan kekuatan atau tenaga,jadi bukan bertindak secara biasa, akan tetapi dengan penggunaan tenaga,lebih lanjut keduanya mengatakan bahwa penggunaan tenaga yang tidak begitukuatpun dapat di masukan ke dalam pengertian ini.Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN MakLebih lanjut keduanya mengatakan bahwa kekerasan yang dilakukansecara terangterangan atau yang dilakukan secara terbuka itu adalah HetGeweld Moet Gepleegd Zijn Openlijk,d.i Voor Het Publiek

yang dapat diterimasebagai syarat untuk adanya suatu wederrechtelijkheid, yaitu bahwa telahdilakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksuddengan wederrechtelijk/melawan hukum adalah suatu tindakan yang bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa ilmu hukum membagi penggolongan hukumberdasarkan isi dan kepentingan yang diaturnya menjadi dua jenis yaitu hukumprivat (privaat recht) dan hukum publik (publiek

Sebabmeskipun ditempat umum, tetapi kalau tidak ada public melihatnya, tidaklahdapat dikatakan terangterangan, selaras dengan pendapat Simons, NoyonLangemeyer juga mengartikan hal yang sama yang mana Noyon Langemeyermengatakan Openlijk adalah voor het publiek waarneembaar yaitu dapatdilinat oleh public. Adapun Prof.

InspeksiAgararia tanggal 10 November 1962 Nomor 25/VIII/54/1962, tanggal 25April 1963 Nomor 8/VIII/54/1963, tanggal 11 Juni 1963 Nomor24NIIN/54/1963, Tergugat III menerbitkan Surat Keputusan Bupati Bogortanggal 22 Maret 2000 Nomor 591/375/Kpst/Huk/2000 Juncto tanggal 17Mei 2001 Nomor 591/74/Kps/Huk/2001, tentang Pemberian Izin Lokasi,serta dengan adanya penerbitan HGB 1/Rancabungur kepada Tergugat adalah merupakan tindakan hukum pemerintahan yang berdasarkanhukum publik dan bersifat sepihak ( eenzijdig publiek