Ditemukan 6 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 12-09-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PT BANGKA BELITUNG Nomor 44/PID/2011/PT BABEL
Tanggal 12 September 2011 — QARYATI binti TJIK ONI
8639
  • QARYATI binti TJIK ONI
    Usman Saleh, MM bin Djafar selakuPengguna Anggaran terlebih dahulu)= memerintahkanterdakwa QARYATI bin TJIK ONI selaku BendaharaPengeluaran untuk menyiapkan kelengkapanadministrasinya antara lain Surat Perintah Tugas,Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas, SuratPerintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang akan ditandatangani oleh saksi Drs.
    Usman Saleh,MM binDjafar akan tetapi penggunaannya tidakdipergunakan untuk kegiatan perjalanan dinassebagaimana mestinya, oleh terdakwa QARYATIbin TJIK ONI telah dipergunakan antara lainuntuk pembiayaan operasional kantor, pemberianTHR pegawai tahun 2007, pembuatan baleho, danpembiayaan mengikuti pameran pameran.Bahwa akibat perbuatan terdakwa QARYATI binTJIK ONI besamasama dengan saksi Drs.
    UsmanSaleh,MM bin Djafar selaku Pengguna Anggaranterlebih dahulu) memerintahkan terdakwa QARYATI binTJIK ONE selaku Bendahara Pengeluaran untukmenyiapkan kelengkapan administrasinya antara lainSurat Perintah Tugas, Perincian Perhitungan BiayaPerjalanan Dinas, Surat Perintah Perjalanan Dinas(SPPD) yang ditanda tangani oleh saksi Drs.
    Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa QARYATI BintiTJIK ONI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalamtahanan, dengan perintah agar terdakwa segera ditahandan pidana denda sebesar Rp.50.000.000, (lima puluhjuta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;3. Menetapkan barang bukti berupa :1.
    Menyatakan bahwa terdakwa QARYATI Binti TJIK ONItidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakandalam Dakwaan Primair ;2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari DakwaanPrimair tersebut ;3. Menyatakan bahwa terdakwa QARYATI Binti TJIK ONItelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKANSECARA BERSAMASAMA DAN BERLANJUT sebagaimana didalam Dakwaan Subsidair ;4.
Putus : 10-01-2012 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2478 K/PID.SUS/2011
Tanggal 10 Januari 2012 — QARYATI binti TJIK ONI
8475 Berkekuatan Hukum Tetap
  • QARYATI binti TJIK ONI
    Usman Saleh, MM binDjafar akan tetapi penggunaannya tidak dipergunakan untuk kegiatanPerjalanan Dinas sebagaimana mestinya, oleh Terdakwa QARYATI binti TJIKONI telah dipergunakan antara lain untuk Pembiayaan Operasional Kantor,Pemberian THR Pegawai Tahun 2007, Pembuatan Baleho, dan Pembiayaanmengikuti Pameranpameran ; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa QARYATI binti TJIK ONI besamasamadengan saksi Drs. Usman Saleh, MM bin Djafar yang telah merekayasa atasHal. 5 dari 48 hal. Put.
    No.2478 K/Pid.Sus/201 1 Perjalanan Dinas sebagaimana mestinya, oleh Terdakwa QARYATI binti TJIKONI telah dipergunakan untuk Pembiayaan Operasional Kantor, PemberianTHR Pegawai Tahun 2007, Pembuatan Baleho dan Pembiayaan mengikutiPameranpameran ; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa QARYATI binti TJIK ONI besamasamadengan saksi Drs.
    Usman Saleh, MM binDjafar akan tetapi penggunaannya tidak dipergunakan untuk KegiatanDerjalanan Dinas sebagaimana mestinya, oleh Terdakwa QARYATI binti TJIKONI telah dipergunakan untuk Pembiayaan Operasional Kantor, pemberianTHR Pegawai Tahun 2007, Pembuatan Baleho dan Pembiayaan mengikutiPameranpameran ; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa QARYATI bin TJIK ONI besamasamadengan saksi Drs.
    Menyatakan bahwa Terdakwa QARYATI binti TJIK ONI tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan dalam dakwaan Primair ;2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;3. Menyatakan bahwa Terdakwa QARYATI binti TJIK ONI telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANGDILAKUKAN SECARA BERSAMASAMA DAN BERLANJUT sebagaimanadi dalam dakwaan Subsidair ;4.
    Usman Saleh, MM bin Djafar selaku Kepala Dinas ; Bahwa para Pegawai yang namanya tercantum dalam Surat Tugas padakenyataannya tidak melaksanakan Perjalanan Dinas akan tetapi olehTerdakwa Qaryati selaku Bendahara menitipbkan SPPD fiktif dan saksi SuciMawarni binti Abdullah kepada para Kasi dan Kabag yang melakukanPerjalanan Dinas ke Daerah untuk dicap dan ditandatangan tempat tujuan ; Bahwa setelah mendapatkan tandatangan dan cap stempel dari tempattujuaan maka oleh Terdakwa Qaryati binti Tjik Oni
Register : 01-03-2019 — Putus : 11-06-2019 — Upload : 21-06-2019
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 10/G/2019/PTUN.PGP
Tanggal 11 Juni 2019 — Penggugat:
QARYATI
Tergugat:
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
15767
  • pelaksanaan keputusan yang diajukan Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

  • Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/682/BKPSDMD/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Qaryati
    ;
  3. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/682/BKPSDMD/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Qaryati, S.Pd.
    ;
  4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan kembali Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang baru tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Qaryati, S.Pd. sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
  6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 292.000,- (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
    Penggugat:
    QARYATI
    Tergugat:
    GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
    Bukti P2 : Surat Lepas Dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas Il APangkalpinang, atas nama Qaryati Binti Tjik Oni (fotokopisesuai dengan aslinya).3. Bukti P3 : Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor : 188.44/1205/BKD/2013, tanggal 11 Desember 2013,memutuskan menetapkan Menjatuhkan hukuman disiplinberupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama3 (tiga) Tahun kepada Qaryati, S.Pd (fotokopi dari fotokopi).4.
    Bahwa saksi menjelaskan dalam memproses SK pemberhentian atas namaPenggugat menggunakan Pangkat/Gologan Penata Muda/Illa, karena Kamimengambil data dari Sistem Informasi dan Arsif Digital (SIMADIG)Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di sana Ibu Qaryati masih Ill/a,kemudian kami buka data di SAPK BKN, yaitu Sistem Aplikasi PelayananKepegawaian Badan Kepegawaian Negara, tapi pada waktu Saya cobabukadata kepegawaian dari Ibu Qaryati ternyata tidak bisa dibuka danhanyaada tulisan "berhenti karena tindak
    Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP17 September 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan Atas Nama Qaryati, S.Pd.
    Qaryati(Penggugat) telah dieksekusi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Il AHalaman 48 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGPPangkalpinang, dan pada tanggal 3 Agustus 2013 Sdri.
    Qaryati, S.Pd.
Register : 04-06-2024 — Putus : 06-08-2024 — Upload : 08-08-2024
Putusan PA PALANGKARAYA Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Plk
Tanggal 6 Agustus 2024 — Penggugat melawan Tergugat
324
  • M E N G A D I L I

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
    2. Memberi izin kepada Pemohon (AHMAD DAERONI bin SUPRIYANTO) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (VIVI QARYATI binti FADLIYANSYAH) di depan sidang Pengadilan Agama Palangka Raya;
    3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mutah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Termohon
    sesaat sebelum ikrar talak;
  • Menetapkan Termohon (VIVI QARYATI binti FADLIANSYAH) sebagai pemegang hak hadhanah terhadap kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama Alkhalifi Zikri Hamizan bin Ahmad Daeroni, lahir Magetan, 20 Maret 2016 dan Chayra Fayyola Putri Daeroni binti Ahmad Daeroni, lahir Magetan 09 Juli 2020 dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk mengunjungi dan bertemu kedua anak tersebut;
  • Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah kedua anak Pemohon dan
Putus : 18-01-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2460 K/PID.SUS/2011
Tanggal 18 Januari 2012 — Drs. USMAN SALEH, MM bin DJAFAR ;
3211 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2460 K/PID.SUS/2011 14Untuk pencairan anggaran biaya perjalanan dinas yang penggunaannya tidak untukpembiayaan Perjalanan Dinas, dilakukan dengan cara Terdakwa terlebih dahulumemerintahkan saksi QARYATI selaku Bendahara Pengeluaran untuk menyiapkankelengkapan administrasinya antara lain Surat Perintah Tugas, PerincianPerhitungan Biaya Perjalanan Dinas, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yangakan ditanda tangani oleh Terdakwa serta menyiapkan Kwitansi Penerimaansebagai bukti bahwa seolaholah
    ribu rupiah).Bahwa Anggaran Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 398.800.000, tersebutoleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran bersamasama dengan saksiQARYATI selaku Bendahara Pengeluara telah dicairkan seluruhnya dansebagian dipergunakan untuk membiayai Perjalanan Dinas, sedangkan sebagianlainnya dipergunakan untuk kepentingan lain.Untuk pencairan anggaran biaya perjalanan dinas yang penggunaannya tidak untukpembiayaan Perjalanan Dinas, dilakukan dengan cara Terdakwa terlebih dahulumemerintahkan saksi QARYATI
    No. 2460 K/PID.SUS/201 1dan Tahun 2007 masingmasing berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung No. 188.44/18/V/2005 tanggal 17 Februari 2005 dan No. 188.44/20/V/2006 tanggal 23 Januari 2006 serta nomor : 188.44/119/V/2007 tanggal 29 Maret2007, bersamasama dengan saksi SUCI MAWARNI, SH, Bendahara Pengeluaran padaDinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Propinsi Kepulauan BangkaBelitung untuk Tahun 2005 2006 (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) dansaksi QARYATI
    Bahwa Anggaran Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 398.800.000, tersebutoleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran bersamasama dengan saksiQARYATI selaku Bendahara Pengeluara telah dicairkan seluruhnya dansebagian dipergunakan untuk membiayai Perjalanan Dinas, sedangkan sebagianlainnya dipergunakan untuk kepentingan lain.Untuk pencairan anggaran biaya perjalanan dinas yang penggunaannya tidak untukpembiayaan Perjalanan Dinas, dilakukan dengan cara Terdakwa terlebih dahulumemerintahkan saksi QARYATI selaku
    yang telah dikeluarkanoleh Terdakwa selaku Kepala Dinas;Bahwa para pegawai yang namanya tercantumdalam Surat Tugas pada kenyataannya tidakmelaksanakan perjalanan dinas akan tetapi olehsaksi Suci Mawarni binti Abdullah dan Qaryatiselaku bendahara menitipkan SPPD fiktif kepadapara kasi dan Kabag yang melakukan perjalanandinas ke daerah untuk dicap dan ditandatangantempat tujuan;Bahwa setelah mendapatkan tanda tangan dan capstempel dari tempat tujuan maka oleh saksi SuciMawarni binti Abdullah dan Qaryati
Register : 06-03-2019 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 28-06-2019
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 11/G/2019/PTUN.PGP
Tanggal 25 Juni 2019 — Penggugat:
AMIR HAMZAH, A.Md
Tergugat:
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
14385
  • menerangkan belum pernah melihat KeputusanGubernur tentang hukuman disiplin yang diberikan kepada Penggugat; Bahwa saksi menerangkan belum pernah melihat Objek Sengketatentang PTDH Penggugat;Halaman 35 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN.PGP Bahwa saksi menerangkan belum pernah membaca PP Nomor 53Tahun 2010; Bahwa saksi menerangkan selain Penggugat yang terlibat kasuskorupsi di Disperindag Ada yang lain yaitu Pak Usman Saleh sebagai KepalaDinas, Bendahara Bapak Junaedi dan Pak Amir Hamzah, Qaryati