Ditemukan 1472275 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Putusan yang diajukan peninjauan kembali a quo saling bertentangan dengan putusan lainnya Tanah sengketa a quo Penerbitan sertifikat hak pakai Tanah objek land reform Pmh; tidak ditemukan suatu kekhilafan hakim dan atau kekeliruan yang nyata dalam perkara a quo 1. 2 (dua) putusan yang bertentangan terhadap satu objek tanah a quo; 2. suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
Pengadilan PN SUMENEP Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-01-2016 — Putus : 25-02-2016 — Upload : 11-05-2016
Putusan PN SUMENEP Nomor 2/Pdt.Plw/2016/PN.SMP
Tanggal 25 Februari 2016 — - Universitas Wiraraja Sumenep - Komisi Informasi Kabupaten Sumenep - Moh,Sidiq,
238 — 77
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Sumenep tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pelawan sebesar Rp336.000.00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Kamis, tanggal 25 Pebruari 2016, oleh kami, Deka Rachman.B,S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Yukla Yushi,S.H. dan Nurindah Pramulia,S.H.
    Bahwa berdasarkan beberapa uraian diatas, kami mohondapaitnya Majelis Hakim menolak permohonan gugatanperlawanan Pelawan Nomor : 2/Pdt.Plw/2016/PN.SMP;Menimbang, bahwa Terlawan II telah diberitahukan tentang perlawanantersebut dan selanjutnya telah menyerahkan jawaban di persidangan tanggal 11Pebruari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut;Dalam Eksepsi;e Menyatakan Pengadilan Negeri Sumenep tidak berwenangmengadili perkara a quo;Dalam Pokok Perkara :e Menyatakan bahwa gugatan perlawanan ( derdenverzet
    putusan yangseadiladilnya ;Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka persidangandan dicatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkandan termuat bersamasama putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan adalahsebagaimana disebutkan di atas;Menimbang, setelah meneliti dengan seksama eksepsi Tergugat maupun Tergugat Il ternyata terdapat eksepsi tentang apakah PengadilanNegeri Sumenep berwenang untuk mengadili perkara a quo
    dan apakah tepatupaya hukum Pelawan yang mengajukan perlawanan terhadap Terlawan selaku Komisi Informasi Kabupaten Sumenep dan Terlawan II dahulu selakupemohon informasi melalui Pengadilan Negeri Sumenep dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 134 HIR selanjutnya ditentukankewenangan Pengadilan Negeri Sumenep mengadili perkara a quo yangselanjutnya akan dipertimbangkan dalam putusan sela ini;Menimbang, bahwa pasal 48 ayat (1) Undangundang tentangKeterbukaan Informasi Publik menyatakan
    terkait dengan penyelenggaraannegara di bidang pendidikan;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 3 huruf a PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2011 menyebutkan Pengadilan Negeriberwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh badan publik selainbadan publik negara dan/atau pemohon informasi yang meminta informasikepada badan Publik selain badan publik negara dengan demikian PengadilanNegeri Sumenep harus menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadilikeberatan dalam perkara a quo
    Menyatakan Pengadilan Negeri Sumenep tidak berwenangmemeriksa dan mengadili perkara a quo;2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pelawan sebesarRp336.000.00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Sumenep pada hari Kamis, tanggal 25 Pebruari 2016, olehkami, Deka Rachman.B,S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, YuklaYushi,S.H. dan Nurindah Pramulia,S.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pilkada
Putus : 17-07-2008 — Upload : 09-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 442K/PDTSUS/2008
Tanggal 17 Juli 2008 — DEWAN SYURA DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA ; DEWAN TANFIDZ DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA, ; Ir. H.M. LUKMAN EDY, M.Si.,
107 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 100 K/Pdt.Sus/2009 Penggugat 13 bekerja sejak tahun 2005 bagian Fingger Joint; Penggugat 14 bekerja sejak tahun 2004 pada bagian Laminating;Bahwa Para Penggugat pada saat terjadinya perkara a quo,mendapat upah dari Tergugat sebesar Rp. 650.000, (enam ratus lima puluhribu rupiah) per bulan atau per harinya Rp. 21.666,66;Bahwa awal mula terjadinya perkara ini adalah pada tanggal 12sampai dengan 20 Oktober 2007, Tergugat memerintahkan kepada seluruhburuhnya (termasuk juga Para Penggugat) untuk mengambil
    No. 100 K/Pdt.Sus/2009Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formaldapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh PemohonKasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :1.Bahwa Tergugat (PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 28-06-2006 — Upload : 10-10-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 685K/PDT/2006
Tanggal 28 Juni 2006 —
109 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.456 K/AG/2007Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannyayang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undangundang, maka olehkarena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh para PemohonKasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknyaadalah:1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 23-12-2021 — Upload : 31-03-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 921 PK/Pdt/2021
Tanggal 23 Desember 2021 — H. AMIRUDDIN PASE, yang dilanjutkan oleh Ahli Warisnya bernama NURNANI Lawan Ny. SURIANTI NAIM, DK Dan Ny. Hj. HAMSIAH Dg. CAYA, DKK
85 — 2 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 04-05-2005 — Upload : 06-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3331K/Pdt/2003
Tanggal 4 Mei 2005 — Masri Budiman ; Sastra Wijaya ; Anwar Bey Munthe Pemerintah RI Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Badan Pertanahan Tingkat I Sumatera Utara Cq. Kepala Badan Pertanahan Tingkat I Sumatera Utara Cq. Kepala Badan Pertanahan Kota Medan
523 — 488 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Atok Penggugat) yang bernama Mali, meninggalpada sekitar tahun 1915.Bahwa pada sekitar tahun 1969 Penggugat tidak beradadi Tebing Tinggi sehingga tidaklah dapat menguasai secaralangsung tanah sengketa a quo, pada saat mana, entah atas dasarapa Badan Pertanahan Nasional Medan (dahulu Instansi KantorPendafataran Pengawasan Tanah Medan) i.c.
    Menyatakan bahwa penguasaan Tergugat VI atas tanahsengketa a quo adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum.6. Menghukum Tergugat VI disamping untuk membongkar kembaliseluruh bangunan yang ada di atas tanah sengketa a quo jugadihukum untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepadaPenggugat dalam keadaan baik dan kosong.7. Menghukum Tergugat I s/d V secara tanggung renteng untukmembayar ongkos ongkos yang timbul di dalam perkara ini.8.
    Menyatakan bahwa penguasaan Tergugat VI atas tanahsengketa a quo adalah tidak sah dan tidak berdasarkanhukum.5. Menghukum Tergugat VI disamping untuk membongkarkembali seluruh bangunan yang ada di atas tanah sengketaa quo juga dihukum untuk menyerahkan tanah sengketatersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong.6. Menolak gugatan yang selain dan selebihnya.7.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 30-12-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1296 PK/Pdt/2022
Tanggal 30 Desember 2022 — PT NUSASEMBADA BANGUNINDO (KONTRAKTOR, DEVELOPER, REAL ESTATE) VS Ir. Hj. RAHMAH AHMAD, dkk.
87 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-08-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 419 PK/Pdt/2019
Tanggal 26 Agustus 2019 — MUHAMMAD RAWI SUSANTO, DKK lawan PT HASANA DAMAI PUTRA dan ROHAYA binti H. TOLO, DKK
123 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tunduk, patuhdan melaksanakan putusan perkara ini;Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana,adil dan baik (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat , Il, Ill danIV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:1.z..3.4.Gugatan Penggugat eror in persona; Eksepsi diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid: Penggugat tidakmempunyai kualitas sebagai Penggugat yang beriktikad baik dalamperkara a quo
    ; Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;Gugatan Penggugat nebis in idem, karena sengketa terhadap objekperkara tanah a quo, sudah ada Putusan Pengadilan Negeri BekasiNomor 133/Pdt.G/2008 yang telah memperoleh kekuatan hukum yangtetap dan Penetapan Eksekusi Nomor 12/EKS/2009/PN.BKs yangmenyatakan bahwa H.
    Tolo adalah satusatunya pemilik tanah a quo;Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel):Gugatan Penggugat kurang pihak;:Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 419 PK/Pdt/2019Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VImengajukan eksepsi yang pada pokoknya:1. Gugatan kurang pihak (p/urium litis consortium):2.
    Putusan perkara a quo (Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor530/Pdt.G/2014/PN Bks, tanggal 7 Januari 2016 juncto PutusanPengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 50/PDT/2017/PT BDG, tanggal3 Maret 2017 juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor1785 K/Pdt/2018, tanggal 3 September 2018) yang dimohonkanpeninjauan kembali tersebut bertentangan dengan:b. Putusan Perkara Nomor 133/Pdt.G/2008/PN Bks tanggal 7 Oktober2008;2.
    Begitu pula dengan almarhum UkarAbubakar yang menjadi pihak dalam perkara a quo tidak pula menjadi pihakdalam Perkara Nomor 133/Pdt.G/2008/PN Bks, sehingga tidak adapertentangan dari kedua putusan tersebut;Halaman 13 dari 15 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 30-01-2014 — Upload : 18-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1461 K/Pdt/2012
Tanggal 30 Januari 2014 — (casu quo, dalam hal ini), Pemerintah Kota Malang (casu quo, dalam hal ini) Dinas Pendidikan Kota Malang, dk
34 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (casu quo, dalam hal ini), Pemerintah Kota Malang (casu quo, dalam hal ini) Dinas Pendidikan Kota Malang, dk
    (casu quo, dalam halini), Pemerintah Kota Malang (casu quo, dalam hal ini)Dinas Pendidikan Kota Malang, berkedudukan di JalanVeteran Nomor 19 Kota Malang, diwakili oleh Dra. SriWahyuningtyas,M.Si., selaku Kepala Dinas Pendidikan, KotaMalang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dwi Rahayu,SH.
    Bahwa Pengadilan Negeri Malang tidak berwenang memeriksa,mengadili dan memutus perkara a quo, karena Sertifikat Hak PakaiNomor 13, Gambar Situasi tanggal 14 Agustus 1991, Nomor 3222, Luas19.550 M?
    Bahwa prosedur pengajuan permohonan in casu pengajuan permohonansertifikat a quo adalah merupakan ruang lingkup hukum administrasi,oleh karenanya apakah permohonan tersebut bertentangan denganhukum atau tidak adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negarasebagaimana asas Peradilan Tata Usaha Negara yang menganut asasHal. 5 dari 18 Hal. Put.
    Demikian juga dalildalil posita Penggugat poin 7, yang pada intinyamenyatakan bahwa Penggugat pernah mengajukan permohonanpendaftaran Sertifikat tanah atas tanah milik Penggugat (quod non), yangkemudian permohonan a quo ditolak/tidak dikabulkan oleh Kepala KantorPertanahan Kota Malang i.c.
    Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang merupakanperbuatan hukum (rechtmatigedaad) yang termasuk dalam kategori rechtbeschikking, yang didalilkan oleh Penggugat a quo sebagai perbuatan yangmelawan hukum (onrechtmatigedaad), quod non maka kewenangan(kompetensi absolut) untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatansengketa a quo ada pada Peradilan Tata Usaha Negara (i.c. PengadilanHal. 9 dari 18 Hal. Put.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Perdata
Register : 20-02-2023 — Putus : 13-03-2023 — Upload : 13-03-2023
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Tpg
Tanggal 13 Maret 2023 — Quo H&A Bersaudara
Tergugat:
JUMADI Alias AMENG
49 — 28
  • Quo H&A Bersaudara
    Tergugat:
    JUMADI Alias AMENG
Pengadilan PT KUPANG Perdata Wanprestasi
Putus : 12-06-2014 — Upload : 22-08-2015
Putusan PT KUPANG Nomor 45/PDT/2014/PTK
Tanggal 12 Juni 2014 — Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan yang dulunya pada saat perkara a quo adalah Kepala Dinas Prasarana Jalan dan Pengembangan dan Pengairan Kabupaten Timor Tengah Selatan
94 — 43
  • Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan yang dulunya pada saat perkara a quo adalah Kepala Dinas Prasarana Jalan dan Pengembangan dan Pengairan Kabupaten Timor Tengah Selatan
    Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor TengahSelatan yang dulunya pada saat perkara a quo adalah KepalaDinas Prasarana Jalan dan Pengembangan dan PengairanKabupaten Timor Tengah Selatan beralamat di Jln. LaksamanaYos Sudarso Oenali, Kabupaten Timor Tengah Selatan, semulaTergugat I sekarang Terbanding2 Pemerintah Republik Indonesia, cq. Menteri Pekerjaan UmumRepublik Indonesia, cq. Kepala Dinas Pekerjaan UmumPropinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang, cq.
    Kepala DinasPekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan yangdulunya pada saat perkara a quo adalah Kepala PrasaranaJalan dan Pengembangan dan Pengairan Kabupaten TimorTengah Selatan, cq. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatanberalamat di JIn. Laksamana Yos Sudarso, Oenali, KabupatenTimor Tengah Selatan, semula Tergugat II sekarangTerbanding II ;3 Pemerintah Republik Indonesia, cq. Menteri Dalam Negeri diJakarta, cq.
    Notaris Nomor: 80 tanggal 22 April2008 dan berdasarkan surat Kesepakatan Bersama tanggal11 Oktober 2008, antara H.Ismail Dean,SE (sebagai PihakPertama) dan Penggugat MUHAMAD NADIIB (sebagaiPihak Kedua), maka penggugat telah melakukan PekerjaanPembangunan Jembatan di desa Noenoni, KecamatanOenino, Kabupaten Timur Tengah Selatan;2 Bahwa sebagaimana yang telah penggugat jelaskan di atasbahwa Gambar Rencana Jembatan Noenoni yang dijadikandasar bagi penggugat untuk membangun jembatan dalamperkara a quo
    yang ADALAH UASAHA MENJARING ANGINKARENA PENGGUGAT SANGAT AWAM DALAMHAL BERPERKARA ~ DIPENGADILAN namunPenggugat tetap berusaha sehingga adanya perkawa a quo;7 Bahwa karena Penggugat merasa prestasi yang dicapaioleh Penggugat selama ini diabaikan olen Tergugat I,selaku Pengguna Anggaran, bekerjasama dengan TergugatII, selaku Pelaksana Teknik Kegiatan Tergugat III selakuBupati dan para Turut Tergugat I selaku Kepala KejaksaanNegeri SoE, Tergugat II selaku BPKP Perwakilan NusaTenggara Timur, Turut
    ;b Bahwa timbul pertanyaan seperti yang dilansir oleh PenasehatHukum Penggugat beberapa bulan yang lalu sebelum perkaraa quo ini diajukan dipersidangan pada saat itu bertanya kepadapenggugat. Apakah pemeriksaan sudah dilaksanakan sesuaidengan yang seharusnya?
Pengadilan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Perdata
Register : 28-08-2020 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 02-02-2021
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Slw
Tanggal 2 Februari 2021 — Penggugat:
YUSNELI
Tergugat:
1.SOENDOJO KAMANDITO
2.HARNOKO bin MUID
3.WARSUKI
4.ENDANG WIDIASTUTI,SH
Turut Tergugat:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA casu quo KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL casu quo KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEMARANG casu quo KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TEGAL
119 — 18
  • Penggugat:
    YUSNELI
    Tergugat:
    1.SOENDOJO KAMANDITO
    2.HARNOKO bin MUID
    3.WARSUKI
    4.ENDANG WIDIASTUTI,SH
    Turut Tergugat:
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA casu quo KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL casu quo KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEMARANG casu quo KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TEGAL
Pengadilan PN BREBES Perdata
Register : 04-02-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PN BREBES Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Bbs
Tanggal 23 Juli 2019 — Penggugat:
NURKHOMAH
Tergugat:
1.PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk KANTOR CABANG BUMIAYU
2.KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA casu quo Direktorat Jenderal Kekayaan Negara casu quo Kantor Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta casu quo KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TEGAL
3.NUNUNG DARMONO
4.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BREBES
85 — 13
  • Penggugat:
    NURKHOMAH
    Tergugat:
    1.PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk KANTOR CABANG BUMIAYU
    2.KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA casu quo Direktorat Jenderal Kekayaan Negara casu quo Kantor Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta casu quo KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TEGAL
    3.NUNUNG DARMONO
    4.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BREBES
    Kementerian Keuangan Republik Indonesia Casu Quo DirektoratJenderal Kekayaan Negara Casu Quo KantorWilayah Jawa Tengah Dan Daerah IstimewaYogyakarta Casu Quo Kantor Pelayanan KekayaanNegara Dan Lelang Tegal, bertempat tinggal di diJalan KS Tubun Nomor 12 Kota Tegal, sebagaiTergugat Il;3. Nunung Darmono, bertempat tinggal di DK Paingan, Rt. 001, Rw.001, Desa Dawuhan, Kec. Sirampog Kab. Brebes,sebagai Tergugat III;4.
    ikut menandatangani perjanjiankredit dan menyetujul pengikatan jaminan atas objek sengketa,sehingga berakibat gugatan Penggugat a quo kurang pihak(plurium litis consortium).Terhadap gugatan Penggugat yang mengandung cacat formilyang demikian, sesuai hukum acara yang berlaku sudahseharusnya ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidakdapat diterima.ll.GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUURLIBEL)BahwaBahwaBahwaMenurut Penggugat lelang eksekusi terhadap objek sengketadalam perkara a quo
    jaminan kredit,sedangkan Peraturan Menteri Keuangan yang dijadikan acuanPenggugat dalam gugatannya a quo juga sudah tidak berlakulagi pada saat lelang eksekusi objek sengketa dilaksanakan,karena telah dicabut dengan terbitnya Peraturan MenteriKeuangan Nomor = 27/PMK.06/2016 tentang PetunjukPelaksanaan Lelang.Tidak relevannya peraturanperaturan yang dijadikan dasarrHalaman 6 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN BbsMakahukum gugatan Penggugat a quo jelas membingungkan danberakibat
    lelang, maka berdasarkan Pasal 13 Peraturan MenteriKeuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk PelaksanaanLelang, Tergugat Il kemudian menetapkan hari dan tanggalpelaksanaan lelang.0) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) PeraturanMenteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang PetunjukPelaksanaan Lelang, atas permohonan lelang terhadap objeksengketa a quo yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Tergugat IImenyampaikan penetapan jadwal pelaksanaan lelang objeksengketa a quo dengan surat
    Nomor S1744/WKN.09/KNL.05/2018tanggal 24 Oktober 2018.p) Bahwa Tergugat selaku Penjual / Kreditur selanjutnya telahmemberitahukan kepada Penggugat selaku Debitur / Tereksekusiperihal pelaksanaan lelang objek sengketa a quo melalui suratNomor B.3028KC.VIII/ADK/10/18 tanggal 25 Oktober 2018.q) Bahwa lelang objek sengketa a quo juga telah diumumkan terlebihdahulu oleh Tergugat selaku Penjual melalui selebaran tanggal 25Oktober 2018 sebagai pengumuman lelang pertama dan melaluiSurat Kabar Harian Radar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-06-2007 — Upload : 19-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3040K/PDT/2001
Tanggal 12 Juni 2007 — PAN ASIA INDOSYENTEC ; MENTERI TENAGA KERJA RI cq (casu quo) KAKANWIL DEPARTEMEN TENAGA KERJA JAWA BARAT ; dkk
31 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PAN ASIA INDOSYENTEC ; MENTERI TENAGA KERJA RI cq (casu quo) KAKANWIL DEPARTEMEN TENAGA KERJA JAWA BARAT ; dkk
    MENTERI TENAGA KERJA RI cq (casu quo) KAKANWILDEPARTEMEN TENAGA KERJA JAWA BARAT,berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No.301, KodyaBandung ;3. PT. JAMSOSTEK (PERSERO) KANWIL IV JAWA BARATBANDUNG, berkedudukan di Jalan Penghulu H.H.
    Panitera Pengadilan NegeriBandung, permohonan tersebut disusul dengan oleh memori kasasi yangmemuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeritersebut pada tanggal 29 Mei 2001 ;Bahwa setelah itu oleh Tergugat I/Terbanding yang pada tanggal 30 Mei2001 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembandingdiajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Bandung pada tanggal 12 Juni 2001 dan 13 Juni 2001 ;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 29-03-2021 — Putus : 03-05-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 149/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 3 Mei 2021 — MUKHIDIN, SH.MH
Terbanding/Turut Tergugat : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA casu quo KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL casu quo KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEMARANG casu quo KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TEGAL
66 — 29
  • MUKHIDIN, SH.MH
    Terbanding/Turut Tergugat : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA casu quo KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL casu quo KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEMARANG casu quo KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TEGAL
    PemerintahRepublik Indonesia casu quo Kementerian Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional casu guo Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Semarang casu quo KantorPertanahan Kabupaten Tegal, berkantor di Jenderal Anmad YaniNomor 7, Slawi kabupaten Tegal, 6. PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk.
Pengadilan PA PEMATANG SIANTAR Perdata Agama Perceraian
Register : 02-09-2015 — Putus : 29-10-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan PA PEMATANG SIANTAR Nomor 0216/Pdt.G/2015/PA.PST
Tanggal 29 Oktober 2015 — Pemohon Melawan Termohon
38 — 16
  • Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Termohon;Telah membaca surat pernyataan dari ahli waris Pemohon; danTelah mempelajari Surat Kematian Pemohon;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannyatertanggal 2 September 2015 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Agama Pematangsiantar Register Nomor 216/Pdt.G/2015/PA.Psttanggal 2 September 2015 dengan daiildalil sebagaimana pada permohonanPemohon a quo
    Adapun mengenaipanggilan terhadap para pihak a quo sebagaimana telah tercatat dalam beritaacara persidangan.Bahwa pada setiap persidangan yang dihadiri Pemohon dan Termohon,Majelis Hakim telah berusaha dengan optimal untuk mendamaikan kedua belahpihak namun tidak berhasil;Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak untukmenempuh mediasi dengan mediator tertunjuk Sabaruddin Lubis, S.H.(Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar).
    Sipil (PNS), telahmendapatkan surat izin untuk melaksanakan perceraian dari pejabat yangberwenang dengan Surat Pernyataan Memberi Untuk Mengajukan Perceraianyang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala UPTD Kecamatan SidamanikDinas Pendidikan Kabupaten Simalungun;Bahwa pada sidang lanjutan tanggal 15 Oktober 2015 (sidang kedua),Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidakpula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun padapenundaan sidang (sebelumnya), a quo
    telah diperintahkan untuk hadir; Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 216/Pdt.G/2015/PAPstTanggal 29 Oktober 2015Halaman 2 dari 7 halaman.Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor1928/SKD/RSH/2015 tanggal 14 Oktober 2015 yang diajukan kepada MajelisHakim, telah ternyata bahwa ketidakhadiran Pemohon adalah dikarenakan aquo dalam keadaan sakit;Bahwa atas ketidakhadiran Pemohon dan Termohon a quo, MajelisHakim memandang perlu memanggil Pemohon dan Termohon kembalisehingga persidangan
    (relative competentie);Menimbang, bahwa terhadap para pihak a quo telah dilakukanpemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg jo.
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 09-02-2017 — Putus : 27-09-2017 — Upload : 05-12-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 72/Pdt.G/2017/PN Mdn
Tanggal 27 September 2017 — - KHOIRIAH (PENGGUGAT I), DKK - MUHAMAD THOYIB, SPd In Casu a quo berstatus hukum (legal standing) selaku Pimpinan/ Pengurus/Pemiik/Direktur dari PT. HIJRAH HARAMAIN (TERGUGAT I), DKK
310 — 127
  • - KHOIRIAH (PENGGUGAT I), DKK- MUHAMAD THOYIB, SPd In Casu a quo berstatus hukum (legal standing) selaku Pimpinan/ Pengurus/Pemiik/Direktur dari PT. HIJRAH HARAMAIN (TERGUGAT I), DKK
    Majelis Hakim berdasarkan kewenangannya (ex officio) memeriksadan mengadili Perkara Perdata in casu a quo, agar berkenan menyatakan dalamhukum, MENGHUKUM PARA TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuhmelaksanakan isi Amar Putusan dalam Perkara Perdata a quo ;Bahwa PARA PENGGUGAT memiliki sangkaan kalau PARATERGUGAT akan tetap INGKAR dan LALAI memenuhi Isi dari AmarHalaman / 24Putusan Perdata GugatanNomor. 72/Padt.G./2017/PN.MdnKeputusan Hukum yang diperoleh pada Pemeriksaan di Tingkat PengadilanNegeri
    Bank Rakyat Indonesia (Persero) TbkKantor Cabang Medan Putri Hijau sebagai Turut Tergugat I dalam perkara a quo,sehingga gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah salah alamat (error inpersona) dan sudah sepatutnya untuk ditolak;3.
    Dari dan oleh karenaya mohon kepadamajelis hakim pemeriksa perkara a quo untuk menyatakan gugatan PARAPENGGUGAT tidak dapat di terima (Niet Onvantkelijk Verklaard).GUGATAN PERLAWANAN YANG DIAJUKAN PARA PENGGUGATKURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)10. Bahwa sebagaiaman dijelaskan di atas, sesungguhnya PARA PENGGUGATmemiliki hubungan hukum langsung dengan PT. HIRAH HARAMAIN,namun dalam gugatan a quo tidak menarik PT.
    HJRAH HARAMAIN sebagaipihak, sehingga perkara a quo tidak dapat diperiksa dengan secara objektif;11. Bahwa dikarenakan PARA PENGGUGAT tidak menarik PT.
    HIJRAHHARAMAIAN, sebagai pihak dalam gugatan a quo, maka gugatan a quo yangdiajukan PARA PENGGUGAT adalah kurang pihak (plurium litisconsortium), oleh karenanya gugatan perlawanan yang diajukan oleh PARAPENGGUGAT telah cacat formil dan dianggap tidak memenuhi syarat formil.Dari dan oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan PARA PENGGUGATdiputuskan tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijk Verklaard).GUGATAN PENGGUGAT CACAT FORMIL KARENA TIDAKDITANDANGANI OLEH KUASANYA YANG HADIR DALAMPERSIDANGAN (OBSCUR
Pengadilan PN BREBES Perdata
Register : 21-02-2023 — Putus : 12-01-2024 — Upload : 12-01-2024
Putusan PN BREBES Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Bbs
Tanggal 12 Januari 2024 — Bintang Indokarya Gemilang
Turut Tergugat:
2.Pemerintah Desa Tengguli
3.Pemerintah Kabupaten Brebes casu quo Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah
54 — 146
  • Bintang Indokarya Gemilang
    Turut Tergugat:
    2.Pemerintah Desa Tengguli
    3.Pemerintah Kabupaten Brebes casu quo Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-04-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 156 PK/Pdt/2018
Tanggal 26 April 2018 — PEMERITAH REPUBLIK INDONESIA cq (casu quo) MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA cq PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA cq KEPALA STAF TNI cq KOMANDAN PANGKALAN TNI AL (Lantamal V/SBY) VS 1. DENIN SOEDJATNO, dkk
167 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PEMERITAH REPUBLIK INDONESIA cq (casu quo) MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA cq PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA cq KEPALA STAF TNI cq KOMANDAN PANGKALAN TNI AL (Lantamal V/SBY) tersebut;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
    PEMERITAH REPUBLIK INDONESIA cq (casu quo) MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA cq PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA cq KEPALA STAF TNI cq KOMANDAN PANGKALAN TNI AL (Lantamal V/SBY) VS 1. DENIN SOEDJATNO, dkk
    Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak berwenang mengadili(kompetensi absolut);Bahwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo adalahPengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri Sidoarjo;3. Gugatan Para Penggugat mengandung cacat hukum atau errorin persona bentuk diskualifikasi in persona;Halaman 13 dari 26 hal. Put.
    pihak dalamperkara a quo;2.
    Menyatakan Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenangmemeriksa dan mengadili perkara a quo;3. Merintahkan pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan denganmengajukan buktibukti dari Penggugat dan dari para Tergugat;4. Menangguhkan ongkos perkara sampai putusan akhir;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan sebahagian gugatan para Penggugat:2.
    Bahwa pokok perkara dalam gugatan a quo adalahmengenai status kepemilikan objek sengketa dalam penguasaan ParaTermohon Peninjauan Kembali, yang menurut Pemohon PeninjauanKembali adalah miliknya;2.
    Nomor 156 PK/Pdt/2018Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali PEMERITAH REPUBLIK INDONESIA cq (casu quo) MENTERIPERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA cq PANGLIMA TENTARANASIONAL INDONESIA cq KEPALA STAF TNI cq KOMANDANPANGKALAN TNI AL (Lantamal V/SBY) PEMERITAH REPUBLIKINDONESIA cq (casu) quo) MENTERI PERTAHANAN REPUBLIKINDONESIA cq PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA cq KEPALASTAF TNI cq KOMANDAN PANGKALAN TNI AL (Lantamal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 06-09-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 390 K/PID.SUS/2017
Tanggal 6 September 2017 — Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang ; H. MUH. HUSAIN ZAIN bin ZAIN;
902 — 543 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar membebaskan Terdakwa dari Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor karena menilai perbuatan Terdakwa bukanlah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) tersebut. Menurut Majelis ... [Selengkapnya]
  • Juga Memori Kasasi ini kami serahkan kepada PaniteraPengadilan Tipikor Makassar di Makassar pada tanggal 11 Juli 2016 dan jugasesuai dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh UndangUndang(Pasal 248 Ayat (1) KUHAP);Bahwa mengingat Putusan Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkaraa quo maka sesuai dengan Pasal 244 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAPdan Putusan Mahkamah Konstitusi, maka terhadap Putusan a quo, kamiPenuntut Umum dapat mengajukan kasasi;Kemudian sebagai lembaga Peradilan Tertinggi
    GAMRI GENISAmerupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan meskipun dalampemberkasan administrasi perkara yang dilakukan splitsing denganperkara a quo, yang mana Terdakwa berkedudukan sebagai kontraktorpelaksana dan Ir.
    ,bahwa Judex Facti a quo adalah amat keliru dan salah dalam memutusperkara ini, baik mengenai penerapan hukumnya dan atau undangundangmaupun mengenai penilaian faktanya atau pembuktiannya.
    Untuk ituTerdakwa/Pemohon Kasasi secara tegas menyatakan menolak secara kerasputusan Judex Facti a quo in casu putusan Majelis Hakim Banding yangmenguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo dengan alasanalasan sebagai berikut:Terhadap Unsur Setiap Orang;Bahwa pada Memori Kasasi ini, sebelum Terdakwa/ Pemohon Kasasimenguraikan anasir setiap orang, maka pertamatama Pemohon Kasasiakan menanggapi dan/atau mengomentari serta menganalisis anasir ke2,anasir ke3, anasir ke4 dan anasir ke5 dari
    dari Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo yangdiambil over oleh Majelis Hakim Banding ialah disamping kontradiksidengan ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut, juga bertentangan denganpendapat dari Prof.
Pengadilan PN BREBES Perdata
Register : 21-02-2023 — Putus : 12-01-2024 — Upload : 12-01-2024
Putusan PN BREBES Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bbs
Tanggal 12 Januari 2024 — Bintang Indokarya Gemilang
Turut Tergugat:
2.Pemerintah Desa Tengguli
3.Pemerintah Kabupaten Brebes casu quo Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah
61 — 154
  • Bintang Indokarya Gemilang
    Turut Tergugat:
    2.Pemerintah Desa Tengguli
    3.Pemerintah Kabupaten Brebes casu quo Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah