Agustono Bin R.Soepomo umur 44 tahun, agamaIslam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di GRANDMUTIARA GADING BLOK K.11, No.22, RT.004 RW. 005 DesaTelajung Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi,selanjutnya disebut sebagai Pemohon;MelawanPratiwi Binti Subali umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan lbu RumahTangga, tempat tinggal di GRAND MUTIARA GADING BLOKK.11, No.22, RT.004 RW. 005 Desa Telajung KecamatanCikarang Barat Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagaiTermohon;Pengadilan Agama

Agustono Bin R.Soepomo)untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (PRATMI bintiSUBAL) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang;4.

Soepomo ;

R.Soepomo, SH dalambukunya Hukum Acara Perdata Pengadilan Negen halaman 7677mengemukakan bahwa:Akta otentik adalah surat yang dibuat oleh atau di muka seorang pejabatumum yang mempunyai wewenang untuk membikin surat itu, denganmaksud untuk menjadikan surat tersebut sebagai surat bukti;Selanjutnya Beliau mengemukakan:Pejabat umum ini, adalah notaris, pegawai pencatat jiwa (burgerlijkestand), jurusita (deurwaarder), panitera pengadilan dan sebagainyaBersandar pada pandangan hukum tersebut di atas,

R.Soepomo, S.H. dalam bukunyaHukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, cetakan ke17 Jakarta, Pradnya Paramita2005, halaman 51 Hakim di dalam sistem acara perdata di pengadilan negeri adalahaktif, ia memimpin jalannya pemeriksaan perkara, sehingga hakim sendiri dapat danharus memperhatikan segala hal yang perlu diketahui untuk menentukan putusandengan adil.

R.Soepomo, S.H., "Reglemen Indonesia tidak mengharuskan Penggugatuntuk mengformulir dengan konkrit apa yang dituntut, tidak mengharuskanadanya "een duidelijke en bepaalde conclusie", dalam bukunya, HukumAcara Perdata Pengadilan Negeri, Pen. PT Pradnya Paramita Jakarta, Cet.Ketujuhbelas, 2005, halaman 24 25;Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam mengadili suatu perkara,terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukanhukumnya.

Bahwa Menurut R.Soepomo (1946: 146), sumber hukum yangdapat diterapkan oleh Hakim dapat berupa peraturan perundangundangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis(hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupundoktrin/ajaran para ahli. Hakim dalam memutuskan suatu perkaraharus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterimasemua pihak dan tidak menyimpang dari kaidahkaidah hukum yangada.

Menurut R.Soepomo: Pada dasarnya semua anak dalam hukum adat Jawa,baik lakilaki maupun perempuan, mempunyai hak yang sama atas hartawarisan orang tuanya. Hak sama mengandung pengertian semua anakPutusan Nomor: 789/Pdt.G/2015/PN.Sby.berhak untuk diperlakukan sama. Oleh karena itu, atas dasar kerukunandengan memperhatikan keadaan masingmasing ahli waris, bagian anaklelaki maupun anak perempuan adalah sama. (R. Soepomo, 1993, BabBabtentang Hukum Adat, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, halaman 80);d.

R.Soepomo, S.H. hal. 3536) jo. Pasal 56 UndangUndang Nomor 5 tahun1960 tentang Peraturan Dasar Pokok = Pokok Agraria;. Bahwa hukum tanah yang berlaku pada tahun sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria(UndangUndang Pokok Agraria) yang berlaku adalah Hukum Adat. Dengandemikian penguasaan atas tanah C.227 oleh Kariyo Dikromo alias Paidinadalah sah 100% (seratus persen), jo.

Undangundang bagi mereka yang membuatnya, daripengertian diatas nyata bahwa Surat Kesepakatan Bersama yang dibuatantara Tergugat I dengan Penggugat dengan disaksikan oleh Mamad danMoh.Zeini adalah sebagai bentuk kesepakatan yang dituangkan dalamsuatu perjanjian yang mana Surat Kesepakatan Bersama tersebut berlakusebagai Undangundang bagi para pihak yang membuat tersebut (TergugatI dan Penggugat) ;Menimbang, bahwa Surat Kesepakatan Bersama tersebut termasuksebagai Akta dibawah tangan, bahwa dalam bukunya R.Soepomo

R.Soepomo Sedangkan menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH menyatakan :Surat akte otentik ialah surat yang dibikin dengan maksud untukdijadikan bukti oleh atau di muka seorang pejabat umum yang berkuasauntuk itu.Pejabat itu adalah Notaris, pegawai pencatatan jika, jurus sita Hakim,Panitera dan lainlain.Bahwa akte jual beli Nomor : 942/X/Kec.Alok Barat/2012 tanggal 17 Oktober2012 dan Sertifikat Hak Milik No.

Bahwa R.Soepomo dalam bukunya berjudul :Wukum Acara PerdataPengadian Negeri,halaman 54,menyatakan bahwa Eksepsi adalah bantahan yang menangkis tuntutan Penggugat sedangkanpokok perkara tidak langsung disinggung.;6. Bahwa untuk itu Para TERGUGAT mengajukan keberatan ataskewenangan mengadili/Kompetensi Relatif.;Adapun Kompetensi Relatif diartikan Kewenangan pengadilan untukmenangani/mengadili Suatu sengketa /perkara didasarkan padatempat/lokasi/domisili Para Pihak yang bersengketa.

R.Soepomo, SH., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara PengadilanNeger? Cetakan tahun 1973, Jakarta: Pradnya Paramita, 1984 hal. 5152,yang menyatakan:a. apabila suatu bantahan dari Tergugat dianggap oleh Hakimternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara,sehingga Hakim dapat memberi keputusan akhir (eind vonis) dimanaeksepsi yang diajukan Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatanPenggugat tidak dapat dikabulkan....14.

R.Soepomo, SH., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Pengadilan NegeriCetakan tahun 1973, Jakarta : Pradnya Paramita, 1984 hal. 5152, yangmenyatakan :... apabila suatu bantahan dari Tergugat dianggap oleh Hakim ternyata benar,maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga Hakim dapatmemberi keputusan akhir (eind vonis) dimana eksepsi yang diajukan Tergugat ituditerima dan dengan itu gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan....Bahwa Doktrin/pendapat hukum tersebut sependapat dengan

Penolakan tersebut disebut eksepsi yang berlakuprinsi nebis in idem (R.Soepomo; Hukum Acara Perdata PengadilanNegeri Jakarta: PT.

R.Soepomo, SH., Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, hal. 222, alinea 45,yang menyatakan: Dalam hal demikian, Pengadilan Negeri wajib, setelahmendengar penggugat, mengadili eksepsi tersebut, artinya harus memutuskan,apakah pengadilan memang tidak berkuasa atau sebenarnya berkuasa.Jikalau pengadilan menganggap dirinya berkuasa, maka eksepsi itu ditolak danpengadilan akan mengambil putusan tentang pokok perkara.

R.Soepomo, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Cetakankelimabelas, Penerbit PT.Pradnya Paramita : Jakarta Hal.68) dan sebagaimana puladibuktikan dalam ketentuan Pasal 1925 BW/174HIR/311 RBG.Oleh karena itu sudah terlihat jelas gugatan Penggugat telah melanggar hukum(exceptional circumstances) maka sudah seharusnya Majelis Hakim yangmenyidangkan perkara ini menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atausetidaktidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;EXCEPTIE PLURIUM

Demikian pula menurut R.Soepomo, kekuatan putusan hakim yang pasti dapat digunakan secaranegatif, misalnya apabila seorang Tergugat menolak suatu tuntutandengan alasan, bahwa tuntutan itu telah diputus oleh hakim, sedangputusan itu telah menjadi pasti. Penolakan tersebut disebut eksepsiyang berlaku prinsip nebis in idem (R. Soepomo, 2005 : 95). M.

R.Soepomo, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri hal. 28),sehingga seorang atau bersamasama dapat mengajukan gugatan dalam satu surat gugatankepada seorang atau beberapa Tergugat yang dipandang telah melakukan sesuatu yangmerugikan kepentingan hukum secara bersama (kolektif);63Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, makakejelasan keberadaan suatu subjek dan objek persengketaan sangatlah penting sebagaibahagian syarat krusial yang harus benar dan tepat dalam

R.Soepomo, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Cetakan KelimaBelas, Penerbit PT.

R.Soepomo, S.H. Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, PradnyaParamita Jakarta, Hal. 35);3.4 Dar uraian tersebut di atas, tidak terbukti bahwa posita gugatdi dukung oleh dengan petitum gugatan. Hal ini menjadikan gugatanmenjadi tidak jelas/kabur/obscuur.