RINA MITRA RAHARJA;

RINA MITRA RAHARJA ;

RINA MITRA RAHARJA;

/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2393/PJ/2020, tanggal 27 April 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT RINA MITRA RAHARJA

Rina Mitra Raharja, NPWP 02.380.176.4915.001, beralamatdi Jalan Koperasi No. 106 Aikmel, Kab.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00841/NKEB/WPJ.31/2019 tanggal 29 April 2019tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan WajibPajak terhadap Surat Tagihan Pajak Nomor 00326/107/17/915/18tanggal 17 April 2018 Masa Pajak Oktober 2017, atas nama PTRina Mitra Raharja, NPWP 02.380.176.4915.001, beralamat diJalan Koperasi Nomor 106 Aikmel, Kabupaten Lombok Timur,adalah telan sesuai dengan ketentuan peraturan

Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Nomor00326/107/17/915/18 tanggal 17 April 2018 Masa Pajak Oktober2017, atas nama PT Rina Mitra Raharja, NPWP 02.380.176.4915.001, beralamat di Jalan Koperasi Nomor 106 Aijikmel,Kabupaten Lombok Timur, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

RINA MITRA RAHARJA ;

RINA MITRA RAHARJA ;

RINA MITRA RAHARJA;

RINA MITRA RAHARJA;

/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2395/PJ/2020, tanggal 27 April 2020:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT RINA MITRA RAHARJA

Rina Mitra Raharja, NPWP 02.380.176.4915.001, beralamatdi Jalan Koperasi No. 106 Aikmel, Kab.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00832/NKEB/WPJ.31/2019 tanggal 29 April 2019tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajakberdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan WajibPajak terhadap Surat Tagihan Pajak Nomor 00045/107/16/915/18tanggal 17 April 2018 Masa Pajak Maret 2016, atas nama PT RinaMitra Raharja, NPWP 02.380.176.4915.001, beralamat di JalanKoperasi Nomor 106 Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan

Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Nomor00045/107/16/915/18 tanggal 17 April 2018 Masa Pajak Maret2016, atas nama PT Rina Mitra Raharja, NPWP 02.380.176.4915.001, beralamat di Jalan Koperasi Nomor 106 Aijikmel,Kabupaten Lombok Timur, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

RINA MITRA RAHARJA ;

RINA MITRA RAHARJA;

RINA MITRA RAHARJA

PUTUSANNomor 148/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Selanjutnya diwakili oleh Teguh Budiharto, DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2403/PJ/2020, tanggal 27 April 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT RINA MITRA RAHARJA

Rina Mitra Raharja, NPWP 02.380.176.4915.001, beralamatdi Jalan Koperasi No. 106 Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Februari 2020,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 8 Juni 2020 dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 8

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00846/NKEB/WPVJ.31/2019 tanggal 29 April 2019tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C Karena Permohonan WajibPajak terhadap Surat Tagihan Pajak Nomor 00053/107/16/915/18tanggal 17 April 2018 Masa Pajak November 2016, atas nama PTRina Mitra Raharja, NPWP 02.380.176.4915.001, beralamat diJalan Koperasi No. 106 Aikmel, Kab.

Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Nomor00053/107/16/915/18 tanggal 17 April 2018 Masa PajakNovember 2016, atas nama PT Rina Mitra Raharja, NPWP02.380.176.4915.001, beralamat di Jalan Koperasi No. 106Aikmel, Kab. Lombok Timur, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.4.

RINA MITRA RAHARJA ;

BUMI KARYATAMA RAHARJA;;

RINA MITRA RAHARJA;

Gatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2402/PJ/2020, tanggal 27 April 2020;Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada: AkhmadReiza Herbowo, Penelaah Keberatan, Subdit PeninjauanKembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding,berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 8 Juni 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT RINA MITRA RAHARJA

Rina Mitra Raharja, NPWP 02.380.176.4915.001, beralamatdi Jalan Koperasi Nomor 106 Aikmel, Kabupaten Lombok Timur; ehinggabesarnya imbalan bunga atas pengembalian;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Februari 2020,Halaman 2 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 262/B/PK/Pjk/2021tanggal 17 April 2018 Masa Pajak Oktober 2016, atas nama PTRina Mitra Raharja, NPWP 02.380.176.4915.001, beralamat diJalan Koperasi Nomor 106 Aikmel, Kabupaten Lombok Timur,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;3.3.

Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Nomor00052/107/16/915/18 tanggal 17 April 2018 Masa Pajak Oktober2016, atas nama PT Rina Mitra Raharja, NPWP 02.380.176.4915.001, beralamat di Jalan Koperasi Nomor 106 Aijikmel,Kabupaten Lombok Timur, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

RINA MITRA RAHARJA

PUTUSANNomor 149/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Selanjutnya diwakili oleh Teguh Budiharto, DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2406/PJ/2020, tanggal 27 April 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT RINA MITRA RAHARJA

Rina Mitra Raharja, NPWP 02.380.176.4915.001, beralamatdi Jalan Koperasi No. 106 Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Februari 2020,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 8 Juni 2020 dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 8

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00849/NKEB/WPVJ.31/2019 tanggal 29 April 2019tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C Karena Permohonan WajibPajak terhadap Surat Tagihan Pajak Nomor 00320/107/17/915/18tanggal 29 April 2018 Masa Pajak Maret 2017, atas nama PT RinaMitra Raharja, NPWP 02.380.176.4915.001, beralamat di JalanKoperasi No. 106 Aikmel, Kab.

Menyatakan bahwa Surat = Tagihan Pajak Nomor00320/107/17/915/18 tanggal 29 April 2018 Masa Pajak Maret2017, atas nama PT Rina Mitra Raharja, NPWP 02.380.176.4915.001, beralamat di Jalan Koperasi No. 106 Aikmel, Kab.Lombok Timur, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum.3.4.

BUMI KARYATAMA RAHARJA;

Putusan Nomor 4410/B/PK/Pjk/2019tanggal 18 Juli 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atauJKP Masa Pajak Maret 2008 Nomor: 00533/207/08/052/10 tanggal 23 April2010, atas nama: PT Bumi Karyatama Raharja, NPWP: 01.882.790.7052.000, beralamat di: Dusun Pauh, Hamparan Perak, Deli Serdang 20374,Sumatera Utara, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakMaret 2008 menjadi sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP1637/WPJ.07/2011 tanggal 18 Juli 2011, tentang Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa PajakMaret 2008 Nomor: 00533/207/08/052/10 tanggal 23 April 2010,atas nama: PT Bumi Karyatama Raharja, NPWP: 01.882.790.7052.000, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

RINA MITRA RAHARJA;

Tanggapan tanpa tanggal;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT004857.99/2019/PP/M.XIIIA Tahun 2020, tanggal 5 Februari 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00847/NKEB/WPuJ.31/2019, tanggal 29April 2019, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak,atas nama PT Rina Mitra Raharja

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00847/NKEB/WPuJ.31/2019, tanggal 29 April 2019,tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C Karena Permohonan WajibPajak terhadap Surat Tagihan Pajak Nomor 00054/107/16/915/18,tanggal 17 April 2018, Masa Pajak Desember 2016, atas nama PTRina Mitra Raharja, NPWP 02.380.176.4915.001, beralamat diJalan Koperasi Nomor 106, Aikmel, Kabupaten Lombok Timur,adalah telah sesuai dengan ketentuan

Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Nomor00054/107/16/915/18, tanggal 17 April 2018, Masa PajakDesember 2016, atas nama PT Rina Mitra Raharja, NPWP02.380.176.4915.001, beralamat di Jalan Koperasi Nomor 106,Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

ABDI RAHARJA;

,LL.Mkewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Sub DirektoratUpaya Hukum, pada Direktorat Keberatan, Banding danPeraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU25/BC.06/2017 tanggal 13 September 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT ABDI RAHARJA, beralamat Jalan Panjang Nomor 11, DE, Arteri Kelapa Dua, Kelapa Dua, Kebon Jeruk, Jakarta,yang diwakili oleh Teguh Boentoro, jabatanDirektur;Selanjutnya Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Dr.

Terbandingmengajukansurat uraian bandingtanggal23 Agustus 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT84804/PP/M.VII.A/19/2017, tanggal 18 Juli 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap SuratPenetapanKembaliTarif dan/atauNilaiPabean (SPKTNP) NomorSPKTNP180/KPU.01/2016 tanggal 12 April 2016 sesuaidengan NotaHasilPenelitianUlangNomor NHPU122/KPU.01/BD.03/PFPD/2016 tanggal08 April 2016, atas nama: PT Abdi Raharja

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT RINA MITRA RAHARJA

ABADI RAHARJA;

., jabatan Kepala Sub Direktorat Upaya Hukum, padaDirektorat Keberatan Banding dan Peraturan, dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU24/BC.06/2017, tanggal 13 September 2017:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT ABDI RAHARJA, beralamat di Jalan Panjang Nomor 11DE, Arteri Kelapa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11550, yangdiwakili oleh Teguh Boentoro, jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr.

mengajukansurat uraian banding tanggal 20 September 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put84564/PP/M.VIIA/19/2017, tanggal 13 Juni 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap SuratPenetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SGPKTNP) Nomor SPKTNP186/KPU.01/2016 tanggal 18 April 2016 sesuai dengan Nota Hasil PenelitianUlang Nomor NHPU124/KPU.01/BD.03/PFPD/2016 tanggal 18 April 2016,atas nama PT Abdi Raharja

RINA MITRA RAHARJA;

/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2396/PJ/2020, tanggal 27 April 2020:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT RINA MITRA RAHARJA

Rina Mitra Raharja, NPWP 02.380.176.4915.001, beralamatdi Jalan Koperasi No. 106 Aikmel, Kab.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00833/NKEB/WPJ.31/2019 tanggal 29 April 2019tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan WajibPajak terhadap Surat Tagihan Pajak Nomor 00046/107/16/915/18tanggal 17 April 2018 Masa Pajak April 2016, atas nama PT RinaMitra Raharja, NPWP 02.380.176.4915.001, beralamat di JalanKoperasi Nomor 106 Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan

Putusan Nomor 4588/B/PK/Pjk/2020atas nama PT Rina Mitra Raharja, NPWP 02.380.176.4915.001,beralamat di Jalan Koperasi Nomor 106 Aikmel, KabupatenLombok Timur, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.