Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan adanya ralat nama dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II tersebut pada diktum Nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang;5.

Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang untuk mencatat ralat nama dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II tersebut pada diktum Nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) penetapan ini pada register akta nikah;6. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Yke2z sil yes sdl alll pau,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas perkarapermohonan Ralat Kesalahan Tulis Akta Nikah yang diajukan oleh :PEMOHON I, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan ,bertempat tinggal di Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta,selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;PEMOHON Il, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan ,bertempat

untukmengurus akta kelahiran ketiga orang anaknya;Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagimengajukan sesuatu berupa apapun dan mohon penetapan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini makaditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidanganperkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa pokok permohonan ini adalah Pemohon danPemohon Il mengajukan permohonan ralat

karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 1,pasal 2 dan pasal 49 Undangundang Nomor 7 Tahun, 1989 yang telahdiamandemen dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhirdengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 serta pasal 63 ayat (1) huruf (a)Undangundang Nomor 1 Tahun 1974, perkara ini menjadi tugas danwewenang Pengadilan Agama Yogyakarta;Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undangundang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatanperubahan nama atau ralat

sebagaimana ketentuan pasal 1 angka (1), pasal 2 dan pasal 49Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangundangNomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dinyatakan terbukti antaraPemohon dan Pemohon Il terikat dalam perkawinan sah, menikah padatanggal 20 Oktobter 2003 di KUA Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang,sehingga telah terbukti Pemohon dan Pemohon II berkwalitas sebagai pihakpihak dalam perkara permohonan ralat

yangtertulis PEMOHON I, Kelahiran Sampang, 21 TH menjadi PEMOHON BENAR, Kelahiran sampang, tanggal 12 Agustus 1982;Menetapkan meralat nama dan tanggal lahir Pemohon II dalam KutipanAkta Nikah Nomor , tanggal 20 Oktober 2003 yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang yangtertulis PEMOHON II binti NAMA LAIN AYAH PEMOHON Il, KelahiranSampang, 20 TH menjadi PEMOHON II BENAR, Kelahiran Sampang, 12Maret 1986;Memerintahkan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk melaporkanadanya ralat

PEMOHON I dan PEMOHON II (RALAT SALAH TULIS NAMA)

Yk.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Yogyakarta,yang mengadili perkaraperkara Perdata tertentu,telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ralat kesalahan nama yangdiajukan oleh :1. PEMOHON I, umur 53 tahun, Agama Islam, pendidikan , pekerjaan , bertempattinggal di kecamatan Pakualaman, kota Yogyakarta, selanjutnya disebut Pemohon I;2.

PEMOHON (RALAT SALAH NAMA)

Ykert gerd Ul owDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkanpenetapan dalam perkara permohonan ralat nama dalam Akta Nikah yangdiajukan oleh:PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan , tempatkediaman di Kecamatan Gondokusuman KotaYogyakarta, selanjutnya disebut sebagaiPemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca suratsurat dalam berkas

yang cukup Pemohon tidakmengajukan apapun dan mohon segera diputus;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, makasegala yang tercatat dalam berita acara sidang dinyatakan sebagai bagian yangtidak terpisah dengan penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimanadiuraikan di atas;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Pemohonhadir sendiri di persidangan;Menimbang bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukanpermohonan permohonan ralat

PEMOHON I dan PEMOHON II (RALAT SALAH TULIS NAMA)

PENETAPANNomor 0009/Pat.P/2013/PA.Ykers gor sll all pawDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan ataspermohonan Ralat Kesalahan Tulis Nama Dalam Akta Nikah yang diajukan oleh :PEMOHON , umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan , bertempat tinggal diKecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, selanjutnya disebutsebagai Pemohon PEMOHON Il, umur 60 tahun,

Pasal 34 ayat (2) Keputusan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 PengadilanAgama berwenang mengadili, memeriksa dan memutus perkara a quo;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II bermaksud mengajukanpermohonan ralat kesalahan tulis nama Pemohon dan Pemohon II dalam Kutipan AktaNikah Nomor tanggal 23 November 1976, maka berdasarkan pasal 34 ayat (2)Keputusan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yangberbunyi perubahan yang menyangkut biodata suami, istri ataupun wali harusberdasarkan

persidangan Majelis Hakim telahmenemukan faktafakta sebagai berikut : Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah sebagaimanatercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 23 Nopember 1976 (P.2); Bahwa pada Kutipan Akta Nikah tersebut nama Pemohon dan Pemohon Iltercatat salah; Bahwa sesuai dengan bukti P.1 dan P.4 nama Pemohon yang sebenarnyaadalah PEMOHON ; Bahwa sesuai dengan bukti P.1 dan P.38 nama Pemohon II yang sebenarnyaadalah PEMOHON II; Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ralat

PEMOHON (RALAT KESALAHAN TULIS AKTA NIKAH)

YkBISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Klas IA Yogyakarta yangmengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertamatelah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalamperkara permohonan Ralat Kesalahan Tulis Kutipan AktaNikah yang diajukan oleh: PEMOHON, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan .

SAKSI II:e Bahwa saksi adalah anak kandungPemohon; e Bahwa nama ibu saksi adalah ISTRIPEMOHON; e Bahwa Pemohon terakhir bekerja di Tunggulrejodan pensiun tahune Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Ralat AktaNikah untuk mengajukan pensiunan hak dari ibusaksi (isteri Pemohon) karena ibu saksi sudahmeninggale Bahwa saksi tidak tahu kalau Pemohon punyagelar NAMA PEMOHONSALAH; e Bahwa kakek saksi bernama KAKEKMenimbang, bahwa terhadap keterangan saksisaksitersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidakmembantah

Februari 1947 di Yogyakarta;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi telah terbukti bahwa: e Bahwa Pemohon bernama NAMA PEMOHON BENARyang telah menikah dengan ISTRI PEMOHON diKantor Urusan Agama Kecamatan GondokusumanKota Yogyakarta Nomor: Petikan dari bukupendaftaran Nikah Nomor: , tanggal1B 8 172 pees encene eesesersesesenensens aeseie soameseeeene eee Bahwa ketika menikah Pemohon menggunakannama NAMA PEMOHON BENAR dan tidak pernahmenggunakan gelar NAMA PEMOHON11e Bahwa Pemohon mengajukan ralat

PEMOHON (RALAT TULISAN KESALAHAN AKTA NIKAH)

PENETAPANNomor : 0044/Padt.P/2013/PA.Ykert yor dl Ul ow,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Klas IA Yogyakarta yang mengadili perkaraperkara tertentupada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkarapermohonan Ralat Kesalahan Tulis Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:PEMOHON, umur 78 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Kecamatan MantrijeronKota Yogyakarta.

PEMOHON (RALAT AKTA NIKAH)

PEMOHON (RALAT AKTA NIKAH)

PENETAPANNomor : 0072/Pat.P/2014/PA.Ykert yor dl Ul ow,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Yogyakarta yang mengadili perkaraperkara tertentu padatingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkarapermohonan Ralat Kesalahan Tulis Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:PEMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan , tempat kediaman di KecamatanUmbulharjo Kota Yogyakarta, selanjutnya disebutsebagai Penggugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca

PEMOHON (RALAT AKTA SALAH TULIS)

Kemudian dalam ralat SPKTNP tersebut juga tidak ada tanggal ditetapkan,hal ini menurut Pemohon Banding bahwa surat ralat SPKTNP yang diterbitkan olehTerbanding tidak sah;5. Dalam Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor: P50/BC/2010, tentang PetunjukPelaksanaan Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai dalam Lampiranyang tidak terpisahkan dalam Peraturan Dirjen Bea dan Cukai ini,halaman 2 point D tentang Azasazas angka 3 yang mengatur:D. Asasasas(3).

Atas dasar semua di atas menurut Pemohon Banding secara formalpenerbitan ralat SPKTNP di atas adalah tidak sah dan mengabaikan ketentuanperundangundangan yang berlaku;8.

Mengingat hal tersebut di atas, ralat pada SPKTNP merupakan bentukkewenangan dan tanggung jawab atas pelaksanaan tata naskah dinas, sehinggainformasi yang diberikan kepada yang menerima dapat berjalan secara efektif;6.

Perlu diketahui bahwa ralat atas keputusan tidak hanya terjadi padalingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, bahkan ralat bisa terjadi pada setiapnaskah dinas yang telah dibuat oleh pejabat, sehingga Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 2008tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas untuk digunakan sebagai acuan umumpenyelenggaraan administrasi unum dan acuan penyusunan pedoman tata naskahdinas yang disesuaikan dengan kebutuhan instansi masingmasing;7.

Berdasarkan hal tersebut di atas, ralat pada SPKTNP atas nama PemohonBanding telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;bahwa menurut Majelis ralat tersebut tetap sah karena diterbitkan bukanberdasarkan Pasal 92A Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanansebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006 tetapiberdasarkan Hukum Administrasi Negara sehingga tetap dapat diajukan bandingoleh Pemohon Banding.

Memberikan izin kepada Pemohon untuk meralat nama Pemohon pada Ijazah Madrasah Ibtidaiyah dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah yang semula tertulis MISTO menjadi MUHAMAD IMAM SANTOSO sebagaimana Surat Keterangan Ralat Ijazah/STTB tanggal 9 Mei 2006 Nomor : Kd.11.5/4/PP.01.1/1.149/2006 dan Surat Keterangan Ralat Ijazah/STTB tanggal 1 Juni 2006 Nomor : MTs.11.28/PP.01.1/505/2006 atas nama MUHAMAD IMAM SANTOSO; 3.

atas nama MUHAMAD IMAM SANTOSO, yang diberi tanda buktiP.6;Fotocopy Surat Keterangan dari Desa Kalibangkang, Kecamatan Ayah,Kabupaten Kebumen, tanggal 20 Februari 2014 Nomor : 474/38/2014, yangdiberi tanda bukti P.7;Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3305010509770008, tanggal 26Agustus 2012 atas nama MUHAMAD IMAM SANTOSO, yang diberi tandabukti P.8;Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3305011402110004 atas nama KepalaKeluarga MUHAMAD IMAM SANTOSO, yang diberi tanda bukti P.9;Fotocopy Surat Keterangan Ralat

ljazah/STTB tanggal 9 Mei 2006 Nomor :Kd.11.5/4/PP.01.1/1.149/2006 atas nama MUHAMAD IMAM SANTOSO, yangdiberi tanda bukti P.10;Fotocopy Surat Keterangan Ralat ljazah/STTB tanggal 1 Juni 2006 Nomor :MTs.11.28/PP.01.1/505/2006 atas nama MUHAMAD IMAM SANTOSO, yangdiberi tanda bukti P.11;Menimbang, bahwa bukti surat surat tersebut telah dicocokkan denganaslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup kecuali bukti surat P.1 yang merupakansurat asli sehingga dapat digunakan sebagai bukti yang sah;Menimbang

ljazah/STTB tanggal 9 Mei 2006Nomor : Kd.11.5/4/PP.01.1/1.149/2006 dan Surat Keterangan Ralat ljazah/STTBtanggal 1 Juni 2006 Nomor : MTs.11.28/PP.01.1/505/2006 atas nama MUHAMADIMAM SANTOSO;Menimbang, bahwa ternyata Surat Keterangan Ralat ljazah/STTB tanggal 9Mei 2006 Nomor : Kd.11.5/4/PP.01.1/1.149/2006 atas nama MUHAMAD IMAMSANTOSO, dikeluarkan oleh Departemen Agama Kantor Kabupaten Kebumen danSurat Keterangan Ralat ljazah/STTB tanggal 1 Juni 2006 Nomor : MTs.11.28/PP.01.1/505/2006 atas nama MUHAMAD

IMAM SANTOSO telah dikeluarkan olehDepartemen Agama Madrasah Tsanawiyah Negeri ( MTsN ) Rowokele KabupatenKebumen, sehingga Surat Keterangan Ralat ljazah/STTB Pemohon tersebutdikeluarkan oleh pihak yang berwenang menerbitkannya;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan untukmenjamin kepentingan hukum Pemohon maka cukup beralasan apabila permohonanPemohon dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, makasegala biaya yang timbul sebagai akibat permohonan

Memberikan izin kepada Pemohon untuk meralat nama Pemohon pada ljazahMadrasah Ibtidaiyah dan ljazah Madrasah Tsanawiyah yang semula tertulisMISTO menjadi MUHAMAD IMAM SANTOSO sebagaimana SuratKeterangan Ralat ljazah/STTB tanggal 9 Mei 2006 Nomor : Kd.11.5/4/PP.01.1/1.149/2006 dan Surat Keterangan Ralat ljazah/STTB tanggal 1 Juni2006 Nomor : MTs.11.28/PP.01.1/505/2006 atas nama MUHAMAD IMAMSANTOSO;3.

SOI dan BAHUYAM, di sesuaikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Ralat Identitas Pemohon;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ralat Identitas Nomor : 340/KD2002/I/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pedamaran, bahwaidentitas Pemohon yang sebenarnya adalah NURSANI, Pedamaran, 02Mei 1961;7.

Fotocopy Surat Keterangan Ralat Identitas Pengantin, Nomor340/KD2002/1/2020 tanggal 15 Januari 2020, atas nama Nursani, (BuktiP6);7.

Soi dan Bahuyam, di sesuaikandengan Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Ralat IdentitasPemohon; Bahwa yang benar Pemohon adalah Nursani lahir di Pedamaran, tanggal2 Mei 1961 anak dari H.

Utrbukti P6 berupa Surat Keterangan Ralat Identitas Pengantin, Nomor 340/KD2002/I/2020 tanggal 15 Januari 2020, atas nama Nursani dan bukti P7 berupaSurat Keterangan Ralat Identitas Pengantin, Nomor Kua.06.01.06/PW.01/030/2019 tanggal 16 September 2019 atas nama Nursani menjelaskan bahwatanggal lahir Pemohon adalah di Pedamaran, tanggal 2 Mei 1961, anak dariH.Soi dan Bahuyam ;Menimbang bahwa oleh karena tanggal lahir Pemohon yang benaradalah 2 Mei 1961, sebagaimana tersebut dalam Bukti P4, P6 dan

SOI dan BAHUYAM, di sesuaikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar,Surat Keterangan Ralat Identitas Pemohon;3.

Kemudian dalam ralat SPKTNP tersebut juga tidak ada tanggal ditetapkan, hal ini menurut FBanding bahwa surat ralat SPKTNP yang diterbitkan oleh Terbanding tidak sah;5. Dalam Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor: P50/BC/2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan TataDinas Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dalam PDirjen Bea dan Cukai ini, halaman 2 point D tentang Azasazas angka 3 yang mengatur:D. Asasasas(3).

Atas dasar semua di atas menurut Pemohon Banding secara formal penerbitan ralat SPKTNEFadalah tidak sah dan mengabaikan ketentuan perundangundangan yang berlaku;8.

Mengingat hal tersebut di atas, ralat pada SPKTNP merupakan bentuk kewenangan dan tangguratas pelaksanaan tata naskah dinas, sehingga informasi yang diberikan kepada yang menerinberjalan secara efektif;6.

Perlu diketahui bahwa ralat atas keputusan tidak hanya terjadi pada lingkungan Direktorat Jenddan Cukai, bahkan ralat bisa terjadi pada setiap naskah dinas yang telah dibuat oleh pejabat, :Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 2008Pedoman Umum Tata Naskah Dinas untuk digunakan sebagai acuan umum penyeleradministrasi umum dan acuan penyusunan pedoman tata naskah dinas yang disesuaikankebutuhan instansi masingmasing ;7.

Berdasarkan hal tersebut di atas, ralat pada SPKTNP atas nama Pemohon Banding telah sesuaketentuan yang berlaku;bahwa menurut Majelis ralat tersebut tetap sah karena diterbitkan bukan berdasarkan Pasal 92Aundang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UndangNomor 17 Tahun 2006 tetapi berdasarkan Hukum Administrasi Negara sehingga tetap dapat banding oleh Pemohon Banding.

Kemudian dalam ralat SPKTNP tersebut juga tidak ada tanggal ditetapkan, hal ini menurut PxBanding bahwa surat ralat SPKTNP yang diterbitkan oleh Terbanding tidak sah;5. Dalam Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor: P50/BC/2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan TataDinas Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dalam PeDirjen Bea dan Cukai ini, halaman 2 point D tentang Azasazas angka 3 yang mengatur:D. Asasasas(3).

Atas dasar semua di atas menurut Pemohon Banding secara formal penerbitan ralat SPKTNPadalah tidak sah dan mengabaikan ketentuan perundangundangan yang berlaku;8.

Mengingat hal tersebut di atas, ralat pada SPKTNP merupakan bentuk kewenangan dan tanggunatas pelaksanaan tata naskah dinas, sehingga informasi yang diberikan kepada yang menerimberjalan secara efektif;6.

Perlu diketahui bahwa ralat atas keputusan tidak hanya terjadi pada lingkungan Direktorat Jendedan Cukai, bahkan ralat bisa terjadi pada setiap naskah dinas yang telah dibuat oleh pejabat, sMenteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 2008Pedoman Umum Tata Naskah Dinas untuk digunakan sebagai acuan umum penyelen:administrasi umum dan acuan penyusunan pedoman tata naskah dinas yang disesuaikankebutuhan instansi masingmasing;7.

Berdasarkan hal tersebut di atas, ralat pada SPKTNP atas nama Pemohon Banding telah sesuaiketentuan yang berlaku;bahwa menurut Majelis ralat tersebut tetap sah karena diterbitkan bukan berdasarkan Pasal 92A lundang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UndangNomor 17 Tahun 2006 tetapi berdasarkan Hukum Administrasi Negara sehingga tetap dapat dbanding oleh Pemohon Banding.

ralat ini tidak pernah diatur dalam peraturantersebut di atas, Pemohon Banding mempertanyakan atas dasar apa pihakTerbanding menerbitkan ralat SPKTNP dan diatur dalam peraturanperundangundangan yang mana, hal ini sangatlah tidak jelas dan menurutPemohon bahwa apa yang dibuat oleh Terbanding tidak sah danmengabaikan ketentuan perundangundangan yang berlaku;4.

Kemudian dalam ralat SPKTNP tersebut juga tidak ada tanggal ditetapkan,hal ini menurut Pemohon Banding bahwa surat ralat SPKTNP yangditerbitkan oleh Terbanding tidak sah,5. Dalam Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor: P50/BC/2010,tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal BeaDan Cukai dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dalam Peraturan DirjenBea dan Cukai ini, halaman 2 point D tentang Azasazas angka 3 yangmengatur:D. Asasasas(3).

Atas dasar semua di atas menurut Pemohon Banding secara formalpenerbitan ralat SPKTNP di atas adalah tidak sahdan mengabaikanketentuan perundangundangan yang berlaku.8.

Mengingat hal tersebut di atas, ralat pada SPKTNP merupakan bentukkewenangan dan tanggung jawab atas pelaksanaan tata naskah dinas,sehingga informasi yang diberikan kepada yang menerima dapat berjalansecara efektif,6.

Berdasarkan hal tersebut di atas, ralat pada SPKTNP atas nama PemohonBanding telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.bahwa menurut Majelis ralat tersebut tetap sah karena diterbitkan bukanberdasarkan Pasal 92A Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 17Tahun 2006 tetapi berdasarkan Hukum Administrasi Negara sehingga tetapdapat diajukan banding oleh Pemohon Banding.

Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP), bentuk Ralat ini tidak pernahdiatur dalam peraturan tersebut di atas, Pemohon Banding mempertanyakan atas dasar apapihak Terbanding menerbitkan ralat SPKTNP dan diatur dalam peraturan perundangundangan yang mana, hal ini sangatlah tidak jelas dan menurut Pemohon bahwa apa yangdibuat oleh Terbanding tidak sah dan mengabaikan ketentuan perundangundangan yangberlaku;.

Kemudian dalam ralat SPKTNP tersebut juga tidak ada tanggal ditetapkan, hal ini menurutPemohon Banding bahwa surat ralat SPKTNP yang diterbitkan oleh Terbanding tidak sah;. Dalam Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor: P50/BC/2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal Bea Dan Cukaidalam Lampiran yang tidakterpisahkan dalam Peraturan Dirjen Bea dan Cukai ini, halaman 2 point D tentang Azasazas angka 3 yang mengatur:D. Asasasas(3).

Atas dasar semua di atas menurut Pemohon Banding secara formal penerbitan ralat SPKTNPdi atas adalah tidak sah dan mengabaikan ketentuan perundangundangan yang berlaku;8.

Mengingat hal tersebut di atas, ralat pada SPKTNP merupakan bentuk kewenangan dantanggung jawab atas pelaksanaan tata naskah dinas, sehingga informasi yang diberikankepada yang menerima dapat berjalan secara efektif;.

Berdasarkan hal tersebut di atas, ralat pada SPKTNP atas nama Pemohon Banding telahsesuai dengan ketentuan yang berlaku;bahwa menurut Majelis ralat tersebut tetap sah karena diterbitkan bukan berdasarkan Pasal 92AUndangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 17 Tahun 2006 tetapi berdasarkan Hukum Administrasi Negarasehingga tetap dapat diajukan banding oleh Pemohon Banding.

Nomor PutusanPengadilan PajakJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Tergugat :MenurutPenggugatMenurut MajelisPUT.50611/PP/M.XII B/99/2014Gugatan2010bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap PenerbitanKeputusan Tergugat Nomor: S755/WPJ.07/KP.03/2012 tanggal 30 Januari 2013 tentangPemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal (Ralat S10130/WPJ.07/0303/2012 tanggal 25 Juli 2012);bahwa terdapat koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Oktober

Penggugat salah memasukkan nilaikompensasi yang berasal dari bulan September, yang seharusnya dimasukkan sebesarRp.2.461.647.150,00 namun dimasukkan (dikreditkan) sebesar Rp.3.258.746.855,00;bahwa S755/WPJ.07/KP.03/2012 tanggal 30 Januari 2013 perihal Pemberitahuan SuratKeberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal (Ralat S10130/WPJ.07/0303/2012tanggal 25 Juli 2012) jika dilihat dari tanggal penerbitan surat S755 adalah setelah kurunwaktu 5,5 (lima setengah) bulan dari tanggal pengajuan surat keberatan

oleh Penggugattidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor194/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 khususnya pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat(3);bahwa pokok sengketa dalam sengketa gugatan ini adalah Penerbitan Keputusan TergugatNomor: $755/WPJ.07/KP.03/2012 tanggal 30 Januari 2013 tentang tentang PemberitahuanSurat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal (Ralat S10130/WPJ.07/0303/2012tanggal 25 Juli 2012);bahwa kronologis terbitnya Keputusan Tergugat

Nomor: S755/WPJ.07/KP.03/2012tanggal 30 Januari 2013 tentang tentang Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak MemenuhiPersyaratan Formal (Ralat S10130/WPJ.07/0303/2012 tanggal 25 Juli 2012) adalah sebagaiberikut:e Penggugat mengajukan Surat Keberatan Nomor: L009407/FIN/DMW/2012 tanggal20 Juli 2012 dengan bukti Penerimaan Surat Keberatan dari Tergugat Nomor: PEM:01004739055jul2012 tanggal 23 Juli 2012;e Tergugat menerbitkan Surat Nomor: S10130/WPJ.07/KP.0303/2012 tanggal 25 Juli2012 perihal Pemberitahuan

BD.05/2010 tanggal 17Oktober 2012 perihal Permintaan buku, catatan, data, dan infomasi I (pertama);e Tergugat menerbitkan Surat Nomor: S9329/WPJ.07/BD.05/2012 tanggal 18Oktober 2012 perihal Undangan Pembahasan Sengketa Perpajakan;e tanggal 25 Oktober 2012 Penggugat memenuhi undangan pembahasan sengketaperpajakan;e Tanggal 19 Februari 2013 Penggugat menerima Surat Tergugat Nomor:S755/WPJ.07/KP.03/2012 tanggal 30 Januari 2013 perihal Pemberitahuan SuratKeberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal (Ralat

Surat PeKembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP), bentuk Ralat ini tidak pernah diatuperaturan tersebut di atas, Pemohon Banding mempertanyakan atas dasar apa pihak Ter'menerbitkan ralat SPKTNP dan diatur dalam peraturan perundangundangan yang mana,sangatlah tidak jelas dan menurut Pemohon bahwa apa yang dibuat oleh Terbanding tidakmengabaikan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Kemudian dalam ralat SPKTNP tersebut juga tidak ada tanggal ditetapkan, hal ini menurut PBanding bahwa surat

Atas dasar semua di atas menurut Pemohon Banding secara formal penerbitan ralat SPKTNFadalah tidak sah dan mengabaikan ketentuan perundangundangan yang berlaku;8.

SPKTNP yang pada pokoknya adalah sebagai bbahwa sehubungan dengan adanya ralat pada SPKTNP, bersama ini Terbanding sampaikan penjelzdasar hukumnya mengingat di Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P25/BC/200918 Mei 2009 tentang Bentuk dan Isi Surat Penetapan, Surat Keputusan, Surat Teguran dan Suretidak terdapat bentuk ralat surat penetapan, dengan ini disampaikan halhal sebagai berikut:1.bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 151/PMK.01/2010 tentang PedonNaskah Dinas

pada SPKTNP merupakan bentuk kewenangan dan tjawab atas pelaksanaan tata naskah dinas, sehingga informasi yang diberikan kepada yang mdapat berjalan secara efektif;Perlu diketahui bahwa ralat atas keputusan tidak hanya terjadi pada lingkungan Direktorat .Bea dan Cukai, bahkan ralat bisa terjadi pada setiap naskah dinas yang telah dibuat olehsehingga Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: 22 Tahtentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas untuk digunakan sebagai acuan umum

penyelenadministrasi umum dan acuan penyusunan pedoman tata naskah dinas yang disesuaikankebutuhan instansi masingmasing;Berdasarkan hal tersebut di atas, ralat pada SPKTNP atas nama Pemohon Banding telah sesuaiketentuan yang berlaku;bahwa menurut Majelis ralat tersebut tetap sah karena diterbitkan bukan berdasarkan Pasal 92A lundang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang:Nomor 17 Tahun 2006 tetapi berdasarkan Hukum Administrasi Negara sehingga tetap dapat

Menetapkan perubahan identitas suami Pemohon, RALAT NAMA SUAMI PEMOHON asal Bima, beralamatkan ------------------------------------------------- Bintaro menjadi identitas sebenarnya, SUAMI PEMOHON yang berkewarganegaraan asal Amerika Serikat (USA) dan beralamatkan di ------------------------------------------------- USA ;3.

Pesanggrahan, dimana dalamregister identitas PEMOHON II berubah menjadi RALAT NAMA SUAMIPEMOHON asal Bima, beralamatkanBintaro berbeda dengan pemuatan tulisan dalam kutipan Akta Nikah (buku nikah) yang diberikan Pemohon dan Pemohon II dengan nama yangsesungguhnya yaitu, SUAMI PEMOHON yang berkewarganegaraan asalHal. 2 dari 13 hal. Pen. No. 0496/Pdt.P/2016/PA.JS10.11.

Fotokopi Surat Permohonan Pembetulan Data Pada Register Nikah atasnama : RALAT NAMA SUAMI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh KantorKementrian Agama republik Indonesia tanggal 9 Agustus 2016. Bukti surattersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinyayang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparafserta diberi tanda P.6 ;B. Saksi:1.

XXX/86/III/2008 tercantum SUAMI PEMOHON , sedangkan dalamRegister Nikah identitas suami Pemohon berubah menjadi RALAT NAMASUAMI PEMOHON asal Bima, beralamatkanaonnnnne Bintaro.

Albans NY 11412 USA, bukan RALAT NAMA SUAMIPEMOHON asal Bima, beralamatkanBintaro. keterangan tersebut diperkuat dengan alat bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi paspor dan Surat Pernyataan Bebas Menikah atas nama SUAMIPEMOHON sebagai identitas resmi, sehingga nama suami Pemohon yangtercantum dalam buku register Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kec.Pesanggrahan, dimana dalam register identitas suami Pemohon berubahmenjadi RALAT NAMA SUAMI PEMOHON asal Bima, beralamatkan Bintaro dipandang terdapat kesalahan

Menetapkan perubahan identitas suami Pemohon, RALAT NAMA SUAMIPEMOHON asal Bima, beralamatkanBintaro menjadi identitas sebenarnya, SUAMI PEMOHON yangberkewarganegaraan asal Amerika Serikat (USA) dan beralamatkan di 3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor UrusanAgama Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan Pegawai PencatatHal. 11 dari 13 hal. Pen.

Majalah, buku.dsb) atau atas12.13.14.ucap dsb.2 kesalahan kekeliruan (cetak.Bahwa berpatokan dari kata Ralat tersebut yang sebenarnya dipergunakan untukpembetulan perbaikan atas salah cetak (pada surat kabar.

melakukanPembetulan atau perbaikan atau melakukan Ralat terhadap Keputusan Kapolda NTB dimaksud(Keputusan Kapolda NTB tersebut tidak terdapat kekeliruan atau kesalahan dalampengetikannya), melainkan yang dilakukan pembetulan atau perbaikan atau ralat oleh Tergugat19hanya berupa Petikan Surat Keputusan Kapolda NTB Nomor : Kep/366/X/2015 tanggal 30Oktober 2015 dan Salinan Keputusan Kapolda NTB Nomor : Kep/366/X/2015 tanggal 30 Oktober2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri

Menyatakan bahwa Pembetulan atau perbaikan atau ralat Petikan Keputusan KepalaKepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor: Kep/366/X/2015 tanggal 30Oktober 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atasnama BRIPTU WAWAN SUHERMAN, Nrp. 88100777, jabatan anggota PolresSumbawa dan Pembetulan atau perbaikan atau ralat Salinan Keputusan KepalaKepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor: Kep/366/X/2015 tanggal 30 Oktober2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri

Perihal Ralat Salinan dan Petikan PTDH (copy sesuaiaslinya) ; : Surat Panggilan Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram nomor2/G/2016/PTUN MTR.

Tanggal 25 Januari 2016 Memanggil Penggugat hari Rabu,tanggal 3 Februari 2016 acara sidang Pemeriksaan Persiapan, membuktikanPerubahan/Ralat Bukti P7 dengan surat pengantarnya tanggal 5 Februari 2015 dalamkeadaan digugat dan dalam acara sidang Pemeriksaan Persiapan PTUN (copysesuaiaslinya) ; 2222222 22222222 2 222 == : Surat Ralat Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara BaratNomor Kep/366/X/2015, ditetapkan Tanggal 30 Oktober 2015, tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas