Ditemukan 16 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ranger ranmor raider ranjes rante ranpur ranoer rainer rampen ranker ranjer ranser
Pengadilan PN RANAI Pidana Khusus
Register : 16-10-2017 — Putus : 24-11-2017 — Upload : 25-05-2019
Putusan PN RANAI Nomor 67/Pid.Sus-PRK/2017/PN Ran
Tanggal 24 Nopember 2017 — Penuntut Umum:
1.MUHAMMAD BAYANULLAH
2.RIESKI FERNANDA, SH
3.NATANIA OKTARIANI ZULIROYANA, SH
Terdakwa:
THONGKAM
82 — 33
  • JHFA 396 TU2 merupakan bagian dari satuan armadapenangkapan ikan dengan alat tangkap purse siene (purse siene group).Sesuai dengan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor:Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 67/Pid.SusPrk/2017/PN RanPER.02/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WilayahPengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Pasal 1 Angka 16 satuan armada penangkapan ikan adalah kelompok kapal perikanan yangsecara teknis dirancang untuk dioperasikan dalam satu kesatuan sistemOperasi
Pengadilan PN RANAI Pidana Khusus
Register : 16-10-2017 — Putus : 24-11-2017 — Upload : 25-05-2019
Putusan PN RANAI Nomor 56/Pid.Sus-PRK/2017/PN Ran
Tanggal 24 Nopember 2017 — Penuntut Umum:
1.MUHAMMAD BAYANULLAH
2.RIESKI FERNANDA, SH
3.NATANIA OKTARIANI ZULIROYANA, SH
Terdakwa:
TRAN THANH THAT
84 — 64
  • Dokumen perijinan yang harus ada di atas kapal penangkapikan untuk menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia sesuaiPeraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia NomorHalaman 29 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.SusPrk/2017/PN RanPER.30/MEN/2012, tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah PengelolaanPerikanan Negara Republik Indonesia pasal 86 yaitu Surat Izin PenangkapanIkan (SIPI) asli, Surat Laik Operasi (SLO) asli bagi kapal perikanan dandokumen peelayaran Surat Persetujuan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Gratifikasi
Putus : 11-12-2017 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 208 PK/Pid.Sus/2017
Tanggal 11 Desember 2017 — AJIB SHAH
587 — 607 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tentang pertanggungjawabanpelaksanaan APBD Provinsi Sumut TA 2012 Nomor 06/K/2013 danNomor 188.44/527/KPPS/2013 tanggal 2 September 2013 ;9 (sembilan) lembar foto copy legalisir Pidato Gubernur Sumut padapengambilan keputusan terhadapa Rancangan Perda PropinsiSumatera Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA2012 tanggal 2 September 2013 ;1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Gubernur Sumut kepadaMenteri Dalam Negeri RI Nomor 903/8926 tanggal 4 September 2013tentang Ranperda dan Ranper
    Nomor 208 PK/PID.SUS/2017370.371.372.373.374.375.376.377.378.379.1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dari Gubernur Sumatera Utarakepada Menteri dalam Negeri Republik Indoensia Nomor 903/7171tanggal 4 Agustus 2014 perihal Ranperda dan Ranpergub tentangPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumater Utara TA2013 ;1 (satu) bundel foto copy legalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri RINomor 90334636 tahun 2014 tanggal 27 Agustus 2014 tentang hasilevaluasi terhadap Ranperda dan Ranper Gubsu tentangpertanggungjawaban
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 02-07-2019 — Putus : 13-08-2019 — Upload : 02-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 26/PID.TPK/2019/PT DKI
Tanggal 13 Agustus 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : RONALD F.W., SH.
Terbanding/Terdakwa I : PASIRUDDIN DAULAY
Terbanding/Terdakwa II : ELEZARO DUHA
Terbanding/Terdakwa III : MUSDALIFAH
Terbanding/Terdakwa IV : TAHAN MANAHAN PANGGABEAN
Terbanding/Terdakwa V : TUNGGUL SIAGIAN
Terbanding/Terdakwa VI : FAHRU ROZI
Terbanding/Terdakwa VII : TAUFAN AGUNG GINTING
291 — 167
  • Propinsi Sumut tentangpertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumut TA 2012No 06/K/2013 dan Nomor 188.44/527/KPPS/2013 tanggal 2September 2013.9 (sembilan) lembar fotocopy legalisir Pidato Gubernur Sumutpada pengambilan keputusan terhadapa Rancangan PerdaPropinsi Sumatera Utara tentang Pertanggungjawabanpelaksanaan APBD TA 2012 tanggal 2 September 2013.1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Gubernur Sumut kepadaMenteri Dalam Negeri RI Nomor : 903/8926 tanggal 4 September2013 tentang Ranperda dan Ranper
    fotocopy legalisir Surat dari Gubernur SumateraUtara kepada Menteri dalam Negeri Republik Indoensia Nomor :903/7171 tanggal 4 Agustus 2014 perihal Ranperda dan ranpergubHal 142 dari 355 hal.Put.No.26/Pid.SusTpk/2019/PT.DKI370.371.372.373.374.375.376.377.378.379.tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ProvinsiSumater Utara T.A 2013.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Menteri DalamNegeri RI Nomor 90334636 tahun 2014 tanggal 27 Agustus 2014tentang hasil evaluasi terhadap Ranperda dan Ranper
    Propinsi Sumut tentangpertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumut TA2012 No 06/K/2013 dan Nomor 188.44/527/KPPS/2013 tanggal2 September 2013;9 (Sembilan) lembar fotocopy legalisir Pidato Gubernur Sumutpada pengambilan keputusan terhadapa Rancangan PerdaPropinsi Sumatera Utara tentang Pertanggungjawabanpelaksanaan APBD TA 2012 tanggal 2 September 2013;1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Gubernur Sumut kepadaMenteri Dalam Negeri RI Nomor : 903/8926 tanggal 4 September2013 tentang Ranperda dan Ranper
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-03-2016 — Putus : 15-06-2016 — Upload : 09-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 31/PID.SUS/TPK/2016/PN. Jkt Pst
Tanggal 15 Juni 2016 — Pidana Korupsi - AJIB SHAH
336 — 316
  • Sumut tentang pertanggungjawaban pelaksanaanAPBD Provinsi Sumut TA 2012 No 06/K/2013 dan Nomor188.44/527/KPPS/2013 tanggal 2 September 2013.9 (sembilan) lembar fotocopy legalisir Pidato Gubernur Sumut padapengambilan keputusan terhadapa Rancangan Perda PropinsiSumatera Utara tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA2012 tanggal 2 September 2013.1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Gubernur Sumut kepada MenteriDalam Negeri RI Nomor : 903/8926 tanggal 4 September 2013 tentangRanperda dan Ranper
    organisasi dan tata kerja rumah sakit umum hajimedan provinsi Sumatera Utara.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat dari Gubernur Sumatera Utarakepada Menteri dalam Negeri Republik Indoensia Nomor : 903/7171tanggal 4 Agustus 2014 perihal Ranperda dan ranpergub tentangpertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumater Utara T.A2013.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri RINomor 90334636 tahun 2014 tanggal 27 Agustus 2014 tentang hasilevaluasi terhadap Ranperda dan Ranper
    tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ProvinsiSumut TA 2012 No 06/K/2013 dan Nomor 188.44/527/KPPS/2013 tanggal 2September 2013.195. 9 (sembilan) lembar fotocopy legalisir Pidato Gubernur Sumut padapengambilan keputusan terhadapa Rancangan Perda Propinsi SumateraUtara tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2012 tanggal 2September 2013.196. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Gubernur Sumut kepada MenteriDalam Negeri RI Nomor : 903/8926 tanggal 4 September 2013 tentangRanperda dan Ranper
    dan tata kerja rumah sakit umum haji medan provinsiSumatera Utara.370. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat dari Gubernur Sumatera Utarakepada Menteri dalam Negeri Republik Indoensia Nomor : 903/7171 tanggal4 Agustus 2014 perihal Ranperda dan ranpergub tentangpertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumater Utara T.A 2013.371. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor908334636 tahun 2014 tanggal 27 Agustus 2014 tentang hasil evaluasiterhadap Ranperda dan Ranper
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-03-2016 — Putus : 15-06-2016 — Upload : 09-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 28/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 15 Juni 2016 — Pidana Korupsi - SIGIT PRAMONO ASRI
95 — 32
  • ., tanggal 4 September 2013 tentangRanperda dan Ranper Gubernur Sumut tentang pertanggungjawabanpelaksanaan APBD TA 2012 yang ditandatangani oleh H. Gatot PujoNugroho, ST, Msi., dengan 2(dua) lembar lampirannya ; Hal 308 dari 315 hal. Ptsn. Pidana No: 28/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 09-11-2018 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 14 Februari 2019 — Penuntut Umum:
KIKI AHMAD YANI
Terdakwa:
TIAISAH RITONGA
163 — 97
  • Sumut tentang pertanggungjawaban pelaksanaanAPBD Provinsi Sumut TA 2012 No 06/K/2013 dan Nomor188.44/527/KPPS/2013 tanggal 2 September 2013.9 (sembilan) lembar fotocopy legalisir Pidato Gubernur Sumut padapengambilan keputusan terhadapa Rancangan Perda Propinsi SumateraUtara tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2012 tanggal 2September 2013.1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Gubernur Sumut kepada MenteriDalam Negeri RI Nomor : 903/8926 tanggal 4 September 2013 tentangRanperda dan Ranper
    organisasi dan tata kerja rumah sakit umum haji medanprovinsi Sumatera Utara.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat dari Gubernur Sumatera Utarakepada Menteri dalam Negeri Republik Indoensia Nomor : 903/7171tanggal 4 Agustus 2014 perihal Ranperda dan ranpergub tentangpertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumater Utara T.A2013.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri RINomor 90334636 tahun 2014 tanggal 27 Agustus 2014 tentang hasilevaluasi terhadap Ranperda dan Ranper
    2013 danNomor 188.44/527/KPPS/2013 tanggal 2 September 2013.9 (Sembilan) lembar fotocopy legalisir Pidato Gubernur Sumut padapengambilan keputusan terhadapa Rancangan Perda PropinsiHalaman 364 Putusan No.92/Pid.Sus.Tpk/2018/PN.Jkt.Pst.196.197:198.199.200.201.202.Sumatera Utara tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA2012 tanggal 2 September 2013.1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Gubernur Sumut kepadaMenteri Dalam Negeri RI Nomor : 903/8926 tanggal 4 September2013 tentang Ranperda dan Ranper
    organisasi dan tata kerja rumahsakit umum haji medan provinsi Sumatera Utara.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat dari Gubernur SumateraUtara kepada Menteri dalam Negeri Republik Indoensia Nomor :903/7171 tanggal 4 Agustus 2014 perihal Ranperda dan ranpergubtentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi SumaterUtara T.A 2013.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Menteri Dalam NegeriRI Nomor 90334636 tahun 2014 tanggal 27 Agustus 2014 tentanghasil evaluasi terhadap Ranperda dan Ranper
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 26-07-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 02-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 29/PID.TPK/2019/PT DKI
Tanggal 29 Agustus 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : Mohamad Nur Azis
Terbanding/Terdakwa I : DTM ABUL HASAN MATURIDI
Terbanding/Terdakwa II : BILLER PASARIBU
Terbanding/Terdakwa III : RICHARD EDDY M alias RICHARD EDDY MARSAUT LINGGA
Terbanding/Terdakwa IV : SYAFRIDA FITRIE
Terbanding/Terdakwa V : Hj. RAHMIANNA DELIMA PULUNGAN
342 — 1085
  • Propinsi Sumut tentangpertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumut TA2012 No 06/K/2013 dan Nomor 188.44/527/KPPS/2013 tanggal 2September 2013.9 (sembilan) lembar fotocopy legalisir Pidato Gubernur Sumutpada pengambilan keputusan terhadapa Rancangan PerdaPropinsi Sumatera Utara tentang Pertanggungjawabanpelaksanaan APBD TA 2012 tanggal 2 September 2013.1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Gubernur Sumut kepadaMenteri Dalam Negeri RI Nomor : 903/8926 tanggal 4 September2013 tentang Ranperda dan Ranper
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 26-11-2020 — Putus : 12-04-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 12 April 2021 — Penuntut Umum:
HERADIAN SALIPI
Terdakwa:
RAHMAD PARDAMEAN HASIBUAN
181 — 33
  • Nomor188.44/527/KPPS/2013 tanggal 2 September 2013.9 (Sembilan) lembar fotocopy legalisir Pidato Gubernur Sumut padapengambilan keputusan terhadapa Rancangan Perda PropinsiSumatera Utara tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA2012 tanggal 2 September 2013.Halaman 167 dari 295 Putusan Nomor 83/Pid.SusTPK/2020/PN Mdn196.197.198.199.200.201.202.203.1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Gubernur Sumut kepada MenteriDalam Negeri RI Nomor : 903/8926 tanggal 4 September 2013 tentangRanperda dan Ranper
    organisasi dan tata kerja rumah sakit umum hajimedan provinsi Sumatera Utara.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat dari Gubernur Sumatera Utarakepada Menteri dalam Negeri Republik Indoensia Nomor : 903/7171tanggal 4 Agustus 2014 perihal Ranperda dan ranpergub tentangpertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumater Utara T.A2013.1 (Satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri RINomor 900334636 tahun 2014 tanggal 27 Agustus 2014 tentang hasilevaluasi terhadap Ranperda dan Ranper
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Gratifikasi
Putus : 10-03-2020 — Upload : 20-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 645 K/Pid.Sus/2020
Tanggal 10 Maret 2020 — SYAFRIDA FITRIE, DKK
663 — 456 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sus/2020196.197.198.199.200.201.1(satu) lembar fotokopi legalisir Surat Gubernur Sumatera Utarakepada Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 903/8926 tanggal 4September 2013 tentang Ranperda dan Ranper GubernurSumatera Utara tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDTahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh H.Gatot PujoNugroho, ST, Msi dengan 2 (dua) lembar lampirannya;12 (dua belas) lembar fotokopi legalisir Keputusan Menteri DalamNegeri RI Nomor 9036787 tahun 2013 tanggal 25 September2013 tentang
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 22-05-2019 — Putus : 12-07-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 15/PID.TPK/2019/PT DKI
Tanggal 12 Juli 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : KIKI AHMAD YANI
Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : KIKI AHMAD YANI
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : MUSTOFAWIYAH
Terbanding/Terdakwa I : ARIFIN NAINGGOLAN
Terbanding/Terdakwa II : MUSTOFAWIYAH
Terbanding/Terdakwa III : SOPAR SIBURIAN
Terbanding/Terdakwa IV : ANALISMAN ZALUKHU
119 — 78
  • Sumuttentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ProvinsiSumut TA 2012 No 06/K/2013 dan Nomor 188.44/527/KPPS/2013 tanggal 2 September 2013. 195. 9 (Sembilan) lembar fotocopy legalisir Pidato GubernurSumut pada pengambilan keputusan terhadapa RancanganPerda Propinsi Sumatera Utara tentangPertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2012 tanggal 2September 2013. 196. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Gubernur Sumutkepada Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 903/8926 tanggal4 September 2013 tentang Ranperda dan Ranper
    Sumuttentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ProvinsiSumut TA 2012 No 06/K/2013 dan Nomor 188.44/527/KPPS/2013 tanggal 2 September 2013. 195. 9 (sembilan) lembar fotocopy legalisir Pidato GubernurSumut pada pengambilan keputusan terhadapa RancanganPerda Propinsi Sumatera Utara tentangPertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2012 tanggal 2September 2013. 196. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Gubernur Sumutkepada Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 903/8926 tanggal4 September 2013 tentang Ranperda dan Ranper
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-03-2016 — Putus : 15-06-2016 — Upload : 09-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 30/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 15 Juni 2016 — Pidana Korupsi - CHAIDIR RITONGA
206 — 132
  • Sumuttentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ProvinsiSumut TA 2012 No 06/K/2013 dan Nomor 188.44/527/KPPS/2013 tanggal 2 September 2013.194. 9 (sembilan) lembar fotocopy legalisir Pidato GubernurSumut pada pengambilan keputusan terhadapa RancanganPerda Propinsi Sumatera Utara tentang Pertanggungjawabanpelaksanaan APBD TA 2012 tanggal 2 September 2013.195. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Gubernur Sumutkepada Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 903/8926 tanggal 4September 2013 tentang Ranperda dan Ranper
    Sumuttentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ProvinsiSumut TA 2012 No 06/K/2013 dan Nomor 188.44/527/KPPS/2013 tanggal 2 September 2013.401. 9 (sembilan) lembar fotocopy legalisir Pidato GubernurSumut pada pengambilan keputusan terhadapa RancanganPerda Propinsi Sumatera Utara tentang Pertanggungjawabanpelaksanaan APBD TA 2012 tanggal 2 September 2013.402. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Gubernur Sumutkepada Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 903/8926 tanggal 4September 2013 tentang Ranperda dan Ranper
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 26-11-2020 — Putus : 12-04-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 12 April 2021 — Penuntut Umum:
RONALD FERDINAND WOROTIKAN
Terdakwa:
1.ROBERT NAINGGOLAN
2.LAYARI SINUKABAN
3.JAPORMAN SARAGIH
309 — 51
  • Sumut tentang pertanggungjawaban pelaksanaanAPBD Provinsi Sumut TA 2012 No 06/K/2013 dan Nomor188.44/527/KPPS/2013 tanggal 2 September 2013.9 (sembilan) lembar fotocopy legalisir Pidato Gubernur Sumut padapengambilan keputusan terhadapa Rancangan Perda Propinsi SumateraUtara tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2012 tanggal2 September 2013.1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Gubernur Sumut kepada MenteriDalam Negeri RI Nomor : 903/8926 tanggal 4 September 2013 tentangRanperda dan Ranper
    organisasi dan tata kerja rumah sakit umum hajimedan provinsi Sumatera Utara.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat dari Gubernur Sumatera Utarakepada Menteri dalam Negeri Republik Indoensia Nomor : 903/7171tanggal 4 Agustus 2014 perihal Ranperda dan ranpergub tentangpertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumater Utara T.A2013.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri RINomor 90334636 tahun 2014 tanggal 27 Agustus 2014 tentang hasilevaluasi terhadap Ranperda dan Ranper
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 26-11-2020 — Putus : 12-04-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 12 April 2021 — Penuntut Umum:
TRIMULYONO HENDRADI
Terdakwa:
1.IR.SUDIRMAN HALAWA,SH
2.RAMLI
3.IRWANSYAH DAMANIK
208 — 38
  • Sumut tentang pertanggungjawaban pelaksanaanAPBD Provinsi Sumut TA 2012 No 06/K/2013 dan Nomor188.44/527/KPPS/2013 tanggal 2 September 2013.9 (sembilan) lembar fotocopy legalisir Pidato Gubernur Sumut padapengambilan keputusan terhadapa Rancangan Perda Propinsi SumateraUtara tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2012 tanggal 2September 2013.1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Gubernur Sumut kepada MenteriDalam Negeri RI Nomor : 903/8926 tanggal 4 September 2013 tentangRanperda dan Ranper
    organisasi dan tata kerja rumah sakit umum haji medanprovinsi Sumatera Utara.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat dari Gubernur Sumatera Utarakepada Menteri dalam Negeri Republik Indoensia Nomor : 903/7171tanggal 4 Agustus 2014 perihal Ranperda dan ranpergub tentangpertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumater Utara T.A2013.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri RINomor 90334636 tahun 2014 tanggal 27 Agustus 2014 tentang hasilevaluasi terhadap Ranperda dan Ranper
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 09-11-2018 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 14 Februari 2019 — Penuntut Umum:
KIKI AHMAD YANI
Terdakwa:
1.Drs. H. RIJAL SIRAIT
2.FADLY NURZAL
3.ROOSLYNDA MARPAUNG
4.RINAWATI SIANTURI
225 — 95
  • Pst.195.196.197.198.199,200.201.202.9 (sembilan) lembar fotocopy legalisir Pidato Gubernur Sumut padapengambilan keputusan terhadapa Rancangan Perda PropinsiSumatera Utara tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA2012 tanggal 2 September 2013.1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Gubernur Sumut kepadaMenteri Dalam Negeri RI Nomor : 903/8926 tanggal 4 September 2013tentang Ranperda dan Ranper Gubernur Sumut tentangpertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2012 yang ditandatanganioleh H.Gatot Pujo
    organisasi dan tata kerja rumah sakit umum haji medan provinsiSumatera Utara.1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Surat dari Gubernur Sumatera Utara kepadaMenteri dalam Negeri Republik Indoensia Nomor : 903/7171 tanggal 4 Agustus2014 perihal Ranperda dan ranpergub tentang pertanggungjawabanPelaksanaan APBD Provinsi Sumater Utara T.A 2013.1 (Satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor90334636 tahun 2014 tanggal 27 Agustus 2014 tentang hasil evaluasiterhadap Ranperda dan Ranper
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-04-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 17 Juni 2019 — 1.Tonnies Sianturi 2.Tohonan Silalahi 3.Murni Elieser Verawaty Munthe 4.Dermawan Sembiring 5.Arlene Manurung 6.Syahrial Harahap
376 — 85
  • Pst196.197.198.199.200.201.202.1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Gubernur Sumut kepada MenteriDalam Negeri RI Nomor : 903/8926 tanggal 4 September 2013 tentangRanperda dan Ranper Gubernur Sumut tentang pertanggungjawabanpelaksanaan APBD TA 2012 yang ditandatangani oleh H.Gatot PujoNugroho, ST, Msi dengan 2(dua) lembar lampirannya.12(dua belas) lembar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Dalam NegeriRI Nomor 9036787 tahun 2013 tanggal 25 September 2013 tentangevaluasi Rancangan peraturan daerah
    organisasi dan tata kerja rumah sakit umum hajimedan provinsi Sumatera Utara.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat dari Gubernur Sumatera Utarakepada Menteri dalam Negeri Republik Indoensia Nomor : 903/7171tanggal 4 Agustus 2014 perihal Ranperda dan ranpergub tentangpertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumater Utara T.A2013.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri RINomor 90334636 tahun 2014 tanggal 27 Agustus 2014 tentang hasilevaluasi terhadap Ranperda dan Ranper
    tentangpertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumut TA2012 No 06/K/2013 dan Nomor 188.44/527/KPPS/2013 tanggal 2September 2013.195.9 (sembilan) lembar fotocopy legalisir Pidato Gubernur Sumutpada pengambilan keputusan terhadapa Rancangan PerdaPropinsi Sumatera Utara tentang Pertanggungjawabanpelaksanaan APBD TA 2012 tanggal 2 September 2013.196.1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Gubernur Sumut kepadaMenteri Dalam Negeri RI Nomor : 903/8926 tanggal 4 September2013 tentang Ranperda dan Ranper