dengan jelas bahwa Para Penggugat yang telahmemberikan somasi kepada Tergugat merupakan "kambing";Bahwa Penggugat IV merupakan pihak yang juga menolak gelar pahlawanSoeharto, yang mana telah disampaikan secara terbuka dalam konferensipers pada tanggal 8 Nopember 2010;Bahwa seperti diketahui secara umum Tergugat selain memberikanpernyataan secara terbuka mengenai bagi pihak yang menolak GelarPahlawan Soeharto adalah anak PKI, Tergugat juga pernah sebelumnyamemberikan pernyataan yang mengandung "unsur rasialis

" sepertipernyataan Daeng, Cina, dan Arab;Bahwa pernyataan Tergugat yang berbau rasialis disampaikan pada saatrapat Komisi Ill DPR RI yang pada saat itu rapat anggota Dewan yangsedang memeriksa Jusuf Kalla sebagai mantan Wakil Presiden, haltersebut diberitakan oleh media elektronik www.metrotvnewscom padatanggal 14 Januari 2010 berikut kutipannya:"Bapak daeng yang saya hormati.

Para Penggugat dalam posita gugatannya menguraikan tentang penilaianPara Penggugat terhadap diri Tergugat yang dinilai sering mengeluarkanstatement yang rasialis dan berbau SARA, sedangkan dalam petitumgugatannya Para Penggugat menuntut Tergugat atas pernyataan yangberkaitan dengan pemberian gelar pahlawan bagi Seharto, bukan ataspernyataan Tergugat yang dinilai rasialis dan berbau SARA;Halaman 15 dari 34 hal. Put. Nomor 3316 K/Padt/2016c.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Muhammad Husni bin Zubir Datuak Bijo Dirajo) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ilda Rustiati binti Rasialis) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati;
4. MembebankanPemohon

Masyarakat secara keseluruhan;Bahwa Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No.K.898/I/A/1975 memenuhi pemaknaan yang disebut dalam Pasal 87UndangUndang Administrasi tersebut di atas, dimana dengan adanyaInstruksi tadi menimbulkan akibat hukum berupa ketidakmungkinanmemiliki tanah hak milik bagi warga masyarakat yang memiliki ciriciri khasfisik suatu ras tertentu, termasuk Penggugat yang dirampas haknyasebagai WNI untuk memiliki tanah hak milik di Daerah Istimewa Yogyakartakarena alasan rasialis

pelayanan yang sebaikbaiknya kepada WargaMasyarakat;Tidak dapat diadilinya objek gugatan dalam perkara ini menjadikanpenyimpangan dari tujuaan UU Administrasi Pemerintahan, dimana cucitangannya Judex Facti terhadap persoalan dalam perkara ini berarti tidakmemberikan sebuah kepastian hukum, demikian pula melestarikanpenyalahgunaan wewenang Termohon Kasasi karena bisa sewenangwenang memberlakukan produk yang tak tersentuh hukum, serta tidakmelindungi warga negaranya sendiri dari tindakan diskriminasi rasialis

Pemohon Kasasi selalu menguji secara hukum dalamperkara ini, dimana menurut hukum adalah tidak diperkenankanmembedakan WNI dengan kategori rasialis berupa WNI non pribumi (buktiP31);Bahwa dengan demikian pertimbangan Judex Facti dalam paragraf pertamahalaman 83 putusan adalah sangat tidak benar dan tak relevan, serta takberdasar, serta Judex Facti malah mengalihkan pokok sengketa, karenadasar alasan Pemohon Kasasi menggugat bukan didasarkan padaketidaksetujuan Pemohon Kasasi mengenai tujuan apa yang

PUTUSAN DAN TUNTUTAN BERSIFAT RASIALIS DAN DISKRIMINATIFSEHINGGA JELAS MELANGGAR UNDANGUNDANG NOMOR 39TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA ( HAM )Pola pikir Rasialis membuat putusan sangat berat bila dibandingkandengan kenyataan peran pemohon kasasi ;Dramatisasi dibuat agar seolaholah satu keluarga ( seluruh anggotakeluarga yang berada di dalam rumah ) menganiaya seorang pembantu(korban), padahal dari laporan pembantu ( pengakuan murni ) kepadaKepolisian hanya Tan Fang Mei saja, namun karena rekayasa

hukum,maka lahirlah kasus penganiayaan oleh satu keluarga;Penuntut Umum ikut mendramatisasi perkara a quo dengan membawabawa LSM ( Lembaga Swadaya Masyarakat ) maupun isu Rasialis.Padahal sikap membesarbesarkan kasus KDRT justru tidak mendidikmasyarakat untuk tidak berprilaku Diskriminatif dan Rasialis;Fakta yang terbukti dalam rangka Restoratif Justice, Pemohon kasasidengan korban sudah tidak ada dendam lagi serta korban sehat dantidak cacat permanen sebagaimana Dramatisasi yang dibuat;lronisnya

Sebelumnya dalam catatan sejarahnya,sudah jutaan orang yang jadi korban karena hakhaknya dikorupsi, dikebiri olehmereka dengan dasar politis, sosilogis, rasialis maupun Agama bahkan yang palingmenyedihkan pembodohan yang terjadi dimasyarakat kita yang tidak mengertihukum/buta hukum dan DISINI apakah kita membiarkannya terjadi sebagaimanadunia sudah MENGUTUKNYA ribuan tahun lalu, manusia telahmemperjuangkannya dan memperkuat pilarpilarnya, sebagian lagimenghamcurkannya, apakah kita termasuk golongan

Dan ketika suatu saat Tergugattanyakan kepada Penggugat mengapa menggantipanggilan Papa rnenjadi Bapak, Tergugat sangat terkejutkarena jawaban dari Penggugat sangat "Rasialis" sekali.Penggugat menyebut karena Tergugat dari suku Jawa makatidak pantas disebut Papa. Padahal rnenurut Tergugat,panggilan Papa itu sudah dilakukan sejak anak kami mulaibisa bicara;.

Kita ketahui bersama dan merupakan fakta yuridis yang tidak dapatdiingkari yaitu:a.b.Saksi korban tidak cacat dan sekarang sudah bekerja lagi;Semua fakta yang terjadi berupa tindakan Para Terdakwa bukanmerupakan perbuatan yang mengakibatkan luka parah maupun cacattubuh;Peranan masingmasing Terdakwa berbeda satu dengan yang lain danperanan perbuatan tersebut jelas sangat ringan jika tidak dikaitkandengan pendekatan rasialis dan yang bersifat emosional;Terdapat usaha pihak tertentu untuk membangkitkan

Peranan masingmasing Terdakwa berbeda satu dengan yang laindan peranan perbuatan tersebut jelas sangat ringan jika tidakdikaitkan dengan pendekatan rasialis dan yang bersifat emosional ;d. Terdapat usaha pihak tertentu untuk membangkitkan emosi yangtidak proporsional dalam melihat kasus ini secara jernih danobyektif ;e. Berbagai putusan Pengadilan tentang KDRT yang mengakibatkanluka dan cacat, tidak mendapatkan hukuman seperti yang dialamioleh Para Terdakwa ;f.

Anggota KorpsPegawai Republik Indonesia tersebut mengakibatkanterjadinya TRAGEDI KERUSUHAN RASIALIS yang menimbulkan ketakutan yang sangat luar biasa bagi rakyakIndonesia warga keturunan, sehingga mengakibatkan terjadinya EKSODUS PENGUNGSIAN BESAR2AN JUTAANWARGA KETURUNAN ke Luar Indonesia cq. Luar Negeriuntuk menyelamatkan diri beserta keluarganya denganmembawa kepedihan yang teramat sangat yang hingga saatHal. 55 dari 89 hal. Put.

Bahwa Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No.K.898/VA/1975 memenuhi pemaknaan yang disebut dalam Pasal 87UndangUndang Administrasi tersebut di atas, dimana dengan adanyaInstruksi tadi menimbulkan akibat hukum berupa ketidakmungkinanmemiliki tanah hak milik bagi warga masyarakat yang memiliki ciricirikhas fisik suatu ras tertentu, termasuk PENGGUGAT yang dirampashaknya sebagai WNI untuk memiliki tanah hak milik di Daerah IstimewaYogyakarta karena alasan rasialis (padahal Pasal