penyelenggaraan reklame dalam arti yang luasadalah meliputi semua rangkaian kegiatan dari penyediaan berbagai bentukmedia reklame sampai pemasangan atau penayangan reklame yang bersifatkomersial dalam tata ruang kota dan semua penyelenggaraan reklamedipastikan adalah dalam bentuk persewaan reklame dengan membuat kontraksewa reklame selama maksimal 1 (satu) tahun dengan membayar PajakReklame selama 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di daerah Kota Palembang;Halaman

No mor 28 tahun 2009 telah menegaskan dan hanya mengakuiPenyelenggaraan Reklame dalam bentuk Persewaan Reklame dan ada 7(tujuh) buah kalimat Nilai Sewa Reklame disebutkan di dalamnya.

Dengandemikian, setiap transaksi penyelenggaraan reklame yang terjadi antaraperusahaan Penggugat dengan Penyewa Media Reklame atau Kliennyaadalah dalam bentuk sewa menyewa media reklame untuk jangka waktu 1(satu) tahun paling lama yang selalu dituangkan dalam bentuk KontrakPerjanjian Sewa Reklame (Vide: Pasal 4 UndangUndang RI. Namor 28 tahunHalaman 6 dari 44 hal.Put.

Nomor 859 K/Pdt/201714.15.2009) dengan nilai sewa reklame yang disepakati dalam transaksi persewaanmedia reklame antara Penggugat Pemilik Media Reklame dengan PenyewaMedia Reklame;Bahwa Nilai Sewa Reklame dalam transaksi persewaan media reklame untuksemua penyelenggaraan reklame harus tertuang dalam Kontrak SewaReklame (Media Reklame) adalah merupakan Dasar Penghitungan Pajaktelah ditegaskan juga dalam pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah No mor65 tahun 2001 atau pasal 49 ayat (1) UndangUndang

No. 28tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terkaitpenyelenggaraan reklame dengan cara persewaan media reklame danHalaman 12 dari 44 hal.Put.

Semarang dapatdiintervensi oleh Kapolrestabes Semarang untuk menentukan titiktitik reklame?

Putusan No. 035/G/2014/PTUN.Smg.16.ini Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 TentangPenyelenggara Reklame dimana $: Dalam Pasal 3 ayat (1) menyebutkan dengan tegas bahwa : " Perencanaan penempatan reklame sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 ayat (2) huruf a dirinci menjadi titiktitik reklame dandinyatakan dalam Tata Letak Reklame ;Dalam Pasal 3 ayat (2) meneyebutkan : "Titiktitik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkanoleh Walikota dan dapat ditinjau kembali paling singkat 1 (satu) tahunIn

casu bangunan pertandaan reklame yang dibuat olehCV.

Pos Jaga Polisi : Jenis reklame yang dipasang adalah reklame pagan,, reklamemegatron, dan reklame multivison dengan konstruksi menempaldan/atau di atas banmunan, tidak boleh melampuai trotoar ataubahu jalan 5 222020 22 nee cence nnn nnn nn nneIn casu Bangunan Penandaan atau Reklame yang atas bangunanpos polantas depan ex UNAKI pun sudah sesuai dengan Pasal 7ayat (1) huruf d ini dimana berbentuk reklame papan dengankonstruksi menempel/atau di atasbangunan (pos polantas) danbangunan reklame ini pun

Untuk reklame permanan : 1.2.10.11.Fotocopy KTP dengan menunjukan aslinya; Fotocopy NPWP dengan menunjukan aslinya;Surat keterangan terdaftar sebagai penyelenggara reklame/biro reklame di Pemerintah Daerah untuk reklame ukuransedang dan beSar3Surat kuasa bermaterai dari pemohon bila pengajuanpermohonan dikuasakan pada orang lain; Sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame; Ijin dari PT Perusahaan Listrik Negara (persero) reklameyang menggunakan tenaga listrik ;Desain dan tipologi reklame ; Foto

Kusuma Bangsa No. 84 Surabaya untukpemasangan Papan Reklame yang diusahakan oleh Tergugat/Pihak Kedua.Selanjutnya Tergugat/Pihak Kedua memasang 2 (dua) tiang besi ukuran tinggi 1,5meter dengan urutannya, rencana sebagai penyangga Gambar Reklame.

sekarangbelum terpasang, hanya ada duatiangnya saja /Pondasi ; Bahwa saksi tidak tahu kenapa reklame belum dipasang; Bahwa Tiang Reklame tersebut terbuat dari besi ; Bahwa menurut saksi ke dua tiang tersebut berpengaruh untuk rumahPenggugat karena tiang tersebut menonjol; Bahwa selain tiang reklame tersebut ada tiang lampu dari tiang lain yangmenjorok ke lahan Penggugat; Bahwa kontruksi reklame tersebut setahu saksi dibangun pada tahun 2010,karena waktu itu saksi masih bekerja di Penggugat;2.

, akan menutupi reklame milikTergugat;2.

:Bahwa saksi tahu yang disengketakan Tiang Reklame yang beradadiperempatan diJl. Kusuma Bangsa;bahwa tiang Reklame tersebut berada dilahan milik Penggugat (P.

kontruksi reklame masih ada dan belum adaperintah untuk membongkar;4.

YASSIN juga memiliki kewajiban untukmembayar Nilai Strategis Reklame (NSR), Titik Letak Bangunan Bangun BangunBangunan Reklame (TLBB BBR), Izin Mendirikan Bangunan Bangun BangunBangunan Reklame (IMB BBR) dan Pajak Reklame;Bahwa Nilai Strategis Reklame (NSR) dikeluarkan oleh Biro Perlengkapan(sekarang BPKD), Titik Letak Bangunan Bangun Bangunan Reklame (TLB BBR)dikeluarkan oleh Dinas Tata Kota (sekarang Dinas Tata Ruang), membayar IzinMendirikan Bangunan Bangun Bangunan Reklame (IMB BBR) dikeluarkan

Reklame Pasal 6 ayat (2) mengaturmengenai rincian perhitungan nilai sewa titik reklame untuk setiap Pemohon diterbitkanoleh Biro Perlengkapan.

Pajak Reklame Jakarta Pusat dan Timur (Sdr.

Strategis Reklame, Titik Letak Bangunan Bangun Reklame(TLBBBR), IMBBBR, dan Pajak Reklame yang merupakan penerimaan PemerintahProvinsi DKI Jakarta dari sektor Pajak Daerah Retribusi ;Hal. 47 dari 49 hal.

Sebagaimana dakwaan Tunggal;

Peraturan Walikota Medan No.02 Tahun 2008 tanggal 11 Maret2008 tentang Pengaturan Letak, Jarak Reklame Dan PenetapanKelas Jalan Serta Harga Nilai Strategis Pemasangan Reklame DiKota Medan, dimana pada Bab VI Pasal 11 ayat (1) menyebutkan "Dilarang memasang reklame di sepanjang Jalan selain yang telahditetapkan dalam lampiran Peraturan ini .... dst", sehinggaseharusnya di sepanjang Jalan M.T. Haryono Medan dilarang untukpemasangan reklame;b.

sengketa Tata Usaha Negara ini sedangberjalan, sampai adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yangmempunyai kekuatan hukum tetap ;14.Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan berdasarkanketentuan BAB V mengenai Pembongkaran Reklame Pasal 19Keputusan Walikota Medan No. 71 Tahun 2002 tentang Izin Reklameyang menyebutkan :Ayat (1): Pemegang izin/penyelenggaraan reklame diharuskanmelakukan pembongkaran dan penyingkiran reklame dalamwaktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal berakhirdan

Tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas ;Bahwa Penggugat pada dasarnya keberatan atas pembangunanpapan reklame yang terletak di Jalan M.T.

Dalam hal ini pembangunanpapan reklame tersebut bukanlah terletak di wilayah/lokasi tanahPenggugat akan tetapi terletak di wilayah tanah milik PT. Kereta Api(Persero) ;Bahwa selain itu pembangunan papan reklame tersebut tidak adamengganggu keselamatan dan keamanan kereta api sebagaimanadidalilkan Penggugat karena seandainyapun benar (quad non)mengganggu lalu lintas maka sejak awal proses permohonanpembangunan papan reklame tersebut terdapat complain ataupenolakan dari PT.

Bahwa oleh sebab itu keberadaan reklame yang merupakan satukesatuan dengan Billboard tersebut telah menyalahi ketentuan hukumyang berlaku dan menyalahi peraturan yang ada, yaitu :e Peraturan Walikota Medan No.02 Tahun 2008 tanggal 11 Maret 2008tentang Pengaturan Letak, Jarak Reklame Dan Penetapan KelasJalan Serta Harga Nilai Strategis Pemasangan Reklame Di KotaMedan, dimana pada Bab VI Pasal 11 ayat (1) menyebutkan Dilarang memasang reklame di sepanjang Jalan selain yang telahditetapbkan dalam lampiran

Angkasa Pura (persero) untukmelakukan negosiasi ulang harga sewa tempat reklame di lokasiToll Gate dan sekitarnya seluas 1.414,23 m2 dengan PT Sido MajuIndustri Estate untuk sisa jangka waktu hak pengelolaan reklame dilokasi Toll Gate dan sekitarnya seluas 1.414,23 m2 terhitung sejakPutusan KPPU dibacakan."2.

Perbedaan Kebutuhan : Adanya kebutuhan yang berbeda antarapembangunan Toll Gate dengan pola kompensasi yang terkaitdengan segi operasional penyelenggaraan bandar udara denganpengelolaan reklame di bandar udara. Dengan kata lain tanpa adanyahak pengelolaan reklame, bandar udara masih tetap dapatdioperasikan.

sewa tempat reklame di lokasi Toll Gate dansekitarnya lebih rendah dari batas bawah harga sewa tempatreklame di lokasi outdoor lainnya serta tidak memberikaninformasi tentang adanya space reklame di lokasi Toll Gate danHal. 36 dari 59 hal.

No. 157 K/Pdt.Sus/2009sekitarnya seluas 1.414.283 m2 pada saat penielasan teknisusaha beauty contest untuk pengelolaan reklame di BandarIntemasional Juanda mengakibatkan disparitas antara hargasewa tempat reklame di lokasilokasi outdoor BandaraIntemasional Juanda.3.

reklame di lokasi tollgate dansekitamya seluas 1.414,23 m2 pada penjelasan teknis usaha beauty contestuntuk pengelolaan reklame di Bandara Internasional Juanda mengakibatkandisparitas antara harga sewa tempat reklame di lokasilokasi outdoorBandara Internasional Juanda adalah merupakan tindakan yang bersifatdiskriminatif ;PN Jakarta Pusat telah mengabaikan adanya perbedaan yang sangatmendasar antara tempat reklame dilokasi Toll Gate dan sekitarnya dantempat reklame di lokasi outdoor lainnya, karena

DKI Jakarta.Ayat (2) Pembayaran nilai sewa titik reklame, pajak reklame danretribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) angka1.2 dibayarkan setiap tahun sesuai dengan ketentuan PeraturanPenyelenggaraan reklame di Prop.

DKI Jakarta Nomor 2929/1.855.3tanggal 3 November 2004 perihal persetujuan prinsip partisipasi dalampenyelenggaraan PON XVI tahun 2004, Terdakwa David Raul Yasin jugamemiliki kewajiban untuk membayar Nilai Strategis Reklame (NSR), Titik LetakBangunan Bangun Bangunan Reklame (TLB BBR), Izin Mendirikan BangunanBangun Bangunan Reklame (IMB BBR), dan pajak reklame ;Bahwa Nilai Strategis Reklame (NSR) dikeluarkan oleh Biro Perlengkapan(sekarang BPKD), Titik Letak Bangunan Bangun Bangunan Reklame (TLB BBR

satuan rupiah berdasarkan atas perletakan titik reklame pada kelas jalas/zona, ketinggian, dan luas bidang reklame.

Pasal 9 ayat (1) setiap penyelenggaraan reklame harus terlebihdahulu mendapat izin tertulis penyelenggaraan reklame dari Gubernur denganmenunjuk satu Dinas yang berkompeten ;Ayat (2) untuk memperoleh izin penyelenggaraan reklame sebagaimanadimaksud pada ayat (1), penyelenggara reklame harus mengajukanHal. 56 dari 78 hal. Put.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk menerbitkan izin setiap jenisreklame kecuali untuk penyelenggaraan reklame yang harus mendapat IMBBangun Bangunan Reklame ;b.

Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan terhitung sejak batas waktu pelaksanaan pekerjaan tanggal 30 April 2011 sampai dengan dibatalkannya perjanjian sewa media reklame tangal 23 Juni 2011 dengan rincian 1 x 54 x Rp. 205.000.000,- = Rp. 11.070.000,- ;b.

Denda keterlambatan pengembalian harga sewa media reklame terhitung 1 (satu) hari sejak dibatalkannya perjanjian sewa media reklame tanggal 24 Juni 2011 sampai dengan gugatan didaftarkan tanggal 12 Maret 2012 dengan rincian 1 x 262 x Rp.205.000.000,- = Rp. 53710.000,- ;5.

Melaksanakan pengurusan Izin Mendirikan Media Reklame(IMMR), membayar pajak reklame, Jaminan Bongkar, dan retribusireklame (jika ada) kepada Pemerintah Provinsi Palembang dandinas/Instansi terkait, pajak reklame tersebut atas nama Pihak PerTama atau Klien Pihak Per Tama.c.Melaksanakan pembayaran biayabiaya, yang meliputi : sewa mediareklame, sewa lokasi JPO, pajak reklame/SKPD, jaminan bongkar,dan retribusiretriousi reklame jika ada, listrik, kKeamanan, danasuransi masingmasing selama 12 (dua belas

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada angka 2 adalah terkaitdengan pasal 1 ayat (1) hurup b dan Pasal 2 ayat (1) PerjanjianSewa Media Reklame yang sangat jelas sekali disebutkanTergugat hanya diminta untuk membantu mengurus IzinMendirikan Media Reklame (IMMR), membayar Pajak Reklame,Jaminan Bongkar dan retribusi reklame (jika ada) kepadaPemerintah Provinsi Palembang dan Dinas/ Instansi terkait danpajak reklame tersebut atas nama Pihak Pertama (Penggugat)atau Klien Pinak Pertama (Klien Penggugat

sebagai perusahaan besar yang bergerak dibidang Media Reklame dan pemasangan reklame sejak tahun 1975 tentusaja telah mengetahui persyaratan setiap pemasangan reklame dimanaPemohon diwajibkan mengajukan surat permohonan Izin PenyelenggaraanReklame (IPR) kepada Walikota/Bupati dimana reklame dipasang.Bahwa berdasarkan pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kota PalembangNo. 7 tahun 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) yangberbunyi : Permohonan IPR diajukan oleh Pemohon kepada Walikotamelalui

Pihakyang menyewakan menyerahkan barang yang hendak disewakepada pihak penyewa untuk dinikmati sepenuhnya.Bahwa dalam Perjanjian Sewa Media Reklame tanggal 30 Maret 2011antara Tergugat dengan Penggugat adalah berupa barang yang berbentukMedia Reklame dengan ukuran 3 m x 20 meter yang masih kosong ataubelum ada reklame dan Tergugat adalah Pemilik Media Reklame tersebutdan Penggugat adalah Penyewa dengan hak memakai Media Reklamekosong tersebut untuk Pemasangan Reklame SAMSUNG selama 12 (duabelas)

dalam Perjanjian Sewa Media Reklame sudahpasti adalah Harga Sewa Media Reklame dan bukan Harga PelaksananPekerjaan.

Memerintahkan barang bukti berupa : - 1 (Satu) Tiang besi reklame, dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Usaha Jaya Petro Rest melalui saksi KHASBULLOH Bin IBRAHIM ; - 1 (satu) unit Mobil Truck merk Toyota KR Dyna No.Pol. B-9374-VF . - 7 (Tujuh) Krucut atau Tanda jalan . - 1 (satu) Tabung Gas ukuran 50 Kg . - 5 (Lima) buah Linggis . - 1 (satu) buah Alat Kren . - 1 (satu) buah Tabung gas ukuran 3 Kg . - 1 (satu) buah Galon Aqua kosong .

Bahwa setelah tiang papan reklame sedikit lagi akan terpotong,selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa IV diperintahkan olehTerdakwa untuk menarik tiang reklame tersebut.

Dan ditariklahtiang papan reklame tersebut oleh Terdakwa II dan Terdakwa IVSampai roboh, ketika akan diangkat tiang papan reklame tersebutternyata sangat berat, merasa mendapat' kesulitan untukmengangkat tiang papan reklame tersebut akhirnya Terdakwa menelpon Terdakwa Ill dan HILMAN yang sedang bertugasmengawasi patroli di KM 71 dan KM 60 agar datang ke Rest Area KM68 Bogeg untuk membantu mengangkat papan reklame tersebutdengan Terdakwa yang lain dan juga DIAN serta DIRMAN .

Usaha Jaya Petro Rest sebagaipemilik Papan reklame tersbut;Bahwa benar pencurian tiang papan reklame dilakukan pada hariSabtu tanggal 14 Juli 2012 sekira jam 01.00 Wib. Di pintu RestAreaBogeg Km. 68 Tol Jakarta Merak ; Terdakwa.

Tunggal;

reklame yang diberikan oleh Tergugat I kepadaTergugat II sejak tahun 2001 tersebut Tergugat II telah melaksanakan semuakewajiban berdasarkan pada peraturan penyelenggaraan reklame di WilayahPemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mencakup biayabiaya ;1 Nilai Sewa dan nilai strategis reklame ;2 Pajak Reklame;3 Retribusi;5 Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas sangat jelas dan terang bahwa Tergugat IIhanya melaksanakan dan menikmati hak penyelenggaraan reklame pada titikreklame B 10A di Jalan Arjuna

Kotamadya Jakarta Barat yang diberikan olehTergugat I dan hak penyelenggaraan reklame tersebut dilaksanakan oleh Tergugat IIberdasarkan hukum penyelenggaraan reklame yang berlaku sebagai hukum positif diwilayah hukum Provinsi DKI Jakarta ;6 Bahwa Tergugat II tidak akan dapat memiliki hak penyelenggaraan reklame padatitik reklame B 10A di Jalan Arjuna Kotamadya Jakarta Barat, apabila Tergugat Itidak menetapkan lokasi tersebut sebagai titik reklame sebagaimana ditetapkandalam Keputusan GubernurNo.

B. 10 A yang telahditetapkan sebagai titik reklame dalam sarana dan prasarana Pemda DKI Jakartaberdasarkan pada Keputusan Gubernur No. 133 Tahun 2000 ;6 Bahwa yang diketahui Tergugat II hanyalah perihal Titik Reklame B. 10A yangtelah ditetapkan sebagaimana titik reklame di dalam sarana dan prasarana kota Provinsi DKIJakarta berdasarkan pada Keputusan Gubernur No. 133 tahun 2000, dan bahwa Tergugat ITmendapatkan hak penyelenggaraan reklame pada titik Reklame B. 10AberdasarkanKeputusan kepala Biro

Tergugat II tersebut Tergugat memberikankompensasi hak penyelenggaraan reklame di sejumlah titik reklame kepada Tergugat II,termasuk salah satunya adalah Titik Reklame B. 10A ;8 Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama tersebut pada poin 7 di atas,sangatlah jelas dan terang bahwa hak penyelenggaraan reklame pada Titik Reklame B. 10Adiberikan oleh Tergugat I kepada Tergugat II sebagai salah satu titik reklame kompensasiatas pembiayaan Renovasi tersebut yang ditanggung oleh Tergugat II, dan Tergugat

B. 10 A tersebut telah ditetapkan oleh Tergugat I sebagaititik reklame di dalam sarana dan prasarana kota Pemerintah Provinsi DKI Jakartapada tahun 2000 sebagai berdasarkan Keputusan Gubernur No.133 tahun 2000 ;Bahwa semua titik reklame yang telah ditetapkan sebagai titik reklame di dalamsarana dan prasarana kota Pemerintah DKI Jakarta berada dalam kewenanganTergugat I dan penyelenggara reklame, termasuk Tergugat II, hanya dapat memilikihak menyelenggarakan reklame pada titiktitik reklame tersebut

/menurunkan reklame portal/bando, billboard dan reklame lainnya milik Penggugat karena tidak sesuaipenempatan/pemasangannya.

/menurunkan sendiri reklame di ruas jalan AP.

PU Nomor 20/Prt/M/2010 kepada aparat pemda danmasyarakat/pengusaha reklame secara luas melalui berbagai forum dan Pihak Pemerintah Kota Makassar dalam rangka pelaksanaan pelebaran Jalan A. P.Pettarani Makassar, juga telah mengimbau kepada pihak pengusaha reklame agarmembongkar sendiri tiang reklame pada ruas jalan tersebut, hal ini dituangkandalam Surat Kepala Dinas Pendapatan Kota Makassar Tanggal 6 Mei 2013 Nomor973. 146/DPD/V/2013 hal pembongkaran Reklame pada ruas Jalan A.

;Bahwa saksi tahu mengenai pajak dari reklame;Bahwa saksi tahu PT.

Duta Niaga Jumantara membayar pajak reklame;Bahwa saksi tahu PT.

RASYID SURYO ATMOJO tidakmampu menyelesaikan mengurus ijin reklame dan atas papan reklame diJl Gajah Mada Jakarta Pusat yang akan berganti atas nama PT WarnaWarni Media dan berjanji paling lambat pada tanggal 20 Januari 2009sesuai janjinya apabila Terdakwa RAYSID SURYO ATMODJO tidakmampu menyelesaikan maka konstruksi papan reklame ukuran6mx12mx1m muka yang berdiri di JI.

Bahwa benar surat tersebut nantinya akan digunakan untukmengurus perijinan dan pajak reklame kepada Pemprov DKI dimanaperijinan reklame yang berlaku di Pemprov DKI berupa Tata letakbangunan reklame ( TLB BR), izin mendirikan Bangunan BangunanBangunan Reklame (IMB BBR) dart Surat ketetapan pajak daerahsesuai perda No 7 tahun 2004 teritang Penyelenggaraan Reklamebahwa syarat syarat untuk pengurusan persetujuan prinsip antaralain:a.

Pemohon Baru mengajukan surat permohonanpenyelenggaran reklame kepada Asisten Pembangunan;b. Melampirkan surat ketetapan Dinas Pelayanan Pajaksebagai Biro reklame;C. Melampirkan gambar denah dan Peta rencana peletakantitik reklame;d. Melampirkan surat perjanjian lahan sewa untuk peletakantitik reklame;e. Melampirkan surat pernyataan kesanggupan untukmelaksanakan semua ketentuan dalam persetujuan prinsip;f.

Dari data tersebut nantinya akan diproses oleh Biro TataRuang Dan Lirtgkungan Hidup Pemprov 01(1 dan timterpadu penyelengaraan reklame;Apabila disetujui akan dikeluarkan surat persetujuan prinsip akandigunakan urituk mengurus perijinari dan pajaic reklame kepadaPemprop DKI Jakarta antara lain Tata letak bangunan reklame ( TLBBR) kepada Dinas Tata Ruartg Izin mendinikan Bangunan BangunBangunari Reklame ( IMBBBR ) kapada Dinas Pengawasan danPenertiban Bangunan dan Surat ketetapan pajak daerah kepadaDmnas

Uang sebesar Rp 450.000.000,00 untuk pembayaran peratihanhak kepemilikan dan Pemanfaatan papan reklame tersebut denganrincian: biaya Nlil Sews Reklame sebesar Rp150.000.000,00Kontruksi Reklame sebesar Rp125.000.000Hal. 20 dari 25 hal. Put. No. 1177 K/PID/2017 biaya jaminan peralinan atau Fee Rp 175.000.000,00.b.

reklame, Pada saat itu terdakwa Asep Anmad meminta LegalitasPT.

reklame, Pada saat itu terdakwa Asep Ahmad meminta LegalitasPT.

jjinPelayananan reklame dari PT.

yang berkaitan dengan pengurusan jjinPelayananan reklame dari PT.

HaferraCitra Inovasi) adalah sebuah perusahaan jasa dan perdagangan Umum yangpada akhirnya ikut terlibat dalam pengadaan papan reklame (billboard) inidikarenakan dalam pengadaan papan reklame (Billboard), Penggugat I sebagaiPerseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu syarat untuk mengajukanpermohonan pengadaan papan reklame (Billboard) dimaksud, dimana semulaPara Tergugat hanya melibatkan Penggugat II sebagai penyandang dana danselanjutnya Para Tergugatlah yang mengurus pelaksanaannya ; dan PenggugatII

dalammemproses pengadaan papan reklame (billboard) dimaksud, maka berdasarkanpermintaan Penggugat I, diputuskan sebagai penyandang dana pengadaanpapan reklame (billboard) hanya Penggugat II secara pribadi.

Pengerjaan papan reklame (billboard) di Halaman PLN CSW, KebayoranBaru, Jakarta Selatan, Yang dijanjikan oleh Tergugat I dan dilaksanakensecara bersamasama dengan Tergugat II dan Tergugat III sesungguhnyamerupakan perbuatan yang melanggar hukum, sebab berdasarkan Pasal 18ayat (1) "a" PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH UMUMIBUKOTA JAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANGPENYELENGGARAAN REKLAME (Perda No. 7/2004) (Bukti P 13),menyatakan :(1) Penyelenggara reklame dilarang menyelengarakan reklame yangbersifat

mengalihkan penggunaan dana yangselama ini hanya untuk pengadaan papan reklame (billboard) di halamanPLN CSW Kebayoran Baru Jakarta Selatan berdasarkan kesepakatan awal,digunakan untuk pembayaran bloking lokasi titik papan reklame (billboard)di halaman parkir Sarinah Thamrin, Jakarta Pusat.22.

Para Penggugat setelah pengalihan titik pemasangan reklame(Billboard) di halaman PLN CSW, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berpindahke titik pemasangan reklame (billboard) di halaman Sarinah M.H.

Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 TentangPenyelenggaraan Bangunan Reklame Di Kota Pekanbaru ;Bahwa Tergugat hanya memahami sepenggal dari isi pasalpasal dalamPeraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 TentangPenyelengaraan Bangunan Reklame di Kota Pekanbaru tersebut Yaitu :14151617e Pasal 5 ayat (6) Reklame pengenal usaha harus menempel sejajar padabangunan dan tidak dibenarkan posisi tegak lurus terhadap fasade bangunane Pasal 5 ayat (9) Lokasi bangunan reklame disetiap koridor ruas jalan,ditentukan

saat Perwakko ini diundangkan, kepada izin tersebut diberikan kompensasiberupa pengalihan lokasi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalamperaturan ini, selama masa tayang reklame aau dapat mengajukan restitusiterhadap sisa pajak reklame yang telah dibayarkan ;Halaman 5 dari 14 halaman.

Bahwa objek gugatan dalam perkara aquo diterbitkan oleh Tim PengawasReklame yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 145Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Reklame di Kota Pekanbarusebagai tindak lanjut dari Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru yang bertujuan untukmenertibkan bangunan reklame yang tidak mempunyai izin dan melakukanpenataan bangunan reklame sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah KotaPekanbaru

Bahwa surat Ketua Tim Pengawasan Reklame yang objek sengketa dalam perkaraaquo disampaikan oleh Tim Pengawasan Reklame dan diterima oleh Sdr.Robinhod Manurung pada tanggal 11 Nopember 2013, sedangkan gugatandiajukan pada tanggal 12 Pebruari 2014 ;.

Bagaimana mungkinTergugat / Pembanding / Pemohon Kasasi menerbitkan Izin MendirikanBangunan Reklame karena ketentuan (peraturan) terhadap kewajiban perizinanbangunan reklame tersebut baru diterbitkan oleh Tergugat/Pembanding/PemohonKasasi pada tanggal 28 Februari 2013 yaitu Peraturan Walikota PekanbaruNomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaruh ;Bahwa dalam Ketentuan Peralihan Peraturan Walikota tersebut menyatakanBanguna Reklame yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan

Aji Guna Jaya.1 (satu) lembar Surat Persetujuan Jin Titik Reklame Dan jinPenyelenggaraan Reklame No. 510.1/258/Itr/2009 Yang AdaTanda Tangan Masdiana Safitri, SH, Pembina Tk. I Nip.19630914 199001 2 002.e 1 (Satu) Lembar Surat Persetujuan jin Titik Reklame DanTjin Penyelenggaraan Reklame No. 510.1/189/Itr/2010 YangAda Tanda Tangan Masdiana Safitri, SH, Pembina Tk.

I Nip.19630914 199001 2 002.e 1 (Satu) Lembar Surat Persetujuan jin Titik Reklame DanTjin Penyelenggaraan Reklame No. 510.1/088/Itr/2011 YangAda Tanda Tangan Masdiana Safitri, SH, Pembina Tk.

ZenthaHitawasana dan selama ini yang biasa mengurus masalah reklame/videotronyang dikelola oleh PT.

Aji Guna Jaya.311 (satu) lembar Surat Persetujuan Ijin Titik Reklame Dan JjinPenyelenggaraan Reklame No. 510.1/258/Itr/2009 Yang Ada TandaTangan Masdiana Safitri, SH, Pembina Tk. I Nip. 19630914 199001 2002.e 1 (Satu) Lembar Surat Persetujuan Jjin Titik Reklame Dan IjinPenyelenggaraan Reklame No. 510.1/189/Itr/2010 Yang Ada TandaTangan Masdiana Safitri, SH, Pembina Tk.

I Nip. 19630914 199001 2002.e 1 (Satu) Lembar Surat Persetujuan Jjin Titik Reklame Dan IjinPenyelenggaraan Reklame No. 510.1/088/Itr/2011 Yang Ada TandaTangan Masdiana Safitri, SH, Pembina Tk.

Sudirman Modernland Kota Tangerang sejak tanggal 9 Februari2011, dan atas pemasangan reklame billboard tersebut Penggugat telahmemenuhi kewajibannya dengan membayar retribusi pemasangan reklamebillboard, sehingga terbit surat ketetapan pajak daerah (SKPD) reklame,untuk masa berlaku pajak tertanggal 02 Maret 2011 sampai dengan 01Maret 2012, yang di terbitkan oleh Tergugat, melalui Dinas PengelolaKeuangan dan Aset Daerah;Bahwa selain membayar retribusi pemasangan reklame billboard,Penggugat juga membayar

Menyatakan sah menurut hukum pemasangan Dil/board/Reklame di JalanJend. Sudirman Modernland Kota Tangerang, dengan ukuran dan batasbatas tersebut adalah milik Penggugat;6. Menyatakan perbuatan Tergugat membongkar secara paksa Billboard/reklame milik Penggugat tersebut adalah melawan hukum;7. Menghukum Tergugat untuk memberikan perpanjangan masa pajak danperijinan kepada Penggugat berupa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)Reklame dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);8.

Putusan Nomor 369 K/Pdt/2015..ataS pemasangan reklame billboard tersebut Penggugat telah memenuhikewajibannya dengan membayar retribusi pemasangan reklame billboard,sehingga terbit surat ketetapan pajak daerah (SKPD) reklame,... dan dalampetitum gugatan Penggugat pada angka 7, yakni Menghukum Tergugatuntuk memberikan perpanjangan masa pajak dan perijinan kepadaPenggugat berupa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Reklame danSurat Ketetapan Retribusi (SKRD).

Dalam dalil gugatannya,Penggugat telah mengakui bahwa Surat Ketetapan Pajak Daerah(SKPD) reklame billboard Penggugat berlaku sejak tanggal 02 Maret2011 sampai dengan tanggal 01 Maret 2012, sedangkan masa berlakuIjin Serah Pakai Tanah untuk keperluan pemasangan reklame billboardPenggugat hanya sampai tanggal 1 Juli 2013. Dengan demikian,Penggugat sudah tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan dengandalil pada tanggal 5 Juli 2013 reklame billboard Penggugat dibongkaroleh Tergugat.

Bahwa Penggugat telah kabur menguraikan uraian peristiwa atau faktahukum dalam perkara a quo dengan alasan bahwa reklame billboardPenggugat yang telah dibongkar oleh Tergugat adalah reklame terletakpada median jalan, sedangkan reklame billboard yang dipasang olehTurut Tergugat II terletak pada jembatan penyebrangan orang.

Periode Pembayaran Pajak Reklame tanggal 29 Oktober 200928 Oktober 2010;2. Periode Pembayaran Pajak Reklame tanggal 29 Oktober 201028 Oktober 201 1;3. Periode Pembayaran Pajak Reklame tanggal 29 Oktober 201128 Oktober 2012;4.

2006tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame.

dan Pembangunan selaku KetuaTim Reklame yang didalilkkan Penggugat tersebut bukanlah izin untukmenyelenggarakan reklame.

Reklame dan Pajak Reklame;.

Kekuatan pembuktian yang telah diajukan ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 Peraturan WalikotaSurabaya Nomor 85 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame, sanksi berupatanda silang pada materi reklame dan atau publikasi di media massa diberikan terhadap :a. Reklame yang telah dicabut izinnya;b. Reklame yang tidak memiliki izin;c.